Asyik! Dana Kampanye Calon Bupati Dibiayai KPU

//Dana Rp 25 M Cukup untuk Tujuh Paslon
METRO – Seperti diketahui, untuk melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati Mukomuko, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mukomuko mendapat suntikan dana dari APBD sebanyak Rp 25 miliar. Anggaran sebesar ini diperkirakan cukup untuk membiayai pemilihan dengan tujuh pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati. Kabar baiknya bagi bakal calon, bahwa anggaran kampanye pembuatan spanduk, baliho, biaya iklan di media hingga cek kesehatan semuanya dibiayai KPU.
Ketua KPU Mukomuko, Irsyad Kamarudin mengatakan penggunaan anggaran Pilkada sesuai dengan jumlah calon. Dana Rp 25 miliar yang diberikan daerah ini dengan istimasi kandidat sebanyak lima hingga tujuh pasang. Jika jumlahnya kurang dari itu, apalagi hanya dua pasangan saja, maka dipastikan anggaran Pilkada akan berlebih dikembalikan ke kas negara.
‘’KPU mendapat suntikan dana Rp 25 miliar, kalau calon hanya dua pasang atau tiga mungkin banyak lebihnya, kalau calon mencapai lima hingga tujuh KPU harus bisa menyesuaikan, mau tidak mau dicukup-cukupkan,’’ kata Irsyad.
Ia juga mengatakan, alat peraga kampanye calon juga akan biayai oleh KPU, masing-masing kandidat akan mendapat jatah alat peraga yang sama. Adapun alat peraga yang ditanggung, adalah yang dibuat oleh KPU sendiri, bukan yang dibuat secara mandiri oleh Paslon. Tidak hanya itu anggaran pemeriksaan kesehatan calon juga ditanggung negara, per-orangnya sebesar Rp 30 jutaan.
‘’Itu sudah menjadi ketentuan, maka calon ada keringanan, karena beberapa item pembiayaan ditanggung KPU. Tapi bukan semua kebutuhan calon ditanggung,’’ ungkapnya.
Masih ia sampaikan, kegunaan anggaran KPU bukan semuanya untuk calon, tapi untuk seluruh kegiatan dan honor. Terbesar tentu honor penyelenggara, seperti PPK, KPPS dan lainnya, kemudian juga pengadaan surat suara dan dana sosialisasi lainnya. Jika anggaran Rp 25 miliar ini berlebih, maka dikembalikan ke kas negara dan itu tidak masuk dalam hitungan SiLPA daerah.
‘’Penggunaan dana Pilkada itu diatur PKPU, tidak bisa semena-mena saja. Semuanya dari sana, untuk honor PPK, KPPS dan petugas TPS lainnya diperkirakan butuh miliaran,’’ tutupnya.(jar)

Cawabup Haidir Dapil I, Choirul Huda Dapil III

Sapuan Pilih Kader Parpol
METRO – Tiga kandidat kuat calon Bupati Mukomuko mulai ancang-ancang memilih bakal calon wakil bupati yang mendampinginya kelak. Patahana H.Choirul Huda,SH hampir dipastikan calon wakilnya kelak dari Dapil III. Sementara Haidir,S.Ip untuk wakilnya mengarah ke Dapil I, namun juga tidak menutup kemungkinan dari Dapil II. Berbeda dengan H.Sapuan,SE,Ak,CA,MM hingga kini belum memutuskan, namun besar kemungkinan dari Dapil I atau Dapil III.
Dikatakan Sapuan, sampai  sekarang ia belum menentukan siapa pendampingnya kelak. Alasannya masih dalam tahap survey terhadap beberapa tokoh, meski demikian ia lebih cenrung pada tokoh yang berasal dari Dapil I atau Dapil III dan tidak menutup kemungkinan dari Dapil II. Sapuan lebih selektif dalam menentukan wakil, karena ia sudah berpengalaman mengikuti Pilkada dua periode, bahwa peran wakil sangat besar untuk meraub dukungan.
‘’Bupati dan wakil itu satu paket, sama-sama menentukan. Maka kita ingin calon wakil kelak benar-benar sudah siap dari semua sisi. Untuk menentukan kita ada survey internal terhadap beberapa nama, kita lihat dari semua sisi, seperti penerimaan masyarakat terhadapnya dan juga harus siap pinansial, karena bukan rahasia lagi politik butuh biaya. Keputusan akhir untuk wakil tetap sesuai kesepakatan kita dan partai pengusung,’’ tuturnya.
Semenatara Choirul Huda mengaku untuk wakilnya diutamakan berasal dari Dapil III. Untuk saat ini belum diputuskan, namun ada beberapa nama sudah masuk dalam catatannya. Diantaranya ada kader  partai dan juga dari non parpol. Huda juga menginginkan wakil yang siap pinansial untuk mendanai kebutuhan politik saat Pilkada kelak. Paling penting lagi sosok wakilnya harus dekat dengan masyarakat.
‘’Insyaallah untuk wakil kita tetap inginnya dari Dapil III, tapi sampai sekarang belum tau, karena saya memang belum fokus kesana, masoh fokus pada tugas membangun daerah,’’ ungkap Huda.
Sedangkan Haidir mengatakan untuk wakil masih dalam tahap penjajakan, targetnya awal tahun sudah difinalkan, sehingga bisa cepat bersosialisasi dengan masyarakat. Target utamakanya memang wakil berasal dari Dapil I, karena dirinya berasal dari dapil III, sehingga ada keterwakilan daerah setalah dan utara. Namun bisa jadi dari Dapil II, tergantung respon dari masyarakat dan keputusan bersama dengan partai pengusung. Ia juga menginginkan pendamping yang siap pendanaan untuk bergerak, karena ia tahu betul bahwa politik biayanya cukup tinggi.
‘’Kita inginnya wakil dari Dapil I atau bisa dari dapil II, tergantung dengan partai pengusung. Yang jelas calon bupati dan calon wakil harus bersama, maka termasuk pembiayaan politik kita bersama-sama,’’ pungkasnya.(jar)

Haidir Tolak Hasil Survey, Sapuan Positif, Huda Santai

METRO – Terkait dengan hasil survey lembaga Media Survey Center Indonesia (MSCI) yang dipromotori Forum silaturahmi masyarakat Kabupaten Mukomuko (Forpum), tiga kandidat kuar berbeda pendapat. Haidir,S.IP menolak mentah-mentah data dan ia menduga survey ini adalah pengiringan opini. Sementara Sapuan,SE,Ak,MM,CA menyambut positif hasil tersebut. Disisi lain Choirul Huda,SH memberi respon ringan.
Ditemui usai upacara hari kesaktian pancasila kemarin, Haidir mengatakan data yang dikemukakan bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Ia juga menduga hasil survey ini adalah pesanan dan upaya untuk mengiring opini Pilkada hanya dua pasangan calon, yaitu head to head antara Sapuan dengan Huda. Haidir yakin elektabilitasnya lebih tinggi, sebab ia sudah mengunjungi semua desa dan bertemu langsung dengan masyarakat setiap saat.
‘’Itu jelas pengiringan opini agar calon bupati head to head, elektabilitas saya dibuat jauh lebih rendah. Anehnya lagi Muharamin sudah tiga periode menjadi dewan, hanya 2 persen. Maka saya katakan ini tidak masuk akal. Kalau memang mau lihat hasil yang benar, mari kita survey dengan biaya bersama,'' kata Haidir.
Lanjutnya, ia mengabaikan hasil survey ini dan semakin terpacu untuk menantang siapa saja pada Pilkada kelak. Soal hasil akhir pilkada semuanya ditentukan pilihan masyarakat dan sudah ketentuan takdir. Ia minta semua pihak menghormati sistem demokrasi yang memberi hak setiap orang untuk memilih dan dipilih.
‘’Saya tunggu di 2020, kita akan lihat siapa yang lebih diinginkan masyarakat. Yang ingin maju harus dihormati, karena belum tahu siapa yang ditakdirkan tuhan untuk membangun daerah ini kedepan,'' tegasnya.
Sementara Sapuan menyambut positif hasil survey tersebut, ia yakin hasil ini sesuai fakta di lapangan karena survey dilaksanakan oleh lembaga resmi dan sudah terbukti keakuratannya. Terkait elektabilitasnya masih dibawah patahana Choirul Huda, Sapuan mengakui itu dan menurutnya merupakan sebuah kewajaran. Karena patahana setiap saat terbar pesona di tengah masyarakat. Ia yakin setelah turun langsung sosialisasi ke masyarakat hasilnya akan berubah lebih baik. Dan Sapuan juga mengaku makin terpacu oleh hasil survey ini.
‘’Kalau incumbent lebih tinggi hasil survey itu wajar, dimana-mana saya rasa sama, karena dia aktif turun ke lapangan tebar pesona. Ini akan menjadi dasar untuk kita menyiapkan diri lebih baik lagi menjelang tahapan di KPU,'' tuturnya.
Sementara Choirul Huda diminta tanggapannya, mengaku sudah mengetahui adanya hasil survey tersebut. Menurutnya tidak perlu diperdebatkan karena semua orang memahami seperti apa kondisi di Kabupaten Mukomuko. Soal berda padanangan dan pendapat, adalah wajar. Untuk saat ini ia masih fokus dengan tugas membangun daerah, belum memikirkan Pilkada yang akan datang.
‘’Saya sudah tau, biar saja berjalan seperti apa adanya, sekarang kita fokus dulu dengan pembangunan kabupaten,’’ tutupnya.(jar)

Biaya Pilkada Rp 32 M, Uang Muka Rp 1,2 M

 

METRO – Setelah melalui negosiasi cukup panjang dan hitungan kebutuhan pembiayaan yang matang, akhirnya difinalkan anggaran Pilkada Mukomuko 2020 sebesar Rp 32 miliar. Terbagi atas anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp 25 miliar dan anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp 7 miliar. Pencairannya dilakukan beberapa tahap, sebagai uang muka akan dibayar di APBD Perubahan tahun ini, masing-masing KPU Rp 1 miliar 16 juta dan Bawaslu Rp 240 miliar. Kepastian ini ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Bupati Mukomuko Choirul Huda,SH bersama dengan KPU dan Bawaslu Mukomuko kemarin (30/9). Acara yang bertempat diruang kerja bupati ini disaksikan oleh berbagai unsur FKPD dan awak media.
Sekda Drs. Marjohan mengatakan penetapan anggaran Pilkada ini sesuai dengan permendagri yang mengatur tentang pembiayaan Pilkada untuk setiap daerah. Besaran anggaran sudah melalui proses perhitungan kebutuhan sesuai tahapan dan kebutuhan Pilkada nanti. Sebagai dana awal untuk pembiayaan tahapan di 2019 ini, pemerintah menganggarkan Rp 1 miliar lebih untuk KPU dan Rp 245 juta lebih untuk Bawaslu.
‘’Penetapan ini sudah melalui tahapan pembahasan bersama dan hasil koordinasi pemerintah dan KPU. Pada anggaran perubahan disiapkan dana awal dan selebihnya diselesaikan pada 2020 nanti sesuai tahapan yang sudah diatur Permendagri maupun aturan lain’,’’ kata Sekda.
Ketua KPU Mukomuko Irsyad Kamarudin dalam sambutannya mengaku bangga dan berterimakasih pada pemerintah daerah, khususnya TAPD yang sudah bekerja keras. Penandatangan NPHD, Mukomuko adalah yang perdana di Provinsi Bengkulu, bahkan disebagian daerah belum tercapai kesepakatan antara pemerintah dengan penyelenggara pemilu. Terkait dengan pencairan pertama yang awalnya diatur pemendagri sebesar 40 persen, sesuai surat edaran terakhir dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Karena hampir semua daerah keberatan dengan pencairan dana awal 40 persen tersebut.
‘’Kami bersukur dengan dilakukan penandatanganan NPHD ini, sehingga KPU, Bawaslu dan pemerintah daerah tidak melanggar tahapan Pilkada yang sudah ditetapkan. Dimana sesuai tahapan per 1 oktober NPHD sudah ditetapkan. Semua ini berkat usaha dari TAPD dan dewan yang menyadari perlunya memfokuskan Pilkada yang akan datang,’’ ungkapnya.
Bupati sendiri juga mengatakan, selagi sesuai dengan peruntukan dan menyangkut kepentingan daerah dan hajat nasional, maka pemerintah daerah Mukomuko tidak akan menunda-nunda sebuah pekerjaan, termasuk pelaksanaan Pilkada akan datang. Ia berharap dengan sudah ditandatangani NPHD ini tahapan Pilkada bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ia juga berjanji akan mengajak semua jajarannya dan masyarakat bersama-sama dengan  KPU, Bawaslu, kepolisian, TNI dan lainnya untuk menyukseskan Pilkada.
‘’Kita harus bersama-sama dalam menyukseskan setiap agenda daerah dan nasional, jangan pernah takut  melaksanakan setiap kegiatan, selagi dilakukan dengan benar, tidak akan ada persoalan, karena saat ini semua unsur diminta bersama-sama mendorong sukseskan program,’’ tutupnya.(jar)

Hasil Survey MSCI, Sapuan Rival Terberat Huda

METRO – Diam-diam Forum Silatuhrami Masyarakat Kabupaten Mukomuko (Forpum) melaksanakan penjaringan terhadap delapan tokoh Mukomuko yang digadang-gadangkan akan maju pada pemilihan bupati nanti. Informasinya, target dari survey melalui lembaga Media Survei Center Indonesia (MSCI) untuk mencari lawan incumbent Choirul Huda,SH head to head pada Pilkada nanti. Pada minggu (29/9) kemarin dilaksanakan pemaparan hasil survey di hotel Rafles City Bengkulu dengan dihadiri para tokoh yang disurvey serta tokoh Mukomuko lainnya. Ikut hadir diantaranya Ichwan Yunus mantan bupati Mukomuko, Sharir Ab, Risvan Anwar dan Antoni Sitorus. Kemudian juga hadir kelompok IKBKM Bengkulu, Forum Peduli Mukomuko, IKKPS Pondok Suguh, Ikatan Keluarga Teramang Jaya, PKKM Sejabotabek dan Ikabter Sejabotabek. Hasilnya hanya elektabilitas H. Sapuan, SE, Ak, MMCA yang bisa bersaing dengan H. Choirul Huda, SH.
Dimana hasilnya elektabilitas Huda 33,2 persen, sedangkan Sapuan 29,3 persen. Semenatara elektabilitar Haidir yang juga disebut-sebut sebagai kandidat kuat hanya 8,9 persen. Haidir dibayangi juga oleh figur Armansyah 7,7 persen. Untuk nama lainnya, Mujiono, Muharamin, Edy Nepian, Yulia Susanti, Wisnu Hadi, Edy Supriadi sangat rendah, masih dibawah 5 persen. Tingkat populeritasnya juga menunjukkan hasil sama. Yangmana petahana Choirul Huda populeritasnya, yakni 95,5 persen. Kemudian diikuti Sapuan sebesar 85,7 persen, Haidir 74,1 persen, Muharamin 35 persen, Mujiono 33,6 persen, dan Armansyah 30,2 persen. Sedangkan 4 nama lainnya dibawah 20 persen.
Sesuai hasil rilis pelaksana, Direktur Eksekutif MSCI, Helmi Panggabean mengatakan survey dilakukan pada Agustus lalu. Sistem yang digunakan yakni menggunakan 440 responden yang tersebar di 44 Desa/Kelurahan dari total 151 Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Mukomuko. Sedangkan metode survey yang digunakan menggunakan Multi Stage Random Sampling.
‘’Tingkat margin error survey ini 4,67 persen. Kita melakukan survey terhadap 10 nama kandidat,’’ ungkapnya.
Juru bicara pelaksana kegiatan, Asra, S.Sos pada Radar Mukomuko mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mencari calon pemimpin daerah, tidak ada maksud lain. Hasil survey murni dilakukan oleh para ahlinya. Selanjutnya diharapkan delapan nama putra daerah ini untuk berembuk untuk melahirkan satu nama putra daerah yang diusung nanti. Hasil survey menjadi pedoman dalam menentukan kesepakatan bersama. Setelah ini juga akan ada pertemuan lanjutan.
‘’Inikan hasil survey oleh lembaga yang kompeten, untuk selanjutnya kita harapkan ada rembuk diantara para kandidat untuk mencari satu nama yang diusung bersama. Setidaknya kami sudah berusaha untuk melahirkan pemimpin putra daerah kedepan,’’ ungkap Asra.
Mantan Bupati Mukomuko, Ichwan Yunus juga mengatakan pemimpin Mukomuko kedepan paling utama harus dekat dengan masyarakat. Mengingat aspirasi dari masyarakat paling berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah.
‘’Kita berharap masyarakat memilih pemimpin yang dekat dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat,’’ tutupnya. (jar)