Friday, 24 April 2015

Asik Mancing ‘’Burung’’ Katmin Digigit Buaya


SILAUT – Sabtu (18/4) Sekitar Pukul 12.05 WIB Warga Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut Katmin (60) diduga digigit oleh buaya. Kejadiannya saat korban sedang mancing di Sungai Batang Lunang yang berada lokasi Incasi Raya. Akibarnya satu biji maaf telur kemaluannya hilang. Juga terdapat luka pada paha kaki kanan dan tangan kanan. Untuk Pertolongan Pertama korban langsung dilarikan di RSUD Mukomuko.
Kronologis dari data terhimpun, sehabis dari kerja korban pergi memancing untuk mencari ikan. Setelah beberapa jam mancing, tali kail korban tersangkut di pinggiran sungai, hingga korban turun kedasar sungai untuk menarik kail. Namun tiba-tiba buaya berukuran cukup besar, langsung menerkam kaki korban hingga korban terseret kedasar sungai. Beruntung korban bisa menyelamatkan diri hingga naik darat, akan tetapi buaya kembali menyerang hingga mengigit tangan kanan korban. Dalam hal ini korban kembali bisa menyelamatkan diri hingga ia pulang menuju rumah dengan mengendarai sepeda motor. Melihat hal ini pihak keluarga serta warga yang lain segera membawa korban ke RSUD Mukomuko untuk mendapatkan pertolongan yang lebih intensif.
Wali Nagari Sungai Sirah Kamarul membenarkan hal tersebut. Beruntung dalam hal ini korban bisa di selamatkan. Sebab buaya sungai batang Lunang sudah menewaskan 3 orang. Dan beberapa orang lainnya hanya luka-luka. Dalam hal ini ia berharap agar warga dapat berhati-hati jika melewati sungai batang lunang. Sebab, ia tidak menginginkan kejadian sama menimpa pada warga yang lain.
‘’ya, memang ada warga saya yang digigit buaya, alhamdullilah ia selamat. Sekarang ia sedang di rawat dirumahnya, sebab ia merupakan keluarga yang kurang mampu, apalagi ia tidak memiliki BPJS hanya saya berikan keterangan miskin. Saya harap pemerintah dapat membantu biaya pengobatan korba. Dan kepada warga saya minta untuk  selalu berhati-hati jika melewati sungai batang lunang. Sebab sungai ini merupakan habitat buaya,’’kata Kamarul.
Camat Silaut Syamwil,S.STP mengatakan dalam hal ini ia telah melihat kondisi korban. Namun hal tersebut lambat di ketahuinya karena ia sibuk menghadiri acara Bukit Langkisau di Kota Painan.
‘’ya, kami sudah meninjau korban sekarang kondisinya sudah mulai membaik. Hal ini lambat saya ketahui karena saya sedang dinas luar,’’kata Syamwil.
Kapolres Pessel AKBP Toto Fajar Prasetio SH melalui Kapolsek Lunang Iptu Mulyadi,SH membenarkan hal tersebut. Bahwa ia telah mendapat laporan dari Babinsa sebab setiap 2 nagari di letakkan 2 orang Babinsa.
‘’ya. Peristiwa ini sudah di laporkan oleh babinsa. Dan ini sudah ditangani oleh pihak saya sebab, Saat kejadian saya sedang melaksanakan dinas luar,’’tutup Mulyadi.(cw2)

SKPD Loyo, Sekda Naik Pitam
//Belum Serahkan Dokumen Lelang ke ULP
METRO – Sikap SKPD yang terkesan loyo dan terkesan mengabaikan 3 kali surat perintah menyerahkan dokumen lelang yang disampaikan membuat Sekda, Syafkani, SP naik pitam. Kemarin bersama dengan Ketua Tim Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) dan pejabat penghubung TEPPA mendatangi SKPD teknis mempertanyakan alasan mereka tidak juga menyerahkan dokumen lelang. Dihadapan pejabat-pejabat SKPD ini, Sekda sempat marah.
Tindakannya ini bukan tanpa alasan, sebab serapan anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mukomuko, masih di bawah target. Terhitung Januari hingga 6 April ini target realisasi 19 persen, serapan anggaran baru tercapai 15,88 persen dari total APBD Rp 695 miliar. Hasilnya jelas, beberapa saat usai diamuk Sekda, masing-masing SKPD langsung mendatangi ULP Mukomuko. 
‘’Apa alasan terlambat dalam merealisasikan kegiatan, semua itu harus jelas. Ini tidak, sudah tiga kali disurati, tetap saja belum ada yang bergerak. Kita ingin tahu, dimana titik persoalannya sehingga SKPD terlambat dalam melaksanakan kegiatannya, terutama pengadaan barang dan jasa,’’ kata Syafkani ketika mendatangi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Mukomuko.
Dia mengatakan, keterlambatan penyerapan anggaran harus diketahui penyebabnya. Maka perlunya melakukan monitoring semua dinas yang menyelenggarakan program kegiatan.
‘’Selaku supervisi penyelenggaraan kegiatan di sejumlah SKPD, kita ingin tahu apa penyebab keterlambatan penyerapan anggaran. Kalau memang ditemukan kendala, seperti apa kendala itu, biar lebih jelas,’’ imbuh Syafkani.
Asisten I Setdakab Mukomuko, Drs. H Arinal Basri, mengakui keterlambatan penyerapan anggaran bisa jadi disebabkan kurangnya pemahaman terhadap Permendagri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kalaulah ini dipedomani secara baik, ia perkirakan tidak ditemukan masalah. Selain itu, ia juga menyayangkan SKPD teknis belum memiliki target kerja, sehingga banyak waktu yang terbuang.
‘’Ada kelemahan kita, kurangnya memahami Permendagri nomor 13 tahun 2006. Kalau ini dipedomani, mungkin tidak ada masalah dalam pengelolaan keuangan daerah. Begitu juga dalam melaksanakan pekerjaan, harus ada target,’’ pintanya.
Inspektur Inspektorat, A Halim, SE, M.Si juga menyayangkan, keterlambatan dalam penyerapan anggaran ini terjadi di SKPD teknis. Ia mengakui, dinas teknis lebih berat pekerjaannya jika dibandingkan dengan instansi lainnya. Dengan demikian, ia mengusulkan, pejabat di dinas teknis lebih fokus menyelesaikan pekerjaan dan target.
‘’Kita akui beban kerja dinas teknis lebih berat, dengan demikian mereka harus meluangkan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Jangan disamakan pulang kerja dengan pegawai di dinas lain, utamakan penyelesaian kerja terlebih dahulu. Sehingga Sekda tidak lagi dimarahi bupati, karena keterlambatan dalam pelaksanaan program dan keterlambatan penyerapan anggaran,’’ ujarnya.
Pejabat Penghubung TEPPA Kabupaten Mukomuko, Kabag Adm Pembangunan dan ULP, Agus Harvinda, ST, M.Si menyampaikan, keterlambatan penyerapan anggaran ini pada umumnya pada program kerja pengadaan barang dan jasa. Jika terkendala dalam proses pembuatan dokumen lelang dan lainnya, ia mengatakan pihak ULP siap untuk mendampingi dan membantu kendala-kendala yang dihadapi dinas.
‘’Sebenarnya tidak ada yang sulit dalam membelanjakan anggaran. Jika ditemui kendala dalam proses pengadaan barang dan jasa misalnya, kami di ULP siap melayani SKPD untuk koordinasi, dalam hal mengatasi masalah yang dialami,’’ tandasnya.(nek)