Mukomuko 13 Juni 2013

Kuota CJH Dipangkas Secara Nasional
METRO – Secara mengejutkan Pemerintah Arab Saudi mengurangi kuota Calon Jemaah Haji (CJH) Indonesia 2013 sebesar 20 persen dengan alasan pembangunan perluasan Masjidil Haram belum tuntas. Dengan demikian sebanyak 42.200 calon jemaah haji Indonesia terancam gagal menunaikan ibadah haji dari total 211.000 CJH yang masuk dalam kuota CJH 2013. Dari 42.200 CJH yang terancam diberangkatkan dibagi dengan jumlah provinsi se Indonesia dengan jumlah 33 provinsi yakni 1.278 orang lebih/provinsi. Selanjutnya, dari data 1.278 dibagi dengan jumlah kabupaten/kota. Kondisi itu juga mempengaruhi kuota CJH asal Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Mukomuko. Saat ini kuota CJH Provinsi Bengkulu sebanyak 1.624 orang, sedangkan CJH Kabupaten Mukomuko sebanyak 175 orang. 172 telah melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan 3 CJH belum. Dari 172 CJH terdapat pengurangan lagi lantaran 1 CJH asal Kecamatan Lubuk Pinang, Misin (65) karena sakit. Sejauh ini, nasib CJH Kabupaten Mukomuko masih ngambang dan menunggu laporan dari pusat.
‘’Ya, kami sudah mendapat informasi adanya pemangkasan kuota CJH Indonesia. Dan itu berdampak juga bagi kuota CJH Kabupaten Mukomuko. Namun, untuk Kabupaten Mukomuko yang pasti berangkat sekitar 171, kalau tidak ada pengurangan lagi. Itu karena 3 CJH belum melunasi BPIH dan 1 CJH meninggal dunia. Kita masih menunggu informasi selanjutnya, kalau memang 42.200 itu dibagi ke seluruh provinsi, maka Provinsi Bengkulu juga terancam melakukan pengurangan,’’ ungkap H Busral, S.Pd.I, Kasi Urais dan Penyelenggaraan Ibadah Haji, Kantor Kementerian Agama (Kanmenag) Kabupaten Mukomuko.
Ditambahkannya, bagi CJH yang tidak melunasi BPIH, maka kuotanya langsung masuk dalam kuota nasional dan tidak bisa masuk dalam kuota kabupaten. Hal itu berdasarkan keputusan pusat terkait pemangkasan kuota dari Pemerintah Saudi. Tetapi, Busral tetap memastikan pemangkasan tak berpengaruh dengan daftar tunggu CJH berikutnya.
‘’Karena ada pemangkasan, maka CJH Kabupaten Mukomuko yang belum melunasi BPIH akan masuk kuota nasional. Itu tidak bisa dikembalikan ke daerah. Kalau jumlah daftar tunggu CJH itu tak berpengaruh. Kita lihat saja perkembangannya, karena informasi ini masih terus digodok di tingkat pusat,’’ pungkas Busral.(ray)



Mukomuko Pertahankan Opini WTP
METRO – Pemkab Mukomuko kembali mendulang prestasi. Kemarin, Bupati Mukomuko, Drs.H Ichwan Yunus, CPA, MM didampingi Ketua DPRD, Drs. Arnadi Pelam dan Inspektur Inspektorat, A Halim, SE menerima penghargaan atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Bengkulu di aula kantor BPK RI.
Sementara untuk kabupaten lain, BPK memberi raport beragam. Pemkab Bengkulu Selatan (BS) mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), demikian juga Rejang Lebong dan Kaur. Untuk Pemkab Kepahiang, opini yang didapat Disclaimer. Yang sama dengan Pemkab Mukomuko hanyalah Bengkulu Tengah (Benteng) dan Pemprov Bengkulu.
Dihubungi kemarin, Bup mengaku bangga atas penghargaan opini WTP yang kembali diterimanya untuk Kabupaten Mukomuko. Ia memastikan akan mempertahankan dengan meminta seluruh SKPD lebih giat melakukan kinerja serta mengatur laporan keuangan sesuai prosedur dan arahan BPK.
‘’Ya, tadi (kemarin, red) Pemkab Mukomuko kembali meraih WTP ke-5 untuk tahun 2012. Kita cukup bangga karena kinerja kita beserta jajaran di SKPD membuahkan hasil yang maksimal. Kita akan terus mempertahankan dan meminta SKPD meningkatkan kinerjanya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku,’’ ungkap Bup.
Ditanyakan soal temuan BPK selama ini, Bup tak menampik jika terdapat beberapa item yang harus dibenahi. Sejauh ini, temuan tersebut telah diperbaiki dan tidak ada kendala lagi di lapangan. Dengan laporan dan fakta di lapangan yang sesuai, ia yakin WTP dapat dipertahankan kedepannya.
‘’Kalau temuan BPK memang ada, tetapi tidak fatal. Dan kita sudah memperbaikinya. Seluruh SKPD yang juga terdapat temuan langsung melakukan pembenahan dan kembali melaporkan ke BPK. Haslnya maksimal dan kita bisa raih kembali WTP,’’ imbuh Bup.
Terkait opini yang diterima Pemkab Kepahiang, Kepala BPK RI Perwakilan Bengkulu Erwin, SH, M.Hum menerangkan, penanganan aset Pemkab Kepahiang masih sangat lemah, khususnya dalam hal pengelolaan. Oleh sebab itu, untuk pengumpulan data aset daerah yang akan diinventarisir melalui penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan negara pada tahun 2012.
Berbeda halnya dengan Pemkab Mukomuko yang dari penilaian BPK, sistim  pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.
‘’Sehingga kalau kita lihat data hasil inventarisasi barang milik daerah Kepahiang yang telah dilakukan oleh bagian aset, hasilnya masih disclaimer alias buruk,’’ kata Erwin.(ray/awo)  

DPKD: Target Kita Lebih Sekadar WTP
DI lain sisi, Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah (DPKD) Kabupaten Mukomuko, Ir. Kasmidi Kasim, M.Si menerangkan bahwa perolehan WTP oleh Pemkab dari BPK RI tak lepas dari peranan dinasnya selaku leading sector asset dan administrasi daerah. Sebagian besar  SKPD yang ada di lingkungan pemkab dinilainya belum maksimal dalam pelaporan serta pengelolaan aset dan juga adiministrasinya. Terbukti sejauh ini baru 2 SKPD, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) yang melaporkan data aset serta administrasinya. Baginya, bukan WTP yang ditargetkan melainkan kemampuan SKPD dalam mengelola aset serta administrasinya secara menyeluruh.
‘’Kami sebenarnya juga ikut bangga dengan raihan WTP. Tetapi target kita bukan WTP, tetapi bagaimana kemampuan SKPD dalam membuat laporan asset serta administrasinya. Dan SKPD harus rutin membuat laporan, karena sejauh ini baru 2 SKPD yang sudah aktif. Kedepan, kita bekerjasama dengan BPK untuk menggelar sosialisasi mengenai pengelolaan asset dan administrasi. Karena, kekayaan daerah akan diketahui dari seluruh laporan-laporan SKPD,’’ pungkas Kasmidi.(ray)
 
Hari Ini Fit dan Proper Test Calon KPU
METRO – Penetapan 5 besar calon anggota KPU Kabupaten Mukomuko dipastikan minggu depan. Pasalnya, jadwal fit and proper test bakal digelar hari ini di KPU Provinsi Bengkulu. Sedangkan, jeda usai fit and proper test sekitar seminggu. Jeda tersebut diprediksi membuat peluang untuk melakukan kecurangan. KPU prov dituntut profesional dan melakukan pengujian secara objektif, sehingga calon anggota KPU Kabupaten Mukomuko bisa membawa dampak demokrasi untuk kemajuan Kabupaten Mukomuko. Calon anggota KPU mesti memiliki kredibilitas, akuntabilitas, profesional, loyal, memiliki kemampuan, wawasan tinggi di bidang pemilu serta undang-undang penyelenggaraan pemilu.
Hal itu ditegaskan praktisi politik dari Universitas Bengkulu, Sugeng Suharto, M.Si. Ia memprediksi jika KPU Provinsi tidak mengedepankan tugas secara profesional, maka kecurangan pada saat fit and proper test bakal timbul. Akibatnya, produk KPU tidak menjamin kelangsungan demokrasi di Kabupaten Mukomuko. Ia meminta KPU prov objektif dalam melakukan pengujian serta penetapan 5 besar annggota KPU Kabupaten Mukomuko.
‘’Setiap orang pasti mempunyai prediksi yang sama, saat ada kesempatan atau jeda jelang penetapan, KPU atau petugas penyelenggara penetapan calon anggota KPU dibuat pusing. Karena akan banyak tendensi dari berbagai pihak. Kalau tidak objektif dan hanya mementingkan keuntungan pribadi, demokrasi kedepannya akan terjerumus. Makanya, KPU prov dituntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan. Intinya jangan sampai masuk angin,’’ ungkap Sugeng.
Sementara, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, KPU Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto, M.Si tak menampik jika penyelengaraan fit and proper test digelar hari ini. Pihaknya memastikan pengujian bakal dilakukan secara objektif. Ditanyakan soal materi yang akan diujikan, Eko enggan membeberkannya. Penetapan 5 besar bakal dilakukan minggu depan dan tanggal 23 Juni mendatang bakal dilakukan pelantikan anggota KPU kabupaten se provinsi.
‘’Memang benar besok (hari ini, red) dan lusa (besok, red) kita bakal menggelar fit and proper tes untuk calon anggota KPU Kabupaten Mukomuko. Untuk soalnya kita tidak dapat membeberkan. Kalau penetapannya di bawah tanggal 23 Juni, karena untuk tanggal 23 Juni nanti langsung dilakukan pelantikan secara serentak bagi seluruh anggota KPU kabupaten se provinsi. Kita akan melakukan tahapan pengujian sesuai dengan prosedur yang ada,’’ demikian Eko.(ray)

Bup: Disdikbud Mesti Profesional
METRO – Masalah antara guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Mukomuko atas tudingan banyak guru PAI yang tidak hadir pada saat tes psikologi dan pelatihan metode tamyiz mendapat tanggapan Bupati, Drs.H Ichwan Yunus, CPA, MM. Program metode tamyiz dan tes psikologi merupakan program Bup dengan harapan seluruh guru PAI dapat menerapkan baik di pendidikan formal maupun informal. Bagi guru PAI yang tidak hadir, Bup setuju jika guru tersebut dicoret. Namun jika guru tersebut hadir namun dinyatakan tidak hadir, Bup meminta untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Disdikbud dituntut professional dan tidak boleh memvonis guru PAI tidak hadir. Apalagi jika guru PAI diminta membuat surat pernyataan.
‘’Kami yang membuat program metode tamyiz itu, sampai mendatangkan ustad dari Indramayu. Jadi seluruh guru PAI yang lulus tes psikologi memang mengikuti pelatihan metode tamyiz selama 10 hari. Kalau memang tidak ikut harus dicoret, tetapi kalau ikut dinyatakan tidak ikut, itu yang harus dikaji. Dimana letak permasalahannya, apalagi kalau memang guru itu benar-benar telah mengisi absensi. Dinas harus profesional, jangan sampai menimbulkan gejolak untuk guru PAI,’’ ungkap bup.
Mengantisipasi adanya aksi, bup meminta Disdikbud untuk melakukan penyelesaian. Selain itu, melakukan pengoreksian arsip absensi saat pelaksanaan pelatihan metode tamyiz. Sehingga, masalah tuntas dan guru PAI mendapatkan haknya. Selain itu, bup juga meminta guru PAI untuk bersabar sembari menunggu pihak dinas melakukan pemeriksaan ulang.
‘’Kalau memang ada kesalahan dalam absensi atau data guru PAI, kami minta secepatnya diselesaikan. Jangan sampai malah merugikan guru PAI yang sudah susah payah mengikuti pelatihan, namun tidak diakui. Kita mengharapkan peranan guru PAI di lapangan untuk meningkatkan pendidikan agama mulai dari anak-anak sampai orang dewasa,’’ demikian bup.(ray)


Logistik Caleg NasDem Ditanggung Partai
POLITIK RM – Jika caleg Partai Politik (Parpol) lain harus mengeluarkan bajat besar untuk pengadaan logistik pemilu, sepeti bendera, pakaian dan pembuatan stiker lainnya. Beda halnya dengan para caleg Partai NasDem. Seluruh atribut dan kebutuhan kampanye bagi caleg mereka ditanggung oleh parpol. Selain itu dalam berkampanye, mereka juga akan mendapat bantuan parpol.
Ketua NasDem Mukomuko, Busril, mengatakan setiap caleg akan diberikan kaos dan bendera sesuai kebutuhan masing-masing. Jika mereka butuh pembuatan sepanduk cukup sediakan poto dan akan langsung dicetak parpol dengan tidak dipungut biaya. Selain itu banyak fasilitas lain kemungkinan akan disediakan parpol untuk caleg.
‘’Pokoknya untuk logistik disediakan oleh parpol, namuan berapa jumlahnya kita tidak tahu, kemungkinan sesuai dengan kebutuhan dan target suara dari setiap caleg tersebut. Ini memang sudah kebijakan dari parpol dalam rangka memberi kelapangan bagi calon,’’ kata Busril.
Lanjutnya, fasilitas ini lain tidak bukan memacu jiwa juang seorang caleg dalam memenangkan pemilu 2014. Sebab NasDem memiliki target memenangkan pemilu demi menegakkan semangat restorasi di Indonesia dan Mukomuko khususnya. Lain halnya untuk kebutuhan lain caleg yang diluar pengetahuan parpol, itu ditanggung sendiri-sendiri. Namun seperti diketahui pemilu itu lebih identik dengan atribut.
‘’NasDem memiliki target sebagai pemenang pertama pemilu di seluruh daerah tak terkecuali di Mukomuko. Maka caleg adalah jaminan kemenangan tersebut bisa di capai. Sepantasnyalah semua calon berterimakasih dengan parpol yang begitu peduli kepada mereka,’’ demikian Busril.(jar)

DPC PKB Targetkan 3 Besar
POLITIK RM – Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC-PKB) Kabupaten Mukomuko, nampaknya semakin Percaya Diri (Pede) menghadapi pemilu 2014. Tidak tanggung-tanggung parpol yang diklaim lahir dari rahim NU ini menargetkan kemenangan 3 besar pada pemilu mendatang. Seberapa besar kasn PKB keluar sebagai pemenang pemilu?
Sekjen DPC PKB Mukomuko, Himawan Mufti, S.Pd, mengatakan 3 besar adalah target yang harus mereka capai sesuai dengan isntruksi dari parpol. Ia merasa optimis, 3 besar bukan perkara mustahil untuk di capai di tengah ketatnya persaingan 2014. Sebab kemampuan dan keseriusan caleg yang diusung PKB tidak mengecewakan. Semua siap bersaing untuk mengantongi suara sebanyak-banyaknya.
‘’Kita harus masuk 3 besar, rasanya tidak terlalu sulit mencapai target tersebut. Karena caleg yang diusung parpol cukup siap meraub suara sebanyak-banyaknya,’’ kata Himawan.
Lanjutnya, beberapa caleg PKB di masing-masing daerah pemilihan menargetkan suara pribadi memenuhi 1 kuota kursi. Melihat dari kesiapan mereka dan berdasarkan basis yang mereka andalkan, itu sangat memungkinkan dicapai. Diantara caleg yang berpeluang memperoleh suara diatas seribu, seperti ada ketua DPC di Dapil 1, H. Irwan Jaro, Maskur juga caleg lainnya. Sementara di dapil 2 ada 3 mantan kades seperti Syafaat, Mukti Ali, Gamansyah, Catur Siswanto dan lainnya. Sementara di dapil III ada Syamsu Rizal, Husairi dan caleg lainnya.
‘’Semua caleg dinyatakan lolos oleh KPU untuk sementara, ini menandakan jika semua serius dan siap bersaing dengan caleg parpol lain. PKB akan terus memberi support kepada caleg,’’ demikian Himawan.(jar)