Monday, 17 June 2013

Mukomuko Amris ok

Final, 35 CJH Batal Berangkat
METRO – Kandas sudah upaya pihak Kantor Kementrian Agama (Kanmenag) Kabupaten Mukomuko dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Bengkulu dalam memperjuangkan penambahan kuota bagi para Calon Jemaah Haji (CJH). Pemerintah pusat melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag RI telah memutuskan mengikuti keputusan Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia (KSA) tentang pemangkasan kuota haji sebesar 20 persen. Mau tidak mau, rela tidak rela, ketentuan itu diberlakukan ke seluruh daerah di Indonesia, termasuk ke Kabupaten Mukomuko.
Dari total kuota semula 175 orang, sudah dapat dipastikan yang bakal berangkat ke Tanah Suci adalah sebanyak 140 orang. Sementara 35 orang CJH lagi harus bersabar menunggu jatah kuota keberangkatan tahun mendatang. Lengkapnya, berdasarkan data Siskohat pusat, CJH tidak melunasi BPIH  sebanyak 6 orang dan lunas tunda 29 orang.
‘’Dari 1.614 kuota se Provinsi Bengkulu, pengurangan jumlah 20 persen dari kabupaten dan kota sebanyak 322 CJH,’’ terang Kakanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, Suardi Abbas, SH, MH seusai rapat yang digelar kemarin bersama dengan seluruh pimpinan Kanmenag se Prov serta perwakilan Pemkab/Pemkot.  
Pemangkasan kuota haji tahun ini, lebih lanjut Suardi tidak ada alasan lain selain sedang berlangsungnya renovasi atau perluasan Masjidil Haram. Daya tampung semula di masjidil haram 48.000 menjadi 22.000 CJH. Untuk menjamin keselamatan, kenyamanan dan keamanan, maka pemerintah setempat memutuskan mengurangi jumlah kuota haji sebesar 20 persen seluruh dunia tanpa kecuali.
‘’Pengurangan kuota ini hanya berlaku sementara sampai selesainya proyek perluasan tempat tawaf yang diperkirakan sesudah musim haji tahun 2013,’’  jelas Suardi.
Kasi Urais dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Kantor Kementerian Agama (Kanmenag) Kabupaten Mukomuko, H Busral, S.Pd.I turut membenarkan keputusan pemangkasan 20 persen kuota CJH telah final. Pihaknya tidak dapat berbuat banyak, lantaran seluruh daerah juga terkena imbas pemangkasan.
‘’Tadi (kemarin, red) kita mengikuti rapat di Kanwil Kemenag, dan hasilnya memang pemangkasan itu tak dapat ditolak lagi. Kita juga kebagian, dengan jumlah 35 kuota yang batal diberangkatkan. Kita tidak bisa menolaknya karena itu sudah menjadi keputusan,’’ ungkap Busral.
Guna memberikan pemahaman kepada para CJH, menurut Kabag Kesra Setdakab Mukomuko, Drs.H Ansari sebelumnya CJH telah diberikan informasi bakal adanya pemangkasan. Diakuinya ada yang terkejut dan mempertanyakan, namun setelah ada penjelasan, CJH mengerti.
‘’Pada saat manasik haji Sabtu lalu, kita sudah memberikan informasi kepada CJH terkait keputusan pemangkasan kuota itu. Dan sebagian memang menerima, ada juga yang masih bingung. Kita juga tak dapat berbuat banyak, karena semua itu atas kehendak Allah SWT. Jika Allah SWT  menghendaki, maka semuanya akan terwujud,’’ terang Ansari.
Disinggung soal Tim Pembimbing Haji Daerah (TPHD), Ansari memprediksikan juga akan terkena imbas pemangkasan. Bahkan, terancam ditiadakan.
‘’Kalau untuk TPHD memang tidak ada, tetapi ada kebijakan dari Pemkab Mukomuko. Cuma kita belum tahu kelangsungannya nanti,’’ pungkas Ansari.(awo/ray) 

Limbah 6 Perusahaan Diawasi
METRO – Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Mukomuko terus melakukan pengawasan aktivitas perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan Crude Palm Oil (CPO). Terhitung sejak tahun 2012 lalu, terdapat 6 perusahaan yang belum melakukan pengelolaan limbah B3 secara maksimal. Keenam perusahaan tersebut yakni PT. Bumi Mentari Karya (BMK), PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi (SSJA), PT. Karya Sawitindo Mas (KSM), PT. Agri Mitra Karya (AMK), PT. Mukomuko Indah Lestari (MMIL) dan PT. Daria Darma Pratama (DDP). Sejauh ini sebagian perusahaan telah membuat laporan setelah tim dari KLH turun langsung ke lapangan. Pengawasan akan terus dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif dari limbah B3 khususnya bagi masyarakat.
‘’Ya, kami langsung melakukan pengawasan terhadap aktivitas peruusahaan itu. Jangan sampai tidak membuat laporan pengelolaan limbah B3 dengan baik, karena dampaknya sangat besar. Sebagian perusahaan sudah membuat laporan, dan kita rutin turun untuk mengecek langsung ke lapangan. Bagi perusahaan yang belum membuat laporan, dari Pemkab Mukomuko baru memberikan teguran. Tetapi kalau sudah fatal, maka sanksi tegas akan diberikan,’’ ungkap Kepala KLH Kabupaten Mukomuko, Risber A Razak, SH melalui Kasi Hukum dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Aprin Sihaloho.
Ditambahkannya, bentuk kesalahan yang dibuat oleh perusahaan dalam melakukan pengelolaan limbah B3 seperti PT. DDP belum pernah melakukan tindak lanjut limbah B3 dengan menyerahkan kepada pihak ketiga.
Kemudian, PT. BMK tidak ada kemasan dan label, terdapat oli berceceran di lantai, PT. SSJA tidak ada buku keluar masuk limbah B3, tidak adanya simbol dan label, PT. KSM pemisahan jenis limbah B3 tidak sesuai dan simbol dan label serta tidak lengkap kemasan.
‘’Sebelumnya banyak perusahaan yang pengelolaan limbah B3 nya belum maksimal. Tetapi setelah kita turun, secara bertahap perusahaan-perusahaan yang kita tegur sudah mulai memperbaikinya. Dipastikan tidak ada kendala lagi, dan perusahaan juga siap untuk membenahi apa yang menjadi kekurangannya. Dengan kerjasama yang baik, kami yakin tidak terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat,’’ demikian Aprin.(ray)

Dipanggil Dewan, BPBD Berdalih Anggaran Minim
METRO – Ternyata permasalahan buruknya pelayanan PBK yang bernaung di bawah instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah ditindaklanjuti oleh lembaga legislatif atau DPRD Kabupaten Mukomuko. Sebagaimana disampaikan anggota Komisi III DPRD, Rusman Aswardi, dari keterangan pihak BPBD kendala utama yang dihadapi adalah minimnya alokasi dana perbaikan yang dianggarkan. Sementara tingkat kerusakan pada peralatan dan mobil cukup banyak.
‘’Kita sudah panggil kepala BPBD untuk dimintai keterangan. Kerusakan mobil PBK itu memang banyak dan harus ada yang diganti seperti salah satunya tangki penampung. Menurut mereka dibutuhkan anggaran besar untuk memperbaiki. Setiap tahun sudah dianggarkan dana untuk itu, tetapi kita tak tahu apa kendalanya,’’ terang Rusman saat dikonfirmasi.
Di lain sisi, Kritikan mengenai ketidaksiapan mobil PBK dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terus meluas. Kali ini dari salah seorang pemuda Mukomuko, Muslim Chaniago, SH. Sebagai pelayan untuk penyelamatan kemanusiaan, hak dan martabat masyarakat dinilai sangat penting. Sementara, realisasi di lapangan sangat memalukan khususnya bagi Pemkab Mukomuko yang dinilai tidak bisa melindungi rakyatnya. Padahal, anggaran pemeliharaan mobil PBK telah dianggarkan. Pemkab Mukomuko diminta melakukan evaluasi terhadap jajaran di lingkungan BPBD.
‘’Tugas dari petugas mobil PBK itu sangat mulia, yakni menyelamatkan hak, martabat dan nyawa manusia. Tetapi mengapa itu malah tidak dijalankan oleh pihak BPBD yang notabene selaku leading sektor mobil PBK. Mobil itu dibiarkan rusak, sementara dananya ada. dalam kejadian itu, BPBD dilarang berdalih atau melakukan pembelaan diri. Sudah seharusnya sebagai petugas memberikan pelayanan kepada masyarakat,’’ ungkap Muslim.
Ditambahkan Muslim, aliran dana perbaikan mobil PBK mesti ditinjau. Karena pada dasarnya, seluruh anggaran dana merupakan bersumber dari masyarakat. Tujuannya untuk memberikan klarifikasi jika ingin nama BPBD tidak menjadi sorotan masyarakat. Saat ini, warga beranggapan BPBD tak dapat membantu saat warga tertimpa musibah kebakaran.
‘’BPBD harus peka terhadap masalah ini dan segera membuat klarifikasi. Itu lantaran warga menunggu ketegasan dan kejelasan terkait rusaknya mobil PBK dan larinya dana perbaikan. Hal itu untuk memulihkan citra dan pelayanan kedepanny,’’ imbuh Muslim.(ray)


Tarmizi : Jangan Urus Parpol Lain
POLITIK RM – Serangan bertubi-tubi dari politisi Demokrat terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS), atas penolakan mereka terhadap kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), mendapat perlawanan dari salah seorang politisi senior PKS, H Tarmizi. Ia minta kader Demokrat jangan mengurus PKS, pikirkan saja nasib parpol sendiri menghadapi pemilu 2014 mendatang. PKS sejak awal berkomitmen berpihak kepada kepentingan masyarakat. Menolak kenaikan BBM bukan diputuskan dengan kepentingan sepihak tetapi berdasarkan telaah terhadap kemampuan masyarakat sendiri.
‘’Tidak benar apa yang disampaikan Muharamin, mengenai PKS ingin cari populer dan sebagainya, keputusan PKS berdasarkan pembelajaran yang matang terhadap kebutuhan dan kesiapan dari masyarakat itu sendiri,’’ kata Tarmizi
Dikatakannya, salah besar jika ketua DPC Demokrat Mukomuko, Ir. Muharamin, mengatakan PKS ingin cari muka dan populer. PKS bukan semata-mata menolak kenaikan BBM, namun menilai saat ini belum saatnya dilakukan. Ia mengakui selain mengikuti kebijakan DPP PKS juga sepakat dengan dasar penolakan. Dimana sebelum puasa dipastikan kebutuhan bahan pokok akan meningkat seperti biasanya, ditambah BBM naik maka persentase kenaikan akan lebih besar lagi. Selanjutnya pada waktu yang sama warga tengah menghadapi tahun baru sekolah, mereka akan banyak butuh dana untuk anak-anak mereka.
‘’Tidak naik saja BBM jelang ramadhan kebutuhan akan naik, apalagi dengan BBM naik, jelas akan terjadi lonjakan lebih besar lagi. Maka jangan berpikir lain soal alasan PKS menolak, kami di daerah memang mengikuti pusat tapi juga sepakat dengan alasan yang dikemukakan,’’ tegas anggota Komisi II DPRD Mukomuko ini.
Sementara sebelum itu ketua DPC Muharamin, mengungkapkan bahwa PKS menolak hanya untuk mencapat simpati alias cari populer. Orang-orang yang berpikir cerdas dan memahami dampak positif yang akan ditimbulkan dari kenaikan BBM ini akan setuju. Sebab BBM penggunanya paling banyak adalah masyarakat yang perekonomiannya mapan, sedang warga miskin tidak. Maka dinaikkan BBM dana subsidi di alihkan ke masyarakat miskin secara langsung.
‘’Siapa yang bilang menaikkan BBM salah, PKS hanya mencari populer saja, yang ingin dibela presiden adalah orang miskin yang selama ini tidak menikmati subsidi BBM, sekarang kita arahkan kepada mereka melalui bantuan langsung,’’ demikian Muharamin.(jar)


Dua Komisioner KPU Harus Dipertahankan
//Sukseskan Pemilu di Mukomuko
POLITIK RM – Jika tidak ada perubahan waktu, dalam 3 hari ini 5 anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru Kabupaten Mukomuko akan ditetapkan oleh KPU Provinsi Bengkulu. Dari nama-nama 10 besar yang diuji kemarin, hanya ada 2 incumbent yang masih bertahan setelah Nasir Ahmad, S.Pi, M.Si dan Merida Susanti, SH didepak oleh tim seleksi (Timsel) Mukomuko. Dua yang bertahan adalah Zulhazi dan Amrozi, SE, M.Pd. Beberapa kelangan berpendapat keduanya harus masuk 5 besar untuk suksesnya pelaksanaan pemilu di Mukomuko.
Pendapat ini langsung dari, Ketua KPU Mukomuko aktif yang sudah dipastikan aut lebih dulu, Nasir, menurutnya dua anggotanya yang masih tersisa ini sebaiknya dipertahankan. Sebab mereka cukup menguasai bagaimana tugas dari KPU tersebut. Apalagi setelah diangkat, KPU yang baru akan langsung dihadapkan dengan pekerjaan cukup berat. Seperti menyiapkan DCS untuk menjadi DCT hingga persiapan logistik pemilu lainnya.
‘’Ini bukan masukan, sebab saya tidak punya wewenang untuk itu. Namun saya berpikir mengenai perlunya menyukseskan pemilu. 2 anggota KPU yang ada sekarang harusnya dipertahankan, agar pelaksanaan rangkaian persiapan pemilu bisa tetap berjalan dengan maksimal. Jika satu saja dari mereka yang bertahan, KPU tetap akan kewalahan,’’ kata Nasir.
Lanjutnya, kemapuan dua anggotanya tersebut tidak perlu diragukan lagi dalam hal mengolah setiap detail pekerjaan KPU. Soal siapa calon baru yang lolos menurutnya sama saja. Mereka yang masuk 10 besar adalah orang-orang terbaik. Siapa saja akan mampu melaksanakan tugas dengan maksimal bekerjasama. Kuncinya adalah kerjasama tim dan siap bekerja keras.
‘’10 besar yang sekarang ini adalah orang-orang terbaik, mereka bisa bekerja maksimal. Saya optimis proses persiapan pemilu akan berjalan dengan baik asal semua siap berkeja keras dan kerja tim,’’ ujar Nasir.
Sementara Zulhazi, diminta tanggapannya mengaku masih berharap bisa mengabdi melalui KPU ini. Namun demikian ia menyerahkan kepada KPU provinsi yang berwenang mengambil keputusan dengan dasar tes yang sudah dilalui.
‘’Saya merasa masih ingin mengabdi, namun kalaupun kebijakan berbeda, saya tetap menerima. Semuanya ada penilaian tersendiri,’’ demikian Zulhazi.(jar)

Gerindra Targetkan 6000 Suara Per Dapil
POLITIK RM – Partai Gerindra Kabupaten Mukomuko menargetkan suara diatas 6000 per-dapil pada pemilu 2014. Sebagai langkah mewujutkannya, semua caleg diminta bergerak aktif dan menguasai basis masing-masing. Selain itu diminta mensosialisasikan parpol serta calon presiden mereka Prabowo kepada calon pemilih dengan lebih serisu lagi. Sebab alasan masyarakat memilih selain caleh juga berharap sosok Prabowo menjadi presiden Indonesia pada periode mendatang.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Mukomuko, Bas Sendri, SE, mengatakan melihat kesiapan dan kemampuan caleg mulai dari basis dan kesiapan menghadapi persaingan pemilu, ia merasa yakin target tersebut bisa di capai. Kuncinya adalah caleg harus serius dan tidak membelot dari visi dan misi parpol untuk membangun ekonomi masyarakat dan mengusung Prabowo sebagai presiden.
‘’Kita menargetkan suara diatas 5000 untuk per dapil di 2014, dengan demikian 2 kursi per dapil bisa kita capai. Sejauh ini melihat dari kesiapan caleg kita sangat yakin, tambah lagi keinginan dari warga mendukung Gerindra untuk mengatar Prabowo sebagai presiden,’’ kata Bas.
Lanjutnya, selain itu 1 kursi ke provinsi harus bisa diraih Gerindra. Caranya setiap pemilih Gerindra di Kabupaten juga adalah pemilih Gerindra untuk provinsi hingga ke pusat. Seorang caleg Gerindra bisa memperoleh suara diatas 700 dan hingga diatas 1000 sesuai dengan hasil telaah dan tinjauan di lapangan.
‘’Semua caleg Gerindra mampu bersaing dan punya basis cukup besar, maka peluang meraih suara diatas 600 rata-rata setiap orang itu sangat terbuka’’ lanjut Bas.
Sementara salah seorang caleg Gerindra asal Dapil III, Arifin, MZ, mengaku yakin bisa meraih suara diatas 1000 pada pemilu mendatang. Sejauh ini dukungan dari keluarga, rekan dan masyarakat terus mengalir untuknya. Begitu juga caleg Gerindra lainnya, diyakini bisa meraih suara cukup besar.
‘’Insyaallah kita bisa merangkul semua lapisan masyarakat untuk memperoleh dukungan, tergat saya bisa memperoleh suara diatas 1000,’’ demikian Arifin.(jar)