Yulia Susanti Penantang Berat Patahana

Pemilihan Bupati 2020

MUKOMUKO – Semakin dekatnya perhelatan pemilihan bupati dan wakil bupati Mukomuko, nama-nama tokoh yang benar-benar siap mencalon mulai terbaca. Seiring dengan itu, beberapa nama yang sebelumnya juga diisukan siap maju mulai redup. Diantaranya H.Sapuan,SE,Ak,MM,CA dan Kuwatono yang sempat gencar, mulai meredup. Bersamaan dengan itu, nama Hj.Yulia Susanti,SH,MH muncul sebagai bakal calon penantang terberat Incumbent, H. Choirul Huda,SH ataupun Haidir,S.IP.

Dihubungi, Yulia mengaku sekarang masih dalam tahap finalisasi komuniasi dengan partai politik. Sesuai kabar beredar beberapa partai besar sudah mengarah kepada dirinya, diantaranya PAN dan Gerindra, termasuk Perindo. Bahkan isu beredar untuk Gerindra, nama Yulia Susanti menjadi calon tunggal diusulkan ke dewan pengurus pusat. PAN sendiri, Yulia merupakan salah seorang kader.

‘’Untuk Partai politik masih kita komunikasikan, tahapan seleksi sudah dijalankan,’’ kata Yulia.

Sedangkan untuk calon wakil Yulia mengaku ada beberapa nama yang masuk kategori, namun belum ada komunikasi serius. Sebab ia masih fokus dengan partai politik. Setelah ada kepastian parpol, maka ia akan mengumpulkan semua rekan dan tokoh Mukomuko untuk meminta pendapat.

‘’Untuk wakil ada beberapa nama yang sedang kita tinjau, setelah mengantongi partai politik, kita adakan pertemuan dengan kawan-kawan, guna diminta pendapat dan pertimbangannya,’’ tegas Yulia.

Sementara Sapuan saat dihubungi, mengaku sedang berada di tanah suci Makkah menjalankan ibadah umroh bersama keluarga. Informasinya di Makkah Sapuan juga akan meminta petunjuk dari yang kuasa, terkait langkahnya kedepan untuk pencalonan.

‘’Saya masih berada di tanah suci, yang jelas semuanya masih seperti biasa,’’ kata Sapuan.

Sementara Haidir  juga menunggu mandat dari partai. Ia mengklaim pada awal tahun kelak mandat dari dua partai politik akan keluar. Menyangkut dengan calon wakil, juga ditegaskannya masih seperti rencana awal, yaitu tokoh Penarik atas nama Gunarto. Karena ia yakin Gunarto adalah sosok yang cocok untuk bersama-sama membangun daerah kedepan.

‘’Kalau partai politik, insyaallah dalam waktu dekat sudah ada mandat, wakil juga kita sudah sepakat bersama Gunarto. Intinya setelah ada kepastian dari parpol, kami bisa fokus sosialisasi,’’ tutupnya.(jar)

Inilah, 11 Tokoh MM Siap Ramaikan Pemilihan Bupati

METRO – Berdasarkan isu dan catatan pendaftar di partai politik, setidaknya ada 11 nama tokoh Mukomuko yang siap meramaikan pemilihan bupati dan wakil bupati Mukomuko. Mereka berasal dari berbagai latar belakang karir atau pekerjaan. Mulai dari politik, birokrat hingga pengusaha sukses. Namun siapa yang akan mendapat restu untuk mencalon sebagai bupati maupun wakil bupati masih tanda tanya. Sebab untuk mencalon minimal mendapat dukungan dari lima kursi partai politik atau jalur independent.
Adapun nama-nama tokoh Mukomuko yang diisukan bakal maju pada Pilkada nanti dan sudah mendaftar ke beberapa partai politik yaitu, pertama incumbent Choirul Huda,SH yang merupakan bupati aktif dan mantan prajurit TNI. Kedua Haidir,S.IP adalah politisi yang sekarang menjabat wakil bupati Mukomuko. Ketiga Sapuan,SE,MM.CA merupakan pengusaha. Keempat Kuwatono juga latar belakang pengusaha atau pedagang. Berikutnya Burhandari,S.Pd,M.Si adalah seorang politisi mantan anggota DPRD provinsi dari PKS.
Selanjutnya ada nama Evi Gusniati,SE seorang politisi yang juga adalah pengusaha. Kemudian ada Wisnu Hadi,SE juga seorang politisi dan pengusaha, terus Yulia Susanti politisi mantan anggota DPRD provinsi. Terus Gunarto seorang pengusaha yang juga mantan prajurit TNI. Berikutnya Sardiman politisi, tiga periode terpilih sebagai anggota DPRD Mukomuko. Terakhir ada H. Musfar juga mantan anggota dewan Mukomuko.
Ketua DPC Gerindra Mukomuko, Armansyah,ST mengakui berdasarkan yang mendaftar di partainya, ada beberapa kandidat siap maju. Namun siapa yang akan diusung oleh Gerindra masih dalam tahap penjaringan. Karena ada beberapa proses akan dilalui secara berjenjang. Yaitu mulai dari kabupaten, provinsi hingga ke pusat sebagai penentuan.
‘’Kalau yang mendaftar banyak, tapi siapa yang akan diusung belum pasti, karena ada tahapan dan penilaian tersendiri dari tim seleksi partai,’’ tuturnya.
Salah seorang tokoh Mukomuko yang aktif memperhatikan politik, Muslim Caniago,SH,MH menanggapi banyaknya bakal calon siap maju ini, sesuai UU setiap warga negara berhak dipilih dan memilih. Banyaknya nama yang muncul membuktikan Mukomuko memiliki banyak tokoh yang peduli dan berkeinginan membangun daerah. Ia yakin setiap kandidat yang siap maju, niatnya adalah untuk memimpin Mukomuko sebagai penentu kebijakan pembangunan.
‘’Kita mendorong siapa saja ingin maju, artinya mereka punya visi dan misi dalam membangun daerah. Visi dan misi itulah yang dikedepankan dalam berkampanya, jangan mengedepankan isu primodial kesukuan dan lainnya,’’ tutup Muslim yang juga adalah seorang pengacara ini.(jar)

Tujuh Kandidat Muncul, Sapuan Mulai Ragu

//Gerindra Eliminasi Huda dan SPN

METRO – Berdasarkan data partai politik yang sudah membuka penjaringan bakal calon kandidat Bupati Mukomuko, setidaknya ada tujuh nama yang mengajukan lamaran. Masing-masing Choirul Huda, Haidir, Sapuan, Winus Hadi, Kuwatono, Yulia Susanti dan Burhandari. Tujuh nama ini mendaftar hampir di semua partai politik. Seperti di Gerindra, PDI Perjuangan, NasDem, PKS dan Golkar yang sudah mengumumkan penerimaan pendaftaran.

Menariknya ditengah memanasnya persaingan menuju Pilkada, kandidat kuat yang digadang-gadangkan bakal menjadi pesaing berat patahana, Sapuan belum dipastikan maju. Mengendornya tekad Sapuan untuk mencalon pada pemilihan bupati, disebabkan oleh banyaknya calon yang ingin maju. Seperti diketahui sejak awal Sapuan berharap hanya head to head melawan incumbent.

Dihubungi via pesan Whatsapp, Sapuan didampingi Novesa Herman mengaku masih mempertimbangkan maju atau tidak pada pemilihan bupati kelak. Ada beberapa faktor akan dipertimbangkan sebelum membuat keputusan final. Ia tidak menapik, banyaknya bakal calon yang ingin maju juga menjadi pertimbangan tersendiri. Selain itu juga akan melihat dukungan dari partai politik, berkas pendaftaran sudah disampaikan ke semua parpol. Lebih penting lagi ungkapnya, akan melihat hasil survey, maka menjelang KPU membuka pendaftaran, mereka akan menurunkan tim survey ke daerah.

‘’Kalau sebatas ingin maju untuk apa, kita sudah dua kali mencoba melawan patahana, tentu punya pengalaman dan ada pembelajaran. Maka kajiannya harus matang, karena target kita harus memenangi Pilkada. Intinya masih mempelajari peluang dan situasi,’’ ungkapnya.

Ketua tim penjaringan kandidat Partai Gerindra, Ery Yanto mengaku ada tujuh nama yang menyampaikan berkas ke Gerindra. Namun dari tujuh ini, kemungkinan hanya lima kandidat yang akan diproses. Sementara Sapuan dan Huda kemungkinan akan tereliminasi. Alasannya saat pengembalian berka, Sapuan dan Huda tidak hadir langsung, hanya mengutus timnya, sehingga terkesan kurang menghargai.

‘’Tujuh nama yang mendaftar hampir sama dengan partai lainnya, masih tetap orang itu saja. Namun sebagai tim penjaringan kami kecewa dan tidak akan mempreses berkas yang tidak diantar langsung oleh kandidatnya, diantaranya Sapuan dan Huda. Kalau lima lainnya, mereka datang langsung,’’ tegas Ery.

Ketua tim penjaringan Cabup dari Golkar Ahmad Dedy,S.Ag juga mengatakan, setidaknya sudah ada tiga nama yang mendaftar, diantaranya ketua partai Golkar sendiri, Choirul Huda, kedua Sapuan dan ketiga Yulia Susanti.

‘’Kita masih tunggu kandidat lainnya, yang jelas Sapuan sama Huda sudah daftar, termasuk Yulis Susanti,’’ paparnya.

Ketua DPD NasDem Mukomuko, Busril, S.IP juga mengatakan pendaftaran sudah ditutup, beberapa kandidat yang mendaftar akan diseleksi oleh tim penjaringan yang terdiri dari pengurus kabupaten, provinsi dan pusat. Salah satu dasar penentuan kandidat adalah hasil survey oleh lembaga independent.

‘’Kita dalam tahap verifikasi berkas dan seleksi terhadap nama-nama yang mendaftar,’’ tutupnya.(jar)

Isu Kesukuan Tak Laku di Pilkada

//Muslim : Rakyat Perlu Visi perubahan
METRO – Jelang Pilkada 2020, tokoh Mukomuko yang berniat untuk maju mulai menampilkan diri ke publik. Biasanya untuk menarik dukungan dan perhatian masyarakat, berbagai isu dimainkan oleh para pendukung calon, salah satunya menyangkut isu kesukuan. Terkait dengan hal ini, salah seorang tokoh Mukomuko yang juga penggiat hukum ketatanegaraan Muslim Caniago,SH,MH menegaskan, bahwa calon bupati harus mengusung visi dan misi yang jelas.
Dikatakannya, isu kesukuan pada Pilkada akan datang tidak laku, masyarakat butuh calon yang memberi harapan untuk perubahan kedepan. Ia sudah mendengar langsung seperti apa keinginan masyarakat terhadap kandidat yang maju kelak. Maka ia berharap calon benar-benar mengedepankan visi dan misi perubahan untuk daerah. Program yang terbaiklah akan didukung oleh masyarakat.
‘’Pemilih kedepan sudah berpikir matang dan realistis, saya langsung mendengar seperti apa harapan mereka. Isu kesukuan tidak laku dijual pada Pilkada kelak,’’ ungkapnya.
Lanjutnya, ini harus dijawab oleh partai politik. Dalam penetapan calon bupati dan wakil bupati meski seiring dengan harapan masyarakat. Kalau salah dalam mengusung kandidat maka sulit memenangi Pilkada dan bahkan kedepan partai tersebut berpeluang ditinggalkan masyarakat. Apalagi sudah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat, terkait dengan isu barter atau mahar dalam pengusungan calon oleh partai politik.
‘’Masyarakat ingin calon yang memberi harapan dalam arti visi dan misi perubahan dikedepankan. Diantaranya perubahan disektor ekonomi, kebutuhan nelayan, petani dan sebagainya. Ini tugas partai untuk mengusung atau menjawab keinginan tersebut,’’ tegas Muslim.
Terus menyangkut dengan kandidat kuat yang bakal maju pada Pilkada nanti, Muslim mengatakan, saat ini sudah terlihat beberapa nama yang mendaftar ke partai politik. Ia menilai semuanya potensial, namun tetap saja perlu figur yang matang dan berkarakter. Semua orang punya hak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan.
‘’Makin banyak yang maju makin baik, sehingga masyarakat dalam memilih tidak ragu,’’ tutupnya.(jar)

Ada Kuota CPNS Lulus SMA untuk Satpol PP

//Pelamar Diprediksi Membludak
METRO – Seperti diinformasikan sebelumnya, Kabupaten Mukomuko mendapat jatah penerimaan CPNS sebanyak 59 orang. Terdiri dari tiga orang untuk tenaga guru jurusan Bimbingan Konseling (BK), 20 orang untuk tenaga kesehatan dan 36 orang untuk tenaga teknis. Kabar menariknya lagi, ternyata kuota CPNS ini juga tersedia untuk tamatan SMA sederajat, yaitu sebanyak empat orang sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Dinas Satpol PP dan Damkar. Selebihnya kuota untuk sarjana minimal D III dan S1.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Jawoto,S.Pd,SE,M.Pd mengatakan penerimaan tamatan SMA sederajat seperti ini jarang ada. Biasanya CPNS tersedia untuk D3 atau S1 saja. Maka ada kemungkinan jumlah pendaftar khusus untuk SMA bakal membludak. Sebab jumlah pencari kerja tamatan SMA sederajat sangat banyak di daerah ini. Pihaknya sudah mewanti-wanti dari awal bakal melonjaknya jumlah pelamar untuk SMA ini.
‘’Yang tamatan SMA sederajat banyak, sedangkan kuota yang tersedia hanya ada empat orang. Ini bakal membuat persaingan semakin ketat, kita harus siap-siap menghadapi jumlah pelamar yang membludak. Saya pikir itu wajar, karena sebelumnya tidak ada tes untuk SMA sederajat,’’ ungkap Jawoto.
Lanjutnya, penerimaan CPNS bersifat umum, maka tidak ada keistimewaan bagi tenaga honorer yang sudah mengabdi sekian lama. Siapapun boleh ikut, kesempatan untuk lulus sama, tergantung nasib sesuai hasil tesnya kelak. Mekanisme tes juga sama dengan sebelumnya, yaitu tes sistem CAT dan ditetapkan passing grade. Tes terdiri dari SKD dan SKB, seperti tahun sebelumnya.
‘’Semua tes sifatnya umum, artinya siapa saja boleh ikut tes dengan kesempatan lulus sama, tergantung kemampuan menjawab soal. Untuk sementara masih seperti tes sebelumnya, belum ada petunjuk yang baru,’’ tegas Jawoto.
Masih disampaikan Jawoto, jadwal pelaksanaannya akhir Oktober hingga November pendaftaran, terus Desember seleksi administrasi. Pada Januari masa sanggah terhadap peserta tes yang lulus administrasi dan tes SKD dan SKB dilaksanakan pada Februari dan Maret, bulan April pengumuman kelulusan.
‘’Pelaksanaan penerimaan CPNS 2019 ini memang dilangsungkan hingga 2020, karena pada tahun ini banyak agenda nasional, seperti Pemilu dan pelantikan presiden,’’ tutupnya.(jar)

Kuota CPNS Mukomuko 59 Orang!

//Teknis dan Kesehatan Terbanyak, Guru Tiga
METRO – Informasi penting untuk masyarakat pencari kerja di Kabupaten Mukomuko yang berminat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Diluar dugaan pemerintah pusat hanya memberi kuota CPNS untuk Kabupaten Mukomuko 59 orang saja. Menariknya lagi, untuk tenaga pendidikan atau guru hanya tiga orang, semuanya untuk guru Bimbingan Konsling (BK). Terbanyak untuk tenaga teknis sebanyak 36 orang dan tenaga kesehatan 20 orang.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mukomuko, Jawoto,S.Pd,SE,M,Pd menjelaskan kuota 59 orang ini sudah final berdasarkan keputusan pusat. Artinya jatah CPNS Mukomuko tahun ini jauh lebih sedikit dari yang diajukan. Ia juga mengatakan dalam pengajuannya tenaga guru dan kesehatan terbanyak, tapi yang diberikan berbeda, guru lebih sedikit.
‘’Kita mendapat jatah penerimaan CPNS 59 orang, tenaga teknis terbanyak 36 orang, sedangkan kesehatan 20 dan guru hanya tiga. Ini ketentuan pusat, kita hanya menerima apa yang diberikan dan siap melaksanakan tes dalam waktu dekat,’’ tuturnya.
Lanjutnya, kemungkinan sedikitnya kuota guru ini lantaran untuk tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) terbanyaknya untuk guru. Sehingga saat CPNS, dikurangi dan diutamakan untuk tenaga teknis. Ia minta jangan berkecil hati, karena setelah CPNS, segera dilakukan tes P3K, kemungkinan guru banyak diterima.
‘’Kalau P3K guru terbanyak, mungkin itu sebabnya CPNS dikurangi kuota guru,’’ ungkapnya.
Masih disampaikan Jawoto, untuk jadwal pelaksanaan tes November dimulai pengumuman untuk pendaftaran, Desember masuk tahap verifikasi berkas pelamar. Selanjutnya tes CAT dilaksanakan sekitar Februari hingga Maret mendatang. Molornya jadwal ini lantaran pemerintah pusat masih fokus dengan pelantikan presiden dan penyusunan kabinet baru.
‘’Nanti akan diumumkan serentak, karena sama dengan sebelumnya, tes CPNS dilakukan serentak seluruh daerah,’’ tutupnya.(jar)

Parpol Rebutan Usung Kader Dampingi Huda

Tokoh Dapil III Paling Dilirik
METRO – Sebagai incumbent, H. Choirul Huda, SH dianggap masih sangat superior untuk memenangi pemilihan Bupati 2020 kelak. Informasinya bebera partai politik (Parpol) mulai rebutan mengajukan kadernya untuk menjadi pendamping atau calon wakil dari ‘’sang kapten’’. Menariknya lagi, beberapa kandidat wakil yang disiapkan partai politik berasal dari Dapil III. Sejalan dengan keinginan Choirul Huda untuk mencari wakil dari wilayah Ipuh, Pondok Suguh dan sekitarnya.
Kabar beredar beberapa kader partai yang siap dilepas untuk calon wakil yaitu, Wisnu Hadi,SE politisi PKPI, Partai PKS mengajukan kadernya Ahmad Donner dan H. Musfar. Selain itu NasDem juga menyiapkan kadernya untuk maju sebagai wakil dari Dapil III, yaitu Evi Gusniati dan Suwarno. Beberapa parpol lain juga berharap mengusung kader sendiri sebagai calon bupati maupun wakil pada Pilkada kelak.
Ketua DPD PKS, H.Andy Suhary,SE,M.Pd dihubungi mengakui jika partainya menyiapkan kader untuk ditawarkan pada Pilkada nanti. Ada dua kemungkinan, bisa sebagai wakil atau juga dapat maju sebagai calon bupati. Dalam hal ini bukan hanya untuk wakil dari incumbent, juga bisa berpasangan dengan calon lain.
‘’Tentu semua partai ingin kadernya maju, kalau bisa mencalon bupati lebih baik, setidaknya sebagai wakil. Soala wakil pak Huda atau calon lain, tentu siapa yang diusung oleh partai nanti,’’ kata Andy.
Masih disampaikan Andy, saat ini PKS sedang melakukan penjaringan terbuka bagi kandidat yang ingin maju bersama PKS. Semua diberi kesempatan yang sama, baik kader maupun non kader, karena PKS ingin mencari pemimpin terbaik untuk daerah kedepan.
‘’Bagi yang berniat silahkan mendaftar, karena PKS melakukan penjaringan terbuka, kader dan non kader diberi kesempatan sama,’’ tuturnya.
Ketua DPD NasDem, Busril,S.Ip juga mengatakan bahwa partainya berkeinginan mengsung salah satu kadernya untuk maju pada Pilkada kelak. NasDem siap berkoalisi dengan partai manapun untuk memenangi Pilkada.
‘’Kita belum buka pendaftaran, kalau memang ada kader yang siap, maka langsung kita dukung, artinya tidak perlu ada pembukaan pendaftaran lagi,’’ ungkapnya.
Sekjen Partai Demokrat Nursalim juga senada, partainya belum membuka pendaftaran karena masih menunggu petunjuk dari pusat. Ia juga menegaskan demokrat lebih dahulu melakukan penjaringan tertutup, yaitu khusus kader partai yang siap maju.
‘’Kita masih menunggu petunjuk untuk penjaringan, harapan partai tentuk ada kader yang maju sebagai calon bupati atau wakil,’’ tutupnya. (jar)

Asyik! Dana Kampanye Calon Bupati Dibiayai KPU

//Dana Rp 25 M Cukup untuk Tujuh Paslon
METRO – Seperti diketahui, untuk melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati Mukomuko, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mukomuko mendapat suntikan dana dari APBD sebanyak Rp 25 miliar. Anggaran sebesar ini diperkirakan cukup untuk membiayai pemilihan dengan tujuh pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati. Kabar baiknya bagi bakal calon, bahwa anggaran kampanye pembuatan spanduk, baliho, biaya iklan di media hingga cek kesehatan semuanya dibiayai KPU.
Ketua KPU Mukomuko, Irsyad Kamarudin mengatakan penggunaan anggaran Pilkada sesuai dengan jumlah calon. Dana Rp 25 miliar yang diberikan daerah ini dengan istimasi kandidat sebanyak lima hingga tujuh pasang. Jika jumlahnya kurang dari itu, apalagi hanya dua pasangan saja, maka dipastikan anggaran Pilkada akan berlebih dikembalikan ke kas negara.
‘’KPU mendapat suntikan dana Rp 25 miliar, kalau calon hanya dua pasang atau tiga mungkin banyak lebihnya, kalau calon mencapai lima hingga tujuh KPU harus bisa menyesuaikan, mau tidak mau dicukup-cukupkan,’’ kata Irsyad.
Ia juga mengatakan, alat peraga kampanye calon juga akan biayai oleh KPU, masing-masing kandidat akan mendapat jatah alat peraga yang sama. Adapun alat peraga yang ditanggung, adalah yang dibuat oleh KPU sendiri, bukan yang dibuat secara mandiri oleh Paslon. Tidak hanya itu anggaran pemeriksaan kesehatan calon juga ditanggung negara, per-orangnya sebesar Rp 30 jutaan.
‘’Itu sudah menjadi ketentuan, maka calon ada keringanan, karena beberapa item pembiayaan ditanggung KPU. Tapi bukan semua kebutuhan calon ditanggung,’’ ungkapnya.
Masih ia sampaikan, kegunaan anggaran KPU bukan semuanya untuk calon, tapi untuk seluruh kegiatan dan honor. Terbesar tentu honor penyelenggara, seperti PPK, KPPS dan lainnya, kemudian juga pengadaan surat suara dan dana sosialisasi lainnya. Jika anggaran Rp 25 miliar ini berlebih, maka dikembalikan ke kas negara dan itu tidak masuk dalam hitungan SiLPA daerah.
‘’Penggunaan dana Pilkada itu diatur PKPU, tidak bisa semena-mena saja. Semuanya dari sana, untuk honor PPK, KPPS dan petugas TPS lainnya diperkirakan butuh miliaran,’’ tutupnya.(jar)

Cawabup Haidir Dapil I, Choirul Huda Dapil III

Sapuan Pilih Kader Parpol
METRO – Tiga kandidat kuat calon Bupati Mukomuko mulai ancang-ancang memilih bakal calon wakil bupati yang mendampinginya kelak. Patahana H.Choirul Huda,SH hampir dipastikan calon wakilnya kelak dari Dapil III. Sementara Haidir,S.Ip untuk wakilnya mengarah ke Dapil I, namun juga tidak menutup kemungkinan dari Dapil II. Berbeda dengan H.Sapuan,SE,Ak,CA,MM hingga kini belum memutuskan, namun besar kemungkinan dari Dapil I atau Dapil III.
Dikatakan Sapuan, sampai  sekarang ia belum menentukan siapa pendampingnya kelak. Alasannya masih dalam tahap survey terhadap beberapa tokoh, meski demikian ia lebih cenrung pada tokoh yang berasal dari Dapil I atau Dapil III dan tidak menutup kemungkinan dari Dapil II. Sapuan lebih selektif dalam menentukan wakil, karena ia sudah berpengalaman mengikuti Pilkada dua periode, bahwa peran wakil sangat besar untuk meraub dukungan.
‘’Bupati dan wakil itu satu paket, sama-sama menentukan. Maka kita ingin calon wakil kelak benar-benar sudah siap dari semua sisi. Untuk menentukan kita ada survey internal terhadap beberapa nama, kita lihat dari semua sisi, seperti penerimaan masyarakat terhadapnya dan juga harus siap pinansial, karena bukan rahasia lagi politik butuh biaya. Keputusan akhir untuk wakil tetap sesuai kesepakatan kita dan partai pengusung,’’ tuturnya.
Semenatara Choirul Huda mengaku untuk wakilnya diutamakan berasal dari Dapil III. Untuk saat ini belum diputuskan, namun ada beberapa nama sudah masuk dalam catatannya. Diantaranya ada kader  partai dan juga dari non parpol. Huda juga menginginkan wakil yang siap pinansial untuk mendanai kebutuhan politik saat Pilkada kelak. Paling penting lagi sosok wakilnya harus dekat dengan masyarakat.
‘’Insyaallah untuk wakil kita tetap inginnya dari Dapil III, tapi sampai sekarang belum tau, karena saya memang belum fokus kesana, masoh fokus pada tugas membangun daerah,’’ ungkap Huda.
Sedangkan Haidir mengatakan untuk wakil masih dalam tahap penjajakan, targetnya awal tahun sudah difinalkan, sehingga bisa cepat bersosialisasi dengan masyarakat. Target utamakanya memang wakil berasal dari Dapil I, karena dirinya berasal dari dapil III, sehingga ada keterwakilan daerah setalah dan utara. Namun bisa jadi dari Dapil II, tergantung respon dari masyarakat dan keputusan bersama dengan partai pengusung. Ia juga menginginkan pendamping yang siap pendanaan untuk bergerak, karena ia tahu betul bahwa politik biayanya cukup tinggi.
‘’Kita inginnya wakil dari Dapil I atau bisa dari dapil II, tergantung dengan partai pengusung. Yang jelas calon bupati dan calon wakil harus bersama, maka termasuk pembiayaan politik kita bersama-sama,’’ pungkasnya.(jar)

Haidir Tolak Hasil Survey, Sapuan Positif, Huda Santai

METRO – Terkait dengan hasil survey lembaga Media Survey Center Indonesia (MSCI) yang dipromotori Forum silaturahmi masyarakat Kabupaten Mukomuko (Forpum), tiga kandidat kuar berbeda pendapat. Haidir,S.IP menolak mentah-mentah data dan ia menduga survey ini adalah pengiringan opini. Sementara Sapuan,SE,Ak,MM,CA menyambut positif hasil tersebut. Disisi lain Choirul Huda,SH memberi respon ringan.
Ditemui usai upacara hari kesaktian pancasila kemarin, Haidir mengatakan data yang dikemukakan bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Ia juga menduga hasil survey ini adalah pesanan dan upaya untuk mengiring opini Pilkada hanya dua pasangan calon, yaitu head to head antara Sapuan dengan Huda. Haidir yakin elektabilitasnya lebih tinggi, sebab ia sudah mengunjungi semua desa dan bertemu langsung dengan masyarakat setiap saat.
‘’Itu jelas pengiringan opini agar calon bupati head to head, elektabilitas saya dibuat jauh lebih rendah. Anehnya lagi Muharamin sudah tiga periode menjadi dewan, hanya 2 persen. Maka saya katakan ini tidak masuk akal. Kalau memang mau lihat hasil yang benar, mari kita survey dengan biaya bersama,'' kata Haidir.
Lanjutnya, ia mengabaikan hasil survey ini dan semakin terpacu untuk menantang siapa saja pada Pilkada kelak. Soal hasil akhir pilkada semuanya ditentukan pilihan masyarakat dan sudah ketentuan takdir. Ia minta semua pihak menghormati sistem demokrasi yang memberi hak setiap orang untuk memilih dan dipilih.
‘’Saya tunggu di 2020, kita akan lihat siapa yang lebih diinginkan masyarakat. Yang ingin maju harus dihormati, karena belum tahu siapa yang ditakdirkan tuhan untuk membangun daerah ini kedepan,'' tegasnya.
Sementara Sapuan menyambut positif hasil survey tersebut, ia yakin hasil ini sesuai fakta di lapangan karena survey dilaksanakan oleh lembaga resmi dan sudah terbukti keakuratannya. Terkait elektabilitasnya masih dibawah patahana Choirul Huda, Sapuan mengakui itu dan menurutnya merupakan sebuah kewajaran. Karena patahana setiap saat terbar pesona di tengah masyarakat. Ia yakin setelah turun langsung sosialisasi ke masyarakat hasilnya akan berubah lebih baik. Dan Sapuan juga mengaku makin terpacu oleh hasil survey ini.
‘’Kalau incumbent lebih tinggi hasil survey itu wajar, dimana-mana saya rasa sama, karena dia aktif turun ke lapangan tebar pesona. Ini akan menjadi dasar untuk kita menyiapkan diri lebih baik lagi menjelang tahapan di KPU,'' tuturnya.
Sementara Choirul Huda diminta tanggapannya, mengaku sudah mengetahui adanya hasil survey tersebut. Menurutnya tidak perlu diperdebatkan karena semua orang memahami seperti apa kondisi di Kabupaten Mukomuko. Soal berda padanangan dan pendapat, adalah wajar. Untuk saat ini ia masih fokus dengan tugas membangun daerah, belum memikirkan Pilkada yang akan datang.
‘’Saya sudah tau, biar saja berjalan seperti apa adanya, sekarang kita fokus dulu dengan pembangunan kabupaten,’’ tutupnya.(jar)

Biaya Pilkada Rp 32 M, Uang Muka Rp 1,2 M

 

METRO – Setelah melalui negosiasi cukup panjang dan hitungan kebutuhan pembiayaan yang matang, akhirnya difinalkan anggaran Pilkada Mukomuko 2020 sebesar Rp 32 miliar. Terbagi atas anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp 25 miliar dan anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp 7 miliar. Pencairannya dilakukan beberapa tahap, sebagai uang muka akan dibayar di APBD Perubahan tahun ini, masing-masing KPU Rp 1 miliar 16 juta dan Bawaslu Rp 240 miliar. Kepastian ini ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Bupati Mukomuko Choirul Huda,SH bersama dengan KPU dan Bawaslu Mukomuko kemarin (30/9). Acara yang bertempat diruang kerja bupati ini disaksikan oleh berbagai unsur FKPD dan awak media.
Sekda Drs. Marjohan mengatakan penetapan anggaran Pilkada ini sesuai dengan permendagri yang mengatur tentang pembiayaan Pilkada untuk setiap daerah. Besaran anggaran sudah melalui proses perhitungan kebutuhan sesuai tahapan dan kebutuhan Pilkada nanti. Sebagai dana awal untuk pembiayaan tahapan di 2019 ini, pemerintah menganggarkan Rp 1 miliar lebih untuk KPU dan Rp 245 juta lebih untuk Bawaslu.
‘’Penetapan ini sudah melalui tahapan pembahasan bersama dan hasil koordinasi pemerintah dan KPU. Pada anggaran perubahan disiapkan dana awal dan selebihnya diselesaikan pada 2020 nanti sesuai tahapan yang sudah diatur Permendagri maupun aturan lain’,’’ kata Sekda.
Ketua KPU Mukomuko Irsyad Kamarudin dalam sambutannya mengaku bangga dan berterimakasih pada pemerintah daerah, khususnya TAPD yang sudah bekerja keras. Penandatangan NPHD, Mukomuko adalah yang perdana di Provinsi Bengkulu, bahkan disebagian daerah belum tercapai kesepakatan antara pemerintah dengan penyelenggara pemilu. Terkait dengan pencairan pertama yang awalnya diatur pemendagri sebesar 40 persen, sesuai surat edaran terakhir dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Karena hampir semua daerah keberatan dengan pencairan dana awal 40 persen tersebut.
‘’Kami bersukur dengan dilakukan penandatanganan NPHD ini, sehingga KPU, Bawaslu dan pemerintah daerah tidak melanggar tahapan Pilkada yang sudah ditetapkan. Dimana sesuai tahapan per 1 oktober NPHD sudah ditetapkan. Semua ini berkat usaha dari TAPD dan dewan yang menyadari perlunya memfokuskan Pilkada yang akan datang,’’ ungkapnya.
Bupati sendiri juga mengatakan, selagi sesuai dengan peruntukan dan menyangkut kepentingan daerah dan hajat nasional, maka pemerintah daerah Mukomuko tidak akan menunda-nunda sebuah pekerjaan, termasuk pelaksanaan Pilkada akan datang. Ia berharap dengan sudah ditandatangani NPHD ini tahapan Pilkada bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ia juga berjanji akan mengajak semua jajarannya dan masyarakat bersama-sama dengan  KPU, Bawaslu, kepolisian, TNI dan lainnya untuk menyukseskan Pilkada.
‘’Kita harus bersama-sama dalam menyukseskan setiap agenda daerah dan nasional, jangan pernah takut  melaksanakan setiap kegiatan, selagi dilakukan dengan benar, tidak akan ada persoalan, karena saat ini semua unsur diminta bersama-sama mendorong sukseskan program,’’ tutupnya.(jar)

Hasil Survey MSCI, Sapuan Rival Terberat Huda

METRO – Diam-diam Forum Silatuhrami Masyarakat Kabupaten Mukomuko (Forpum) melaksanakan penjaringan terhadap delapan tokoh Mukomuko yang digadang-gadangkan akan maju pada pemilihan bupati nanti. Informasinya, target dari survey melalui lembaga Media Survei Center Indonesia (MSCI) untuk mencari lawan incumbent Choirul Huda,SH head to head pada Pilkada nanti. Pada minggu (29/9) kemarin dilaksanakan pemaparan hasil survey di hotel Rafles City Bengkulu dengan dihadiri para tokoh yang disurvey serta tokoh Mukomuko lainnya. Ikut hadir diantaranya Ichwan Yunus mantan bupati Mukomuko, Sharir Ab, Risvan Anwar dan Antoni Sitorus. Kemudian juga hadir kelompok IKBKM Bengkulu, Forum Peduli Mukomuko, IKKPS Pondok Suguh, Ikatan Keluarga Teramang Jaya, PKKM Sejabotabek dan Ikabter Sejabotabek. Hasilnya hanya elektabilitas H. Sapuan, SE, Ak, MMCA yang bisa bersaing dengan H. Choirul Huda, SH.
Dimana hasilnya elektabilitas Huda 33,2 persen, sedangkan Sapuan 29,3 persen. Semenatara elektabilitar Haidir yang juga disebut-sebut sebagai kandidat kuat hanya 8,9 persen. Haidir dibayangi juga oleh figur Armansyah 7,7 persen. Untuk nama lainnya, Mujiono, Muharamin, Edy Nepian, Yulia Susanti, Wisnu Hadi, Edy Supriadi sangat rendah, masih dibawah 5 persen. Tingkat populeritasnya juga menunjukkan hasil sama. Yangmana petahana Choirul Huda populeritasnya, yakni 95,5 persen. Kemudian diikuti Sapuan sebesar 85,7 persen, Haidir 74,1 persen, Muharamin 35 persen, Mujiono 33,6 persen, dan Armansyah 30,2 persen. Sedangkan 4 nama lainnya dibawah 20 persen.
Sesuai hasil rilis pelaksana, Direktur Eksekutif MSCI, Helmi Panggabean mengatakan survey dilakukan pada Agustus lalu. Sistem yang digunakan yakni menggunakan 440 responden yang tersebar di 44 Desa/Kelurahan dari total 151 Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Mukomuko. Sedangkan metode survey yang digunakan menggunakan Multi Stage Random Sampling.
‘’Tingkat margin error survey ini 4,67 persen. Kita melakukan survey terhadap 10 nama kandidat,’’ ungkapnya.
Juru bicara pelaksana kegiatan, Asra, S.Sos pada Radar Mukomuko mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mencari calon pemimpin daerah, tidak ada maksud lain. Hasil survey murni dilakukan oleh para ahlinya. Selanjutnya diharapkan delapan nama putra daerah ini untuk berembuk untuk melahirkan satu nama putra daerah yang diusung nanti. Hasil survey menjadi pedoman dalam menentukan kesepakatan bersama. Setelah ini juga akan ada pertemuan lanjutan.
‘’Inikan hasil survey oleh lembaga yang kompeten, untuk selanjutnya kita harapkan ada rembuk diantara para kandidat untuk mencari satu nama yang diusung bersama. Setidaknya kami sudah berusaha untuk melahirkan pemimpin putra daerah kedepan,’’ ungkap Asra.
Mantan Bupati Mukomuko, Ichwan Yunus juga mengatakan pemimpin Mukomuko kedepan paling utama harus dekat dengan masyarakat. Mengingat aspirasi dari masyarakat paling berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah.
‘’Kita berharap masyarakat memilih pemimpin yang dekat dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat,’’ tutupnya. (jar)

Tujuh Kandidat Cabup Incar Dukungan PDIP

METRO – Panitia seleksi DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mukomuko sudah menutup pendaftaran untuk bakal calon bupati (Balonbup). Hasilnya terdapat tujuh nama yang menyerahkan berkas dan siap merebut dukungan dari partai yang memiliki tiga kursi di DPRD Mukomuko tersebut. Tahap berikutnya PDIP akan melakukan verifikasi berkas bakal calon, nama-nama yang memenuhi syarat dan mendapat persetujuan dari pengurus akan dikirim ke DPD DPIP provinsi dan pusat.
Adapun pendaftar, sebanyak lima orang dari non kader dan dua orang kader partai. Dari non kader terdiri dari, pertama Kuwatono, kedua H. Sapuan,SE,Ak,MM,CA, ketiga H. Choirul Huda,SH, keempat Haidir,S.IP dan kelima Wisnu Hadi,SE. Sedangkan kader partai yang juga ikut meramaikan seleksi dua orang, yaitu Mujiono,S.IP dan Ridho Wijaya,SE.
Ketua DPC PDI Perjuangan Mukomuko, Dedy Kurniawan,S.Sos mengatakan sesuai jadwal, per 23 September kemarin pendaftaran resmi ditutup. Dari delapan orang yang mengambil berkas, ada tujuh yang mengembalikan dan akan ikut tahap verifikasi berkas dan faktual. Setelah proses selesai, nanti dua atau tiga nama yang dianggap paling memungkinkan untuk diusung partai dikirim ke Bengkulu dan pusat. Penentu akhirnya tetap ada di pusat.
‘’Beberapa nama yang memenuhi ketentuan partai akan disampaikan ke pusat, DPP yang akan memutuskan siapa yang diusung partai dalam Pilkada nanti. Kami berterimakasih antusias para tokoh untuk bersama PDI Perjuangan,’’ ungkapnya.
Haidir yang diminta keterangannya usai penyerahan berkas, mengaku serius dan berharap bisa diusung PDI Perjuangan pada Pilkada kelak. Sebagai kandidat, ia siap memenuhi syarat yang ditentukan partai dan mengkolaborasikan visi dan misinya dengan visi dan misi partai berlogo kepala banteng moncong putih ini.
‘’Kita berharap bisa bersama dengan PDI Perjuangan, karena saya melihat visi dan misi partai ini cukup bagus dan siap disatukan dengan visi dan misi kami selaku calon,’’ ungkapnya.
Wisnu Hadi juga mengatakan ia ikut mendaftar ke PDI perjuangan karena ia melihat ada peluang untuk maju pada Pilkada kelak. Selain itu menurutnya hubungan PDI perjuangan dengan partainya PKPI cukup bagi, baik di pusat maupun di daerah, maka kemungkinan berkoalisi terbuka.
‘’Kita berharap PKPI dan PDI Perjuangan bisa berkoalisi pada Pilkada kelak, yang jelas kalau memang diusung kita siap maju,’’ tuturnya.
Sebelumnya Kuwatono juga mengatakan rencana pencalonannya ini bukan tiba-tiba, tapi sudah disiapkan secara matang sejak awal. Semua keluarga dan rekan-rekan serta relawan sudah memberi restu untuk dirinya maju, maka sudah tidak ada keraguan lagi. Jika sebelumnya, ia hanya tampil sebagai calon wakil, maka sekarang ia maju untuk nomor satu. Salah satu partai pengusung yang ia harapkan adalah PDI Perjuangan, karena merupakan partai penguasa di pusat.
‘’PDI Perjuangan adalah partai besar, tentu berpengaruh dengan pemerintahan kedepan. Maka saya berharap dukungan penuh PDIP. Juga kita bangun komunikasi dengan partai lain, nanti kalau buka pendaftaran, kita daftarkan semua,’’ pungkasnya.(jar)

Pilkada Dihadang Isu Pribumi dan Nonpribumi

                                                            Oleh : Amris Tanjung

KABUPATEN Mukomuko akan menghadapi tahun politik pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2021-2026. Beberapa nama sudah muncul ke publik menyatakan kesiapannya untuk bertarung pada pemilihan kepala daerah kelak. Teorinya helatan politik ini adalah pesta demokrasi bagi seluruh masyarakat. Namun fakta yang kerap dihadapi, musim pemilihan pemimpin kerap disusupi propaganda yang rawan memecah-belah persaudaraan masyarakat.
Propaganda yang paling manjur didengungkan untuk memanaskan persaingan antar pendukung calon adalah istilah pribumi dan nonpribumi. Apalagi masyarakat Mukomuko terdiri dari berbagai suku, adat budaya dan golongan, isu ini mudah disulut. Belajar dari pengalaman, propaganda yang paling mudah digoreng dan rawan menimbulkan perpecahan adalah isu Jawa dan Pribumi.
Cara-cara memenangkan calon dengan propaganda sentimen yang negatif menggunakan isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) tidak layak. Masyarakat harus menjadi pemilih yang cerdas dan bijaksana. Memilih pemimpin tidak melihat dari mana asalnya, tapi seperti apa kemampuan dan programnya. Jangan mudah dihasut apalagi menjadi pelaku pemecah belah. Undang-undang menjamin perlindungan terhadap semua orang, seperti ditegaskan dalam UUD 45 pasal 27 ayat 1 warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Juga dalam UU Nomor 40 tahun 2008 dijelaskan tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dimuat sanksi pidana bagi pelanggar berupa ancaman hukuman badan satu tahun penjara atau denda Rp100 juta.
Harus diakui, istilah sebutan orang Jawa dan orang kampung senantiasi terdengar dan itu sulit dihilangkan. Tapi harus dipahami, tujuan penggunaan istilah tersebut oleh masyarakat, sebatas mempermudah komunikasi dan memberi penjelasan. Pada dasarnya antara warga transmigrasi dengan masyarakat kampung asli sudah tidak berjarak. Terlihat dalam setiap hajatan, pesta maupun musibah selalu kerjasama, begiutupun muda-mudinya, sudah lumrah perkawinan antara masyarakat transmigrasi dengan warga kampung asli.
Masyarakat transmigrasi dan kampung asli adalah sama-sama masyarakat Mukomuko yang hidup, tumbuh dan berkembang di ‘’Kapuang sati ratau batuah’’ ini. Beberapa warga transmigrasi yang ditemui menegaskan, mereka tidak ada kampung dan tempat selain di Kabupaten Mukomuko. Sebab kepindahan dalam program migrasi secara total, semua harta benda dan keluarga ikut serta. Dan perlu diketahui, sebagian masyarakat desa transmigrasi saat ini adalah generasi asli kelahiran Kabupaten Mukomuko. Fakta di desa-desa juga demikian, tidak ada pemisah masyarakat Jawa dan warga desa asli, bahkan sudah banyak masyarakat transmigrasi menikah dengan masyarakat kampung asli, kemudian menjadi kepala kaum dan pengurus adat. Jangan sampai Pilkada merusak hubungan antar masyarakat, stop propaganda yang dapat memecah belahkan. Biarkan keharmonisan terus mengembun memberi kesejutan. Perpecahan akan merusak semua sandi kehidupan. Kemenangan dalam Pilkada yang diraih dengan cara menghasut dan memecahbelah masyarakat akan berakibat fatal.(**)

Kuwatono Siap Maju, Peta Pilbup Berubah

METRO – Menjelang Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengibarkan bendera star pemilihan kepala daerah (Pilkada), peta politik pencalonan bupati dan wakil Bupati Mukomuko semakin terang. Kabar terbaru, Kuwatono mantan calon wakil bupati berpasangan dengan Sapuan pada Pilbup 2010 siap tampil. Bahkan pada Radar Mukomuko, Kuwatono sudah menegaskan kepastian pencalonannya sebagai orang nomor wahid di Mukomuko.
Walaupun mala tidak muncul, namun sosok pengusaha sukses ini tidak bisa dipadang sebelah mata. Sebab adik kandung Samiono mantan anggota DPRD Bengkulu Utara tersebut bukan asing lagi bagi masyarakat Mukomuko. Terbukti pada pemilihan bupati 2010-2015 Samiono yang berpasangan dengan Sapuan mampu memberi perlawanan sengit pada pasangan incumbent, Ichwan Yunus – Choirul Huda kala itu sangat kokoh. Maka kehadirannya sebagai calon bupati pada Pilkada 2020 kelak, diprediksi berpengaruh besar terhadap suara Choirul Huda dan Sapuan maupun Haidir.
Diwawancarai saat menyerahkan berkas pendaftaran ke posko penjaringan DPC PDI Perjuangan kemarin, Kuwatono mengatakan rencana pencalonannya ini bukan tiba-tiba, tapi sudah disiapkan secara matang sejak awal. Semua keluarga dan rekan-rekan serta relawan sudah memberi restu untuk dirinya maju, maka sudah tidak ada keraguan lagi. Jika sebelumnya, ia hanya tampil sebagai calon wakil, maka sekarang ia maju untuk nomor satu.
‘’Insyaallah saya maju sebagai calon bupati, semua sudah dipertimbangkan dan disiapkan dengan matang. Sekarang sedang kita persiapankan untuk syarat pencalonan, salah satunya partai politik. Target tetap nomor satu, karena dulu sudah pernah untuk calon wakil bupati,’’ katanya.
Lanjutnya, salah satu partai pengusung yang ia harapkan adalah PDI Perjuangan, karena merupakan partai penguasa di pusat. Maka kemarin secara resmi ia sudah menyerahkan berkas pendaftaran dan siap menunggu keputusan partai. Selain  sudah mendaftar di PDI Perjuangan, ia juga sudah membangun komunikasi dengan beberapa parpol lain, seperti PKB, NasDem serta PKPI termasuk partai lainnya.
‘’PDI Perjuangan adalah partai besar, tentu berpengaruh dengan pemerintahan kedepan. Maka saya berharap dukungan penuh PDIP. Juga kita bangun komunikasi dengan partai lain, nanti kalau buka pendaftaran, kita daftarkan semua,’’ tegasnya.
Ketua DPC PDI Perjuangan Mukomuko, Dedy Kurniawan,S.Sos mengakui jika Kuwatono sudah menyampaikan berkas dan hingga siang kemarin, ia kendidat satu-satunya sudah mengembalikan berkas. Untuk Sapuan dan Haidir sudah mengambil berkas, tapi belum mengembalikan ke panitia seleksi dan akan ditunggu hingga besok. Sesuai jadwal pendaftaran di buka hingga 23 september ini.
‘’Baru Kuwatono yang sudah resmi mendaftar, Haidir dan Sapuan baru mengambil berkas, belum dikembalikan. Kita masih tunggu hingga besok (hari ini,red). Kalau tidak ada lagi maka pendaftaran ditutup,’’ pungkasnya.(jar)

Syarat Calon Bupati Jalur Independent Cukup 12.625 KTP

METRO – Perhatian untuk tokoh Mukomuko yang punya niat mencalonkan diri sebagai calon bupati Mukomuko periode 2021-2025 lewat jalur perorangan atau independent. Dari sekarang sudah harus menyiapkan syarat dukungan berupa poto copy KTP dan surat dukungan. Adapun minimal dukungan harus disiapkan sebanyak 12.625 lerbar atau 10 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 126.649 jiwa. KPU akan membuka penerimaan syarat dukungan mulai 11 Desember nanti.
Disampaikan ketua KPU Mukomuko Irsyad Kamarudin sesuai tahapan, akhir tahun calon independent atau non parpol sudah bisa menyampaikan syarat dukungan untuk diverifikasi oleh KPU. Adapun syarat dukungan bisa selain KTP, seperti SIM, KK dan kartu lainnya, satu orang hanya bisa memberi satu syarat dukungan untuk satu calon. Selain itu syarat dukungan, minimal harus tersebar di 8 kecamatan dari 15 kecamatan di Mukomuko.
‘’Sebanyak 12.645 dukungan ini minimal berasal dari delapan kecamatan dari 15 kecamatan, tidak bisa numpuk hanya dari satu atau tiga kecamatan saja. Nanti akan kita verifikasi satu persatu,’’ kata Irsyad.
Lanjutnya, dukungan harus ril, orang yang diminta dukungan betul-betul tau dan setuju penggunaan datanya sebagai pendukung. Tim verfikasi akan turun langsung ke lapangan menanyakan pada masyarakat yang memberi dukungan tersebut, sifatnya sample acak, tidak semuanya didatangi. Kalau yang bersangkutan tidak mengakui sudah memberi dukungan, maka dianggap batal.
‘’Bisa saja poto copy KTP diambil dari orang lain tanpa diketahui oleh yang bersangkutan, kalau itu dilakukan dan ketahunan, maka dukungan dibatalkan,’’ tuturnya.
Anggota KPU lainnya Bodi Rahmat Sentosa,SH juga mengatakan untuk pendaftaran resmi calon independent akan serentak dengan calon yang diusung partai politik. Namun untuk calon independent ada proses penyampaian dukungan mulai Desember, kalau dukungannya dianggap memenuhi syarat, maka calon tersebut bisa mendaftar.  Sejauh ini menurutnya belum ada yang datang untuk bertanya-tanya terkait syarat maju calon bupati.
‘’Belum ada yang datang ke KPU untuk bertanya soal syarat nyalon independent maupun lewat partai, maka belum bisa kita pastikan ada atau tidak calon non parpol nanti,’’ tutupnya.(jar)

KPU Minta Uang Muka Pilkada Rp 10 Miliar, Pemda Keberatan

Anggaran Pilkada Rp 22 Miliar
METRO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mukomuko mengusulkan agar pemerintah daerah mencairkan tahap I (Uang muka,red) anggaran Pilkada sebanyak kurang lebih Rp 10 miliar dari Rp 25 miliar yang diajukan. Permintaan ini berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pendanaan Kegiatan Pilkada yang Bersumber dari APBD. Sesuai aturan ini pencairan dana Pilkada ada tiga tahap. Tahap pertama Rp 40 persen, tahap II 50 persen dan tahap III Rp 10 persen. Adapun jadwal pencairan tahap satu paling lambat pertengahan Oktober. Menanggapi permintaan KPU ini, pemerintah daerah merasa keberatan.
Ketua KPU Mukomuko, Irsyad Kamarudin mengatakan, informasi yang ia dapat dari Rp 25 miliar usulan dana Pilkada, dikabulkan masuk KUA PPAS sekitar Rp 22 miliar. Mekanisme pencairan dana Pilkada ini tiga tahap dan tahap pertama pertengahan Oktober sudah harus ditransfer ke rekning KPU. Persoalan ini sudah mereka sampaikan ke Badan Keuangan Daerah (BKD).
‘’Apa yang kami sampaikan sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2019, bukan keinginan dari KPU. Selanjutnya tergentung pemda, mengikuti Permendagri ini atau ada opsi lain untuk berpaling dari itu. Permendagri ini sudah kami sampaikan ke pemerintah daerah. Logikanya memang dana sekitar Rp 10 miliar tahap I ini tidak mungkin terpakai habis, sebab tahapannya masih fokus sosialisasi,’’ kata Irsyad.
Lanjutnya, anggaran Pilkada dari APBD ini diserahkan ke KPU dalam bentuk hibah, setelah diterima KPU langsung diregister masuk dana APBN. Walau dana yang diberikan tidak terpakai semua, itu tidak akan dihitung sebagai SiLPA APBD. KPU sendiri tidak diharuskan menyampaikan laporan pengunaan anggaran pada akhir tahun anggaran, tapi laporan disampaikan setelah tahapan Pilkada bejalan. Anggaran yang tidak terpakai dikembalikan lagi ke kas negara.
‘’Pemerintah daerah takutnya menjadi SiLPA kalau tidak habis, sebenarnya tidak seperti itu. Dana pilkada yang tidak terpakai hingga akhir tahun, tidak dihitung sebagai SiLPA APBD,’’ tegasnya.
Sekretaris daerah (Sekda) Drs. H. Marjohan diminta keterangannya mengaku sudah mendengar permintaan dari KPU tersebut. Hal ini kemungkinan tidak bisa mereka kabulkan seluruhnya. Namun ia memastikan tetap menyediakan anggaran untuk KPU pada APBD perubahan kelak dan dicukupkan di APBD murni. Terus soal Permendagri, Sekda mengatakan tidak ada yang salah dari permendagri ini, namun tetap saja daerah harus menyesuaikan dengan kemampuannya.
‘’Tidak mungkin bisa pencairan 40 persen pada tahap pertama, kita tetap berikan sesuai kebutuhan. Memang ada dituangkan dalam Permendagri, tapi daerah tetap menyesuaikan dengan kemampuan. Pecuma kita serahkan kalau dana belum dibutuhkan sebanyak itu,’’ pungkas Sekda.(jar)

PKB Gabung Fraksi Golkar, Huda Makin Tak Terbendung

METRO – Terbentuknya fraksi di lembaga DPRD Mukomuko benar-benar membuat peta politik baru. Untuk diketahui, tujuh fraksi DPRD Mukomuko periode 2019-2024 sudah dibentuk. Diantaranya terdiri dari enam fraksi penuh dan satu fraksi gabungan. Menariknya fraksi partai Golkar menjadi fraksi terbesar dengan lima orang anggota. Ini terjadi setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki dua kursi memutuskan bergabung dengan fraksi Golkar. Artinya langkah incumbent Bupati H. Choirul Huda, SH untuk melanjutkan kepemimpinannya dua periode makin tak terbendung. Karena fraksi Golkar yang bersinergi dengan PKB sudah memenuhi syarat mengusung satu pasangan calon bupati.
Salah seorang anggota fraksi Golkar yang juga Ketua DPRD sementara, Ali Saftaini,SE mengakui jika PKB sudah resmi bergabung ke fraksi Golkar. Fraksi ini akan bersama-sama memperkuat fungsi DPRD Mukomuko dalam hal legislasi maupun pengambilan keputusan penting lainnya. Terus disinggung soal kemungkinan Golkar dan PKB akan mengusung Choirul Huda sebagai bupati, Ali belum bisa memastikan. Kalau Golkar tentu akan mengusung kader atau ketua partai, namun PKB keputusannya ada pada pengurus PKB.
‘’Kalau fraksi adalah alat kelengkapan, terkait pencalonan bupati kami berharap fraksi ini tetap bersama mengusung calon yang sama. Namun saya tidak ada kewenangan sejauh itu, yang berhak bicara soal pencalonan adalah ketua partai, yaitu ketua Golkar dan PKB,’’ kata Ali.
Choirul Huda saat dihubungi terkait menyatunya Golkar dan PKB di DPRD Mukomuko, mengakui dua partai ini sepakat bersama-sama dalam alat kepengkapan dewan. Namun terkait dengan pencalonan bupati kelak, Huda belum bisa memastikan, karena keputusan mengusung calon ada pada pengurus masing-masing partai. Harapannya kebersamaan Golkar, PKB dan partai-partai lain dapat semakin memperkuat fungsi anggota dewan dalam mendorong pembangunan daerah bersama dengan pemerintah.
‘’Fraksi Golkar dan PKB masih sebatas alat kelengkapan dewan, untuk pencalonan kepala daerah kita tentu ingin bersama-sama, buka saja dengan PKB tapi juga dengan parpol lainnya, sehingga makin memperkuat persatuan,’’ tegasnya.
Ketua DPC Partai Gerindra yang juga mantan ketua DPRD Mukomuko yang duduk kembali sebagai anggota dewan, Armansyah,ST juga membenarkan Golkar adalah fraksi terbesar dengan lima anggota, kemudian Gerindra dan PAN sama-sama memiliki empat anggota fraksi. Juga disinggung soal syarat pencalonan bupati, Armansyah mengakui jika fraksi Golkar satu-satunya yang sudah memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon. Namun fraksi hanya alat kelengkapan dewan, soal pencalonan, semua partai punya kebijakan masing-masing.
‘’Kalau sistem fraksi, tentu Golkar dengan lima orang anggota sudah memenuhi syarat mengajukan pasangan calon bupati. Tapi kalau masalah mengusung calon tidak tergantung fraksi, tapi keputusan partai. Bisa saja fraksi di dewan bersama, sedangkan calon yang diusung berbeda,’’ tutupnya. (jar)

Mengukur Isu Pemilihan Bupati Mukomuko 2020

Oleh : Amris Tanjung

WAKTU begitu cepat berlalu, pesta demokrasi pemilihan pemimpin baru di daerah-daerah tidak lama lagi akan dihelat. Sesuai ketetapan KPU, Pilkada serentak diikuti 270 daerah akan berlangsung sekitar akhir tahun 2020, termasuk salah satunya pemilihan bupati Mukomuko. Walau masih setahun lagi, namun isu Pilkada sudah menjadi buah bibir. Bahkan sejak beberapa waktu lalu mulai banyak nama tokoh yang dimuculkan dan menjadi pembicaraan, terutama di media sosial.
Namun demikian yang sudah secara terbuka mengisyaratkan kesiapannya untuk mencalon baru tiga nama dan semuanya wajah-wajah lama yang sudah sangat dikenal. Tiga nama tersebut yaitu dua orang incumbent H.Chorul Huda,SH dan Haidir,S.IP serta H.Sapuan,SE,Ak,CA,MM. Selain tiga nama tersebut, ada beberapa tokoh lagi juga diisukan bakal maju, salah satunya Isda Putra tokoh Mukomuko yang tinggal di Bengkulu.
Sebesar apapun isu pencalonan dari berbagai tokoh dan kelompok, namun masyarakat sudah cerdas menilai, mencalon butuh dukungan parpol. Selain itu bukan rahasia lagi cost politik itu tinggi. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, syarat maju sebagai calon bupati minimal didukung oleh 20 persen kursi parpol di DPRD Mukomuko atau 25 persen suara sah gabungan partai politik.
Logikanya, anggota DPRD Mukomuko sebanyak 25 orang, dimiliki oleh 11 partai politik dengan jumlah kursi bervariasi. Enam parpol memiliki kursi terbanyak yaitu sama-sama tiga kursi, pertama Partai Golkar tiga kursi, Demokrat tiga kursi, Perindo tiga kursi, PDIP tiga kursi, Gerindra tiga kursi dan PAN juga tiga kursi. Tujuh kursi lagi milik lima parpol, yaitu NasDem dua kursi, PKB dua kursi, PKS satu kursi, PKPI satu kursi dan partai Hanura juga satu kursi.
Walau jumlah kursi partai ada 25, namun tidak bisa mengusung hingga lima calon, hanya maksimal empat pasangan calon saja. Itupun terjadi jika tidak ada kandidat yang didukung oleh lebih dari tiga partai politik atau lebih dari tujuh kursi parpol. Jika melihat kerkembangan isu politik dan berpedoman dari Pilkada yang sudah-sudah, tidak menutup kemungkinan ada kandidat yang siap memborong jumlah besar kursi parpol. Jika hal ini terjadi, maka pemilihan Bupati Mukomuko 2020 nanti hanya dua pasangan calon, paling banyak tiga pasangan dan bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi calon tunggal.
Selain dukungan partai politik, pasangan calon bupati dan wakil bupati juga dapat mendaftar calon bupati melalui jalur perseorangan atau independent. Artinya calon cukup mengumpulkan dukungan dari masyarakat. Kabupaten Mukomuko dengan penduduk sekitar 176 ribu jiwa atau Daftar pemilih tetap (DPT) terakhir sekitar 126 ribu, maka dukungan independent minimal 10 persen. Artinya satu pasangan calon harus mengumpulkan dukungan sekitar 12 ribu hingga 15 ribu yang dibuktikan melalui poto copy KTP atau surat keterangan dukungan dari masyarakat.(**)