Dewan Minta Perusahaan Tak Rugikan Petani
METRO – Secara nasional, diakui terjadi penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang dipengaruhi oleh turunnya harga minyak kelapa sawit mentah CPO dari yang sebelumnya Rp 6.700/kg menjadi Rp 6.550/kg. Harga minyak inti sawit (PKO) juga turun dari Rp 3.400/kg menjadi Rp 3.275/kg. Persoalannya, penurunan harga yang dilakukan oleh hampir semua pabrik CPO di Mukomuko diduga lebih jauh dibanding dengan daerah lain. Harga CPO dunia tidak bisa jadi alasan pabrik menjatuhkan harga TBS secara besar-besaran. Sebab, menurut anggota DPRD Mukomuko, keuntungan yang didapat pihak pabrik sawit dari TBS bukan hanya miyak CPO, tapi untung besar mereka raih dari cakang (PKO) dan Inti sawit (KOC). Selama ini dalam penetapan harga TBS, pihak pabrik melupakan itu semua, dan hanya berpatokan pada CPO.
Untuk diketahui di Provinsi Jambi berdasarkan data disalah satu situs website, harga TBS untuk sawit umur 3 tahun di pabrik masih Rp 1.231,43/kg, umur 4 tahun Rp 1.302,00/kg, umur 5 tahun Rp 1.362,91/kg, umur 6 tahun Rp 1.420,61/kg dan selanjutnya 7 tahun ke atas dengan harga berbeda. Intinya masih jauh lebih tinggi dengan harga di Mukomuko.
Salah seorang anggota dewan Mukomuko, Ir. Zulfahni menjelaskan perbandingan harga TBS Mukomuko dengan daerah lain memang perlu ditelusuri secara mendalam. Dalih pihak pabrik berpedoman dengan harga CPO tidak bisa diterima begitu saja, karena dari satu biji sawit itu banyak yang dihasilkan. Diantaranya yang paling dikenal, cakang dan inti, juga ada pendapatan lain perusahaan, berupa limbah dan kaul. Dan memang pada dasarnya, juga ada persentase penguapan lain.
‘’Kita jangan dibohongi begitu saja, perusahaan hanya menunjukkan nilai CPO, kemana cakang, inti dan hasil lain dari pengolahan sawit tersebut. Kalau di daerah lain, tidak ada yang dibuang dari satu batang pohon sawit tersebut, termasuk batang, lidi dan pelepahnya digunakan,’’ kata politisi asal Teramang Jaya ini.
Juga disampaikan oleh dewan lainnya, Fitri, SE dan Maskur dari PKB, persoalan harga TBS sudah sangat serius. Merupakan kewajiban bagi pihaknya selaku wakil rakyat di DPRD Mukomuko untuk membela para petani. Kedepannya masyarakat harus mengetahui secara detail perubahan harga TBS dan sistem penetapan oleh pihak pabrik.
‘’Masalah harga sawit ini sangat serius, kita harus melakukan pengkajian lebih jauh dan akan membahasnya sampai ada titik terang dari berbagai pihak terkait,’’ kata Maskur.
Ketua sementara DPRD Mukomuko, Armansyah, ST didamping Wisnu Hadi, SE dan dewan lainnya juga menyampaikan hal senada. Dalam hearing yang sudah disiapkan dengan pihak investor sawit nantinya, harus ada hasil yang pasti. Yang pasti sebelum itu, dewan harus punya bahan untuk dipertanyakan, terutama terkait dengan perbandingan harga di luar Mukomuko.
‘’Ini sudah kita agendakan, selain pihak pabrik kita juga akan libatkan pihak yang berkompeten dalam pengendalian harga lainnya. Hingga pertemuan itu ada hasil yang pasti,’’ tutupnya.(jar)
Panggil Bos Pabrik CPO
Anggota Dewan Langsung ‘’Singsing Lengan Baju’’
METRO – Agaknya, sementara ini masyarakat bisa sedikit menggantungkan harap pada 25 anggota DPRD Kabupaten Mukomuko periode 2014-2019 yang baru saja dilantik. Angin segar keberpihakan mereka kepada rakyat terlihat dari semangat dan responnya pada berbagai persoalan ditengah masyarakat. Kemarin, hari pertama masuk kerja mereka langsung ‘’sising lengan baju’’, dimana untuk yang pertama dalam waktu dekat dewan akan memannggil seluruh investor, terkhusus pimpinan pabrik Tandan Buah Segar (TBS). Hal ini menyikapi murahnya harga buah sawit dan antrian panjang truk sawit disetiap pabrik.
Ketua sementara DPRD Mukomuko, Armansyah, ST mengatakan penurunan harga TBS ini menjadi persoalan yang paling menyakiti masyarakat. Ini terbukti, TBS selalu menjadi topik utama pembicaraan ditengah masyarakat. Yang jadi pertanyaan besar, diluar Kabupaten Mukomuko, harga TBS ditingkat petani masih diatas Rp 1.000/kg. Untuk mengkonfirmasi harga dan mempertanyakan antrian panjang di setiap pabrik, maka mereka akan mengundang seluruh bos pabrik CPO.
‘’Yang jelas untuk pertama kita akan undang semua pimpinan pabrik, kita ingin minta penjelasan dari mereka, mengapa harga sawit di daerah ini selalu jatuh. Juga mengapa antrian panjang selalu menghiasai pabrik hingga ke jalan raya,’’ kata Armansyah diamini oleh calon Waka II, Khusairi.
Senada disampaikan anggota dewan lainnya, Fitri, SE masyarakat mencurigai ada permainan harga yang sengaja dilakukan oleh pihak pabrik di kabupaten ini. Sebab isu yang mereka dapat, harga TBS di kabupaten lain jauh lebih tinggi. Juga untuk antrian panjang di pabrik, harus ada jalan keluarnya. Semua itu akan mereka pertanyakan dengan jelas kepada pihak pabrik, hingga masyarakat tidak dirugikan. Sebab sebagian besar warga Mukomuko menggantungkan ekonomi mereka dengan sawit.
‘’Persoalan harga sawit dan pengolahannya harus kita telaah dengan jelas, jangan sampai komunitas utama pertanian Mukomuko ini tidak ada harganya. Maka kita ingin jawab pertanyaan warga itu dengan langsung memanggil pihak pabrik,’’ tegas Fitri yang diiyakan oleh Hermansyah, M.Kom dan Andy Suhari, SE, M.Pd.
Sekretaris DPRD Mukomuko, Drs. H Bustari Maler, M.Hum terkait dengan agenda dewan pada tahap pertama menjelaskan, untuk pertama para wakil rakyat ini akan mengikuti pelatihan bersama di Jakarta dan juga selanjutnya di Bengkulu. Setelah itu mulai persiapan internal, dalam hal ini pembentukan perlengkapan dewan dan sebagainya. Terkait agenda untuk memanggil pihak pabrik dan agenda lain, menurut Bustari dapat dilakukan kapan saja oleh dewan.
‘’Kita menetapkan agenda sesuai protokoler dewan, untuk kegiatan mereka sebagai wakil rakyat, kapan saja bisa dilakukan,’’ tutup Bustari.(jar)
Investor Banyak Setoran, Maka Harga Sawit Anjlok?
//Dewan : Tudingan Negatif yang Perlu Diluruskan
METRO – Harga Tandan Buah Segar (TBS) kerap turun menjelang atau setelah hari besar, seperti disaat lebaran, tahun baru atau momen besar lainnya. Apa hubungan harga TBS dengan hari besar? Beberapa pendapat menyebutkan, harga turun lantaran industri mengurangi produksi, atau karena pekerja pabrik mudik atau berlibur. Namun ada juga pendapat negatif yang tak diketahui pasti sumber dan kebenarannya. Yaitu tudingan, harga turun karena perusahaan banyak memberikan setoran kepada pejabat, aparat keamanan, anggota dewan ataupun lembaga lainnya.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Mukomuko, Armansyah, ST mengaku kerap mendengar tudingan demikian. Bahkan hampir sebagian besar petani atau pengelola sawit sering melontarkan tudingan negatif ini. Padahal penyebab sebenarnya kemungkinan besar bukan karena itu, namun alasan lain menyangkut dengan kegiatan produksi dan juga putaran ekonomi dunia lainnya.
‘’Prasangka negatif itu sudah ada sejak lama, saya sendiri dengar kata-kata harga turun karena perusahaan banyak diminta uang belanja oleh pejabat, aparat dan sebagainya. Padahal kemungkinan besar bukan karena itu,’’ kata Armansyah.
Untuk meluruskan prasangka negatif ini, ia minta pemda dalam hal ini melalui dinas perdagangan dan dinas terkait lainnya agar rutin mengumumkan di media, mengenai ketetapan harga yang berlaku dan alasannya. Juga dinas harus terus berkoordinasi dengan pihak pabrik dan perusahaan lainnya. Yang jelas saat hearing dengan bos-bos pabrik nanti, akan ditanyai langsung.
‘’Semestinya dinas rutin menyampaikan perkembangan harga dengan masyarakat, jangan sampai malah dinas sendiri tidak paham. Artinya peran mereka tidak berjalan sebagaimana mestinya,’’ tegas Armansyah diamini dewan lainnya, Saili, S.IP dan Safaat.
Ini juga diperkuat oleh dewan lain, Andy Suhary, SE, M.Pd dan Suwarno menurutnya ini perlu ditelusuri dengan jelas. Bisa jadi apa yang dituding masyarakat ada faktanya, atau hanya isu yang tidak beralasan. Hingga kedepannya, semua bisa rukun dan saling menghargai. Masyarakat jelas kecewa, jika karena setoran ke pihak lain, harga produk mereka yang diturunkan.
‘’Memang prasangka itu sudah muncul sejak lama, padahal kita tahu perusahaan punya anggaran untuk sosial bahkan dana pendidikan, tidak masuk akal karena mengeluarkan dana, mereka menjatuhkan harga semaunya,’’ tutup Andy.(jar)
Seluruh Pemda Diminta Kendalikan Harga Sawit
IPUH - Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang terus jatuh menjadi sorotan banyak pihak. Tak terkecuali bagi politisi Mukomuko yang duduk di DPRD Provinsi Bengkulu, Burhandari, S.Pd, M.Si. Ia mendesak pemerintah Provinsi Bengkulu bersama dengan pemerintah kabupaten turun secara langsung mengendalikan harga sawit di tingkat petani maupun pabrik. Karena dampak dari rendahnya harga sawit, sangat dirasakan oleh para petani.
Dijelaskannya, pemerintah daerah baik Kabupaten maupun Provinsi tidak boleh lepas tangan dengan harga TBS saat ini. Karena turunnya harga sudah menjadi bencana bagi para petani, apalagi di Mukomuko sawit menjadi andalan perekonomian masyarakatnya. Jika kondisi seperti ini terus menerus terjadi, maka dalam waktu singkat, angka kemiskinan di daerah ini akan kembali meningkat.
‘’Rakyat sangat tertekan dengan rendahnya harga sawit, maka pemda harus turun tangan melakukan tinjauan nilai jual TBS dan ikut mengendalikan harga ditingkat pabrik dan petani,’’ kata Burhandari.
Juga pemda Mukomuko diminta mempelopori pembentukan organisasi petani sawit. Organisasi ini nantinya diharapkan berperan memberi perlindungan terhadap petani sawit dari tekanan harga pabrik atau investor. Dan sudah saatnya pemda Mukomuko berpikir untuk kepentingan petani sawit, jika serius bertujuan mensejahterakan kehidupan rakyat. Kalau dibiarkan pihak investor mengendalikan seluruhnya, maka tudingan adanya permainan bisa menjadi kenyataan.
‘’Kebetulan kita baru saja merayakan HUT kemerdekaan, pemda meski berani mendeklarasikan kehidupan petani dari rendahnya harga jual TBS. Kapan lagi pemerintah berpikir serius terkait dengan kehidupan masyarakatnya,’’ tutur Burhandari.
Salah seorang tokoh masyarakat, Alazadini, SE juga meminta ada tindakan nyata dari pemerintah daerah dalam mengendalikan harga sawit. Sebab masyarakat sudah sangat menderita dengan jatuhnya nilai hasil kebun mereka. Ia yakin jika sawit terus turun, maka akan terjadi krisis ekonomi dikalangan petani Mukomuko. Yang mengherankannya, harga TBS di luar Mukomuko lebih tinggi.
‘’Perlu ada tindakan nyara dari pemerintah, kalau sekedar statemen tidak ada gunanya, buktinya kerja tim yang di SK gubernur saja tidak digubris pihak pabrik,’’ tutupnya.(jar)
No comments:
Post a Comment