Sunday, 24 May 2015

PKPI Tarik Dukungan, Tapi Masih SPN

SK Dukungan PKB Tidak Berubah
METRO – Beberapa waktu lalu Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKPI) dikabarkan menarik seluruh dukungan terhadap calon kepala daerah. Termasuk dukungan kepada calon Bupati Mukomuko, H. Sapuan,SE,Ak,MM,CA dibatalkan dengan surat No 80/DPN PKPIND/IV/2015. Kebijakan PKPI ini terjadi, lantaran ada pergantian Sekjen DPN PKPI. Namun demikian bukan berarti PKPI lepas sepenuhnya dari Sapuan. Kabarnya penarikan dukungan hanya untuk merubah surat rekomendasi sebelumnya. Sebab KPU tidak akan menerim rekomendasi yang lama, setelah terjadi pergantian Sekjen.
Novesta Herman, yang merupakan orang dekat Sapuan membenarkan ada surat penarikan rekomendasi dari PKPI tersebut. Tetapi bukan berarti PKPI lepas dari Sapuan, hanya untuk keperluan perubahan surat rekomendasi. Bukan pada Sapuan saja, seluruh rekomendasi pada kandidat lain se Indonesia juga diganti. Sebab KPU tidak akan menerima SK rekomendasi yang sebelumnya dengan sekjen yang sudah tidak aktif.
‘’Memang rekomendasi yang sudah dipegang sebelumnya ditarik, akan diganti dengan SK yang baru. Ini se Indonesia, sebab surat rekomendasi yang lama ditandatangani sekjen DPN PKPI yang sudah diganti,’’ ungkapnya.
Lanjutnya, yang ditarik untuk diganti hanya SK dari PKPI, sementara PKB dan beberapa partai lain yang juga sudah ada SK dukungannya tidak ada perubahan. Sekarang Sapuan sedang berada di Eropa untuk kegiatan pekerjaannya. Setelah balik ke tanah air, Sapuan langsung bersiap untuk ke Mukomuko dan mulai begerak untuk Pilkada.
‘’PKPI masih tetap, PKB dan beberapa parpol lain kita sudah kantongi SK nya. Sekarang kebetulan SPN di Eropa, dalam waktu dekat akan pulang dan mulai bersiap menghadapi Pilkada secara full,’’ ungkapnya.
Herman mengingatkan kepada pengurus PKPI Mukomuko untuk tidak membuat statemen yang berbeda dari kenyataannya. Mereka harus menghormati keputusan dari pusat. Sebab partai politik merupakan organisasi yang berjenjang, kader harus patuh dengan ADRT dan keputusan yang dibuat oleh parpol tersebut.
‘’Kita sayangkan statemen dari ketua PKPI Mukomuko di media, yang menyebutkan calon bupati yang diusung PKPI akan diganti dengan yang lain. Kalau tidak paham, sebaiknya jangan mengeluarkan pendapat yang dapat mengaruhi keadaan,’’ tuturnya.
Ketua DPC PKB Mukomuko, Adrizon N mengakui jika SK dukungan pada Sapuan dari DPP telah mereka pegang. Artinya PKB akan mengusung Sapuan sebagai calon bupati. Sampai sekarang tidak ada informasi baru dari pusat, untuk perubahan SK.
‘’Kalau kami tidak ada masalah. SK sudah kita pegang dari pusat. Kalau ada perubahan nanti kami tidak tahu, sebab ini keputusan pusat. Seluruh pengurus PKB di Mukomuko wajib mendukung Sapuan pada Pilkada kelak,’’ tutupnya.(jar)


Finansial Kandidat Cukup Menentukan

METRO – Belajar dari pemilu legislatif dan pemilihan sebelumnya, popularitas dan kemampuan dalam berkomunikasi tidak cukup untuk mengantar calon memenangi pemilihan. Kemampuan finansial diprediksi cukup menentukan, hasil akhir Pilkada. Kandidat yang minim finansial, akan tertatih-tatih.
Terlepas dari money politik atau dugaan praktek terlarang lainnya oleh calon, dunia politik memang tak lepas dari dana besar. Terutama anggaran operasional calon, biaya tim pemenangan, pengadaan atribut dan bantuan-bantuan lainnya. Karena hampir bisa dipastikan, akan banyak proposal yang diterima kandidat nantinya. Seperti permintaan mensponsori kegiatan olahraga, pembangunan rumah ibadah dan kegiatan sosial lain oleh kelompok masyarakat, apalagi pada saat lebaran kelak. Yang menjadi persoalan bagi calon, dibantu tidak ada kepastian dukungan, tidak dibantu malah lebih buruk lagi untuk dukungannya.
Menanggapi persoalan ini, Hamdani Makir,SH,M.Hum mengakui bukan rahasia lagi, politik butuh biaya besar. Anggaran paling besar, adalah biaya operasional partai pengusung, kemudian operasional tim, atribut dan anggaran lain-lain yang meski dikeluarkan. Belum lagi andai terjadi praktek money politik, artinya dana yang harus dikeluarkan calon jauh lebih besar lagi. Namun tetap bisa, calon dengan dana paling sedikit memenangi pemilihan.
‘’Lepas dari dugaan money politik, memang biaya politik sudah besar. Maka kita bisa memprediksi, calon minim anggaran sulit bisa mengimbangi calon lainnya. Namun bukan tidak mungkin, andai memang masyarakat sudah menginginkannya,’’ kata Hamdani.
Tapi perlu dipahami, selain uang, strategi calon dan kedekatannya dengan masyarakat juga sangat menentukan. Calon yang full anggaran, kalau tidak bisa mengarahkannya dengan baik, maka mubazir. Seperti pada pilleg lalu, memang banyak kandidat berduit yang berhasil mendapat banyak dukungan. Tetap juga terdapat calon dengan anggaran pas-pasan tapi bisa memenangi Pilkada. Sebetulnya masyarakat cukup cerdas dalam memilih. Menerima pemberian dari calon, belum tentu memilih sang calon tersebut.
‘’Strategi dalam mengolah keuangan itu juga penting, kalau salah cara mengarahkannya tetap mubazir. Mau tidak mau akan banyak permintaan dari masyarakat kepada calon, agar mensponsori kegiatannya. Kita tetap yakin masyarakat paham siapa calon terbaik untuk memimpin Mukomuko, walau menerima pemberian,’’ tegasnya.
Terakhir, dosen Unib ini berharap masyarakat bisa sportif, jangan memilih calon yang melanggar, terutama melakukan praktek money politik. Karena sama halnya calon tersebut membeli suara masyarakat. Dalam hitungan bisnis, tidak ada yang mau rugi. Hari ini mereka mengeluarkan banyak uang, nanti akan dibalasnya.
‘’Logika saja, kalau sudah banyak mengeluarkan dana untuk menang, setelah duduk jelas tujuan awal mengembalikan modal yang sudah habis. Maka kita harus betul-betul selektif dalam memilih, pikirkan kepentingan daerah dan kedepannya, jangan untuk keperluan sesaat,’’ tutupnya.(jar)





Tes Panwascam Diundur, Menjadi 27 Mei
POLITIK RM – Informasi yang perlu diketahui oleh seluruh pendaftar Panwascam Pemilihan bupati dan Gubernur. Bahwa tes tertulis yang awalnya direncakan dilangkan oleh Panwaslu Mukomuko pada 26 Mei 2015, diundur menjadi 27 Mei 2015 Pukul 14.00 WIB. Sementara pengumuman hasil tes tertulis disampaikan pada 29 mei mendatang. Untuk ketentuan lain tidak ada perubahan, jika masih ragu bisa langsung cek di sekretariat Panwaslu Mukomuko.
Salah seorang anggota Panwaslu Mukomuko, Ita Hartai,SE,MBA mengatakan pengunduran jadwal tes tertulis ini memang mendadak. Dimana mereka baru saja menerima surat pemberitahuan dari Banwaslu Provinsi Bengkulu. Alasannya pada 26 Mei kelak ada rakor seluruh Panwaslu, maka terpaksa tes pada 27 mei.
‘’Kita menerima surat dari provinsi, jika tes tertulis diundur sehari, maka kita harap calon panwascam bisa memahaminya. Kalau ada yang diragui, silahlan datang langsung ke sekretariat,’’ ungkapnya.
Syarat lain masih tetap, maka diharapkan calon Panwascam bisa datang ke lokasi tes, yaitu di aula Bappeda 30 menit sebelum pelaksanaannya tes. Bagi yang tidak datang atau tidak mengikuti tes tertulis ini, maka dianggap mengundurkan diri, secara otomatis tidak bisa mengikuti tes wawancara.
‘’Kita harap bisa dipahami, sehingga mereka  yang sudah mendaftar tidak dirugikan,’’ tutupnya.(jar)