Wednesday, 3 February 2016

Hj.R Mangkir, Jaksa Periksa 3 Tersangka Bantuan Miskin


METRO – Kemarin penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko kembali memanggil 3 orang dari 5 tersangka (Tsk) dugaan korupsi dana bantuan masyarakat miskin. Namun hanya 2 yang datang, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berinisial IH dan AS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Mereka hadir memenuhi surat panggilan untuk pemeriksaan sebagai tsk tanpa didampingi Penasehat Hukum (PH). Sementara Hj.R selaku manager unit finishing tortilla yang sekarang menjabat anggota DPRD Provinsi Bengkulu, mangkir tanpa keterangan. Pihak kejaksaan menargetkan, Maret mendatang kasus ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu. Pihak kejaksaan kembali melayangkan surat ke dua, untuk pemeriksaan selanjutnya. Jika tidak kooperatif, para tsk akan dilakukan upaya paksa.
‘’Dua orang tersangka, IH dan AS kooperatif dalam memenuhi panggilan pemeriksaan, sementara Hj.R kembali kita surat karena tidak hadir pad apanggilan pertama. Pada panggilan pertama ini, belum mengarah pada pemeriksaan materil, disebabkan mereka hadir tanpa didampingi PH,’’ kata Kajari Mukomuko, Sugeng Riyanta, SH, MH kepada wartawan dalam konferensi pers di ruang kerjanya, kemarin.
Rabu depan para tsk akan dijadwalkan kembali dipanggil untuk pemeriksaan kedua. Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), jika yang bersangkutan juga datang tanpa didampingi PH, maka penyidik berhak menawarkan PH.
‘’Khusus untuk Hj R, panggilan pertama telah disampaikan ke kediamannya bahkan juga melalui Sekretariat Dewan Provinsi. Sesuai dengan ketentuan pasal 112 KUHAP, akan dilayangkan surat pemanggilan ke dua. Kalau juga tidak hadir, akan dikaji lagi, bisa saja akan dilakukan upaya paksa. Namun demikian, kita berharap para tersangka kooperatif untuk menjalani proses hukum,’’ papar Kajari.
Masih disampaikan Kajari, kerugian negara terkait dana bantuan miskin pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah diperoleh hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasilnya ditemukan kerugian negara sebanyak Rp 587 juta, ini terhitung sejak tahun 2011 hingga 2013. Rinciannya untuk tahun 2011 kerugian arahnya pada pengadaan barang dan jasa bersifat fiktif, tahun 2012 dan 2013 pengadaan barang dan jasa dan termasuk pembayaran honorarium yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,’’ ungkap Sugeng.
Mengenai dua tersangka lagi yang belum dipanggil kemarin, Kajari belum bersedia memberikan inisialnya. Namun demikian dugaan sementara bukan dari kalangan pejabat, melainkan swasta. Kajari juga membuka peluang adanya tersangka baru dalam kasus ini.
‘’Bisa saja ada tersangka lain, nanti kita lihat perkembangan perkaranya. Untuk dua orang tersangka lain, belum kita undang untuk pemeriksaan dan juga bakal dijadwalkan untuk pemeriksaan,’’ ujarnya.
Dilanjutkannya, dalam kasus ini pihak terkait terbilang terlalu berani bertindak. Ia mengakui, jarang ditemui adanya anggaran yang jelas peruntukannya, malah dimanfaatkan untuk kepentingan lain.
‘’Bisa kita sebut ini keterlaluan. Dalam rangka pemberdayaan rakyat miskin, malah kemudian disalahgunakan,’’ demikian Kajari.(nek)  


Idap Kelainan Usus, Bayi 1 Bulan Dirujuk
METRO – Bayi berumur 1 bulan bernama Bilhanan, buah hati dari pasangan Bakri (36) dan Erma (34) asal Desa Pondok Batu, Kecamatan Kota Mukomuko dirujuk ke Rumah Sakit M. Jamil Padang. Bayi laki-laki malang ini mengalami kelainan usus atau atresia duodenum, hingga membuat BAB tidak lancar (ukuran usus mkecil red). Keluarganya tergolong miskin, buktinya kedua orang tua bayi ini masih numpang di bangunan Pondok Bersalin Desa (Polindes).
Informasi didapat, kelainan usus pada bayi ini sudah diketahui sejak ia berumur pada bulan, sempat di rawat di  Puskesmas Kota dan RSUD Mukomuko bahkan dirujuk ke Bengkulu dengan mengandalkan sumbangan tetangga. Namun karena pihak rumah sakit menyarankan dirujuk ke Jakarta, sedangkan orang tuanya tidak mampu, anak kedua Erma ini dibawa pulang. Pada (1/2) lalu bayi ini kembali di rawat di RSUD Mukomuko menggunakan Bankesda, selanjutnya (3/2) atau kemarin malam dirujuk ke Padang.
Salah seorang bidan di Puskesmas Kota Mukomuko, Halimah yang sempat merawat korban, mengatakan selama ini kemungkinan memang ada kendala dalam ekonomi, sehingga pengobatan tidak lancar. Seperti diketahui Bakri dan Erma orang tua dari Bilhanan berpenghasilan tidak tetap. Dimana saat ini mereka menunggu bangunan Polindes.
‘’Sebelum dirawat di RS M Djamil Padang, kami sempat merasa terpanggil untuk membantu dengan mencarikan biaya pengobatan dimulai pada Senin (1/2). Sumbangan yang terkumpul sebanyak Rp 3.600.000 dari beberapa orang teman yang bekerja di instansi pemerintah. Uang tersebut kami serahkan kemarin lusa kepada orang tuanya,’’paparnya.
Warga yang punya perhatian besar terhadap kondisi korban, Evi Yanti,SH mengatakan, diperhatikan orang tua bayi yang malang ini termasuk kedalam keluarga yang tidak mampu. Maka ia bersukur petugas Puskesmas membantu dengan mencarikan dana untuk biaya pengobatan. Kemungkinan dana yang terkumpul tidak terlalu banyak dan belum cukup untuk membiayai pengobatan bayi tersebut. Ia juga mengetahui, sebelumnya bayi ini sempat disarankan ke Jakarta untuk berobat.
‘’Informasi ini saya terima setelah pihak Puskesmas berkonsultasi dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans). Dimana pihak Puskesmas menggalang dana untuk biaya pengobatan bayi tersebut. Kedepannya perlu perhatian yang lain, sebab orang tuanya tidak punya biaya mendampingi beribat,’’paparnya.
Salah seorang warga Pondok Batu, mengakui jika orang tua bayi ini kurang mampu. Mereka bekerja serabutan  dengan berpenghasilan tidak tetap. Seharusnya Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Mukomuko dapat membantunya terutama dari segi biaya.
‘’Dia memang warga Pondok Batu tinggal disamping kantor desa, dimana saat ini anak keduanya baru berumur kurang lebih satu bulan mengalami sakit. Kabarnya sakit yang dideritanya cukup serius,’’tutupnya.(dom)