Asyik! Dana Kampanye Calon Bupati Dibiayai KPU

//Dana Rp 25 M Cukup untuk Tujuh Paslon
METRO – Seperti diketahui, untuk melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati Mukomuko, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mukomuko mendapat suntikan dana dari APBD sebanyak Rp 25 miliar. Anggaran sebesar ini diperkirakan cukup untuk membiayai pemilihan dengan tujuh pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati. Kabar baiknya bagi bakal calon, bahwa anggaran kampanye pembuatan spanduk, baliho, biaya iklan di media hingga cek kesehatan semuanya dibiayai KPU.
Ketua KPU Mukomuko, Irsyad Kamarudin mengatakan penggunaan anggaran Pilkada sesuai dengan jumlah calon. Dana Rp 25 miliar yang diberikan daerah ini dengan istimasi kandidat sebanyak lima hingga tujuh pasang. Jika jumlahnya kurang dari itu, apalagi hanya dua pasangan saja, maka dipastikan anggaran Pilkada akan berlebih dikembalikan ke kas negara.
‘’KPU mendapat suntikan dana Rp 25 miliar, kalau calon hanya dua pasang atau tiga mungkin banyak lebihnya, kalau calon mencapai lima hingga tujuh KPU harus bisa menyesuaikan, mau tidak mau dicukup-cukupkan,’’ kata Irsyad.
Ia juga mengatakan, alat peraga kampanye calon juga akan biayai oleh KPU, masing-masing kandidat akan mendapat jatah alat peraga yang sama. Adapun alat peraga yang ditanggung, adalah yang dibuat oleh KPU sendiri, bukan yang dibuat secara mandiri oleh Paslon. Tidak hanya itu anggaran pemeriksaan kesehatan calon juga ditanggung negara, per-orangnya sebesar Rp 30 jutaan.
‘’Itu sudah menjadi ketentuan, maka calon ada keringanan, karena beberapa item pembiayaan ditanggung KPU. Tapi bukan semua kebutuhan calon ditanggung,’’ ungkapnya.
Masih ia sampaikan, kegunaan anggaran KPU bukan semuanya untuk calon, tapi untuk seluruh kegiatan dan honor. Terbesar tentu honor penyelenggara, seperti PPK, KPPS dan lainnya, kemudian juga pengadaan surat suara dan dana sosialisasi lainnya. Jika anggaran Rp 25 miliar ini berlebih, maka dikembalikan ke kas negara dan itu tidak masuk dalam hitungan SiLPA daerah.
‘’Penggunaan dana Pilkada itu diatur PKPU, tidak bisa semena-mena saja. Semuanya dari sana, untuk honor PPK, KPPS dan petugas TPS lainnya diperkirakan butuh miliaran,’’ tutupnya.(jar)