Tuesday, 4 August 2015

Tim Terbentuk, Sapuan Siap Kerahkan Armada dan Amunisi


METRO - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko, H Sapuan, SE, Ak, MM, CA–Dedy Kurniawan, S.Sos terus mematangkan diri. Untuk memperkuat basis suara, pasangan calon bupati dan wakil bupati ini, tengah membentuk tim koordinator kecamatan, juga tim berlapis. Mulai dari tim tingkat kabupaten, kecamatan hingga ke tingkat desa. Sebelum pembentukan tim pemenangan, tim keluarga, partai pengusung, simpatisan dan relawan akan berkolaborasi. Untuk melancarkan tugas tim, dalam waktu dekat armda berupa mobil operasional akan diterjunkan. Berapa jumlah pastinya belum tahu, yang jelas setidaknya 1 untuk setiap sekretariat pemenangan di kecamatan.
Ketua Tim Pemenangan Sapuan-Dedy, Nasir Ahmad, S.Pi, M.Si, menyampaikan. Untuk mengantar kemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Sapuan-Dedy, tak terlepas dari dukungan masyarakat kabupaten secara keseluruhan. Menurutnya,  memperkuat barisan dukungan masyarakat, segera dibentuk koordintor pemenangan di tingkat kecamatan. Tidak hanya itu, tim pemenangan akan dibentuk secara berlapis hingga ke tingkat desa.
‘’Untuk mengantarkan pasangan Sapuan-Dedy, butuh perjuangan dan kerjasama yang baik dengan semua lini. Nanti juga akan dibentuk tim secara berlapis. Termasuk pembentukan koordinator tingkat kecamatan dan desa,’’ kata Nasir.
Pembentukan koordinator dan tim pemenangan lainnya, mereka butuh masukan saran dari tim keluarga dan kawan-kawan. Penetapan SK untuk koordintor tim pemenangan, akan diterbitkan setelah penetapan calon tetap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mukomuko.
‘’Saat ini kita masih menjaring masukan dan saran, sebagai bahan pertimbangan tim keluarga dan kawan-kawan. Cukup waktu untuk membentuk siapa koordinator tim pemenangan,’’ tegas Nasir.
Novesta Herman juga menegaskan, sekarang Sapuan sedang berada di Jakarta untuk pemantapan amunisi. Yang jelas dalam waktu dekat beberapa unit kendaraan untuk operasional tim akan diterjunkan lebih dahulu, menyusul atribut dan amunisi lainnya.
‘’Sekarang tim koordinator kecamatan sedang disesuaikan, nanti langsung di SK oleh tim kabupaten. Untuk peralatan penunjang segera menyusul. Yang jelas pesan dari Sapuan, jangan sampai ada yang terbentur di bawah,’’ tutupnya.(nek)

Awasi PNS Ikut Berpolitik
//Sekda : Memilih Harus, berkampanye tidak boleh
METRO – Kepada seluruh lapisan masyarakat, LSM, Ormas dan terutama pengawas pilkada dalam hal ini Panwaslu diminta melakukan pengawasan terhadap PNS yang ikut terlibat politik praktis. Jika ditemukan, segera ambil buktinya dan laporkan kepada pemerintah dan pengawas pemilu. Mereka yang terbukti dapat disanksi sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini langsung disampaikan oleh Sekdakab, Syafkani,SP.
Dikatakannya, PNS dalam aturan sudah jelas, dilarang ikut politik praktis. Jika mencalonkan diri wajib mundur dari kepegawaiannya. Namun demikian, PNS juga punya hak memilih salah satu kandidat pada pemilihan kelak, sama dengan masyarakat lainnya. Tekanan awalnya terlibat dalam tim sukses atau perhelatan kegiatan calon kepala daerah yang sedang bersaing. Apalagi ada pegawai yang tidak masuk kantor karena ikut berkampanye, itu merupakan pelanggaran.
‘’Kalau memilih harus, sebab yang tidak punya hak pilih adalah Polri dan TNI. Yang dilarang sesuai aturan terlibat dalam politik praktis, sebagai tim penyukses dari calon. Intinya kita harus netral,’’ kata Sekda.
Lanjutnya, untuk pengawasan kegiatan PNS pada Pilkada kelak, semua pihak punya hak dan wewenang. Seperti dari LSM, Ormas, masyarakat, inspektorat dan terutama Panwaslu. Jika ditemukan, silahkan lapor pada penyelenggara Pilkada dan pihak inspektorat untuk dilakukan penindakan. Sanksi yang bisa diberikan berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat, bahkan bisa disanksi lebih berat lagi,’’ tegasnya.
Salah seorang anggota Panwaslu Mukomuko, Deny Setiabudi,SH mengatakan pengawasan ketat terhadap calon dan PNS yang terlibat politik, setelah ada calon tetap. Untuk saat ini baru sebatas pemantauan setiap ada kegiatan calon. Ia berharap calon sendiri tidak melibatkan pegawai, karena berisiko besar bagi mereka.
‘’Larangan ini sudah diatur jelas dalam undang-undang, maka disayangkan jika ada PNS terlibat. Kita siap proses jika ditemukan atau ada laporan masuk,’’ tutupnya.(jar)