Wakil Bupati dari PNS

METRO – Sesuai ketentuan dalam Perppu Pilkada yang sama dengan rancangan undang-undang (RUU) Pilkada langsung yang diusulkan Kementerian Dalam Negeri ke DPR. Pemilihan kepala daerah tidak lagi satu paket dengan wakilnya. Artinya hanya akan dilakukan pemilihan bupati, wakilnya akan ditunjuk oleh bupati terpilih bersama DPRD. Besar kemungkinan wakilnya dari kalangan PNS senior, namun tidak menutup kemungkinan dari politisi atau dari kalangan profesional.
Tokoh Mukomuko sekaligus Dosen Fakultas Hukum Unib, H. Hamdani Makir, SH, M.Hum menerangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah secara signifikan. Bukan hanya soal e-voting, namun juga terkait dengan sistem keseluruhan Pilkada. Salah satunya, pengajuan calon kepala daerah yang hanya satu orang, bukan sistem paket bersama calon wakil kepala daerah seperti pada Pilkada sebelumnya. Juga dengan syarat dukungan 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara.
‘’Calon kepala daerah tidak lagi berpasangan, melainkan satu orang calon dengan persyaratan dukungan 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara, wakilnya nanti ditentukan bupati terpilih dari PNS yang disetujui Gubernur dan menteri dalam negeri,’’ ungkapnya.
Lanjutnya, wakil bisa lebih dari satu atau sama sekali tidak menggunakan wakil. Perhitungannya untuk provinsi dengan jumlah penduduk kurang dari 3 juta, tidak perlu ada wakil gubernur. Jumlah penduduk 3 juta hingga 10 juta satu wagub, dan untuk provinsi dengan jumlah penduduk di atas 10 juta, dua wagub. Untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk kurang dari 100 ribu, juga tak perlu ada wakil bupati/wakil walikota. Untuk jumlah penduduk di atas 100 ribu, satu wakil bupati/walikota. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam pasal 163 hingga 168 di RUU pilkada, dalam opsi pilkada dilakukan secara langsung oleh rakyat.
‘’Wakil kepala daerah kota/kabupaten bisa lebih dari dua, bergantung jumlah penduduk yang dimiliki, wakil ini juga tentu ada kesepakatan antara parpol pengusung dengan bupatinya,’’ tuturnya.
Yang lebih penting lagi, kepala daerah yang maju kembali harus mengundurkan diri dari jabatannya sebelum mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pilkada ada kemungkinan dilakukan secara serentak pada 2015 kelak untuk beberapa wilayah.
‘’Untuk mencalonkan diri incumbent harus mengundurkan diri, ini juga ditegaskan dalam aturan tersebut,’’ tutupnya.(jar)

Mujiono Pastikan Tetap Maju Pilgub
POLITIK RM – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Mukomuko, Mujiono, S.IP memastikan diri tetap maju sebagai kandidat calon Bupati Mukomuko 2015 kelak. Ia berharap Pilkada dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Namun jikapun dipilih oleh dewan, sebagaimana UU yang diputusak DPR RI, Mujiono tetap siap bersaing untuk menduduki kursi nomor 1 di ‘’Kapuang sakti ratau batuah’’ ini.
Dihubungi kemarin, mantan anggota DPRD Mukomuko yang duduk di DPRD Provinsi Bengkulu ini, menerangkan niat untuk maju sebagai kandidat bupati telah ia tanamkan sejak lama, sekarang adalah waktu yang tepat. Maka apapun sistem pemilihan kelak, ia tetap maju dengan segala kesiapannya.  Jika sebelumnya Mujiono hanya berhasrad sebagai wakil, sekarang ia berubah dengan tekad menjadi calon bupati sepenuhnya.
‘’Ini sudah kita niatkan sejak lama, maka apapun isu yang berkembang dan sistem pemilihan yang berlaku kelak, mudahan dengan dukungan semua lapisan kita tetap mencalonkan diri sebagai bupati,’’ katanya.
Mengenai dukungan dari partai, Mujiono mengklaim sudah mengajukan proposal ke beberapa partai politik melalui partai di semua tingkatan. Ia juga mengaku mulai memohon restu dari keluarga, kerabat dan orang-orang dekatnya. Tergetnya keluar sebagai pemenang dan siap membangun Mukomuko jauh lebih baik lagi.
‘’Kita sudah mengajukan permohonan dukungan kepada partai sebagai calon bupati, juga kita berharap restu dari keluarga, kerabat dan masyarakat pada umumnya,’’ tegas Mujiono.
Keinginannya ini seiring dengan dipastikannya Jokowi – JK sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia mendatang. Karena presiden dari PDI Perjuangan, maka dengan bupati dari PDI Perjuangan, Mukomuko mudah berhubungan dengan pemerintah pusat. Sebab tak dipungkiri, Mukomuko belum siap jika tidak dibantu oleh pusat dalam pembangunan.
‘’Presiden adalah guru politik kita, maka Mukomuko mudah berhubungan dengan pusat, jika bupatinya adalah dari PDI Perjuangan, kita tidak bisa pungkiri, masih butuh perhatian dari pusat,’’ tutupnya.(jar)


Politisi Indonesia Hebat Siap Pimpin Mukomuko
POLITIK RM – Politisi Kabupaten Mukomuko yang berada dibawah partai politik tergabung di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) siap memimpin Mukomuko kedepan. Pasalnya seiring dengan bergabungnya PPP, maka dipastikan Indonesia Hebat unggul dajuh dari Koalisi Merah Putih (KMP) dengan agregat 14 lawan 10, tanpa 1 kursi dari Demokrat. Namun siapa dan dari partai mana masih jadi pertanyaan.
Yang pasti jika bupati dipilih oleh dewan, maka persaingan ketat bakal terjadi dalam lingkungan politisi Indonesia Hebat di Mukomuko. siapa yang bakal mendapat kepercayaan dari kolaisi Jokowi ini, kemungkinan akan diputuskan oleh pusat. Sebab ada beberapa kemungkinan, pertama sistim berbagi kesempatan antar parpol. Jika di Mukomuko dipercaya pada PDI Perjuangan atau parpol lain, maka di kabupaten lain menjadi jatah partai berbeda dari koalisi ini. Bisa juga dengan sistim uji publik oleh parpol. Namun tidak menutup kemungkinan ada 2 kandidat atau lebih bakal maju dari 1 koalisi. Diantara politisi Indonesia Hebat yang berpeluang kuat diusung adalah, Mujiono, S.Ip dan Wismen A Razak, bisa jadi dari non parpol, seperti Choirul Huda, SH ataupun Sapuan.
Diminta tanggapannya, Mujiono mengaku sampai saat ini belum ada ketetapan dan upaya dari Koalisi Indonesia Hebat untuk menjaring kandidat bupati. Namun ia berharap bupati adalah dari PDI Perjuangan. Ada banyak kemungkinan sistim penjaringan yang dilakukan, jika memang koalisi berlaku sampai ke tingkat kabupaten.
‘’Kita belum bisa sebutkan bagaimana sistimnya, yang jelas kita ingin dari PDI perjuangan, jika memang dipilih dewan dan menggunakan kekuatan koalisi. Di kabupaten lain mungkin jatah NasDem atau parpol lain,’’ katanya.
Mujiono juga mengaku tidak menutup kemungkinan koalisi terpecah, jika memang masing-masing parpol ingin mengusung kandidatnya sendiri. Sebabb semua parpol punya kepentingan politik di tingkat daerah. Seperti halnya PDI Perjuangan, sejak awal sudah punya keinginan matang mengusung kadernya sebagai calon bupati.
‘’kami tentu berharap menjadi bupati, sebab dari awal wacananya demikian, jika semua punya keinginan, maka kemingkinan koalisi tidak berlaku di bawah besar. Kita juga belum ketahui bagaimana sistim pemilihan yang diberlakukan kelak,’’ tutupnya.(jar)


Sapuan Matangkan Persiapan Menuju Pilbup
POLITIK RM – Meski sistim pemilihan kepala daerah masih belum ada kepastian, antara pemilihan oleh DPRD sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang disahkan DPR RI atau pemilihan langsung oleh masyarakat sesuai Perppu presiden. Namun salah seorang kandidat calon bupati Mukomuko, Sapuan, SE, MM, Ak terus mematangkan persiapan. Ia siap memenangi pilkada dengan segala kemungkinan aturan pemihan yang akan berlaku.
Bukti kesiapan dari Putra kelahiran Teramang Jaya ini sesuai dengan isu yang beredar, dimana kabarnya mesin politik Sapuan terus bergerak melakuan lobi politik dengan beberapa petinggi partai. Selain itu tim lapangan, yang terus bergerak menggalang kekuatan dukungan di tengah masyarakat melalui berbagai mekanisme. Sebagai pusat kendali dari pergerakan ini ada di posko Sapuan yang berada di Kelurahan Pasar Mukomuko.
Novesta Herman, yang merupakan orang dekat Sapuan tidak menafik adanya pergerakan serius untuk kursi nomor 1 Mukomuko ini. Sapaun sudah siap secara lahir dan batin untuk memimpin Mukomuko dengan segala halnya. Ia tidak persoalkan sistim yang digunakan pada pemilihan kelak, karena niatnya tulus untuk membawa perubahan besar bagi tanah kelahirannya dengan pemikiran yang lebih maju.
‘’Karena niat ini sudah ada sejak lama, maka Sapuan tidak ragu sedikitpun dengan aturan yang berlaku, meski persiapan awalnya ada untuk menghadapi pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Namun Sapuan tetap siap dengan pemilihan melalui dewan. Karena ia yakin Dewan memilih secara profesional sesuai dengan amanat yang diberikan oleh masyarakat,’’ kata Herman,
Lanjutnya, untuk kesiapan partai pengusung, sejauh ini masih dalam tahap lobi, Sapuan menargetkan setidaknya ada 6 partai yang akan menyetujui dirinya sebagai calon bupati. Upayan yang dilakukan adalah dengan menyiapkan dan mengajukan proposal yang berisi visi dan misi serta program kedepan untuk pembangunan daerah kepada partai politik. Ia yakin misi membangun dan mensejahterakan masyaarakat yang ia ajukan sejalan dengan keinginan partai politik yang ada.
‘’Yang ditawarkan adalah visi dan misi serta program jitu untuk daerah kedepannya. Mudahan semua sejalan dengan keinginan partai politik tersebut. Diupayakan sebanyak-banyaknya partai yang akan bersama mengusung Sapuan,’’ tutupnya.(jar)