Sunday, 11 January 2015

Parpol Harus Objektif dan Selektif


Seleksi Calon Kepala Daerah
METRO – Beberapa partai politik (Parpol) mulai melakukan penjaringan bakal calon (Balon) bupati yang akan diusung pada Pilkada kelak. Salah satunya di Mukomuko, PDI Perjuangan sudah menutup pendaftaran balon bupati gelombang pertama. Parpol lain, juga dikabarkan segera membuka lowongan bagi balon. Sebelumnya partai diharapkan selektif dan objektif dalam menetapkan calon bupati. Jangan mengusung kandidat karena, dilatar belakangi oleh besaran dana ‘’entertain’’ dari kandidat tersebut, ataupun atas dasar kesepakatan yang tidak memihak kepada kepentingan daerah dan masyarakat.
Disampaikan oleh Dosen senior Fakultas Hukum Unib, sekaligus tokoh Mukomuko, H. Hamdani Makir, SH, M.Hum sangat bagus partai membuka pendaftaran secara terbuka. Sehingga diketahui, siapa saja calon yang berminat menggunakannya. Juga agar partai tidak asal dalam menetapkan kandidat bupati mendatang. Seperti sebelumnya, secara tiba-tiba partai sudah menunjukkan calon tanpa diketahui umum.
‘’Bagus partai berani menerima pendaftaran calon secara terbuka, artinya ada upaya untuk mendapatkan kandidat terbaik sebagai calon bupati mendatang,’’ katanya.
Lanjutnya, seleksi ini diminta jangan sebatas untuk menaikkan great atau nilai jual dari partai tersebut dihadapan kandidat. Tetapi harus betul-betul digunakan untuk mendapatkan bakal calon bupati terbaik. Karena bukan rahasia lagi, ada isu untuk mendapat pengakuan dari suatu partai, calon harus memiliki banyak uang. Soal kemampuan, kejujuran dan kebersihan seseorang dinomor sekiankan.
‘’Kita berharap sejauh itu, karena menginginkan pemimpin yang berkualitas. Bukan pemimpin yang akan menyesatkan dan menjerumuskan masyarakat serta merugikan daerah. Karena sudah lumrah, ada isu calon harus bayar mahal partai politik,’’ tegasnya.
Masih Hamdani, kandidat bupati yang harus mengeluarkan banyak uang untuk mendapat dukungan dari partai akan lupa dengan tujuan awalnya. Selain itu partai pengusung bakal ditinggalkan begitu saja, setelah kekuasaan dipegangnya. Padahal, rumusnya partai dan bupati harus bersama-sama membangun daerah. Juga kepala daerah bakal rawan korupsi, bila mengeluarkan dana terlalu besar untuk maju.
‘’Kita akui, tanpa ada uang sulit bisa maju sebagai calon, namun kalau uang tolak ukur utama, alamat masyarakat akan dirugikan,’’ paparnya.
Ketua tim seleksi calon bupati dari PDI Perjuangan Mukomuko, Dedy Kurniawan, S.Sos menjelaskan jika partainya betul-betul selektif dalam mengusung kandidat. Setiap calon yang mendaftar punya kesempatan yang sama untuk diusung oleh PDI Perjuangan. Mereka akan di tes dan diuji kelayakannya untuk memimpin daerah dan memenangi pilkada kelak. Calon yang tidak mendaftar melalui DPC tidak punya peluang untuk mendapat dukungan dari ‘’moncong putih’’ ini.
‘’PDI Perjuangan ingin yang terbaik dan bisa memajukan daerah serta membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Maka dilakukan seleksi ketat terhadap bakal calon yang akan diusung,’’ tutupnya.(jar)

PKPI Retak, Alfian dan Gustiadi Badi ‘’Cerai’’
POLITIK RM – Isu konflik internal dalam Dewan Pimpimnan Cabang Partai Keadilan dan Pembangunan Indonesia (DPC-PKPI) Kabupaten Mukomuko makin memanas. Bahkan Sekjen DPC PKPI, Gustiadi Badi, SH dikabarkan telah bersiap-siap mengundurkan diri dari parpol yang memiliki fraksi penuh di DPRD Mukomuko ini. Ia menarik diri dari PKPI diduga hubungannya dengan ketua PKPI, Alfian, SE sudah tidak harmonis, sebagaimana pada saat pileg lalu.
Alfian, diminta tanggapannya, terkait dengan isu mundurnya, Gustiadi Badi mengaku belum mendapat info pasti. Namun kalai memang, sekretaris parpolnya tersebut ingin hengkang, maka ia tidak punya kekuatan untuk mempertahankannya. Yang jelas sampai siang kemarin, Alfian mengaku belum meneri surat pengunduran diri dari pengurus partainya.
‘’Memang ada saya dapat kabar ia ingin mundur, kalau memang itu pilihannya, maka saya tidak  punya kekuatan mempertahankannya. Semua orang punya pilihan politik tersendiri,’’ paparnya.
Terkait dengan memburuknya hubungan dirinya dengan Gustiadi Badi, anggota Komisi I dan sekaligus ketua Fraksi PKPI ini, mengaku tidak merasa ada persoalan. Namun memang ada kekecewaan dirinya terhadap sekretarisnya tersebut. Karena  ia menginginkan semua kader dan pengurus PKPI di Mukomuko bisa kompak dan saling membahu dalam membersarkan partai.
‘’Kami sudah lama bersama-sama, bukan saja di PKPI, jauh sebelum itu kita sudah sejalan. Maka saya menyayangkan sekarang ada kabar yang menyebutkan hubungan kami sudah putus. Memang dulu saya ada rasa kecewa, saat pileg. Karena kita sedang berlomba membesarkan partai ini,’’ tutupnya.(jar)


Kursi Dewan Mulai Sepi
POLITIK RM - Sudah hampir 5 bulan, politisi hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2014 menduduki singgasananya di DPRD Mukomuko. Berbagai gebrakan suksus mereka buat, hasilnyapun cukup memberi angin segar bagi masyarakat, terhadap wakilnya. Seperti dewan sukses menggagalkan pengangkatan honorer yang diduga sarat dengan ketidak jelasan. Kemudian menindaklanjuti persoalan PLN di Mukomuko dan banyak gerakan lainnya. Namun apakah dewan bisa mempertahankan sikap tegas, lugas dan pedulinya ini sampai akhir? jawabannya tentu nanti bisa dilihat. Yang jelas belakangan ini kehadiran dewan mulai berkurang dibanding diawal-awal usai dilantik sebelumnya. Buktinya saat dilangsungkannya Paripurna kemarin Kamis (8/1), tidak semua dewan yang hadir, bahkan sebagian kursi paripurna dewan tampak kosong.
Ketua DPRD Mukomuko Armansyah, ST saat dikonfirmasi usai paripurna kemarin, mengakui jika tidak semua dewan yang hadir pada paripurna kemarin. Namun ia tidak mengetahui, apa alasan mereka tidak hadir. Beberapa dewan yang sempat ia hubungi, mengaku ada kendala, sehingga tidak bisa hadir.
''Itulah yang kita sayangkan, semestinya mereka bisa hadir, kalau tidak ada dinas lain di luar. Beberapa orang yang saya hubungi, mengaku tidak dapat hadir karena hujan dan juga ada yang punya kegiatan lain. memenang ada beberapa dewan yang baru pulang dari DL,'' katanya.
Lanjutnya, nanti ia bersama pimpinan dewan dan BK berencana memanggil dewan yang kurang kehadirannya. Kecuali pada saat tidak ada kegiatan di kantor, seperti pembahasan, hearing dan sidang, dewan tidak harus masuk kantor.
''Nanti kita akan memanggil kawan-kawan untuk menanyakan alasan ketidak hadiran mereka beberapa kali saat pembahasan,'' paparnya.
Anggota dewan lainnya, Andy Suhary, SE,M.Pd juga menyampaikan hal yang sama. Semestinya dewan bisa hadir pada saat ada kegiatan di kantor. Karena setiap dewan punya tanggungjawab untuk melaksanakan tugasnya, sebagaimana seharusnya.
''Memang ada yang tidak hadir, semestinya harus hadir saat ada pembahasan di kantor. Semua tugas sebaiknya diikuti oleh setiap dewan,'' tutupnya.
Ketua Komisi II DPRD Mukomuko, Ir. Zulfahni Jamal juga memberi tanggapan mengenai minimnya kehadiran dewan ini. kemungkinan saat sekarang ada kendala, sebaiknya kedepan dewan selalu hadir saat ada kegiatan penting. Yang jelas dewan yang hadir kuorum untuk melaksanakan paripurna.
''Sidang belum terganggu dengan adanya dewan yang tidak hadir, sebab masih cukup untuk melaksanakan paripurna, kedepan masing-masing kita menyadari saja tugas masing-masing,'' tutupnya.(jar)