Friday, 7 August 2015

Arah Politik Pejabat Mulai Terbaca

METRO – Dalam undang-undang ASN, pegawai negeri dilarang ikut berpolitik dengan memihak kepada salah satu calon kepala daerah dan jika maju sebagai calon kepala daerah harus mengundurkan diri. Namun kenyataannya, keterlibatan para pejabat daerah atau keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati mulai terbaca. Memang untuk sementara, hanya beberapa saja diantara mereka yang tampak lebih berani, terjun langsung ikut memfasilitasi calon.
Keberpihakan pejabat atau PNS dalam politik, sebetulnya bukan isu baru, bahkan diutamakan sebagai aksi perjudian. Harapannya jika calon yang dibela menang, bisa menjaga eksistensinya alias karirnya pada pemerintahan berikutnya. Namun disisi lain, dampaknya jika calon yang dibela kalah, maka  merekapun siap-siap menerima dampaknya.
Salah seorang tokoh pemuda, Siswadi mengakui jika sekarang beberapa pejabat sudah mulai terjun mengurus calon kepala daerah. Ini harus menjadi pantauan masyarakat, LSM, ormas dan pengawas pilkada sendiri. Pihak terkait harus berani menindak mereka yang berusaha mengkampanyekan salah satu calon.
‘’Aturannya sudah jelas, pejabat PNS dilarang berpolitik praktis, harus netral. Namun tidak dipungkiri, tampaknya sudah ada yang memulai bermain api. Semua harus mengawasi dan pihak terkait juga meski menindaknya,’’ papar Siswardi.
Menanggapi persoalan ini, tokoh Mukomuko, H. Hamdani Makir,M.Hum mengakui keterlibatan pejabat dalam politik bukan perkara baru. Tidak hanya di Mukomuko, tetapi biasa terjadi disebagian besar daerah. Banyak faktor penyebabnya, pertama kedekatan pejabat dengan calon secara kekeluargaan, juga karena kepentingan politik lainya, termasuk soal karir dipemerintahan.
‘’Sesuai aturan, semestinya pejabat atau PNS tidak melibatkan diri dalam politik praktis, namun kenyataannya tetap tak bisa dibendung. Alasannya adalah kedekatan, atau untuk kelangsungan karir di pemerintahan, juga mungkin tekanan lannya,’’ ungkapnya.
Terjadinya persoalan ini juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang berkuasa. Dimana pejabat yang dianggap tidak berpihak dikesampingkan untuk posisi inti dalam pemerintahan, bahkan dinon jobkan. Andai bupati berkuasa mengedepankan profesionalisme saat menempatkan orang dipemerintahannya. Dimana pejabat sesuai keahlian dan disiplin ilmu dimiliki, maka seluruh pejabat dan PNS bisa bertindak adil dalam pilkada.
‘’Secara hukum jelas kesalahan, tetapi sulit dikendalikan. Untuk mengatasinya, pejabat yang berkuasa harus bisa membuat kebijakan yang profesional,’’ tutupnya.(jar)

6 Daerah Basis, 9 Kecamatan Rebutan
METRO – Jika berdasarkan wilayah domisili atau tempat tinggal dan asal, 6 kecamatan bakal manjadi basis masing-masing calon bupati dan wakil bupati. Selanjutnya 9 kecamatan bakal menjadi wilayah ‘’pertempuran’’ sengit calon. Ir. Wismen A Razak,M.Si berdasarkan asal dan tempat tinggalnya berpeluang menguasai sebagian besar dari 12.565 suara pemilih di Kota Mukomuko, Chirul Huda,SH diprediksi mayoritas didukung 7.790 warga Air Manjuto, sementara Sapuan,SE,Ak,MM,CA bakal monopoli 7.938 suara Kecamatan Teramang Jaya.
Begitupun dengan calon wakil masing-masing, Dedy Kurniawan,S.Sos alias Dedy Maskur punya kans besar memenangi pemilihan di Kecamatan Penarik dengan mata pilih 15.502 jiwa. Haidir,S.IP bakal mengumpulkan sebagian besar dari 5.877 pemilih di Kecamatan Sungai Rumbai, sementara Bambang Apriadi,S.Pd bisa memonopoli dukungan dari 4.878 pemilih di Malin Deman. Kemungkinan mereka memenangi pemilihan di daerah masing-masing cukup besar. Namun tidak menutup kemungkinan bisa kalah dibasis atau wilayah tempat tinggal sendiri dan menguasai suara mayoritas di wilayah yang bukan lokasi domisilinya.
Tokoh Mukomuko, H. Hamdani Makir,M.Hum mengatakan peluang menang calon di wilayah asalnya cukup besar, namun tidak ada jaminan pasti. Logikanya, masyarakat sekitar bisa memenangkan calonnya, karena ada kebanggaan tersendiri, bupati atau wakil dari wilayah mereka. Namun bisa pula berbeda, karena terlalu mengenal calon, kebanyak penilaian negatif, maka masyarakat lari ke yang lain atau tidak memilih.
‘’Kalau peluang menang di daerah sendiri itu besar, maka calon mengambil pasangan dengan pertimbangkan daerah basis suara. Apalagi sistem kekeluargaan dan kedekatan masih kental, ketimbang melihat profesionalisme calon,’’ ungkapnya.
Masih disampaikannya, Pilkada kali ini cukup seimbang, dilihat dari basis dan kesiapan masing-masing. Ia memperkirakan persaingan sengit akan berlangsung hingga akhir. Yang akan menentukan adalah usaha calon dan timnya untuk mendapat dukungan dari masyarakat. Mayoritas warga belum menentapkan pilihan, artinya berpeluang memilih calon yang mana saja.
‘’Masyarakat masih melihat gerakan dan kesiapan calon, maka kita perkirakan persaingan calon ini akan sengit sampai akhir. Pemenangnya akan terlihat setelah pemilihan,’’ tutupnya.(jar)