Friday, 24 April 2015

Calon Bupati Hanya 3 Pasang

Jika Partai Golkar dan PPP Tak Ikut Pilkada
METRO – Konflik internal yang terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar menyebabkan kedua partai tersebut terancam tak dapat mengikuti pemilihan kepala daerah serentak. Pilkada serentak akan digelar pada Desember 2015. Juga dipasikan akan berdampak besar terhadap Pemilihan Bupati Mukomuko. Karena tanpa dua parpol tersebut, hanya 3 atau maksimal 4 pasang yang bisa diusung oleh partai politik pada Pilkada nanti. Untuk bisa 4 orang calon, meski dilakukan pembagian yang adil. Hanya 1 calon boleh menggunakan 6 kursi partai. Jika ada dua kandidat yang didukung 6 kursi atau lebih, maka calon hanya 3 pasang. Siapa saja yang paling berprluang? Tentu kader parpol dan kandidat yang benar-benar siap secara finansial dan mental.
Rumusnya pembagian kursi parpol tanpa Golkar dan PPP adalah, PKB bergabung dengan PDI Perjuangan dan Partai Demokrat sehingga lengkap 5 kursi sesuai syarat mendaftar ke KPU. Selanjutnya PKS bergabung dengan Gerindra untuk mengusung salah satu calon. Berikutnya PAN berkoalisi dengan Hanura dan calon keempat diusung oleh gabungan NasDem dan PKPI. Jika pembagiannya tidak sesuai, dimana ada dua kandidat diusung oleh partai dengan jumlah kursi 6, maka dipastikan hanya 3 kandidat akan maju. Banting stir menjadi calon independen saat ini rasanya sudah sangat terlambat, sebab bulan depan calon independen dijadwalkan mendaftar ke KPU.
Terus mengenai calon yang paling berpeluang, jika ditinjau dari kesiapan secara politis, tentu Andy Suhary,SE,M.Pd selaku kader PKS. Kedua adalah Wismen A Razak yang merupakan kader NasDem. Yang ke tiga kemungkinan besar yang lebih berpeluang adalah H. Sapuan,SE,Ak,MM,CA karena isunya telah mendapat restu dari PKB. Berikutnya Choirul Huda,SH yang didukung Hanura. Sementara Burhandari,S.Pd, M.Si dan Ir. Gafrie Zainuddin harus menyingkirkan diantara 4 kandidat diatas agar bisa maju, jika tidak, maka harus menunggu 5 tahun lagi. Kalau ada dua kandidat mendapat dukungan 6 kursi, maka antara Sapuan dan Huda juga harus legowo tidak mendapat tiket Pilkada. Semisalnya PKPI bergabung dengan PKB 6 kursi dan kemudian PAN bergabung dengan PKB. Sisa kursi hanya bisa mengusung 1 kandidat lagi.
Salah seorang tokoh Mukomuko yang juga dosen Fakultas Hukum Unib,  H. Hamdani Makir,SH,M.Hum tetap yakin dengan pendapat awalnya, calon Bupati Mukomuko hanya 3 pasang saja. Paling banyak 4 pasang, jika Golkar dan PPP ikut Pilkada. Melihat perkembangan saat ini, sangat tipis harapan dua parpol ini bisa ikut. Mengenai rumus membagi rata kursi, diyakininya tidak mungkin bisa terjadi. Setiap calon menginginkan dukungan sebanyak-banyaknya, tidak ada istilah duduk bersama membagikan partai seperti membagikan makanan.
‘’Saya yakin kalau Golkar dan PPP ikut calon adalah 4 orang, kalau tidak hanya 3 pasang saja. Parpol bukan kue yang semaunya calon membagikannya secara adil. Selalu ada alasan bagi setiap partai mengusung seseorang untuk menjadi bupati,’’ paparnya.
Untuk kandidat yang berpeluang, diakuinya adalah kader partai, diantaranya Wismen dan Andy juga kandidat yang betul-betul bisa meyakinkan partai politik tersebut. Tentu dalam hal ini harus siap dengan segala yang dituntut oleh parpol. Peluang Gafrie, Sapuan dan Huda sama, mereka bisa tidak diusung atau hanya mereka saja yang maju.
‘’Logikanya kader partai lebih berpeluang, namun Huda, Gafrie dan Sapuan juga sama, sekarang keputusan ada di tangan mereka, bisa apa tidak mendapat kepercayaan dari partai tersebut,’’ tutupnya.(jar)



Pemda Kucurkan Rp 20 M Untuk Pilkada
METRO – Kemarin Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mukomuko dan pemerintah daerah bersama instansi terkait lainnya membahas anggaran untuk Pemilihan Bupati (Pilbup). Didapat kesepakatan awal, pemda akan kucurkan Rp 20 miliar untuk menyukseskan pemilihan umum. Rp 14 Miliar untuk KPU, Rp 2,9 Miliar untuk pengamanan, selebihnya dana Panwaslu juga dana penyeimbang di Kesbangpol dan Sandi. Dana untuk KPU, pengamanan dan panwaslu statusnya dana hibah.
Kepala Bappeda Mukomuko, Herlian Saleh,S.Sos,M.Si membenarkan anggaran untuk Pilkada sementara disetujui Rp 20 miliar. Namun anggaran ini masih akan dibahas pada APBD perubahan kelak. Khusus untuk Satpol PP dan Kesbangpol tidak masuk dana hibah. Anggaran ini tidak masuk dana searing dari provinsi, karena itu khusus untuk KPU, diluar sepengetahuan daerah.
‘’Kemarin sudah dibahas secara rinci, hasilnya kebutuhan pilkada sekitar Rp 20 miliar dan langsung disiapkan untuk dibahas pada Pilkada kelak. Untuk KPU Rp 14 miliar selebihnya dana keamanan, yang terdiri dari polisi, TNI dan Satpol-PP,’’ ungkapnya.
Soal tahapan Pilkada sudah dimulai, sementara anggaran masih perlu dibahas, Herlian menegaskan tidak perlu ragu. Jika memang kebutuhan sebelum disahkan, maka dapat digunakan melalui peraturan bupati. Yang intinya apapun alasannya, kebutuhan Pilkada aman dan terkendali.
‘’Kalau soal tahapan Pilkada sudah mulai, dana dibutuhkan sebelum disahkan, kita tidak ragu, bisa gunakan Perbup,’’ tuturnya.
Ketua KPU Mukomuko, Dawud,S.Ag membenarkan jika kemarin sudah ada pertemuan KPU dengan Sekda dan Bappeda. Intinya disepakati, daerah anggarkan dana Pilkada Rp 14 Miliar untuk dibahas pada APBD Perubahan kelak. Ia juga mengakui, mulai bulan ini KPU sudah membutuhkan dana, sebab tahapan telah berjalan. Dana paling besar dibutuhkan dalam waktu dekat adalah untuk perekrutan PPK dan PPS. Mulai dari penerimaan hingga pelantikan, dibutuhkan dana sekitar Rp 1,3 miliar.
‘’Pemda sudah setuju untuk dana Pilkada, namun ini baru usulan untuk dibahas pada APBD Perubahan nanti. Masalahnya mulai sekarang KPU sudah memulai tahapan, dana sebelumnya yang dianggarkan mudah-mudahan cukup. Kalau sempat kehabisan sebelum keluar anggaran berikutnya, maka mau tidak mau, tahapan dipending dulu,’’ kata Dawud.
Serapan anggaran terbesar diakuinya untuk petugas Pilkada, mulai dari kabupaten hingga ke tingkat desa. Selain itu juga pengadaan logistik dan pendistribusian. Sebetulnya sesuai dengan undang-undang, walau belum disahkan, khusus untuk Pilkada menggunakan anggaran bisa mendahului aturan.
‘’Masalah anggaran memang terbesar untuk petugas di lapangan, seperti PPK dan PPS, mereka akan ditugaskan beberapa bulan hingga Pilkada selesai. Mudah-mudahan saja tidak ada kendala, karena apapun bentuknya Pemda sudah siap, kemungkinan penggunaan anggaran lebih dahulu bisa,’’ tuturnya.(jar)