Thursday, 14 February 2013

Parpol Miskin Caleg Perempuan

POLITIK RM – Beberapa partai politik saat ini dipusingkan oleh sulitnya mendapat calon anggota dewan perempuan. Sementara dalam Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol), kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar 30 persen, terutama untuk duduk di dalam parlemen. Bahkan dalam Pasal 8 Butir d UU No. 10 tahun 2008, disebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu.
Informasi terbaru, aturan 30 persen perempuan ini bukan saja berlaku ditingkat pusat melainkan di daerah. Bagi parpol yang tidak memenuhi kuota perempuan disuatu dapil, maka tidak pula dapat mengusung calon dalam dapil bersangkutan.
Sekjen DPC PKB Mukomuko, Himawan Mufti, S.Pd, mengatakan saat ini mereka memang tengah menjaring calon perempuan, sebab dari deretan calon yang ada masih diisi oleh laki-laki melebihi 80 persen. Kondisi ini dapat mengancam parpolnya sebagai peserta pemilu pada dapil tertentu.
‘’Kami membuka ruang bagi perempuan untuk maju melalui PKB, berapapun tetap kita tampung, sebab kami tidak terikat harus 30 persen, asal jangan kurang. Balon yang ada masih kurang, sementara terakhir wacananya wajib dipenuhi juga di daerah,’’ kata Himawan.
Juga Ketua DPC Hanura, Hermansyah, M.Kom menerangkan mereka masih membuka luang bagi kandidat perempuan untuk maju. Saat ini sudah ada beberapa tetapi tidak cukup untuk semua dapil yang ada. Oleh sebab itu, ia membuka luang bagi perempuan untuk maju bersama Hanura sebagai caleg. Kesempatan atau hak yang diberikan parpol tetap sama,’’ papar Hermansyah.
Sementara ketua DPC PDIP, I Wayan Adnyana, mengaku didalam deretan balon parpolnya saat ini, perempuan sudah melebihi kuota 30 persen. Semuanya siap menghadapi pemilu akan bersaing dengan calon laki-laki. Ia optimis akan ada kandidat perempuan yang duduk dari PDIP di DPRD Mukomuko.
‘’Dari jumlah caleg yang sudah mendaftar dan ikut propertest dulu, jumlah perempuan sudah diatas 30 persen. Kami memang sejak awal memberi luang sama antara wanita dan laki-laki di parpol,’’ demikian I Wayan.(jar)

 DPC : Maihardi Masih Ketua
POLITIK RM – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai NasDem tingkat Kecamatan, hingga kini masih mengakui Maihardi, SE, sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) NasDem yang sah. Terkait dengan isu adanya perpecahan dalam tubuh parpol antara Musfar Cs dan Maihardi, bagi mereka bukan hal yang mengganggu. Pasalnya pedoman mereka adalah instruksi dari pusat.
Disampaikan oleh ketua DPC NasDem, Kecamatan Pondok Suguh, Basir, S.Pd, pada dasarnya mereka orang dalam mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada perbedaan pendapat ataupun kubu-kubu dalam parpol ini, yang ada semangat masing-masing pengurus dan kader. Oleh sebab itu, ia masih tetap mengakui Maihardi sebagai ketua sah dan Musfar sebagai wakil ketua.
‘’Kami tetap mengakui Maihardi sebagai ketua yang sah saat ini. sebab belum ada pergantian yang terjadi. Tapi bukan itu yang penting, siapapun yang memimpin NasDem di Kabupaten dan diakui pengurus pusat wajib kami akui,’’ kata Mantan Camat Pondok Suguh ini.
Lanjutnya, kader atau orang yang sudah bergabung dengan NasDem, tujuannya sama memenangkan pemilu 2014. Artinya dari mana dan siapa saja akan berjalan seiring dalam satu paduan tim NasDem. Harapannya serupa juga pengurus lain, kepentingan parpol untuk membawa perubahan besar bagi daerah diatas keegoan pribadi.
‘’Saya maju sebagai caleg NasDem target saya bukan ingin duduk di dewan semata, melainkan untuk menarget kemenangan bagi parpol kemudian kita melakukan pekerjaan berat membawa kebaikan bagi masyarakat,’’ demikian Basir.(jar)


Bacaleg PAN Capai 60 Orang
POLITIK RM – Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD-PAN) Kabupaten Mukomuko mencapai 60 orang. Berkas dan nama-nama mereka sudah disampaikan ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Provinsi Bengkulu sejak kemarin lusa. Tujuannya untuk diseleksi kembali, mana kandidat yang layak diusung pada pemilu 2014.
Disampaikan oleh salah seorang politisi PAN Mukomuko, H. Syamsuri Rustam, ST, untuk calon kabupaten jumlahnya puluhan, sementara untuk diusung ke provinsi ada 8 nama. Mereka sengaja menyiapkan bacaleg sedemikian banyaknya, untuk dilakukan seleksi kembali. Ada beberapa kriteria dan syarat calon yang maju.
‘’Kita memang dari awal menerima kandidat sebanyak-banyaknya, namun tetap saja yang maju adalah sesuai dengan yang diatur undang-undang, yaitu 100 persen dari kuota kursi di DPRD,’’ kata Syamsuri.
Terkait dengan isu majunya Hj. Rosna Ichwan dan dua anggota dewan dari parpol non parlemen dalam barisan caleg, juga tidak dibantah oleh sekretaris Komisi II DPRD Mukomuko ini. Menurutnya PAN sejak awal sudah membuka diri bagi siapa saja untuk bergabung. Target mereka adalah memenangkan pemilu 2014 dengan suara terbanyak dan kursi se minim-minimnya  5 kursi.
‘’Kami membuka diri bagi siapa saja untuk bergabung dalam barisan caleg. Yang penting memenuhi syarat yang dajukan parpol. Target kita memenangi pemilu dengan sempurna,’’ demikian Syamsuri.(jar)


Parpol Belum Serahkan Atribut ke KPU
POLITIK RM – Rencananya hari ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko akan melakukan pemasangan atribut parpol peserta pemilu, berupa bendera di depan sekretariat mereka di Kelurahan Bandaratu Kecamatan Kota Mukomuko. Namun agaknya bakal batal, paalnya hingga kemarin belum seluruh parpol yang menyerahkan atribut mereka sesuai dengan surat pemberitahuan yang disampaikan KPU.
Ketua KPU Mukomuko, didampingi dua anggotanya Merida Susanti, SH dan Amrozi, SE, M.Pd, ditemui diruangannya kemarin, mengakui jika sebagian parpol belum memberikan atribut untuk dipasang depan sekretariat KPU. Oleh sebab itu, sebelum semuanya lengkap pemasangan tidak akan dilakukan. Belum mengetahui apa alasan parpol lamban menyerahkannya. Padahal kegunaannya untuk sosialisasi parpol peserta pemilu.
‘’Sampai sekarang hanya beberapa saja yang sudah serahkan atribut, sebagian besar belum lakukan. Kita dari awal telah sampaikan dengan pengurus untuk menyegerakannya, karena tahapan sosialisasi sudah berjalan,’’ kata Nasir.
Sementara itu Ketua DPC Gerindra, Bashenri, SE, mengaku sudah menyiapkan atribut untuk dipasang depan KPU sesuai pemberitahuan. Rencananya mereka akan langsung hadir pada saat pemasangan bendera jika memang diundang. Keterlambatan mereka karena atribut yang ada belum memiliki nomor urut, sementara yang diminta adalah atribut yang sudah lengkap.
‘’Kita sudah siapkan, sebelumnya atribut kita yang lama tidak ada nomor urutnya, maka menunggu yang baru datang,’’ demikian Bas.(jar)