Membaca Energi Politisi Perempuan

Oleh : Amris Tanjung
KEBIJAKAN affirmatif  (affirmative action) yang bertujuan  agar porsi keterwakilan kaum perempuan  bisa  meningkat jumlahnya di dewan perwakilan tingkat nasional hingga lokal merupakan hak yang istimewa bagi perempuan. Secara nasional telah hadir beberapa tokoh perempuan dalam dunia politik aktif walau jumlahnya masih minim. Namun untuk Kabupaten Mukomuko hanya ada 1 politisi wanita yang mampu menembus kursi DPRD. Untuk pemilu 2014 energi calon legislatif (Caleg) perempuan tentu sudah bisa direka-reka.
Dalam UU Pemilu No.12/2003, diatur Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu mengikutkan  minimal 30% calon legislatif perempuan. Terus pada UU No.10/2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD yakni pasal Pasal 8 ayat 1 huruf d, mengatur Parpol peserta Pemilu yang harus menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% pada kepengurusan tingkat pusat.  Pasal 53 mengatur daftar bakal calon yang diajukan Parpol memuat sedikitnya 30% keterwakilan perempuan.
Terus bagaimana peluang kaum hawa di Mukomuko? Kesamaan budaya dengan Ranah Minangkabau sistem Matrilineal. Dimana Sistem yang menerapkan garis keturunan berdasarkan ibu, memperhitungkan peran keluarga besar dan kekerabatan. Ini peluang bagi Caleg perempuan untuk meraih suara lebih banyak ketimbang laki-laki dari keluarganya. Sebab Perhitungan angka jumlah minimal persentase suara pemilu (election threshold).  Tambah lagi  tampilan anggun dan cantik dalam gambar atau baliho bisa menjadi daya tarik untuk mendapat dukungan dari pemilih.
Namun tantangan besar bagi Caleg perempuan untuk  mendapatkan suara dari para pemilih, mereka harus berlomba dengan caleg laki-laki. Perhitungan angka jumlah minimal persentase suara pemilu (election threshold).
Bayangan yang terekam saat ini, Hal yang tak mudah bagi caleg perempuan di Mukomuko, untuk menarik hati para pemberi suara agar mau memilih. Alasannya sebagian kualitas politisi perempuan di ‘’kapuang sakti ratau batuah’’ ini masih jauh berada dibawah politisi laki-laki yang sebagian besarnya sudah malang melintang di dunia teka-teki ini. Untuk posisi mereka dalam barisan caleg parpol juga lemah. Kebanyakan caleg perempuan tidak masuk dalam kategori 3 besar melainkan berada pada urutan tengah hingga akhir. Walau election threshold berlaku, nomor atas tetap sebagai kekuatan bagi seorang caleg.
Jika dari sekarang tidak ada perjuangan yang lebih dari caleg perempuan ini, maka besar kemungkinan keterwakilan ‘’Srikandi’’ di DPRD Mukomuko tak akan lebih 2 orang atau tidak ada sama sekali. Bukan bermaksut menyebutkan kualitas perempuan rendah, hanya saja sebagian besar para wanita yang berpotensi dan memiliki kemampuan yang siap bersaing dengan laki-laki di daerah ini, merupakan PNS yang sudah mengabdi dalam pemerintahan atau sudah terikat dengan lembaga tertentu hingga tidak leluasa terjun ke dunia politik praktis.
Disegi pemilih, masyarakat Mukomuko cukup profesional, kemampuan seorang caleg tetap jadi perhitungan sebelum menentukan pilihan. Jika terdapat 2 atau lebih orang yang mereka kenal bahkan keluarga yang maju, maka pendidikan terbaik dan kemampuan yang bisa dipercaya akan menetukan pilihan akhir mereka. Pada titik inilah politisi perempuan harus menunjukkan kemampuan mereka dihadapaan pemilih dibanding dengan caleg laki-laki.
Waktu masih cukup panjang, bisa saja akan muncul tokoh wanita pemersatu pemilih perempuan untuk melahirkan ‘’srikandi-srikandi’’ baru di daerah ini. Keanggunan mereka dalam barisan caleg juga tidak menutup kemungkinan akan menjadi pemikat pemilih laki-laki yang menggunakan hak coblosnya nanti. Yang pasti perempuan masih punya harapan besar untuk membalikkan kondisi saat ini.
Semoga mereka bukan lagi semata-mata pemenuh syarat kuota perempuan. Lantara kiprah mereka tidak ada gemanya di tengah masyarakat.  Karena waktu Pemilu tak lama lagi, maka di masa kampanye ini, tak ada jalan lain bagi caleg perempuan untuk memanfaatkan semua sumber daya (resources) yang ada demi memaksimalkan perolehan suara terbanyak.(**)