Wednesday, 19 June 2013

Mukomuko 19 Juni 2013

Ichwan Senada dengan Jokowi
Nilai BLSM Manjakan Masyarakat
METRO – Dari segi pemikiran mengenai program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang akan direalisasikan pemerintah pusat sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Bupati Drs.H Ichwan Yunus, CPA, MM tak jauh berbeda dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi. Menurut Ichwan yang hingga saat ini konsisten menolak pemberian bantuan Beras miskin (Raskin), penyaluran BLSM kepada masyarakat miskin secara tunai sebesar Rp 150 ribu/bulan terkesan memanjakan. Pada akhirnya masyarakat akan ketergantungan dengan kompensasi tersebut. Belum lagi kekhawatiran terjadinya masalah dalam teknis penyaluran.
Ichwan cenderung bantuan disalurkan berbentuk modal usaha. Dengan begitu masyarakat akan mandiri untuk menyejahterakan kehidupannya sendiri. Tanpa harus dengan pemberian uang tunai.
Senada dengan Jokowi yang dalam pernyataannya kepada media nasional lalu agar pemerintah memberikan bantuan yang sifatnya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Salah satunya, memberikan peluang kepada masyarakat dengan cara memberikan bantuan di usaha-usaha produktif.
‘’Sebisa mungkin masyarakat itu jangan dibuat manja. Karena peluang usaha itu sangat banyak. Tinggal bagaimana masyarakat itu mengembangkannya saja lagi. Dar pemerintah memberikan support dengan membantu modal usahanya, jadi berkesinambungan. Kalau hanya bantuan langsung, kami prediksi tidak bertahan lama dan terkesan banyak yang menyalahgunakan sehingga bantuan tidak tepat sasaran,’’ ungkap Ichwan.
Lantas bagaimana tanggapan Ichwan mengenai keputusan kenaikan harga BBM subsidi?
‘’Kalau soal kenaikan harga BBM itu langsung dari pusat. Kalau sudah diputuskan, seluruh daerah tentunya bakal terkena imbasnya. Kita tunggu saja hasilnya nanti. Kita cuma mengharapkan kenaikan harga BBM tidak membawa dampak buruk bagi masyarakat Kabupaten Mukomuko,’’ demikian Ichwan.(ray)

Pembukaan Peda Minus Menteri
Bup: Tertibkan Ternak Berkeliaran
METRO – Bupati, Drs.H Ichwan Yunus, CPA, MM memastikan bahwa dalam pembukaan hingga berlangsungnya rangkaian acara Pekan Daerah (Peda) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) nanti urung dihadiri sejumlah Menteri. Pasalnya, saat ini para menteri tengah disibukkan dengan kegiatan lain yang tak dapat ditinggalkan. Sebagai gantinya perwakilan dari kementerian dan staf ahhi presiden.
Menurut Bup, persiapan peda sejauh ini terus dimatangkan, memasuki babak akhir. Seluruh SKPD diminta untuk mengikuti persiapan tanpa terkecuali. Sejauh ini anggaran pelaksanaan peda hanya bersumber dari Pemkab Mukomuko sebesar Rp 4,3 miliar, sedangkan bantuan dana dari Provinsi Bengkulu belum ada. Selain itu, ia bakal mengimbau para camat dan kades terutama yang wilayahnya berada di sepanjang jalinbar untuk membersihkan lingkungannya.
‘’Untuk peda nanti, kemungkinan besar memang tidak jadi dihadiri menteri. Namun, perwakilan dari pusat bakal datang karena sibuk. Kita juga tidak dapat berbuat banyak. Kalau untuk persiapan terus ditingkatkan, dan saat ini sudah mencapai 90 persen. Seluruh SKPD wajib mempersiapakan kebutuhannya dan mengolah pekarangan kantornya, termasuk desa dan kecamatan yang bakal dilewati para kontingen nanti,’’ ungkap Bup ditemui kemarin.
Jelang peda, Bup juga meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menyeterilkan ternak yang berkeliaran di jalan raya dan areal perkantoran. Pemilik ternak wajib diberikan pemahaman, tetapi jika masih melanggar, ia meminta agar diberikan sanksi tegas.
‘’Sejauh ini masih banyak ternak yang berkeliaran. Dan kita minta satpol untuk melakukan penertiban bekerjasama dengan aparat, dan pihak kecamatan. Kalau ada pemilik ternak yang bandel harus ditindak tegas. Peda ini harus disukseskan secara bersama-sama. Jadi semua pihak harus ikut serta mematangkan persiapan, bukan malah melakukan hal-hal negatif,’’ imbuh Bup.
Terpisah, Kepala Satpol PP, AKBP PP. Iskameri, S.Pd, M.Si menerangkan bahwa sejak beberapa hari lalu, pihaknya bersama anggota kepolisian, TNI AD dan pihak kecamatan melakukan penertiban. Dan saat ini kegiatan penertiban terus dilakukan.
‘’Kita sudah melakukan penertiban ternak sejak beberapa hari lalu. Dan sejauh ini sudah ada tangkapan sapi dan kambing. Selain menggandeng aparat, kita juga menggandeng para kepala kaum dan penghulu adat. Tujuannya agar peda nanti, wilayah Kota Mukomuko memang steril dari ternak,’’ pungkas Iskameri.(ray)

Diduga Keracunan, Gajah Mati Membusuk
PONDOK SUGUH – Populasi gajah di Kabupaten Mukomuko agaknya terus menurun seiring semakin berkurangnya luas areal hutan yang notabene menjadi habitat binatang berbelalai itu. Pada Senin (17/6) sekitar pukul 16.31 WIB ditemukan seekor bangkai gajah dewasa. Kondisi gajah tersebut sudah membusuk di atas lahan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh II, Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh. Dugaan semula gajah sengaja diracun.
Namun dari hasil pengecekan oleh dokter hewan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Bengkulu, Drh. Yanti, kematian gajah disebabkan keracunan makanan. Ini berdasarkan hasil diagnosa sementara. Bangkai gajah sendiri diprediksi sudah berada di lokasi sejak 5 hari.   
‘’Dari hasil pemeriksaan pemeriksaan fisik tidak ada ditemukan bekas-bekas luka atau sejenisnya. Hanya saja terjadi perubahan warna pada organ tubuh gajah yang menguatkan diagnosa sementara bahwa gajah tersebut mati akibat keracunan makanan,’’ ungkap Yanti dihubungi Radar Mukomuko (RM) kemarin.
Awalnya informasi penemuan bangkai gajah berasal dari salah seorang warga. Informasi tersebut langsung menyebar luas hingga sampai ke petugas BKSDA.
‘’Ya, memang benar Senin (17/6) kemarin, satu ekor gajah dewasa betina ditemukan telah mati kawasan HPT Air Ipuh II Desa Tunggang. Kuat dugaan kematiannya akibat diracun, hal ini setelah BKSDA melakukan observasi ke lapangan dan melihat kondisi gajah itu sudah dalam keadaan membusuk,’’ kata Kepala BKSDA Prov, Ir. Anggoro Dwi Sujiarto melalui KTU BKSDA Prov, Supartono, M.Hum didampingi Kepala Resort Wilayah Kabupaten Mukomuko, Rasyidin, SH.
Rasyidin lebih jauh menyampaikan kritisnya kawasan hutan di Kabupaten Mukomuko seiring penggarapan besar-besaran oleh perusahaah perkebunan memicu terjadinya konflik antara gajah dengan warga. Karenanya tidak menutup kemungkinan sebagai bentuk perlindungan diri, warga ataupun pihak perusahaan melakukan cara apapun dari ancaman serangan gajah-gajah.
‘’Kita masih lakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan penyebab kematian gajah itu. Nanti bisa diketahui, apakah kematian gajah karena diracun atau keracunan makanan,’’ pungkas Rasyidin.(awo)

Rp 20 Jt Sekedar Atribut
//Biaya Kampanye Standar Caleg
POLITIK RM – Politik butuh biaya. Pendapat ini bagi sebagian besar orang sudah tidak bisa ditawar-tawar. Maka dianggap hayalan semata seseorang terjun ke dunia politik, tanpa mau mengeluarkan biaya. Yang sudah pasti, untuk dana standar pengadaan atribut bagi seorang caleg yang bercita-cita ingin sukses paling minim Rp 20 juta. Dalam hal ini mulai dari pengadaan baju, bendera, kartu nama, stiker dan termasuk atribut lainnya.
Belum lagi untuk biaya transportasi dan administrasi lain saat kempanye berlangsung, diperkirakan jauh lebih tinggi daripada itu. Sebagai contoh untuk satu kali pertemuan dengan masyarakat yang melibatkan massa diatas 15 orang, maka dibutuhkan dana paling minim Rp 1 jt. Seorang caleg menggelar pertemuan tidak mungkin 1 kali, bisa belasan kali. Belum lagi mereka harus melayani berbagai permintaan dari masyarakat dan kelompok untuk pengadaan peralatan lain. Artinya caleg yang bisa bergerak secara aktif dan mampu mengendalikan keuangannya dengan baik, masih perlu mengeluarkan anggaran hingga Rp 50 juta per orangnya.
Salah seorang bacaleg sekaligus anggota DPRD Mukomuko, Eri Zulhayat, SE, mengakuinya, ia sudah mencoba untuk membuat rekapan dana sesuai kebutuhan standar maka paling minim dibutuhkan anggaran Rp 19.500 000. Biasa jadi jika salah penawaran dan kebutuhan atribut lebih banyak, maka Rp 20 juta tidak cukup. Ini baru sekedar untuk atribut yang dibelikan secara pribadi seorang caleg. Entah ada parpol yang siap mengehdle kebutuhan itu, bisa jadi caleg hanya butuh dana operasional kampanye saja.
‘’Biasanya parpol hanya bantu secara umum atribut, itupun jumlahnya tidak sesuai kebutuhan caleh dan desain yang diinginkan. Ini sudah sangat-sangat standar saya hitungkan, kalau kita ingin yang lebih wah lagi tentu akan lebih banyak. Belum lagi dana operasional,’’ kata Eri.
Juga dibenarkan Ketua DPC PKB Mukomuko, Adrizon, N, parpol bakal memberi atribut kepada caleg, namun sifatnya adalah umum. Seorang caleg diberi kebebasan untuk membuat atribut sendiri dengan syarat menyesuaikan dengan partai pengusung. Ia juga tidak manafik, jika kebutuhan anggaran sebesar Rp 20 juta tersebut standar bagi seorang calon yang ingin bersaing ketat. Namun bukan tidak mungkin pula mereka yang diinginkan masyarakat malah tidak perlu anggaran bisa sukses.
‘’Saya rasa anggaran untuk kebutuhan caleg itu pasti ada, namun bukan tidak mungkin mereka yang diusung bisa sukses dengan tidak perlu anggaran besar,’’ demikian Adrizon.(jar)

Soal Dana Kampanye, Parpol Bisa Disanksi
POLITIK RM – Hingga kini parpol maupun calon anggota legislatif (Caleg) belum mau terbuka soal dana kampanye yang mereka gunakan. Buktinya belum juga ada yang menyerahkan rekening kampanye mereka ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Padahal 3 hari setelah parpol ditetapkan sebagai peserta pemilu, maka masing-masing telah dapat melangsungkan kampanye secara terbuka.
Ketua KPU Mukomuko, Nasir Ahmad, S.Pi, M.Si, mengakui jika sampai kini belum juga ada parpol yang menyerahkan rekening kampanye mereka termasuk caleg. Semestinya sudah mereka serahkan, sebab masa kampanye mulai. Jikapun tidak pada saatnya parpol akan ditagih melakukannya atau ada konsekwensi lain yang mereka hadapi atas kelalaian tersebut.
‘’Semestinya dari awal, namun kenyataannya berbeda, sampai sekarang mereka belum lakukan itu. Pada saatnya kelak mereka tetap diminta sebab hukumnya wajib. Atau kemungkinan bisa ada konsekuensi lain bagi parpol yang tidak terbuka,’’ kata Nasir.
Lanjutnya, kegunaan dana kampanye harus diketahui KPU dan Panwaslu ini untuk menghindari adanya penggunaan dana ilegal. Seperti bersumber dari pihak tertentu dengan alasan yang tidak jelas atau maksud lain. Jika terbukti menggunakan dana dari sumber yang tidak sah, maka parpol akan disangsi, sementara dana yang ada akan ditarik oleh nagera.
‘’Ini aturan yang nerlaku, jangan sampai parpol menggunakan dana tidak sah untuk berkampanye. Jika kedapatan disangsi dan dana ditarik Negara. Kalau tidak menyerahkan daftar dana kampanye juga dampaknya buruk,’’ demikian Nasir.(jar)

Tolak Kenaikan BBM, Gerindra Dahului PKS

POLITIK RM – Meski yang gencar diinformasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah PKS. Namun menurut para politisi Gerindra Kabupaten Mukomuko, mereka sudah menolak BBM naik jauh dari PKS dan parpol lain mengambil sikap. Persoalannya PKS yang seharunya mendukung malah membelot ikut bersebrangan dengan pemerintah.
Disampaikan ketua DPC Gerindra Mukomuko, Bashenri, SE, Gerindra sejak pertama kali pemerintah akan menaikkan harga BBM, parpol nomor 6 ini sudah menyatakan penolak. Bagi mereka kenaikan BBM memang tidak perlu dilakukan, sebab sudah menjadi tanggung jawab pemerintah utuk mensubsidi kebutuhan masyarakat. Karena sumber dana subsidi lain tidak bukan memang dari pajak rakyat sendiri.
‘’Gerindra memang posisinya sudah menolak dari awal, parpol lain hanya ikut-ikutan saja terakhir. Bagi Gerindra BBM memang tidak perlu dinaikkan, sebab masyarakat menikmati subsidi BBM tersebut secara keseluruhan,’’ kata Bas.
Lanjutnya, orang-orang gerindra adalah pembela bagi rakyat dan mereka tidak ingin terikat lewat koalisi. Maka kedepan parpol berlambang kepala garuda ini menargetkan kemenangan untuk bisa mengantar Prabowo memimpin Indonesia. Ia yakin jika Prabowo yang menjadi presiden perekonomian rakyat akan tumbuh dengan cepat.
‘’Gerindra bukan pencundang, melainkan partai yang memang berpihak kepada kepentingan rakyat. Maka kalau diizinkan masyarakat Prabowo akan diantar menjadi presiden untuk membawa rakyat sejahtera,’’ demikian Prabowo.(jar)