METRO – Penjabat (Pj) Bupati Mukomuko, Tarmizi, B,Sc, S.Sos merasa lega, karena ujian pertamanya sebagai pengendali pemerintahan di Mukomuko hampir selesai. Adapun ujian pertama dan cukup berat yang sudah dilalui pemerintahannya adalah terselenggaranya Pilkada dengan sukses. Tarmizi masih memiliki beberapa bulan untuk menata Mukomuko, sebelum dilantiknya bupati devenitif terpilih pada pemilihan 9 Desember lalu. Banyak hal yang harus dilakukannya dalam waktu tersisa, teruma menyangkut dengan penataan birokrasi pemerintahan lebih baik lagi.
Dikatakan Tarmizi, tugas pertama saat ia dimandatkan sebagai Pj bupati adalah menyukseskan Pilkada. Ia bersyukur semuanya berlangsung dengan baik dan tertib, semua ini tak lepas dari kerja keras penyelenggara, pihak keamanan dan seluruh masyarakat.
‘’Tugas pertama untuk menyukseskan Pilkada serentak, Alhamdulillah dapat terlaksana dengan lancar. Hal ini tak akan tercapai tanpa adanya dukungan dari semua lini. Mulai dari penyelenggara Pilkada, aparat keamanan, masyarakat dan jajaran Pemda Mukomuko. Dalam hal ini, kita tak luput mengucapkan terima kasih atas partisipasi yang diberikan, hingga Pilkada berjalan sukses, aman dan lancar,’’ kata Tarmizi.
Terkait dengan adanya riak kecil di tengah masyarakat, Tarmizin menilai sangat wajar saat pesta demokrasi berlangsung. Namun ia berharap, apapun bentuk persoalan yang muncul dalam situasi Pilkada lalu, tidak menimbulkan perpecahan atau membuat masyarakat terkotak-kotak.
‘’Karena situasi Pilkada sudah berakhir, kita imbau masyarakat untuk tidak terkotak-kotak. Kita berharap gesekan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat Pilkada tidak berlanjut. Mari kita dukung pembangunan secara bersama kedepan, itu lebih tepat,’’ pintanya.
Setelah sukses melaksanakan tugas pertama, tentu seorang kepala daerah akan menghadapi tugas yang lebih berat lagi. Dipandang perlu memperkuat pondasi birokrasi di jajaran pemerintahannya. Menanggapi hal ini, ia memiliki rencana untuk melakukan pembenahan birokrasi salah satu upaya untuk menyukseskan program kerja yang telah direncanakan.
‘’Sambil berjalan, kita akan perkuat pondasi birokrasi. Apakah ada mutasi, kita memiliki rencana itu, namun hanya untuk mengisi jabatan eselon yang masih terdapat kekosongan. Namun ini tetap mendapat izin dari Komisi ASN (Aparatur Sipil Negera, red). Dan kita perkirakan jelang akhir bulan ini, permohonan izin telah disampaikan ke pusat. Untuk sementara ini, telah dibentuk tim seleksi untuk pelaksanaan lelang jabatan,’’ ujarnya.
Anggota Koalisi Rakyat Menggugat (KRM) Kabupaten Mukomuko, Isbowo Afandy ketika dimintai tanggapannya kemarin. Ia menilai, pelaksanaan Pilkada di daerah ini terbilang sukses. Namun disayangkan, angka partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya masih rendah.
‘’Soal pelaksanaan, kami menilai cukup sukses. Namun yang menjadi pertanyaan, soal rendahnya partisipasi pemilih. Sebab untuk Kabupaten Mukomuko masih terbilang rendah warga yang menggunakan hak suaranya,’’ demikian Isbowo.(nek)
Pleno KPU Dibuka, Hujan Deras Turun
//Dibawah Pengawalan Ketat Kepolisian
METRO – Pagi kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko mulai menggelar pleno hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Mukomuko serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu. Pleno yang masih berlangsung saat berita ini diturunkan, berjalan dengan aman dan tertib, dibawah pengawalan ketat pihak kepolisian yang di back up Brimob dan TNI. Hujan deras yang turun tiba-tiba saat pleno dibuka, juga membuat warga atau pihak tertentu enggan datang untuk menyaksikan jalannya pembukaan pleno.
Hasil pantauan Radar Mukomuko di lokasi, walau tidak satupun dari calon bupati atau gubernur yang hadir, namun saksi masing-masing lengkap. Begitupun seluruh anggota PPK dari 15 kecamatan semuanya dalam keadaan siap. Juga tampak hadir Kapolres Mukomuko, AKBP. Andhika Vishnu,S.Ik, Kajari Mukomuko, Sugeng Riyanta, SH, MH, Bupati diwakil asisten 1, Drs, Arinal Basri, kepala Kesbangpol, kepala Satpol-PP dan dari kemenag juga undangan lainnya. Termasuk anggota Panwaslu Mukomuko semuanya lengkap mengawasi jalannya pleno. Setiap pembukaan kota dan perekapan disaksikan bersama-sama oleh pihak calon, panwaslu maupun dari kepolisian.
Untuk pengamanan sendiri berlapis, mulai dari jalan masuk, luar gedung hingga ke dalam ruangan rapat pleno dilangsungkan. Puluhan anggota Brimob juga tampak siaga dengan berseragam lengkap untuk melakukan pengamanan jika terjadi suatu hal. Setiap undangan yang masuk, lebih dahulu dilakukan pemeriksaan, alhasil ditemukan beberapa anggota PPK membawa gunting, pisau, silet, karter dan besi paku kanup kecil, yang diprediksi lupa ditinggalkan. Alat ini merupakan keperluan mereka saat pleno di kecamatan, hanya saja saat menghadiri pleno kabupaten, lupa ditinggal. Walau demikian tetap disita oleh pihak kepolisian yang menjaga pintu masuk ruangan pleno.
‘’Dari pantauan kita semuanya aman-aman saja, pleno masih berlangsung, mudah-mudahan sampai selesai tidak ada masalah. Soal adanya yang bawa gunting dan sebagainya saya belum cek. Maklum anggota PPK itu alatnya saat rapat dikecamatan untuk motong kertas dan nempel kertas di dinding,’’ kata Kapolres melalui Kabag Ops AKP. Rohbin Pardosi.
Ketua KPU Mukomuko, Dawud,S.Ag menyampaikan terlaksananya Pilkada ini berkat kerja keras seluruh jajaran KPU, PPK, KPPS, pihak kemananan, Panwaslu dan lainnya serta dukungan dari seluruh masyarakat dan pemerintah daerah terkhusus para kontestan Pilkada. Ia yakin seluruh penyelenggara menjalankan tugasnya dengan baik dan netral. Pleno ini bagian dari tahapan Pilkada, dimana sebelumnya sudah dilakukan pleno tingkat 15 kecamatan.
‘’Semua proses Pilkada dilakukan secara baik dan terbuka, seluruh komponen penyelenggara melakukan tugasnya dengan profesional dan netral. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh panitia dan semua berjalan dengan jujur dan adil,’’ tutup Dawud.(jar)
Panwaslu Temukan Kelalaian, Laporan Nomor 3 ke DKPP
METRO – Pengawas pemilu (panwaslu) Kabupaten, baru saja menyidangkan laporan yang disampaikan tim calon nomor urut 3, terkait dengan dugaan pelanggaran Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Alhasil, Panwaslu mendapati ada dugaan kesalahan dalam bentuk kelalaian yang dilakukan oleh pihak KPU Mukomuko. Dalam hal ini terkait dengan penggunakan C-KWK dan C1-KWK. Dimana semestinya yang digunakan sesuai dengan PKPU nomor 10 tahun 2015, faktanya yang dipakai adalah form yang ada pada PKPU tahun 2010. Lantaran menyangkut etik, maka kemungkian bakal lanjut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Disampaikan oleh ketua Panwaslu Mukomuko, Sujarwanto,S.Sos masing-masing pihak, pelapor maupun terlapor sudah mereka panggil untuk diminta keterangannya. Namun dalam kasus ini tidak ditemukan adanya pelanggaran yang menyangkut dengan hasil Pilkada, melainkan berupa dugaan kelalaian dari pihak penyelenggara. Untuk tindaklanjutnya, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, kemungkinan ke DKPP.
‘’Arahnya lebih pada kelalaian pihak penyelenggara, ini terkait dengan penggunaan form C-KWK. Untuk dugaan pelanggaran dalam hal penghitungan atau rekapan suara tidak ada. Sesuai aturan kemungkin arah penyelesaian akhir ke DKPP,’’ kata Sujar.
Menyangkut dengan tuntutan pelapor, agar Panwaslu menyita hasil pleno di kecamatan dan menunda pleno kabupaten, Sujar memastikan itu tidak mungkin dilakukan. Sebab kewenangan panwaslu tidak sejauh itu, selain itu untuk tindakan demikian dasar kesalahannya harus sesuai, terutama menyangkut dengan penghitungan suara calon, seperti dugaan pengelembungan atau menghilangkan.
‘’Untuk menunda pleno kami tidak punya kewenangan sejauh itu, karena dasar hukum, kapan pleno boleh ditunda atau dibatalkan sangat jelas. Dalam laporan yang disampaikan, setelah diproses kita tidak menemukan dasar itu,’’ kata Sujar.
Terkiat dengan tuntutan untuk meminta pemungutan suara ulang, Sujar menerangkan, untuk Mukomuko tidak ditemukan kesalahan yang bisa mengarah ke hal demikian. Sebab dalam PKPU diterangkan, pemungutan suara ulang bisa dilakukan, apabila terjadi ketidaknetralan KPPS, kemudian logistik saat akan dilakukan pencoblosan dalam kondisi rusak seluruhnya serta beberapa faktor lain. Untuk Pilkada ulang, tidak mudah, karena menyangkut dengan anggaran dan kesiapan.
‘’Tidak akan ada hal yang sejauh itu, kalau pilkada ulang dasarnya diatur dengan jelas ada poin-poinnya. Bencana alampun terjadi, tidak ada Pilkad ulang, hanya berbentuk penundaan,’’ tutupnya.(jar)
No comments:
Post a Comment