METRO – Perdebatan dan pertanyaan soal nasib tenaga Honor daerah (Honda) selayaknya mulai sekarang bisa diakhiri. Hal ini seiring dengan timbulnya persetujuan bersama Bupati, Choirul Huda,SH dan jajarannya dalam rapat yang ikut dihadiri Kajari Mukomoko, Sugeng Rianta,SH, MH dan Kapolres Mukomuko, AKBP. Sigit Ali Ismanto,S.Ik kemarin. Dimana intinya melalui kebijakan Diskresi bupati, honorer yang digaji melalui APBD ini kembali di-SK-kan. Jika tidak ada kendala, kemungkinan minggu ini SK sudah siap dibagikan, seiring ditetapkannya Perbup.
Kabar baik untuk Satuan Polisi Pamong praja (Satpol-PP), dimana 47 orang personilnya juga akan di SK-kan bupati. Seperti diketahui, sebelumnya personil Satpol ini merupakan TKS yang digaji dengan dana kegiatan. Sementara untuk tenaga teknis tidak ada perubahan, yaitu sebanyak 150 untuk semua SKPD termasuk rumah sakit. Yang jadi pertanyaan adalah honorer guru, baik pendidik maupun kependidikan. Data sebelumnya jumlah Honda guru saja kurang lebih 1.125 orang, jika digabung dengan tenaga kependidikan, yaitu Tata Usaha (TU) dan penjaga sekolah lebih kurang 1.875 orang. Anehnya data yang muncul di bagian hukum pemda untuk diterbitkan SK-nya, hanya 402 orang, termasuk TU dan penjaga sekolah. Artinya dari data awal, terdapat 723 nama honorer guru yang hilang. Padahal anggaran Rp 11 miliar lebih yang dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya adalah untuk semua tenaga honda yang berada dibawah Disdikbud selama ini.
Kabag Hukum Setdakab, Hery Prasetyo,S.STP mengatakan, memang data awal yang ia terima untuk tenaga guru ini 1.125 orang. Terkait data yang muncul hanya 402 orang, Hery mengaku tidak mengetahui penyebab pastinya. Namun menurutnya itu bisa jadi, hasil analisis jabatan (Anjab) kebutuhan hanya 402 orang. Tenaga teknis untuk semua SKPD masih tetap seperti data awal, yaitu 150 orang, itu secara keseluruhannya, termasuk di rumah sakit.
‘’Nama-nama inilah yang akan diterbitkan SK nya, sebab ini data yang kita terima dari masing-masing SKPD. Mengenai ada pengurangan dan sebagainya itu diluar pengetahuan kami. Memang awalnya tenaga guru lebih dari seribu, tapi data terakhir sebanyak ini,’’ kata Hery.
Berdasarkan hasil rapat kemarin, bagian hukum harus menyelesaikan perbup tentang pengangkatan kembali tenaga kontrak dengan perjanjian ini selama 2 hari. Setelah itu langsung diterbitkan SK nya sesuai dengan data yang ada. SK tenaga kontrak ini setiap tahun dievaluasi dan terus diperpanjang hingga diangkat penggantinya, baik dalam bentuk PNS maupun P3K sesuai program pemerintah pusat. Menyangkut gaji kapan dibayar, Hery mengaku itu bukan wewenangnya.
‘’Kami hanya menyelesaikan Perbup dan penyiapan SK untuk disahkan bupati, mengenai gaji mereka kapan dibayar itu diluar pengetahuan kita, yang jelas mereka digaji melalui APBD,’’ paparnya.
Waka I DPRD Mukomuko, Ery Zulhayat,SE,MH mengaku sangat sepakat dan mendukung penuh kebijakan bupati mengangkat tenaga Honor melalui diskresi. Langkah itu penting untuk mengatasi kekurangan tenaga PNS. Sesuai tinjauan dewan di lapangan, rata-rata sekolah di Mukomuko berjalan berkat dukungan guru honor, bahkan ada sekolah yang sebagian besar tenaga pendidiknya honorer. Artinya jika honorer tidak lagi diangkat, pemerintahan tidak berjalan, terkhusus di sekolah-sekolah.
‘’Kami pikir langkah ini pas dan perlu kita suport, sebab keberadaan honorer sangat penting untuk berjalannya pemerintahan, terutama di sekolah, kemungkinan bisa gawat andai hanya mengandalkan PNS dengan jumlah masih sedikit,’’ tutupnya.
Sekedar untuk mengingatkan data yang disampaikan sebelumnya, kebutuhan tenaga kontrak untuk guru sebanyak 1.125 orang. Dimana kebutuhan total guru untuk semua tingkatan sekolah 2.846 orang, sementara yang tersedia baru 1.721 orang PNS. Selanjutnya untuk tenaga tekhnis, jumlah PNS yang dibutuhkan 2008 orang, yang ada baru 1.039 orang, kekurangannya 978 orang. Maka akan ditutupi dengan pengangkatan kembali tenaga Honda yang sudah ada selama ini, baik yang ada di SKPD maupun di sekolah - sekolah sebagai petugas TU, penjaga sekolah dan cleaning service.(jar)
