Saturday, 19 December 2015

Golput Terbesar di Ipuh, Sungai Rumbai Terkecil


METRO – Angka Golput atau masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 9 Desember lalu cukup tinggi. Persentase Golput mencapai 31 persen atau sebanyak 39.102 dari total pemilih 128.690 jiwa. Suara calon pemenang Pilkada Choirul Huda,SH – Haidir,S.IP 39.243 suara atau hanya berbeda 141 suara dari pemilih golput. Angka ini harus menjadi catatan bagi pelaksana Pilkada, calon maupun pemerintah daerah untuk kedepannya. Tak diketahui siapa yang salah atas fakta ini, padahal semua pihak mengklaim telah bekerja cukup maksimal mensosialisasikan pemilihan.
Hasil pleno KPU, Golput tertinggi di zona 3 yaitu mencapai 13.965 jiwa, juara dua zona 1, total Golput 13.405 orang dan dizona 2 yang tidak memilih 11.732 orang. Kecamatan penyumbang Golput tertinggi adalah Ipuh, yaitu mencapai 4.778 jiwa, dari 13.141 pemilih, yang mencoblos 7.941 orang. Kemudian Kota Mukomuko, sebanyak 4.622 orang, total pemilih 12.563 yang memilih hanya 7.941 orang. Golput terbanyak ke tiga terjadi di  Penarik, yaitu mencapai 4.142 orang, total pemilih 16.110 orang, yang memilih 11.968 jiwa.
Angka golput terkecil di Kecamatan Sungai Rumbai, dimana dari 6.102 pemilih yang tidak memilih hanya 1.270 jiwa dan yang memilih 4.832 orang. Kedua di Kecamatan Air Dikit, yaitu Golput hanya 1.364 orang, jumlah pemilih 4.640 yang memilih 3.276 jiwa. Kemudian Golput terendah ke tiga di Kecamatan Air Manjuto, dari 7.621 jiwa, memilih 6.193 dan yang golput hanya 1.428 jiwa.
Salah seorang tokoh masyarakat, H.Hamdani Makir,SH,M.Hum mengatakan dalam hal ini ada banyak faktor penyebab masyarakat Golput. Kemungkinan KPU juga salah, sebab persentase pemilih bagian dari nilai sukses Pilkada. Bisa jadi sosialisasi belum maksimal, atau penepatan TPS tidak strategis dan sebagainya. Namun perlu diketahui, krisis kepercayaan masyarakat pada pemimpin bisa menjadi salah satu penyebab golput. Selain itu, pemahaman warga tentang perlunya memilih, sebaiknya terus ditanam, bukan saja pada saat akan memilih, tapi dari usia dini.
‘’KPU mau tidak mau menjadi sorotan atas tingginya Golput, tapi kita juga harus memahami, ini bukan sepenuhnya tanggungjawab KPU. Saya berpikir, krisis kepercayaan pada pemimpin juga berpeluang besar menjadi penyebab golput,’’ katanya.
Ketua KPU Mukomuko, Dawud,S.Ag mengatakan berbagai usaha sudah mereka lakukan untuk mengajak warga menggunakan hak pilihnya pada Pilkada ini. Mulai dari sosialisasi melalui media, turun ke sekolah-sekolah, ke kecamatan bahkan ke desa-desa. Tidak hanya KPU pemda dan pasangan calon juga ikut gencar mensosialisasikan untuk tidak golput. Namun fakta yang terjadi angka golput tetap tinggi. Diakuinya target KPU partisipasi pemililih 75 persen tak tercapai.
‘’Kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk sosialisasi ke masyarakat, pemda juga terus lalukan, termasuk pasangan calon sendiri, sangat gencar mengajak warga memilih. Namun faktanya hasil pleno KPU, angka golput masih di atas 30 persen,’’ kata Dawud.
Lanjutnya, secara umum Pilkada berjalan dengan baik, tahapan dilakukan sesuai jadwal. Masalah golput dilihat dari pemberitaan media, memang menjadi persoalan hampir sebagian besar wilayah yang melaksanakan Pilkada di Indonesia. Yang jelas, mereka akan menjadikan hasil ini sebagai catatan untuk perbaikan kedepannya.
‘’Tidak bermaksud membandingkan, angka golput kita sebetulnya masih lebih rendah dari beberapa daerah lainnya. Kami akan jadikan ini sebagai bahan evaluasi untuk masa akan datang,’’ tegas Dawud.
Anggota KPU lainnya, Ramadhan Gusti,S,IP juga mengakui angka golput di Mukomuko masih terlalu tinggi. Sebab target KPU partisipasi pemilih adalah 75 persen menimal, fakta yang terjadi pemilih hanya sekitar 69 persen lebih. Tidak melepas tanggungjawab, fakta ini akan mereka jadikan bahan evaluasi, artinya sosialisasi yang mereka rasa sudah begitu gencar, ternyata belum mampu memikat minat seluruh warga.
‘’Kami tidak mau lepas tanggungjawab, ini akan menjadi catatan untuk kedepannya,’’ tutup Gusti.(jar)


Sepanjang 2015, Terjadi 18 Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Wanita
METRO – Tampaknya, tingkat kekerasan maupun pelecehan terhadap anak dan kaum perempuan di Kabupaten Mukomuko masih sangat tinggi. Buktinya sepanjang 2015 saja, Badan Koordinasi, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKB-PP) Kabupaten Mukomuko, mencatat terjadi 17 kasus. Pada semester satu sebanyak 10 kasus, 7 pada anak dan 3 perempuan. Semester dua sebanyak 7 kasus, 4 terjadi kepada anak dan 3 terhadap perempuan. 1 lagi belum tercatat, adalah kasus terbaru di Lubuk Sanai, yaitu ayah kandung diduga menghamili anak sendiri. Jenis kasusnya berupa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada perempuan dan kekerasan seksual pada anak perempuan dan laki laki.
Kasubbig PP, Ilhami,SKM mengatakan terhitung sejak Januari hingga 19 Desember 2015 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sebanyak 17 kasus. Juga diakuinya, kasus terbanyak adalah berupa kekerasan seksual kepada anak, baik laki-laku, maupun perempuan. Pelakunya sebagian besar adalah dari keluarga korban sendiri, bahkan diantaranya orang yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak-anak tersebut. Diakuinya dari 17 yang tercatat, belum termasuk kasus terbaru di Lubuk Sanai III.
‘’Diantaranya kasus KDRT dan pelecehan atau pencabulan terhadap anak, angka ini kita akui masih tinggi. 17 kasus yang tercatat belum termasuk yang terjadi di Lubuk Sanai III beberapa hari lalu,’’ katanya.
Ilham juga mengatakan, tidak menutup kemungkinan ada, kasus KDRT maupun kekerasan pada anak dan pelecehan seksual lain yang tidak terdata. Karena pihak keluarga atau masyarakat sekitar enggan melapor, lebih memilih menyelesaikan secara kekeluargaan. Adapun penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bisa dipengaruhi oleh ekonomi dan ketidaksesuain lain. Sedangkan penyebab kasus pencabulan dan pelecehan seksual, dipengaruhi oleh lingkungan, internet dan bisa jadi tidak harmonisnya satu keluarga.
‘’Kita mengimbau pada masyarakat, jika mengetahui adanya tindakan kekerasan pada perempuan dan anak, sebaiknya dilaporkan, sehingga ada tindaklanjut kedepannya. Kalau penyebabnya, kemungkian banyak hal, termasuk kemajuan teknologi dan kisruh rumah tangga lainnya,’’ ungkap Ilham.
Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak (PP), Hj. Mujibah mengklaim dalam melindungi anak dan perempuan BKKB mempunyai tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Namun untuk kasus dugaan pencabulan anak kandung yang terjadi beberapa hari yang lalu, mereka merasa kecolongan. Kejadian ini diketahuinya setelah diberitakan oleh salah satu media cetak di Kabupaten Mukomuko. Walaupun demikian pengawasan terhadap anak dan selalu terpantau, baik itu melalui masyarakat dan pihak kepolisian.
‘’Saya tidak mengetahui tentang kasus pencabulan anak oleh ayah kandungnya pada beberapa hari lalu. Walaupun tidak mengetahuinya bukan berarti kami tidak memantau setiap kejadian yang terjadi dilingkungan masyarakat. Karena anggota tim yang kami miliki tentu tidak memungkinkan untuk memantau setiap desa. Jika kami tidak dapatkan informasi secara langsung, biasanya ada laporan dari masyarakat dan polisi,’’paparnya.(dom)


Ketua Dewan dari Gerindra, Pemerintahan Huda Bakal Kuat
METRO – Agaknya, pemerintahan Choirul Huda,SH – Haidir,S.IP bakal kuat. Pasalnya pasangan ini diusung oleh partai pemenang Pilleg di Mukomuko, yaitu Gerindra pemilik BD 2 N atau ketua DPRD. Artinya akan ada peluang singkronisasi kebijakan pemerintah dengan dewan. Bahkan seperti diketahui, Haidir yang bakal menjadi wakil bupati adalah kader Gerinra. Ditambah lagi pasangan ini juga didukung oleh Hanura, yang memiliki 2 kursi di DPRD Mukomuko.
Diminta tanggapannya, Ketua DPRD Mukomuko, Armansyah,ST mengatakan secara partai mereka memiliki kebanggaan sendiri. Karena bupati dan wakil bupati yang terpilih merupakan jagoannya Gerindra. Bahkan ia optimis kedepan, Gerindra semakin kuat dan besar di Kabupaten Mukomuko, dengan syarat pemerintahan Huda – Haidir berjalan sukses.
‘’Secara partai tentu kami bangga dan berniat mendukung pemerintahan mendatang, sebab ini juga menjadi taruhan nama partai kedepan. Jika pemerintahan Huda – Haidir sukses, maka ada kemungkinan Gerindra makin berjaya,’’ paparnya.
Lanjutnya, untuk urusan tugas pemerintahan, sebagai wakil rakyat, ia tidak melihat dari segi kepartaian, tetapi bertindak secara profesional. Selagi program pemerintah memang bagus untuk kemajuan daerah dan kemakmuran masyarakat akan mereka dukung secara penuh. Sebaliknya, jika keluar dari amanat undang-undang atau bertentangan dengan tujuan bersama daerah ini, Gerindra akan menjadi partai pertama memberi kritikan terhadap pemerintah. Komitmen dari calon untuk diusung Gerindra, adalah siap menjalankan pemerintahan dengan baik, adil dan merakyat.
‘’Intinya kami bisa menjadi pendukung pertama suksesnya pemerintahan, juga sebagai pengawas utama, intinya sebagai dewan dan kader partai kita profesional. Kami yakin Huda – Haidir mampu memimpin Mukomuko dengan baik dan bijaksana. Maka mari kita bersama-sama mendukung mereka untuk menjalankan pemerintahan nanti,’’ tegasnya.
Haidir, diminta tanggapannya mengatakan, mereka siap menjalankan pemerintahan dengan baik sesuai amanat undang-undang. Sebagai kader Gerindra, ia tahu betul, visi dan misi partainya. Yaitu untuk membangun dan memajukan masyarakat agar terus maju dan berjaya. Mereka akan berusaha bersinergi dengan dewan dalam hal menyusun berbagai program yang memihak pada kepentingan masyarakat dan daerah.
‘’Dewan dan Pemda adalah bagian dari pemerintah, maka harus saling menguatkan sesuai fungsinya. Kami akan bersinergi dengan dewan untuk membangun Mukomuko dengan baik,’’ paparnya.
Ketua DPC Gerindra Mukomuko, Bassendri,SE mengaku bangga kedepan ketua dewan dan bupati adalah utusan Gerindra. Ia berpesan, agar bisa menjalankan tugas dengan baik, karena sukses atau tidaknya pemerintahan kedepan, mau tidak mau juga menjadi pertaruhan bagi partai. Walau sebetulnya dalam bertugas mereka lepas dari partai, karena sudah menjadi milik masyarakat.
‘’Karena mereka dari Gerindra tentu kami bangga. Tapi perlu dipahami ketua dewan bupati dan wakil bupati milik seluruh masyarakat, mereka harus merangkul seluruh elemen yang ada untuk kemajuan daerah, termasuk seluruh partai politik,’’ tutupnya.(jar)