Merajuk, Dewan Klaim untuk Kepentingan Daerah

Klarifikasi Tak Hadiri Paripurna HUT
METRO – Sebanyak 13 orang anggota DPRD naik pitam dan tantang eksekutif buka-bukaan terkait anggaran. Beberapa kesalahan pemerintah dianggap dewan bakal mengancam pembangunan. SILPA anggaran 2017 mencapai Rp 170 miliar hingga menyebabkan DAU berkurang dan APBD anjlok. Kebijakkan perubahan SBU dari nomor 22 tahun 2016 ke SBU nomor 28 Tahun 2018 juga bakal menyebabkan SILPA besar-besaran anggaran 2018, sehingga DAU bakal kembali dipangkas pusat. Dewan juga menduga ada perubahan program APBD yang dilakukan diluar pembahasan dan ini dianggap sebagai pelanggaran berat atas aturan. Pernyataan keras dewan ini disampaikan saat jumpa pers untuk mengklarifikasi ketidak hadiran mereka saat paripurna HUT Kabupaten Mukomuko ke-15 Sabtu (24/2) lalu.
Dewan Gerindra, Busra mengatakan, pertama ia minta maaf kepada masyarakat karena tidak hadir saat paripurna HUT. Pada dasarnya Pemerintah daerah terdiri dari eksekutif dan legislatif sesuai UU. Selama ini terkesan, pihak eksekutif memisahkan dewan dari pemerintahan, buktinya kebijakan diambil semaunya tanpa ada koordinasi. Yang menyebabkan dewan marah adalah sikap eksekutif tersebut, bukan semata karena uang DL. Pengurangan uang DL, bukan untuk dewan semata, tapi juga berimbas untuk pejabat dan seluruh pegawai. Masyarakat harus tahu, APBD 2018 ini jauh turun dibanding tahun sebelumnya karena dipenalti oleh pusat. 2016 dan 2017 APBD hampir Rp 1 Triliun, pada 2018 turun menjadi Rp 865 miliar, eksekutif tidak bisa membelanjakan anggaran. APBD 2018 ini juga terancam SILPA besar-besaran karena perubahan SBU 22 tahun 2016 ke SBU nomor 28 tahun 2018. Alasannya penganggaran dasarnya SBU lama, sementara penerapannya SBU berbeda, otomatis kelebihan biaya ini akan menjadi SILPA.
‘’Kami minta maaf tidak hadir paripurna, masyarakat dan para tokoh pemerhati pemerintah pahami secara benar apa yang terjadi. Tindakan dewan ini untuk menyelamatkan daerah, bukan karena misi pribadi. Tidak hadir paripurna, untuk menunjukkan kita kecewa dan sebagai warning bagi pemerintah. Ingat kalau SILPA kita kembali tinggi tepra merah, DAU akan dikurangi lagi oleh pusat, akhirnya kabupaten tidak punya APBD lagi untuk membangun dan membayar gaji pegawai,’’ kata Busra diamini Ir. Zulfahni.
Alfian,SE dari PKPI juga menegaskan, kalau soal pengurangan uang DL, sama sekali tidak berpengaruh dengan pribadi dewan, karena semua anggota dewan punya usaha atau penghasilan cukup sejak sebelum menjadi dewan. Intinya dewan tidak mau daerah ini hancur karena kebijakan-kebijakan yang tidak memihak. Perlu diketahui perubahan SBU ini bakal menyebabkan kinerja semua pejabat turun, akhirnya anggaran tak terserap. Kemudian ia menduga ada program yang dibuat oleh pemerintah diluar pembahasan dan ini adalah pelanggaran berat. Untk mencari tahu, maka mereka bakal membentuk Pansus penelitian APBD 2018.
‘’Kami akan rancang Pansus untuk membongkar dugaan pemunculan program diluar pembahasan oleh eksekutif. Ingat dewan sama sekali tidak mengandalkan uang DL, tapi kita merasa sebagai wakil rakyat kurang dianggap,’’ tegasnya didampingi H. Andy Suhary dari PKS.
Politisi PPP, Frengky Janas menuding kinerja pemerintah selama ini sudah buruk dan terus memunculkan kebijakan yang semakin memperburuk keadaan. Sebagai anggota dewan mereka kecewa berat dan sikap yang diambil semata agar eksekutif bisa membenahi. Sebagai bukti buruknya kinerja daerah, penyerapan anggaran tidak maksimal sehingga daerah dirugikan, banyak proyek tidak selesai tepat waktu bahkan berhenti sebelum selesai. Sekarang sebagai dewan mereka harus bersikap lebih tegas dan bakal menggunakan hak angket, jika sikap eksekutif semakin mengancam pembangunan.
‘’Bagi saya perubahan SBU adalah kebijakan bupati kerena itu adalah Perbup. Selama ini bupati selalu menghindar saat diajak duduk bersama oleh dewan. Ketimbang membiarkan daerah semakin terpuruk, maka kami dewan akan ambil sikap tegas, salah satunya bakal gunakan hak angket,’’ tegasnya.
Ketua DPRD Mukomuko, Armansyah,ST mengatakan masalah perubahan SBU semua anggota dewan kecewan dan marah, bukan 13 anggota dewan saja. Soal hadir paripurna, persoalannya lain, itu sikap masing-masing dewan.
‘’Kami semuanya marah dan kecewa dengan perubahan SBU tanpa koordinasi dan diluar pembahasan tersebut, bukan 13 orang dewan saja. Hadir dan tidak hadir saat paripurna, itu persoalannya lain,’’ tutup Armansyah.(jar)