METRO – Bupati Mukomuko Choirul Huda,SH, marah besar saat menyampaikan sambutan dalam acara lomba memasak serba ikan yang diselenggarakan Dinas kelautan dan perikanan (DKP) kemarin. Pemicu awalnya adalah, minimnya peserta, dimana dari 15 kecamatan yang diundang, hanya 6 kecamatan yang mengikuti, dan hanya camat Penarik yang hadir secara langsung. Bisa jadi ini semua sebagai puncak dari kedongkolan bupati terhadap beberapa pejabat yang kurang bersemangat bekerja dan bahkan terkesan kurang mendukung program pemerintahannya selama ini.
Adapun kecamatan yang ikut lomba, yaitu Kecamatan Penarik, Kota Mukomuko, Air Dikit, Air Manjuto, Selagan Raya dan Kecamayan Ipuh. Sementara kecamatan yang tidak andil, yaitu Lubuk Pinang, V Koto, XIV Koto, Teramang Jaya, Pondok Suguh, Sungai Rumbai, Air Rami dan Malin Deman.
Dalam sambutannya, bupati menyampaikan ketidak hadiran 9 kecamatan dalam perlombaan ini merupakan hal yang sangat mengecewakan. Mereka dianggap tidak mendukung program pemerintah daerah dan mendukung dirinya sebagai seorang bupati. Saking penaknya, bupati sempat minta asisten 1 untuk segera memanggil seluruh camat untuk diminta pertanggungjawabannya. Jika memang camat-camat ini tidak siap mendukung dan menjabat kembali, maka bupati berjanji segera menunjukkan penggantinya. Ia tidak ingin ada pejabat yang arogan dan acuh tidak acuh terhadap program yang dilakukan.
‘’Pak asisten saya minta, panggil semua camat ini, kalau memang mereka tidak siap lagi menjadi camat segera siapkan pejabat yang menggantikannya. Kalau begini, kita tidak perlu menunggu 6 bulan untuk melakukan penyesuaian, segera gantikan saja. Ini menunjukkan mereka tidak mendukung program pemerintah, masa dari 15 kecamatan, hanya 6 yang hadir,’’ kata Bupati dengan nada sedikit ditekan.
Diminta keterangannya secara langsung oleh awak media, bupati mengaku sangat kecewa atas sikap para camat ini. Ia tidak ingin kejadian seperti ini terus terjadi, maka bagi camat yang sudah tidak siap dan tidak mendukung akan diganti. Begitupun dengan pejabat lain, bagi yang tidak serius dan mampu bekerjasama menyukseskan program daerah akan ditindaklanjuti. Sebab menjalankan pemerintah dan pembangunan butuh keseriusan, kerja keras dan bekerbsamaan.
‘’Semuanya kita berlakukan sama, bagi pejabat yang tidak siap bekerja dan mendukung menyukseskan program akan diganti secapatnya, tidak perlu menunggu aturan 6 bulan. Artinya mereka tidak siap bersama-sama,’’ tegas Bup.
Plt Kepala DKP Mukomuko, Toyeb mengatakan acara ini sudah diprogramkan sejak awal. Undangan ke masing-masing kecamatan sudah disampaikan sejak beberapa hari lalu. Ia juga mengakui hanya 6 kecamatan yang ikut pada acara ini.
‘’Kalau undangan sudah kita sampaikan sejak awal, namun hanya ini yang hadir. Mengapa dan apa alasan kecamatan lain tidak ikut, saya kurang mengetahui,’’ katanya.
Camat Penarik, Saroni,SH mengaku tidak mengetahui pasti apa alasan kecamatan lain tidak memenuhi undangan lomba masak serba ikan yang diselenggarakan oleh DKP ini. Ia sendiri hadir untuk mendampingi sekaligus memberi dukungan pada tim kecamatannya yang ikut hadir pada perlombaan ini.
‘’Kalau itu saya tidak paham, yang jelas kita hadir untuk mendampingi tim kecamatan Penarik. Menurut kami kegiatan ini banyak manfaatnya, karena Mukomuko penghasil ikan,’’ tutupnya.(jar)
100 Meter dari Danau Disterilkan
//Bupati Bentuk Tim Penjaga Sempadan Danau
METRO – Siang kemarin, berlagsung rapat di ruang pertemuan bupati, membahas masalah sempadan danau nibung yang sudah dirusak. Keputusannya, 100 meter dari pingggir danai ini harus disterilkan dari garapan masyarakat. Jika sudah ditanami sawit, maka akan dibongkar dan dilakukan penghijauan kembali. Untuk melakukan penjagaan dan penyelamatan kawasan ini, dibentuk tim yang terdiri dari pejabat daerah. Rapat kemarin langsung dipimpin oleh bupati, juga dihadiri oleh kades dan lurah yang berhubungan dengan objek wisata ini.
Kepala Dinas P3K, Eddy Apriyanto,SP, M.Si mengatakan untuk melakukan pengawasan dan pemeliharaan kawasan konservasi danau nibung dibentuk tim khusus. Dalam waktu dekat akan dilakukan pengukuran, 100 meter dari permukaan danau harus steril dari garapan warga. Untuk hutan yang sudah ditebang akan dibiarkan dan dihijaukan kembali, tidak ada yang boleh menggarapnya. Warga yang selama ini sudah terlanjut diminta berhanti, jika masih menggarap akan ditindak.
‘’Dibentuk tim khusus yang akan memantau kawasan danau ini, seratus meter dari permukaan air itu dilarang keras untuk digarap. Yang sudah terlanjur ditebangi akan dibiarkan, tidak boleh ditanami, jika masih digarap akan ditindak secara tegas,’’ ungkapnya.
Bupati Mukomuko, Choirul Huda,SH mengatakan seluruh nama-nama warga yang diduga menggarap kawasan danau ini sudah didata. Semua akan diberi pembinaan dan peringatan melalui pemerintah desa atau kelurahan untuk tidak lagi melakukan penggarapan. Jika masih ada yang menggarap, maka bupati tidak segan-segan memberi tindakan tegas.
‘’Untuk yang sudah dilakukan kita minta berhenti, mungkin kejadian ini karena ketidaktahuannya soal batas kawasan danau. Namun kalau masih ada yang melanjutkan penggarapan maka kita tindak tegas,’’ ungkapnya.
Masih disampaikan bupati, dinas pertanian dan kehutanan dalam hal ini sebagai koordinator pertama tim pengawasan kawasan danau nibung diminta tinjau lokasi. Lakukan pengukuran dari sempatan danau, selanjutnya dibuat pembatas kawasan konservasi dengan lahan masyarapat.
‘’Kita minta dinas kehutan ambil langkah pasti untuk penyelamatan, bisa dilakukan penaman kayu-kayuan di sepanjang pembatas antara lahan warga dengan sempadan danau,’’ tutupnya.(jar)
Sanksi Kepsek Aan dan Ky Sesuai UU
//Huda : Saya Sudah Sampaikan ke Baperjakat
METRO – Kemarin, Bupati Mukomuko Choirul Huda,SH kembali menegaskan, bahwa sanksi bagi oknum mantan kepala SDN 04 Air Dikit yang sudah pindah ke SDN 04 Teras Terunjam sesuai dengan aturan undang-undang. Begitupun sanksi untuk selingkuhannya berinisial Ky, yang sekarang sudah pindah ke SDN 1 Air Dikit. Mengenai ini, bupati juga sudah mengingatkan baperjakat agar tidak main-main.
Artinya sanksi yang pas untuk keduanya adalah dipecat. Dasarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, mengatur ketat kinerja PNS. Dalam UU ini disebutkan salah satu penyebab atau kesalahan yang membuat PNS dipecat adalah berselingkuh. Juga dijelaskan secata gamlang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 1990 tentang Perkawinan dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Maka dipertanyakan kinerja Baperjakat jika tidak menjatuhkan sanksi pemecatan sesuai ungkapan bupati, bahwa keduanya disanksi sesuai aturan.
Selanjutnya, dalam islam sanksi bagi mereka yang berselingkuh apalagi dengan istri orang sangatlah berat. Yaitu berupa hukuman rajam dilempari sampai mati. Namun karena Indonesia tidak menganut hukum islam, maka sanksi pemecatan dianggap sudah menunjukkan ketegasan pemerintah.
Disampaikan bupati saat ditanyai kemarin, persoalan ini sudah diserahkan ke inspektorat untuk menindaklanjuti dan menetapkan sanksi. Bupati juga menegaskan, bahwa inspektorat tidak boleh melenceng dari aturan dalam menetapkan putusan. Jika memang dalam UU ASN keduanya bisa dipecat, maka harus dipecat.
‘’Saya sudah minta inspektorat menindaklanjuti secara teliti, sanksi harus yang paling berat, jika memang menurut undang-undang dipecat, maka harus dipecat,’’ ungkapnya.
Lanjutnya, sanksi seberat-beratnya bagi oknum kepsek dan guru ini harus menimbulkan efek jera bagi pegawai lain kedepannya. Mereka harus paham perbuatan selingkuh sanksinya tidak main-main, maka jangan coba-coba. Juga sanksi sosialnya cukup berat bagi pelaku dan keluarga, apalagi secara adat dan agama, perbuatan demikian dilarang keras, karena dosa besar.
‘’Kita berharap ada efek jera bagi pelaku dan pegawai yang lain, kedepan jangan pernah coba-coba. Terlepas dari aturan menurut ASN, hukuman sosial juga sangat berat,’’ tutupnya.(jar)
