Friday, 2 May 2014

3 Unit Ambulan Sapuan Segera Beroperasi

POLITIK RM – Kabarnya dalam waktu dekat, 3 unit ambulans milik mantan calon Bupati Mukomuko, Sapuan, SE, Ak, MM segera beroperasi. Ambulan akan disiagakan di 3 titik, yaitu Dapil 1, Dapil 2 dan Dapil 3. Kegunaannya untuk melayani transportasi masyarakat yang membutuhkan jasa ambulans ke rumah sakit. Bahkan mobil ini juga dapat digunakan untuk kepentingan lain masyarakat yang mendesak.
Setiap warga yang memanfaatkan ambulan ini tidak dipungut biaya, sebab sopir langsung dari pihak penyumbang ambulans dan juga biaya operasional lain dibiayai oleh keluar Sapuan. Masyarakat cukup menghubungi nomor kontak emergensi khusus ambulans SPN, langsung antar jemput. Untuk jenis kendaraannya belum ada kepastian, namun yang jelas kendaraan ini dirancang semi ambulans.
Hal ini langsung disampaikan oleh Herman, keluarga dekat Sapuan. Menurut keterangannya ambulans akan beroperasi akhir bulan ini paling lambat. Sebab saat ini masih dalam proses pengadaan dan penyesuaian oleh pihak sorum. Pengadaan ini sesuai dengan rencana awal, yaitu atas dasar usulan masyarakat, yang kerap kewalahan mendapatkan transportasi ke rumah sakit saat mendesak.
‘’Awalnya dari usulan masyarakat, karena mengingat kebutuhan. Wilayah kita ini cukup luas, meski sudah ada ambulans plat merah, namun kadang ada kendala juga, maka Sapuan yang kebetulan peduli dengan kondisi ini, punya inisiatif,’’ kata Herman.
Apakah ada hubungannya dengan isu Sapuan bakal maju lagi pada Pilbup mendatang? Herman mengaku pengadaan ini tidak ada hubungannya dengan politik untuk Pilkada. Sebab pemilihan bupati masih cukup lama, selain itu juga masyarakat sudah mengetahui, jika Sapuan sejak lama sudah rutin memperhatikan warga Mukomuko melalui berbagai cara. Maka sangat disayangkan jika nanti dihubungkan dengan politik. Semua orang bisa memanfaatkannya.
‘’Kasian kita, nanti ada yang ragu, maka jangan dikaitkan dengan politik. Siapa saja dapat menggunakannya dan sama haknya. Masyarakat paham, bagaimana Sapuan sejak awalnya. Belum terjun ke dunia politik bahkan saat ia kalah, Sapuan tidak ada perubahan, ia masih sama sikapnya dengan masyarakat,’’ tegas Herman.
Sapuan sendiri saat diminta keterangannya, membenarkan rencananya tersebut. Semua itu atas dasar kebutuhan daerah semata, karena ia tahu betul apa kesulitan masyarakat selama ini. Kenapa baru sekarang? Sapuan menjelaskan, sejak awak ia sudah punya rencana, namun ada hal lain yang mendesa. Selain itu juga, sebelumnya ia takut dikaitkan dengan partai politik yang ikut pemilu legislatif.
‘’Rencananya sudah lama, namun baru sekarang bisa, ini berkat doa masyarakat Mukomuko. Dan memang, sebelumnya kita ragu ini dikaitkan dengan partai politik, apalagi beberapa caleg juga sempat menawarkan jasa ambulans,’’ tutupnya.(jar)


Calon Bupati Harus Kantongi Rp 15 M

POLITIK RM – Modal politik itu tinggi, kata-kata ini diakui banyak pihak, meskipun ada politisi dengan modal pas-pasan tetap melaju. Menurut pendapat salah seorang politisi Mukomuko yang juga anggota Komisi 2 DPRD Mukomuko, H. Tarmizi, untuk bersaing dalam pemilihan Bupati Mukomuko 2015, satu pasangan harus mengantongi Rp 15 Miliar. Bahkan bukan tidak mungkin seorang calon bisa menghabiskan puluhan miliar.
Dijelaskannya, dasarnya adalah berkaca dari pemilihan sebelumnya, termasuk saat pemilihan anggota legislatif yang baru saja selesai. Seorang kandidat, butuh pendekatan yang mendalam dengan masyarakat dan siap menghadapi berbagai permintaan dan usulan. Terlepas dari dugaan money politik, biaya politik digunakan untuk operasional, tim pemenangan, pengadaan atribut dan termasuk mengenai banyaknnya permintaan dari masyarakat untuk mensponsori kegiatan mereka.
‘’Kalau berkaca dari yang sudah-sudah, biaya politik satu pasang calon bupati tidak kurang dari Rp 15 Miliar. Itu terlepas dari isu money politik, sebab seorang calon butuh atribut dan biaya operasional sendiri atau tim mereka,’’ kata Tarmizi.
Apakah ada jaminan menang dengan dana sebesar tersebut? Tarmizi menjelaskan, soal menang itu ketentuan dari masyarakat nantinya. Setidaknya mereka yang punya anggaran besar bisa bersaingan ketat dengan kandidat lain. Sebab tidak mungkin calon bupati hanya 1 pasang saja. Tidak menutup kemungkinan calon yang tidak punya anggaran banyak bisa dipilih masyarakat.
‘’Kita bicara soal modal untuk mencalon, mengenai yang menang, itu hasil akhirnya nanti. Kalau belajar dari pileg, mereka yang duduk sebagian besar punya modal besar,’’ tutupnya.(jar)


Tak Terpilih, Incumbent Legowo

POLITIK RM – Meski tidak terpilih kembali sebagai anggota dewan, beberapa anggota DPRD Mukomuko tidak merasa kecewa. Mereka menilai kekalahan tersebut wajar terjadi. Pengorbanan saat kampanye, diakui tidak sebesar kandidat lainnya. Bahkan mereka tetap berterimakasih kepada masyarakat terutama pendukungnya, yang sudah berusaha dan memilihnya pada 9 April lalu.
Seperti disampaikan oleh Adrizon meski pada awalnya sempat terkejut, namun mereka bisa menerima kekalahan tersebut dengan lapang dada. Sebab anggaran kampanye, yang dikeluarkan memang tidak sebesar calon lain. Namun disisi lain, ia mengaku dukungan terhadap dirinya mengalami kenaikan yang signifikan.
‘’Wajar kami kalah, sebab kita tidak siap mengeluarkan dana terlalu besar. Anggota dewan gajinya kecil, sedangkan kandidat lain, dana mereka mencapai Rp 1 Miliar. Bagaimanapun saya berterimakasih kepada masyarakat, dukungan terhadap saya, jauh lebih besar dari pemilu sebelumnya,’’ kata Adrizon.
Juga Haidir, S.IP mengaku puas dengan suara yang ia peroleh saat pemilu. Masyarakat masih memberi suara untuk dirinya cukup signifikan. Soal ia tidak duduk, semuanya kehendak yang maha kuasa dan juga hal yang biasa dalam politik. Karena Gerinda beda dengan beberapa partai lainnya, dukungan terhadap masing-masing caleg cukup besar.
‘’Tidak duduk bukan tidak didukung, hanya saja caleg lain lebih beruntung. Di Gerindra persaingan antar cakeg cukup tinggi, kami masing-masing berusaha mencari dukungan sebanyak-banyaknya,’’ paparnya.
Juga Husni Tamrin, mengaku menerima kekalahannya pada pemilu lalu. Sebab calon lain siap mengeluarkan dana hingga Rp 1 Miliar lebih untuk duduk, sementara mereka bermain dengan jujur. Harapannya dewan mendatang bisa menjalankan tugas dengan baik dan tidak mengecewakan masyarakat. Jika berpikir menjadi seorang anggota dewan, menerima banyak masukan uang, menurutnya salah.
‘’Kita akuilah, wajar kami tidak bermain habis-habisan, sebab kita sudah mencoba apa yang didapat sebagai anggota dewan. Kalau masyarakat percaya kita siap, kalaupun tidak kami juga menerimanya,’’ tutup Husni.(jar)

Sengketa Pemilu ke MK
METRO – Penghitungan ulang suara DPR RI di pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, membangkitkan semangat para peserta pemilu untuk DPRD Provinsi Bengkulu. Meski KPU Provinsi sudah selesai merekap hasil pemilu, mereka akan terus berupaya untuk menuntut dilakukan penghitungan ulang. Bahkan kabarnya  caleg asal PKS, Hanura, Golkar, PKB dan beberapa partai lain sudah menyiapkan laporan ke Makamah Konstitusi (MK) untuk menyelesaikan sengketa ini.
Seperti disampaikan oleh caleg Golkar, Muslim Caniago, SH sesuai aturan yang berlaku dan jalur hukumnya. Mereka akan terus berjuang, supaya ada kebijakan untuk penghitungan ulang hasil pemilu DPRD Provinsi. Sebab mereka sudah tidak percaya terhadap rekapan KPU tersebut. Bahkan Muslim yakin, masyarakat sependapat dengan mereka, yaitu menipis kepercayaan terhadap KPU Mukomuko dan meminta ada proses yang bisa meyakinkan kembali terhadap hasil pemilu tersebut.
‘’Itu sesuai dengan aturan yang berlaku, ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan bila tidak puas dengan hasil pemilu. Maka kita bersama dengan beberapa partai lain yang merasa belum menerima hasil ini, menempuh tahapan tersebut,’’ kata Muslim.
Tak hanya itu Muslim menegaskan, KPU Mukomuko juga harus berkaca dari beberapa dugaan kesalahan yang mereka lakukan. Dihitung ulang suara Mukomuko di pusat, membuktikan jika kepercayaan terhadap KPU sudah luntur. Ia yakin upaya mereka akan berhasil, sebab beberapa barang bukti sudah dikantongi untuk penguat laporan ke MK. Laporan rencanakan akan diserahkan setelah KPU pusat membuat ketetapan hasil pemilu.
‘’Kita sudah kantongi bukti dan dugaan ketidak suksesan pemilu, maka kita akan berusaha. Kami betul-betul kurang respek dengan pelaksana pemilu ini. Sesuai aturan laporan ke MK disampaikan setelah KPU selesai pleno, maka kita menunggu itu semua,’’ tegasnya.
Juga diakui oleh caleg Hanura, Ir. Anton Hidayat, ST rencana untuk melaporkan sengketa pemilu Mukomuko ke MK, hampir bulat. Ia bersama beberapa caleg asal partai lain sudah punya pandangan yang sama terhadap hasil pemilu ini. Dengan partai sendiri, ia mengaku sudah berkoordinasi dan setuju untuk menggugat hasil pemilu ke MK.
‘’Apapun nanti hasilnya, kita menerimanya dengan lapang dada, namun kita butuh kebenaran yang pasti. Kawan-kawan sudah satu, untuk bersama menggugat hasil pemilu menggunakan bukti masing-masing,’’ papar Anton.
Anggota Panwaslu Mukomuko, Ita Hartati, SE, M.Ba diminta tanggapannya terkait dengan hal ini, mengaku siap memberi penjelasan hasil pemilu di Mukomuko jika diminta. Ia yakin tidak ada persoalan berat dalam pelaksanaan pemilu, mengenai temuan yang diprotes pihak peserta pemilu juga sudah diselesaikan dengan baik. Dimana hanya terjadi kesalahan dalam proses penghitungan di TPS dan tidak ada partai yang dirugikan.
‘’Soal mereka mau lapor ke MK, itu adalah haknya, karena jalurnya demikian. Panwaslu punya data lengkap hasil pemilu tersebut dan dapat digunakan jika memang dibutuhkan sebagai data pembanding dengan data KPU,’’ tutupnya.(jar)

DPR RI Dihitung Ulang, DPRD Provinsi Nyusul?
C1 Plano Mukomuko Dibuka di Jakarta
METRO – Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko terpaksa membongkar gudang logistik pemilu. Semua kotak suara untuk DPR RI asal 338 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se Kabupaten dibuka kembali, C1 plano, yang digunakan saat penghitungan suara dikumpulkan kembali untuk dibawa ke Jakarta. Sesuai dengan rekomendasi dari Banwaslu pusat dan persetujuan KPU RI, hasil pemilihan DPR RI di Mukomuko dan Kabupaten Kaur dibuka dalam sidang pleno pusat.
Adapun pihak yang komplain atas pemilihan di Mukomuko, hingga harus menghitung ulang hasil pemilu adalah, dari Partai Golkar dan PKB juga beberapa partai lainnya. Pasalnya ada dugaan hilangnya suara partai mereka dan ketidak seimbangan jumlah pemilih dengan jumlah surat suara yang terpakai.
Ketua KPU Mukomuko, Dawud, S.Ag ditemui saat tengah membongkar gudang logistik untuk mengumpulkan C1 jumbo TPS ini, mengaku kesulitan. Namun harus mereka lakukan, karena sesuai dengan instruksi dari pusat. Terkait dengan keraguan beberapa pihak terhadap pemilu di Mukomuko ini, hingga harus dihitung ulang di pusat, Dawud mengaku tidak ragu. Karena mereka tidak melakukan kecurangan sedikitpun. Jikapun ada kesalahan, semata hanya karena kelemahan dari petugas di lapangan.
‘’Sepengetahuan kami tidak ada kecurangan, yang jelas sesuai dengan instruksi dari pusat, kita akan bawa semua C1 plano untuk dihitung ulang. Memang cukup sulit, untuk bongkar lagi gudang yang sudah penuh,’’ kata Dawud.
Terkait dengan pemilihan di tingkat Provinsi dan Kabupaten, menurut Dawud tidak ada masalah. Semuanya sudah diselesaikan dalam rapat pleno ditingkat Kabupaten dan Provinsi. Beberapa kesalahan penilisan dan sistim penghitungan yang terjadi sudah diluruskan.
‘’Hanya RI saja, kalau untuk Kabupaten dan Provinsi sudah selesai dengan baik, tidak ada kendala lagi,’’ tegasnya.
Sementara Ir. Anton Hidayat caleg DPRD Provinsi yang merasa belum puas dengan hasil pemilu, tetap berusaha, agar ada titik terang terhadap laporan yang mereka sampaikan sebelumnya. Salah satu tuntutannya adalah menghitung ulang hasil pemilu untuk DPRD Provinsi. Sebab ada beberapa dugaan kecurangan dan kesalahan dalam penghitungan. Apalagi bercontoh dari salah satu TPS yang sudah sempat dibuka. Dalam waktu dekat, akan ada sidang di Banwaslu menyangkut persoalan di Mukomuko.
‘’Kami akan perjuangkan kebenaran sampai ada titik terangnya, harapan kita semuanya dihitung ulang. Karena kami sangat yakin dugaan kecurangan itu sudah terjadi,’’ tegasnya.
Juga caleg Golkar Muslim Caniago, SH akan berusaha agar untuk DPRD Provinsi juga dihitung ulang sama halnya dengan DPR RI. Karena dugaan kecurangan itu sangat kuat. Tujuannya lain tidak bukan,  agar semua bisa puas dan masyarakat percaya jika demokrasi itu masih stabil.
‘’Kita berusaha sama dengan DPR RI, karena dugaan kecurangan itu sangat kuat, selain itu kita akan pertanyakan kinerja KPU secara jelas,’’ tutupnya.(jar)