Friday, 11 April 2014

Kotak Suara Diboikot Warga

Surat Suara Kurang Kinerja KPU Dipertanyakan
METRO – Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko pantas dipertanyakan. Pasalnya berbagai permasalahan terjadi saat pencoblosan kemarin. Salah satu yang paling fatal adalah kekurangan surat suara (Susu) di beberapa TPS hingga diperkirakan ada ratusan bahkan mencapai ribuan masyarakat yang sudah datang ke TPS tetapi tidak bisa memilih. Belum lagi sebelumnya, masalah banyak yang tidak menerima surat pemberitahuan memilih sebelumnya. Bukan saja masyarakat biasa, pejabat dan anggota dewan ada yang tidak masuk DPT dan menerima undangan.
Bahkan di TPS 1 Kelurahan Bandaratu kotak surat suara sempat ditahan warga, karena sebanyak 92 orang pemilih yang sudah menunggu sejak lama tidak kebagian surat suara. Sedangkan di TPS 2 Desa lalang Luas Kecamatan V Koto kekurangan sebanyak 57 lembar surat suara DPD dari jumlah 281 DPT. Sementara untuk surat suara DPRD dan DPR RI sesuai dengan jumlah DPT. Di TPS 5 Desa Air Dikit Kecamatan Air Dikit juga kekurangan 25 lembar surat suara DPD. Kejadian serupa terjadi dibeberapa TPS lainnya.
Tidak hanya mengenai kurangnya surat suara, beberapa logistik lain juga ditemukan kurang, hingga menjadi kendala bagi petugas untuk melakukan proses penghitungan, seperti kertas DCT dan sebagainya.
Ketua KPPS  TPS 1 Kelurahan Bandar Ratu, Bahrul Yahya,  mengatakan ada 98 pemilih yang belum dapat menyalurkan suaranya awalnya. Mereka memboikot perhitungan sampai dapat menyalurkan hak pilihnya, setelah mendapat surat suara berlebih di TPS lainnya.
‘’Kita belum dapat memulai penghitungan surat suara. Karena 98 pemilih belum dapat memilih. Dan mereka memaksa agar dapat menyalurkan hak pilihnya,’’ ujar Bahrul.
Salah seorang keluarga caleg, Deki menyampaikan bahwa pihak keluarganya pun masih ada beberapa yang belum menyalurkan hak pilihnya lantaran surat suara sudah habis. Sehingga pihak keluarga bersama para pemilih lainnya tidak memperbolehkan perhitungan surat suara.
‘’Kita saja dari pihak keluarga masih banyak yang belum dapat memilih. Kemudian para pemilih lainnya pun juga demikian. Akibatnya kita meminta pihak KPU tegas dalam hal ini. kalau tidak perhitungan untuk TPS 1 tidak akan bisa dilakukan,’’ ungkap Deki.
Salah seorang calon DPD yang berasal dari Kabupaten Mukomuko, Eri Yanto, ST sangat menyayangkan hal ini. Sebagai salah satu calon DPD Eri merasa sangat dirugikan. Apalagi Mukomuko merupakan basis terbesar yang diharapkan bisa mendulang suara maksimal untuk bisa duduk menjadi anggota DPD.
‘’Ini jelas sangat merugikan bagi semua calaon DPD. Saya selaku calon DPD yang berasal dari Mukomuko, juga merasa sangat dirugikan,’’demikian Eri.
Ketua PPK Kota Mukomuko, Dedi mengakui terjadi kekurangan surat suara ini, masyarakat yang kecewa sulit menerimanya, apalagi mereka sulit bisa memilih di TPS lain, karena merasa kurang dilayani. Ia sendiri bingung dengan masalah ini.
‘’Untuk TPS 1 belum bisa di hitung, karena petugas tidak berani membuka kotak untuk dihitung, masyarakat yang tidak dapat memilih kecewa dengan kejadian ini,’’ kata Dedi.
Anggota Panwaslu, Ita Hartati, A. MBA terpaksa menghentikan sementara, proeses pencblosan hingga surat suara tambahan tiba. Salah satu alasan dihentikannya pemilihan ini, karena bisa merugikan salah satu pihak, terutama calon anggota BPD.
‘’Ini saya hentikan sementara, sambil menunggu tambahan surat suara.Solusi yang diambil adalah pihak PPS mengabil ke TPS 1 sabanyak  25 buah,’’ ungkap Ita.
Sementara itu Sekda Kabupaten Mukomuko, Syafkani, SP yang menyalurkan hak suaranya di TPS 1 Desa Ujung Padang juga kecewa. Dimana dari 6 mata pilih yang berada di rumahnya. Hanya 3 yang mendapatkan undangan untuk memilih. Syafkani menilai KPU kurang optimal dalam melakukan pendataan bagi pemilih. Sehingga banyak terdapat pemilih yang tidak mendapatkan undangan.
‘’Kita menilai kinerja KPU ini tidak maksimal. Lihat saja banyak pemilih yang tidak mendapatkan undangan. Sehingga ini harus menjadi pelajaran bagi KPU kedepannya. Apalagi akan menghadapi pemilihan presiden (Pilpres) dan kepala daerah mendatang,’’ tutur Syafkani.(dul/dum)


Bup Kehilangan Paku, Rosna Ditimpa Bilik Suara
POLITIK RM – Kemarin Bupati Drs. H Ichwan Yunus, CPA, MM bersama dengan sang istri Hj. Rosna Ichwan yang juga adalah caleg PAN untuk DPRD Provinsi Bengkulu, menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Kelurahan Bandaratu. Ada beberapa sisi lain dari kegiatan bupati ini. Petugas TPS yang langsung memanggil namanya, padahal antrian masih panjang ditolak oleh bupati, ia minta memilih sesuai antrian. Selain itu, juga saat mau mencoblos bupati sempat menyakan besi paku pencoblos dibiliknya yang tidak ada. Sementara Rosna sempat dikejutkan dengan jatuhnya bilik suara yang terbuat dari seng plat hingga nyaris mengenai wajahnya.
Saat turun dari mobil, Bupati langsung disambut hangat oleh beberapa pajabat dan petugas TPS. Warga yang sudah lama menunggu duduk dikursi sempat berdiri dan meminta bupati duduk, kemudian ditolaknya, ia memilih berdiri saja. Belum 1 menit di TPS, namanya langsung dipanggil petugas menggunakan alat pengeras suara. Merasa terkejut, bupati juga menolaknya, ia tidak mau diistimewakan karena ada masyarakat yang lebih dulu. Orang nomor wahid ini memilih untuk menggunakan hak suara sesuai giliran. Bupati selanjutnya melayani para wartawan yang mewawancarainya.
‘’Biar orang dulu, saya datang terlambat ya harus menunggu, tidak ada yang istimewa, kita sama-sama rakyat yang punya hak,’’ kata Bupati menjawab panggilan dari petugas.
Bupati kemudian dipanggil lagi setelah beberapa saat kemudian sesuai urutan memilih. Sebelumnya Rosna lebih dahulu masuk ke bilik suara. Setelah mendapat surat suara, bupati langsung masuk ke bilik, saat ia mau nyoblos ternyata paku alat coblos tidak ada. ‘’Mana mencoblosnya ini,’’ kata Bupati yang langsung direspon petugas. Kemudian saat Rosna sedang melipat surat suara yang sudah dicoblos, tiba-tiba bilik yang hanya didudukkan di atas meja roboh oleh angin dan mengena tangannya.’’Oo ada apa ini, kok roboh,’’ ujar Rosna yang sempat terkejut.(jar)


Timses Sardiman Juga Ditangkap
//Kepergok Serahkan Amplop Berisi Uang
PENARIK – Sentot (59), warga Desa Suka Maju, Kecamatan Penarik, kepergok PPL setempat  sedang menyerahkan amplop berisi uang pecahan Rp 100 ribu kepada Suparjo pada Rabu (9/4) sekitar pukul 05.30 WIB. Pada pihak keplisian Suparjo mengaku diperintah Caleg Partai Demokrat nomor urut 1, Dapil 2, Sardiman. Dugaan money politik ini tengah ditangani oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).
Kapolres Mukomuko, AKBP Wisnu Widarto, S.Ik melalui Kapolsek Penarik, Ipda. Kartono membenarkan pihaknya telah mengamankan salah seorang warga yang diduga melakukan praktek politik uang dengan cara menyerahkan barang bukti (BB) amplop berisi uang pecahan Rp 100 ribu kepada Suparjo. Saat itu sempat kepergok oleh petugas PPL, untuk pengamanan, pelaku digiring ke Mapolsek.
‘’Kejadian pada hari Rabu, diserahkan seorang lak-laki atas nama Sentot alamat Desa Suka Maju oleh PPL Desa Suka Maju. Yang bersangkutan kepergok sedang memberikan amplop isi Rp 100 ribu kepada Suparjo. Dari keterangan pelaku, dirinya memberikan uang atas perintah Sardiman Caleg Kabupaten nomor urut 1 Partai Demokrat Dapil 2. Untuk selanjutnya, PPL mengamankan pelaku di Polsek untuk diserahkan ke Panwaslu,’’ ungkap Kapolsek.
Ketua Panwas Pemilu Kecamatan Penarik, Darto, membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan dugaan praktek money politik oleh warga atas nama Sentot.Sentot kepergok oleh warga desa dan kemudian di laporkan ke PPL saat transaksi penyerahan uang tersebut kepada warga desa.
‘’Awalnya Sentot mengaku kepada warga dan PPL, uang itu untuk saksi partai. Tetapi tidak ada mandat yang bisa membuktikan bahwa itu uang saksi dan kemudian kita bawa di Mapolsek untuk meminta keterangan selanjutnya. Di Mapolsek, Sentot mengaku bahwa dia disuruh oleh Caleg Partai Demokrat, Sardiman untuk menyerahkan uang tersebut kepada warga, ketika subuh sekitar pukul 5.30 WIB. Selanjutnya Sentot digiring ke Panwaslu Kabupaten untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Setelah diambil keterangannya, kemudian disuruh pulang ke kediamannya,’’ tutup Darto.
Sementara Fitri caleg Gerindra yang sebelumnya, timnya dituding bagikan uang, membantah bahwa tim susksesnya telah melakukan praktek money politic atau politik uang dengan membagikan sejumlah amplop kepada warga. Laporan 3 orang warga asal Desa Setia Budi, Kecamatan Teras Terunjam tersebut tidak benar. Menurut Fitri, uang yang diberikan melalui tim sukses dirinya atas nama Sabirin tersebut, bukan berupa uang sogok, tetapi uang transportasi saksi Partai Gerindra.
‘’Laporan warga asal Setia Budi terhadap tim sukses saya tersebut tidak sesuai fakta dan kita tidak ada melakukan money politic. Uang yang diberikan kepada 2 orang atas nama Waluyo dan Dani itu, merupakan uang saksi partai, bukan untuk menyuruh memilih saya atau menyuruh mereka untuk membagikan kepada pihak lain,’’ ungkap Fitri.
Fitri mengatakan, sebelum kejadian itu , dia menitipkan uang saksi untuk 13 TPS kepada tim suksesnya sejumlah Rp 2,6 juta. Masing-masing TPS ditugaskan 1 orang saksi dengan masing-masingnya diberikan dana sebesar Rp 200 ribu/saksi. Tetapi berbeda dengan yang terjadi dan laporan yang disampaikan oleh ke tiga orang itu ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Mukomuko, malah menuding adanya unsur politik uang.
‘’Itu uang saksi, bukan money politic. Ini kan aneh, mereka menuding saya macam-macam, padahal itu jelas uang saksi. Atas laporan ke Panwaslu itu, saya curiga ada kepentingan lain yang sengaja mencoreng dirinya jelang pelaksanaan Pemilu berlangsung,’’ tutup Fitri.(nek)
Fitri mengaku belum ada surat panggilan dari pihak Panwaslu untuk meminta keterangan terkait hal itu. Untuk sementara ini, dirinya masih fokus dalam pelaksanaan pemilihan dan menjaga peralihan suara masing-masing TPS.
‘’Saya tidak akan gentar dan terpengaruh dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang yang melaporkan masalah itu, untuk saat ini kita masih fokus untuk mengikuti suasana pemilihan dan tetap memantau perolehan suara,’’ demikian Fitri.(nek)