Huda Ungguli 8 Kecamatan, SPN 5, Wismen 1

//Hasil Final Pemilihan Bupati Mukomuko
METRO – Diperkirakan hasil rekapan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Mukomuko sudah hampir final. Pasangan nomor urut 2, Choirul Huda,SH – Haidir,S.IP tak terbantahkan lagi, keluar sebagai pemenang sementara. Walau hanya diusung oleh 2 partai saja dengan jumlah kursi dewan pas-pasan, yaitu 3 kursi Gerindra dan 2 Hanura, namun mereka berhasil unggul di 9 kecamatan. Sedangkan pasangan Sapuan,SE,Ak,MM,CA – Dedy Kurniawan,S.Sos nomor urut 1, yang diusung PKS, PDIP dan PKB total 6 kursi, hanya bisa unggul di 5 kecamatan. Sementara pasangan nomor 3, Ir. Wismen A Razak,M.Si – Bambang Apriadi,S.Pt dengan diusung mayoritas partai yaitu, PAN, NasDem, PKPI, Demokrat ditambah partai pendukung Golkar, PPP dan PBB hanya bisa kuasai Kecamatan Malin Deman.
Adapun kecamatan yang dimenangkan Huda – Haidir, yaitu Kecamatan Penarik, Air Manjuto, Sungai Rumbai, Air Rami, Air Dikit, XIV Koto, Ipuh dan Kota Mukomuko. Sementara pasangan Sapuan – Dedy unggul di Teramang Jaya, Pondok Suguh, Lubuk Pinang, V Koto dan Selagan Raya. Wismen – Bambang untuk kali ini baru mampu mengungguli lawan politiknya di Kecamatan Malin Deman.
Ketua Tim Huda – Haidir, Muslim Caniago,SH, M.H mengakui untuk data sementara hasil rekapan internal berdasarkan C1 yang masuk sudah 100 persen, keunggulan nomor 2 terlihat jelas di semua kecamatan.  Namun mereka tetap menghormati proses rekap di KPU sebagai acuan utama masyarakat nantinya.
‘’Memang kami punya seluruh bukti C1 di 290 TPS, hasil rekapakan sementara kita unggul di sebagian besar kecamatan. Tapi tetap kita tunggu hasil akhir dari KPU,’’ paparnya.
Lanjutnya, hasil Pilkada ini sesuai dengan keinginan masyarakat, juga buah dari kerja keras seluruh tim dan pendukung Huda – Haidir yang sudah mengorbankan waktunya. Yang jelas dalam Pilkada ini kemenangan adalah milik masyarakat, tidak ada pihak yang kalah. Pasangan Sapuan ataupun Wismen juga bagian dari masyarakat Mukomuko yang potensial dan akan bersama-sama membangun daerah ini.
‘’Kami tidak berpikir ini kemenangan yang harus diumbarkan, kemenangan milik masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan bersama. Pak Sapuan maupun Wismen bagian penting dari Mukomuko yang akan bersama membangun daerah. Kami atas nama tim mengucapkan terimakasih kepada masyarakat dan seluruh tim yang sudah bekerja keras,’’ paparnya.
Salah seorang komisioner KPU, AH. Siregar,S.Ag,M.Pd menegaskan, KPU baru memulai melakukan perekapan cepat C1, data yang masuk masih sekitar 35 persen. Walau saat ini ada perbedaan suara dari masing-masing calon, namun bukan berarti telah dipastikan sebagai pemenang versi KPU. Sebab pemenang yang sebenarnya Pilkada akan diputuskan melalui sidang pleno, untuk merekap seluruh hasil pemilihan di 290 TPS.
‘’Kita belum bisa sampaikan siapa yang unggul, karena proses rekapan belum selesai. Walau ada yang unggul sementara, tetap belum bisa dipastikan, sebab data belum masuk 100 persen,’’ tutup Regar.(jar)


Tidak Ada Laporan Masuk ke Panwaslu
METRO – Usai pencoblosan 9 Desember kemarin lusa, sampai kemarin belum ada laporan masuk ke Panwaslu Mukomuko menyangkut dengan dugaan pelanggaran. Mudah-mudahan ini sebagai pertanda, jika Pilkada di Mukomuko berlangsung dengan sukses, dalam arti tanpa ada kendala di lapangan saat pencoblosan berlangsung. Berdasarkan aturan, batas laporan pelanggaran adalah 3 hari sejak kejadian perkara.
Ketua Panwaslu Mukomuko, Sujarwanto,S.Sos mengatakan hingga saat ini belum ada laporan yang mereka terima, baik dari pihak calon, warga maupun dari pihak lainnya. Artinya pilkada berlangsung dengan tertib dan aman dari pelanggaran. Ia mengakui untuk kategori pelanggaran, laporan harus masuk 3 hari setelah kejadian, apabila lewat dari itu maka dianggap sudah kadaluarsa.
‘’Sampai sekarang belum ada pelanggaran yang kami terima dari warga maupun dari pihak calon, pasca pencoblosan dilakukan. Mudah-mudahan ini menandakan semua berjalan dengan baik, tapi kita belum tahu besoknya, sebab masih ada waktu,’’ papar Sujar.
Lanjut Sujar, sebetulnya terkait dengan persoalan Pilkada laporan masih bisa disampaikan hingga KPU selesai pleno penetapan calon. Terkait dengan hasil Pilkada nantinya, jika calon mempersoalkan maka dapat disampaikan ke MK. Namun ia berharap tidak ada masalah, karena berdasarkan pantauan seluruhnya berlangsung dengan tertib dan aman.
‘’Kalau laporan lanjutan mengenai hasil akhir, itu akan berlangsung di MK, mudah-mudahan saja tidak terjadi, sebab semuanya dilakukan secara terbuka. Masyarakat bisa lihat langsung proses penghitungan yang dilakukan, masing-masing calon ada saksi,’’ tutupnya.(jar)


KPU Juga Bingung Kok Golput Tinggi
METRO – Terkait dengan besarnya angka golput atau masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mukomuko juga bingung. Diketahui untuk sementara Golput mencapai 35 persen lebih kurang. Padahal pihak penyelenggara, pemerintah daerah juga pasangan calon, sudah berusaha melakukan sosialisasi agar masyarakat memilih pada Pilkada.
Ketua KPU Mukomuko, Dawud,S.Ag mengaku sudah berusaha maksimal untuk sosialisasikan pemilihan pada 9 Desember, maka ditanya mengapa masyarakat masih banyak yang golput mereka ikut bingung. Sosialisasi sudah maksimal, baik KPU langsung ataupun melalui PPK dan KPPS. Bahkan pemerintah daerah dan pasangan calon juga sudah melakukan sosialisasi maksimal.
‘’Kalau usaha kita sudah maksimal, pemerintah ataupun calon ikut mensosialisasikan, tapi masih juga banyak yang tidak menggunakan haknya. Maka kalau ditanya soal itu kami masih bingung dan akan lakukan evaluasi,’’ katanya.
Terkait dengan isu banyak warga tak terima C6 atau surat pemberitahuan memilih ke TPS. Dawud mengaku sudah berikan C6 pada petugas untuk dibagikan sesuai dengan DPT ditambah DPTb. Di beberapa kecamatan partisipasi pemilih sangat tinggi, artinya mereka menerima C6.  Selain itu sejak awal, mereka sudah ingatkan C6 bukan undangan, maka bagi yang tidak dapat tetap bisa memilih.
‘’Kita berikan C6 sesuai dengan DPT dan DPTb, maka rasanya tidak mungkin banyak yang tidak dapat. Selain itu C6 bukan patokan sebab itu bukan undangan, yang tidak dapat juga bisa memilih menggunakan KTP atau periksa nama di TPS,’’ tegas Dawud.
Anggota KPU lainnya, Syofia Diana,SE juga mengaku heran dengan banyaknya masyarakat yang golput. Informasi berkembang memang ada yang kecewa karena C6 tidak dapat. Padahal mereka sudah sampaikan, C6 bukan undangan, sehingga bagi yang tidak dapat juga bisa memilih. Hasil ini akan menjadi pedoman untuk dilakukan evaluasi kedepannya. Yang jelas ia bersyukur proses pemilihan berlangsung dengan baik.
‘’Kami juga tidak paham, kalau soal C6 dari awal sudah kita sampaikan, bahwa itu bukan undangan. Maka masyarakat yang tidak terima tetap memilih,’’ tutupnya.(jar)

Dipepet Sapuan, Suara Huda-Haidir Konsisten

Wismen – Bambang Masih Berusaha Ngejar
METRO – Hasil pemilihan bupati dan wakil Bupati Mukomuko mulai terbaca. Pasangan nomor urut 2, Choirul Huda,SH, - Haidir,S.IP memimpin perolehan suara. Meski terus dipepet oleh pasangan nomor 1, Sapuan,SE,Ak,MM,CA – Dedy Kurniawan,S.Sos, namun suara Huda – Haidir tetap konsisten. Hampir di seluruh TPS muncul dengan perolehan mengimbangi suara lawan. Sementara suara pasangan Nomor urut 3, Ir. Wismen A Razak,M.Si – Bambang Apriadi,S.Pt masih tetap bermunculan, namun belum mampu mendekati titik aman hingga berita ini diturunkan. Persentase sementara suara Huda – Haidir mencapai 43 persen, Sapuan – Dedy 31 Persen dan Wismen – Bambang sekitar 24 persen.
Informasi sementara, pasangan Huda – Haidir unggul total di beberapa kecamatan. Diantaranya di Kecamatan Sungai Rumbai dengan persentase mencapai 69 persen, di Air Rami 47 persen, di Air Manjuto 65 persen, juga kabarnya menang di Penarik dan berimbang di Ipuh, juga di kecamatan lainnya, suara nomor 2 bersaing. Sementara Sapuan – Dedy saat proses penghitungan cepat berlangsung, masih terus memepet suara Huda dengan perbedaan tidak terlalu besar. Pasangan nomor 1 ini isunya unggul di Kecamatan Teramang Jaya, Selagan Raya, V Koto dan menang tipis di Lubuk Pinang. Sedangan Wismen – Bambang masih terus mengumpulkan dukungan, mereka sukses memperoleh dukungan signifikan di Kota Mukomuko dan Air Dikit juga Malin Deman, dibayang-bayangi Sapuan dan Huda.
Dihubungi, Huda, tidak bicara banyak, namun ia sangat yakin memenangi Pilkada kali ini. Huda mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mukomuko yang memberikan kepercayaan untuk dirinya. Huda juga menyatakan, kemenangan ini merupakan kemenangan bersama seluruh masyarakat dan tidak ada yang kalah. Baginya pasangan nomor 1 dan nomor 3 adalah rekan dan tokoh penting Mukomuko yang dapat bersama-sama membangun daerah secara lebih baik lagi.
‘’Saya tidak merasa menang, ini adalah kemenangan rakyat dan tidak ada yang kalah. Pak Sapuan dan Wismen merupakan sosok penting yang akan bersama-sama berusaha memajukan daerah ini lebih baik kedepannya. Saya mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh masyarakat Mukomuko,’’ papar Huda.
Tim Sapuan – Dedy, Nasir Ahmad,S.Pi,M.Si mengaku masih menunggu hasil penghitungan terakhir, karena saat ini masih banyak data yang belum masuk. Terkait suara Huda yang terus bermunculan, diakuinya, jika nomor 2 sebagaimana prediksi awal akan menjadi pesaing dalam perolehan suara.
‘’Belum semua data yang masuk, kita masih menunggu, memang sesuai prediksi awal kita bersaing dengan nomor 2,’’ paparnya.
Tim Wismen – Bambang, Billy Usman juga masih menunggu hasil akhir penghitungan suara, saat ini belum semua data yang masuk. Peluang mereka masih terbuka. Terkait dengan hal terburuk jika kalah, Billy belum mau bicara banyak.
‘’Saya belum tahu informasi pastinya, yang jelas kita menunggu seluruh data masuk,’’ paparnya.
Bupati Mukomuko, Tarmizi,B.Sc,S.Sos terkait dengan Pilkada, ia mengucapkan banyak terimakasih kepada masyarakat dan penyelenggara Pilkada yang sudah bekerja dengan baik. Terkait hasil akhir, itu semua sudah keputusan dari pemilih untuk mencoblos siapa. Yang jelas untuk yang unggul sementara diharapkan tidak terlalu menggebu-gebu, hasil pasti akan ditentukan setelah pleno KPU.
‘’Kita berharap semuanya berjalan dengan baik, seluruh masyarakat harus tenang, terkait hasil penghitungan sementara itu belum pasti, kita tunggu rekapan dari KPU untuk memastikan siapa pemenang Pilkada ini,’’ tutupnya.(jar)


Petugas TPS Dihujani Protes
METRO – Secara umum pemilihan bupati dan wakil bupati serta gubernur dan wakil gubernur di Kabupaten Mukomuko berjalan dengan baik. Namun tidak berjalan semulus yang diinginkan, para petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus menerima hujan protes dari pemilih, bahkan hingga bersitegang urat leher. Persoalannya pemilih kecewa, karena tidak diberi kartu C6 atau pemberitahuan memilih yang dikenal masyarakat sebagai undangan. Kemudian pemilih pengguna KTP juga merasa dipersulit oleh petugas, lantaran diminta menunggu hingga Pukul 12.00 WIB. Bahkan ada beberapa pemilih yang protes, lantaran tidak bisa memilih karena terlambat beberapa menit.
Salah seorang warga, Ismardi mengatakan semuanya kacau, masa banyak yang tidak dapat pemberitahuan memilih dari KPU. Anehnya lagi, ada orang yang sudah meninggal sekian lama malah mendapat pemberitahuan memilih, yang hidup tidak dapat. Selain itu, pemilih yang menggunakan KTP kurang dilayani. Dampaknya sebagian TPS sepi dari warga yang menggunakan hak suaranya.
‘’Kami sangat kecewa, katanya KPU sudah survey dan semuanya beres, kanyataannya apa, orang sudah mati dapat undangan, malah yang hidup tidak ada. Ini dampaknya banyak yang tidak memilih, masyarakat mikirnya berbeda-beda, yang dapat pemberitahuan saja belum tentu datang memilih, apalagi yang tidak,’’ kata Ismardi.
Tokoh pemuda, M. Toha juga mengaku kecewa, pemilih yang menggunakan KTP diabaikan, saat datang belum diizinkan mendaftar. Sepengetahuannya mendaftar boleh kapan saja, memilih baru mulai Pukul 12.00 WIB. Selain itu, ia menilai tingginya angka warga yang tidak memilih menjadi tanggungjawab KPU.
‘’Semestinya petugas tidak mengecewakan pemilih, saya sempat bersitegang dengan petugas di TPS 1 Ujung Padang, masa yang menggunakan KTP belum bisa mendaftar, seharunya terima dulu, memilih jam 12. Dampaknya warga memilih pulang, tidak lagi datang,’’ kata Toha.
Firmansyah Zakaria juga protes, ia kecewa karena tidak bisa menggunakan hak pilihnya, alasan petugas dirinya terlambat 5 menit. Semestinya untuk menunggu warga yang tidak punya undangan dan dengan alasan lain, petugas memberi kemudahan. Dampak dari ini semua warga yang tidak memilih menjadi membengkak.
‘’Saya tidak bisa memilih karena tidak diizikan lagi, banyak yang sama dengan saya juga tidak diberi hak memilih lagi,’’ tutupnya.(jar)


Golput Diprediksi Menang Telak
METRO – Golput atau masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya diprediksi menjadi pemenang di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS). Contoh pertama di TPS 2 Kelurahan Bandaratu tempat Bupati Mukomuko, Tarmzi,B.Sc,S.Sos menggunakan hak suaranya. Angka golput di TPS ini sangat fantastis, yaitu lebih 50 persen. Jumlah DPT 635 yang menggunakan hak pilih hanya 311, sementara 340 surat suara tidak terpakai. Suara Wismen – Bambang, 145, suara Huda – Haidir, 85 suara dan Sapuan – Dedy 80 suara, jauh dibawah angka golput.
Di beberapa TPS lain, kondisinya juga hampir serupa, berbagai alasan masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya. Secara umum isu sementara dari 126.752 pemilih masuk DPT KPU, yang memilih Huda – Haidir hanya sekitar 28 persen, yang mencoblos Sapuan – Dedy 20 persen dan pemilih Wismen – Bambang 18 persen dan angka golput di atas 35 persen. Artinya Golput pada pilkada kali ini berpeluang menang telak.
Bodi Rahmat Sentosa mengaku kecewa dengan tingginya angka Golput di Pilkada kali ini. Itu semua harus menjadi catatan bagi pihak pelaksana Pilkada di Kabupaten Mukomuko. Ia yakin ada faktor penyebabnya, diantaranya oleh surat pemberitahuan memilih banyak yang tidak dibagikan kepada pemilih. 
‘’Masa angka golput yang lebih tinggi, kita sayangkan banyak surat pemberitahuan memilih tak sampai ke warga. Sementara memilih menggunakan KTP malah ditunda,’’ katanya.
Firmansyah Zakaria, juga mengaku kecewa dan harus ada tindaklanjutnya, jika partisipasi pemilih kurang atau jauh dari target KPU. Banyak hal yang dipertanyakan pada Pilkada kali ini. Masyarakat jelas berpedoman dengan pemberitahuan KPU, jika tidak ada surat pemberitahuan warga enggan memilih, sebab tidak tahu harus di TPS mana yang ada namanya.
‘’Kita sangat kecewa, seharunya semua warga terdaftar dan mendapat surat pemberitahuan dari KPU, sebab di kertas C6 ada alamat TPS, warga tidak mau pusing cari TPS, apalagi disuruh nunggu sekian jam. Saya berpendapat Pikada harus diulang,’’ tutupnya.
Ketua tim Sapuan, Nasir Ahmad,S.Pi,M.Si juga mengaku kecewa atas banyaknya golput. Menurutnya ini dampak dari KPU kurang teliti dan menghemat biaya dengan tidak memikirkan dampaknya. Sekarang mereka masih menunggu hasil akhir dan rekapan KPU, berapa sebenarnya Golput.
‘’Bayangkan jarak TPS dengan rumah warga ada yang 3 km, selain itu banyak yang tidak mendapat pemberitahuan dan sebagainya. Angka Golput bakal menjadi bahan untuk evaluasi kami terkait pelaksanaan Pilkada,’’ tegasnya.
Ketua Tim Huda – Haidir, belum mau bicara banyak soal itu, yang jelas menurutnya Golput juga hak dari setiap pemilih sama halnya dengan hak memilih. Maka berapapun angka golput tidak akan mengganggu hasil pemilihan. Yang jelas ia berterimakasih kepada masyarakat dan kepada tim, karena sudah bekerja secara maksimal dengan penuh pengorbanan.
‘’Kami belum mau bahas masalah itu, masyarakat tidak salah, Golput juga bagian dari hak warga dalam pemilihan,’’ tuturnya.
Komisioner KPU, Syofia Diana,SE saat dikonfirmasi belum mau memberikan komentar, sebab mereka masih sibuk.
‘’Kami belum bisa komentari,’’ tutup Diana.(jar)

Anggaran Besar, Debat Kandidat Dalam ‘’Kelambu’’

Pihak EO Salahkan KPU dan Kandidat
METRO – Debat kandidat 3 pasangan calon bupati Mukomuko mengecewakan banyak pihak. Pasalnya ada banyak kekurangan disegi persiapan pelaksanaan maupun teknis lainnya. Parahnya lagi debat kandidat yang menghabiskan anggaran mencapai Rp 150 juta ini terlihat sangat sederhana, layaknya acara kawinan adat biasa. Maka tidak salah kiranya jika ada yang menduga, pihak penyelenggara ingin cari untung besar.
Diantara pelayanan maupun teknis yang mendapat sorotan, pertama acara dilaksanakan secara terbuka, tapi kesannya tertutup. Dimana yang bisa menyaksikan hanya pemilik undangan, umumnya pejabat dan tim sukses. Warga yang tidak punya undangan gigit jari, karena layar TV juga tidak disediakan oleh panitia. Artinya apa yang disampaikan calon mubazir, sebab warga tidak mengetahui, jika sekedar kampanye ke tim sendiri, terlalu heboh harus ikut debat. Nilai tinggi dari EO atau fanelis tidak akan membantu kemenangan calon, sebab yang menentukan suara pemilih bukan tim penilai. Parahnya lagi seharusnya media yang bisa meneruskan ke masyarakat hasil debat, namun kenyataannya media juga tidak difasilitasi oleh EO dengan baik, diizinkan masuk tapi tidak diberi keleluasaan meliput jalannya acara. Sehingga awak media yang kecewa memilih keluar dan tidak meliput jalannya debat.
Anehnya lagi, pihak EO yang menjadi penyambut tamu hanya menggunakan celana pendek, terkesan menyepelekan. Padahal undangan yang datang, sekelas Bupati, Kapolres, Ketua DPRD, 3 pasangan kandidat dan pejabat lainnya. Kemudian pengeras suara yang digunakan sempat macet, ditambah lagi kondisi ruangan yang panas, karena tidak disediakan kipas angin yang memadai. Moderator yang mengatur jalannya acara juga diduga kurang ahli mengendalikan atau mencairkan suasana debat alias menoton. Acara dilakukan sampai zuhur, tapi nasi tidak disediakan untuk undangan yang hadir, hanya beberapa saja yang diberi makan, para staf KPU sendiri tidak kebagian. Intinya profesionalitas dari EO perlu dipertanyakan dan harus menjadi catatan kedepannya, agar menggunakan jasa EO yang lebih baik, usahakan asal daerah sendiri, sehingga kesannya tidak sekedar mencari keuntungan dari anggaran daerah yang dikucurkan.
‘’Kita sangat kecewa dengan kondisi debat ini, semuanya sangat sederhana, sementara kami masyarakat tidak bisa menyaksikannya. Seharusnya debat terbuka bagi umum, bukan untuk tim dan pejabat saja. Percuma calon kampanye depan tim, karena tidak dikampanyekanpun tim sudah pasti memilihnya. Kami tahunya ini KPU yang lakukan, mungkin mereka kurang pandai mencari EO. Disiarkan di kecamatanpun yang nyaksikan PPK dan pegawai camat,’’ papar Firmansyah Zakaria yang kecewa lantaran tidak bisa menyaksikan acara, padahal sudah datang.
Mantan wartawan senior Mukomuko, Iskameri,S.Pd,M.Si mengaku terkejut dengan dibatasinya media meliput kegiatan debat. Semestinya penyelenggara atau KPU bangga kegiatan mereka diliput dan bisa diketahui masyarakat umum. Kalau acara ini tidak diterbitkan media, artinya mubazir, calon kampanye depan timnya sendiri.
‘’Lo, wajib mereka memfasilitasi media, kalau tidak untuk apa, sebab yang hadiri acara hanya tim dan undangan, warga akan tahu dan menanggapinya melalui media, apalagi acaranya tidak terbuka untuk umum alias dibatasi,’’ papar Iskameri.
Dikonfirmasi pada pihak penyelenggara, Golden Compass Tour Management, Empi dan rekan-rekannya malah menyalahkan KPU. Dijelaskannya awalnya mereka akan memasang layar monitor di luar ruangan agar bisa dilihat warga, tapi dilarang oleh KPU, alasannya untuk menjaga ketertiban acara, selain itu videonya akan diputar di 5 kecamatan. Terkait dengan penyambutan tamu menggunakan celana pendek, mereka menyebut itu diluar rencana, sebab kebetulan diminta pihak keamanan jaga di pintu masuk. Mengenai pembatasan kebebasan pers meliput acara, mereka membantah, buktinya disediakan kartu pengenal untuk pers. Namun memang dilarang menghambat penyuting video dari EO, sebab mereka butuh hasil yang bagus untuk disiarkan ke 5 kecamatan. Kemudian menyangkut pengeras suara yang kurang bersih dan sempat gangguan juga dibantahnya, malah berdalih, mix bagus tapi suara calonnya yang bermasalah dengan mix. Empi juga sempat menyampaikan, stelan lainnya diatur oleh orang Mukomuko sendiri, yaitu salah seorang PNS.
‘’Kami sudah sediakan dua unit layar TV untuk dipasang di luar ruangan, tapi dilarang oleh KPU, alasannya takut mengganggu, selain itu akan diputar ulang. Soal ada yang gunakan celana pendek, itu sesaat saja karena dibutuhkan saat itu. Untuk media kami terbuka, memang saya sempat sedikit kasar, karena panik, selain itu saya tidak tahu yang mana media dan tidak. Atas kesalahan pada media saya akui dan minta maaf,’’ tutupnya.(jar)

27 Susu Dinyatakan Rusak
POLITIK RM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mukomuko sudah menyelesaikan pelipatan dan penyeleksian surat suara (Susu). Diketahui sebanyak 27 lembar Susu dinyatakan rusak sehingga tidak bisa digunakan dalam Pilkada kelak. Rencananya surat suara yang rusak akan dimusnahkan setelah dibuat berita acara yang diketahui pihak Panwaslu dan juga kepolisian dan unsur lainnya.
Salah seorang komisioner KPU, AH. Siregar,S.Ag,M.Pd membenarkan adanya Susu yang ditemukan rusak saat penyortiran. Kerusakan kebanyakan lantaran isi Susu tidak lengkap, seperti tanpa logo KPU ataupun gambar calon, juga ada kerusakan dari kertasnya. Ia juga memastikan ini terjadi sejak dari pabrik atau percetakan. Susu yang rusak, sekarang masih disimpan, akan diplenokan. Kemungkinan dimusnahkan setelah dibuat berita acara.
‘’Itu jelas tidak bisa digunakan lagi, jumlahnya sekitar 27 lembar, nanti akan kita buat berita acaranya, baru langkah pemusnahan atau lainnya dilakukan,’’ kata Regar.
Lanjutnya, walau ada yang ditemukan rusak, namun dipastikan tidak mengganggu jalannya pemilihan. Surat suara untuk setiap TPS tersedia, karena saat dicetak dilebihkan 2,5 persen dari total pemilih tetap. Jumlah kerusakan surat suara pada Pilbup kali ini tergolong kecil dibanding pada momen Pilpres atau Pileg.
‘’Semuanya aman, walau ada yang rusak itu tidak akan mengganggu, sebab jumlah Susu  yang kami cetak lebih 2,5 persen dari DPT, ini sesuai dengan aturan KPU pusat,’’ tuturnya.
Sekretaris KPU, Aran,S.Pd juga mengakui Susu yang rusak akan didata dan dibuat berita acara. Sekarang mereka juga sedang mempersiapkan logistik lainnya, sebab beberapa saat sebelum pemilihan semuanya didistribusikan ke daerah pemilihan satu paket dengan Susu.
‘’Kita optimis semuanya aman dan lengkap, nanti akan didistribusikan bersamaan ke PPK, hingga ke desa,’’ tutupnya.(jar)

Komit Sukseskan Pilkada, Tarmizi Pastikan Netral

METRO – Caretaker Bupati Mukomuko, Tarmizi, B.Sc,S.Sos akan komit menyukseskan pemilihan bupati dan gubernur di Kabupaten Mukomuko. Sebagai caretaker ia tidak akan memihak kepada salah satu calon alias netral. Terlepas dari itu, ia tidak mungkin memihak, karena berstatus sebagai PNS. Larangan itu tertera dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Dikatakan Tarmizi, ditemui saat acara ramah tamah bersama jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Mukomuko di rumah dinas (Rumdin) bupati siang kemarin. Menyukseskan Pilkada merupakan salah satu tugasnya bersama dengan jajaran pemerintah kabupaten lainnya. Dia berharap tercipta suasana yang kondusif di tengah-tengah masyarakat. Ia juga mengajak semua elemen turut serta menyukseskan Pilkada.
‘’Kita harus melaksanakan Pilkada ini secara kondusif. Ini semua harus didukung oleh semua elemen, tokoh masyarakat dan teman-teman media. Sebab andil mereka sangat diharapkan untuk menyukseskan Pilkada. Peran aparatur sudah jelas. Sekarang bagaimana bisa melaksanakan Pilkada ini sukses, damai, senang dan aparatur berada pada posisi netral,’’ pintanya.
Lanjutnya, jika terdapat adanya aparatur pemerintah yang terlibat aktif dalam politik praktis, bisa dijerat dengan PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Masalah pasal-pasal pelanggaran itu sudah jelas diatur. Adapun Penindakan bagi aparatur pemerintah yang terlibat politik, semuanya telah tersistem. Karena telah ada Bawaslu, Panwaslu.
‘’Kita melihat batasan pelanggaran, apakah berat atau sedang. Yang kita bicarakan ini adalah aparatur. Pelanggaran berat seperti langsung terjun dan memanfaatkan fasilitas pemerintah. Nanti masalah penindakan, semuanya punya koridor dan prosesnya berjenjang,’’ ujarnya.
Hamdani Makir,SH.M.Hum menanggapi masalah ini mengatakan, caretaker semestinya netral, sebab tugasnya menyukseskan Pilkada, bukan menyukseskan salah satu kandidat, apalagi ia PNS. Kesuksesannya memimpin daerah akan menjadi nilai plus dari gubernur, mendagri dan masyarakat. Terkait peluang caretaker menguntungkan salah satu calon kepala daerah, Hamdani mengakui sangat besar. Caranya dengan menggerakkan seluruh pejabat dan pegawai kepada salah satu calon. Biasanya pegawai hingga pejabat patuh dengan atasannya, karena menyangkut dengan kepentingan karir. Langkah lain yang dapat dilakukan untuk memenangkan calon yaitu mutasi. Bisa saja seluruh pejabat yang tidak memihak pada calon yang dibelanya ditarik, diganti dengan yang lain, terutama camat, yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
‘’Harusnya netral, fokus dengan tugas sesuai yang dimandatkan. Sebetulnya caretaker bisa membawa pengaruh besar terhadap calon bila memihak. Banyak cara atau kebijakan bisa dilakukannya, seperti mutasi dan sebagainya. Tapi saya yakin, Tarmizi netral,’’ tutupnya.(nek/jar)

Tidak ada Sanksi Ringan Bagi PNS Berpolitik
//Nota Kesepahaman Banwaslu dengan Kementrian
METRO – Perlu diperhatikan oleh pejabat atau PNS di Kabupaten Mukomuko pada saat Pilkada ini. Bagi mereka yang diketahui mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah, termasuk terlibat dalam kampanye memenangkan salah satu calon bupati atau gubernur maka tidak ada istilah sanksi ringan, yang diberlakukan hanya sanksi sedang dan berat. Sanksi sedang berupa penundaan kenaikan pangkat dan penurunan pangkat, sedangkan sanksi berat berupa pemecatan secara tidak hormat. Pengawasan dan ancaman sanksi bagi aparatur sipil negara itu dituangkan dalam nota kesepahaman Banwaslu dengan kementrian yang ditandatangani pada Jumat, 2 Oktober 2015. Penandatanganan dilakukan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. Adapun nomor nota kesepahaman ini masing-masing Nomor 14/NK/BAWASLU/X/2015, nomor 193/5589/SJ, Nomor MoU/10/M.PANRB/10/2015, Nomor 02/MOU.KASN/10/2015 dan nomor 23/K/KS/X/2015. Nota kesepahaman ini berlaku selama lima tahun, salah satu dasarnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Ketua Panwaslu Mukomuko, Sujarwanto,S.Sos mengatakan MoU sudah mereka yerima dari Banwaslu untuk ditindaklanjuti di daerah. Kesepahaman ini bukti keseriusan pemerintah, termasuk Bawaslu, mewujudkan revolusi mental aparatur sipil negara dalam berpolitik. Banyak pihak mencemaskan netralitas aparatur sipil negara. Ia juga mengakui, nota kesepahaman semakin memberikan dasar bagi Bawaslu untuk melakukan penindakan terhadap aparatur sipil negara yang diketahui bersikap tidak netral dalam pelaksanaan pilkada.
‘’Nota kesepahaman ini jelas, dari kementrian telah disampaikan kepada masing-masing kepala daerah dan instansi terkait. Kedepan kita dapat melakukan pengawasan dan penindakan kepada PNS yang berpolitik,’’ kata Sujar.
Lanjutnya, MoU ini tidak bermaksud memata-matai atau menjerat ASN dalam kegiatan pilkada, tetapi untuk membangun komitmen menghadirkan pelaksanaan pilkada yang baik. Selama ini, kasus keterlibatan ASN dalam pilkada kerap hadir dalam persidangan sengketa Pilkada. Nota kesepahaman ini diharapkan dapat mencegah keterlibatan ASN dalam pilkada.
‘’Jangan dianggap miring, ini tujuannya agar PNS bisa netral, kami tidak akan memata-matai, jika terbukti baru ditindak,’’ tegasnya.
Anggota Panwaslu lainnya, Deny Setiabudi,SH mengatakan sampai saat ini belum ada PNS yang dilaporkan terlibat politik, maupun tertangkap tangan oleh petugas. Kedepannya dengan keluarganya MoU ini, Panwaslu akan meningkatkan pengawasan terhadap PNS maupun pelanggaran lain yang terjadi.
‘’Kalau sekarang belum ada, kedepan tentu kita tingkatkan pengawasannya,’’ papar Deny.
Dikutip dari berita online, Menteri PAN-RB ,Yuddy Chrisnandi yang mengatakan bahwa pihaknya tidak segan-segan menjatuhkan sanksi kepada PNS yang terlibat dalam kampanye pasangan calon dalam Pilkada sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
“Sanksi yang dijatuhkan tidak lagi ringan, tetapi sedang atau berat. Mulai dari penundaan promosi jabatan dan kenaikan pangkat hingga pemberhentian secara tidak hormat,” tambahnya.
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan MoU ini bertujuan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Nantinya, Bawaslu yang sudah punya mekanisme pengawasan baik terhadap Pemilu/Pilkada akan menyampaikan informasi tentang PNS yang diduga tidak netral kepada Kemenpan RB, BKN, dan KASN yang akan mempersiapkan mekanisme sanksinya. Dengan itu, maka diharapkan MoU ini bisa menjadi momok bagi PNS dalam menegakkan aturan tentang disiplin PNS.
“PNS harus mampu menjaga harkat dan harga dirinya semata-mata untuk memperkuat otonomi daerah dengan terpilihnya pemimpin di daerah yang amanah dan mampu menjalankan program-progamnya untuk kemajuan daerah yang dipimpinnya,” pungkasnya.(jar/net)

Pejabat Boleh, ‘’Hamba Allah’’ Dilarang Nyumbang ke Cabup

METRO – Hari ini terakhir, bakal calon bupati dan wakil bupati Mukomuko menyampaikan pelaporan sumbangan dana kampanye dari pihak ke tiga ke KPU Mukomuko. Jika hingga Pukul 16.00 WIB belum juga disampaikan, maka calon dianggap melanggar dan terancam disanksi. Hasil pantauan Radar Mukomuko hingga kemarin baru 1 kandidat yang menyerahkan laporan, yaitu nomor urut 3, dengan total sumbangan pihak ke tiga Nihil.
Berdasarkan PKPU, penyumbang dana kampanye boleh perorangan, kelompok dan badan usaha swasta yang memiliki badan hukum. Seorang pejabat atau PNS juga boleh menyumbang kepada kandidat dengan syarat atas nama pribadi, bukan atas nama dinas atau lembaga pemerintah lainnya. Sumbangan yang tidak sah, apa bila data penyumbang tidak jelas, seperti penyumbang atas nama ‘’hamba Allah’’ atau tanpa identitas lengkap. Kemudian badan usaha milik pemerintah, seperti BUMN/BUMD dan perusahaan bermodal asing juga dilarang menyumbang kepada calon.
Salah seorang anggota KPU Mukomuko, AH. Siregar, S.Ag,M.Pd menyampaikan sumbangan dari pihak ke tiga dibatas, untuk atas nama perseorangan bisa menyumbang paling banyak Rp 50 juta, sedangkan lembaga/perusahaan yang berbadan hukum paling banyak Rp 500 juta. Pembatasan dana kampanye ini mengacu pada PKPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye calon Gubernur/Wakil Gubernur, Wali Kota/Wakil Wali Kota, dan Bupati/Wakil Bupati. Sumbangan dari pihak yang tidak mencantumkan data lengkap dianggap tidak sah. Seorang pejabat boleh menyumbang, syaratnya tidak mengatasnamakan kantor atau pegawai pemerintah.
‘’Dalam PKPU nomor 8 tahun 2015, pasal 6, 7 dan 8 dijelaskan, berapa boleh menyumbang perorangan dan kelompok dan siapa yang dilarang. Yang pasti BUMN atau BUMD dan Perusahaan bermodal asing tidak boleh,’’ kata Regar.
Terus bagaiman jika calon sampai hari ini tidak melapor? Regar mengatakan pasangan calon wajib melaporkan dana kampanye sumbangan dari pihak ke tiga paling lambat 16 Oktober 2015. Sebelumnya masing-masing pasangan juga sudah melaporkan dana awal kapanyenya. Kalau sudah dijelaskan wajib, maka mau tidak mau harus diserahkan. Laporan dana kampanye dari pasangan calon ada tiga tahap, yaitu dana awal kampanye, penerimaan dana sumbagan dari pihak ke tiga, dan terakhir nanti laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
‘’Kita tidak mau berandai-andai, seluruh dana kampanye yang digunakan oleh pasagan calon wajib dilaporkan kepada pihak penyelenggara, juga sumbangan kampenya, karena ini sesuai dengan ketentuan yang ada. Kami sudah serahkan format laporan dan pemberitahuan kepada masing-masing,’’ tegas Regar diamini Ramadhan Gusti.
Ketua Panwaslu Mukomuko, Sujarwanto,S.Sos mengakui sudah menerima surat pemberitahuan dari KPU, menyangkut kewajiban calon menyerahkan laporan sumbangan dana kampanyenya. Hari ini adalah hari terakhir, mereka akan mengawasinya sampai tutup jam kerja di KPU. Jika ada yang tidak melapor maka akan dijadikan temuan. Panwaslu juga akan mengecek laporan dana kampanye kepada calon, sebab berdasarkan aturan, penyumbang harus jelas data pribadinya atau lembaganya.
‘’Dalam PKU diterangkan, sumbangan dibatasi dan penyumbang harus dijelas, dilarang penyumbang atas nama hamba Allah atau tanpa data lengkap. Sesuai dengan pemberitahuan dari KPU, kami akan awasi,’’ tutupnya.(jar)\

Tarmizi Langsung Ambil Kendali Pemerintahan
//Resmi Jabat Caretaker Bupati Mukomuko
METRO – Kemarin Tarmizi,B.Sc,S.Sos resmi menjabat caretaker Bupati Mukomuko, setelah dilantik oleh Gubernur Bengkulu, H. Junaidi Hamsyah,S.Ag,M.Pd. Pelantikan berlangsung di Gedung Serbaguna Pemprov Bengkulu. Turut dihadiri Wakil Gubernur Bengkulu, Sultan B Najamudin dan Plt. Sekdaprov, Drs. H. Sumardi, MM, termasuk beberapa pejabat Mukomuko, seperti Sekda Syafkani,SP, ketua DPRD Armansyah,ST dan lainnya. Dijadwalkan hari ini, mantan staf ahli pemprov tersebut langsung hadir di Mukomuko ambil alih pemerintahan yang belakangan ini hanya dipimpin Plh Bupati, Syafkani,SP. Lantaran besok dan hari Minggu libur, kemungkinan ia masuk kantor pada Senin nanti.
Berdasarkan informasi terhimpun, Tarmizi berangkat dari Kota Bengkulu sekitar pukul 06.01 WIB pagi ini dengan menggunakan kendaraan roda empat. Jika tidak ada rintangan dalam perjalanan, diperkirakan sekitar pukul 12.01 WIB telah sampai di Kota Mukomuko. Ia bersama rombongan langsung singgah di Masjid Jamik Kelurahan Pasar Mukomuko untuk menunaikan ibadah sholat Jum’at. Seusai sholat Jum’at, ia menuju rumah dinas (Rumdin) bupati dalam acara ramah tamah bersama jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Mukomuko. Setelah selesai, ia istirahat sejenak di Hotel Bumi Batuah Bandar Ratu dan malamnya langsung melanjutkan perjalanan menuju Pekan Baru.
‘’Jika tidak ada perubahan agenda, besok (Hari ini, red) penjabat bupati sudah tiba di Mukomuko. Kehadirannya akan disambut dengan tari pasambahan. Kemudian ramah tamah bersama jajaran Pemda dan tokoh adat di rumah dinas bupati,’’ kata Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Mukomuko, Drs, Novizar Eka Putra, M.Si kepada Radar Mukomuko (RM) ketika ditemui di ruang kerjanya kemarin.
Novizar menjelaskan, penjabat bupati mulai masuk kerja pada Senin (19/10). Hal ini hasil koordinasi jajaran Pemda dengan penjabat bupati. Sesuai agenda, pada hari pertama masuk kerja, akan menghadiri sidang paripurna anggota dewan.
‘’Kalau pelaksanaan sidang paripurna pada hari Senin nanti, mungkin beliau langsung hadir. Sesuai rencananya, pada hari itu akan dilaksanakan paripurna LKPj Bupati dan pengesahan APBDP,’’ papar Novizar.
Bertindak sebagai pelantik, Gubernur Junaidi mengatakan, dirinya berharap agar roda pemerintahan yang akan dijalani oleh penjabat caretaker terpilih, berjalan dengan baik dengan sebagaimana mestinya.
‘’Kepada seluruh penjabat bupati yang sudah terpilih, saya berharap agar bisa bekerja dengan baik. Terkhususnya dalam mensukseskan proses pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar pada Desember mendatang,’’ kata Gubernur.
Sementara itu, Tarmizi saat dikonfirmasi Radar Mukomuko mengungkapkan, dirinya sangat bersyukur dengan sudah dilaksanakannya proses pelantikan ini. Apalagi mengingat sempat beberapa kali ditundanya jadwal pelantikan, dengan sudah dilaksanakannya pelantikan ini, ia akan fokus pada roda pemerintahan.
‘’Yang jelas dengan telah dilaksanakannya pelantikan ini, kita punya Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Kalau tadinya dilantik di awal kan enak waktunya panjang,’’ ungkap Tarmizi.
Sedangkan untuk penyusunan APBDP yang sempat terhambat. Tarmizi menegaskan insyaallah terkejar. Ini ditegaskannya, karena sudah diketahui bahwa untuk yang namanya fisik seperti bangunan memang tidak ada, yang ada hanya pengadaan alat.
‘’Yang ada hanya untuk bangunan jalan seperti jalan usaha tani, itu justru bisa terkejar walaupun dengan keadaan mepet. Ini kan hanya tinggal 2 bulan, namun tetap kita akan menjalankan dengan optimal,’’ tegas Tarmizi.
Ketua DPRD, Armansyah, ST mengatakan karena sudah dilantik, maka Tarmizi bertanggungjawab terhadap daerah. Ia berharap APBDP bisa langsung disahkan Senin nanti. Ia yakin walau sedikit molor program daerah masih bisa dikerjakan secara keseluruhan, termasuk untuk fisik.
‘’Setelah pelantikan penjabat bupati, pihaknya segera menggelar rapat internal. Membahas tentang persiapan sidang paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP). Dimana sebelumnya APBDP telah dilakukan pembahasan tinggal lagi pengesahannya,’’paparnya.(nek/dom/kie)

HUT Radar Mukomuko ke 6 Berlangsung Sukses

Ribuan Peserta Senam Padati Lapangan Pemda
METRO – ‘’Senam Massal Menuju Mukomuko Sehat’’ yang diselenggarakan Surat Kabar Harian Radar Mukomuko berlangsung sukses. Ribuan warga yang datang dari berbagai kecamatan, desa dan kalangan memadati lokasi acara, yaitu lapangan upacara pemda Mukomuko. Juga tampak beberapa pejabat daerah yang tergabung dalam SKPD, seperti para asisten Setdakab, Kajari, petinggi Polres Mukomuko, KPU, Panwaslu, Sekwan serta para perwakilan dari berbagai perusahaan lainnya. Asisten 1 didamping pejabat lainnya mendapat kehormatam menerbangkan balon ke udara sebagai simbol HUT ke 6 RM.
Jalannya acara, dari pagi warga mulai berdatangan menuju lapangan Pemda Mukomuko, sekitar Pukul 7.30 WIB senam dimilai, peserta tampak bersemangat melakukan gerakan senam sesuai komado instruktur senam terbaik Mukomuko. Usai senam, datanglah waktu yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pembagian doorprize, berupa 3 unit motor, 6 kulkas, 6 sepeda, 6 mesin cuci, 6 tv dan magic ger, serta dooprize hiburan dari Ganesa Operationn (GO) dan Indofood. Dalam beberapa saat saja, seluruh hadiah berhasil didapat peserta, 3 pemenang hadiah utama sepeda motor, masing-masing Eko Setiawati asal Ujung Padang, Emilda Helmina dari Pondok Panjang dan Reni Afriyanti dari Penarik. Saat pencabutan kupon hadiah utama oleh asisten 1, pemenag sempat dibatalkan karena yang bersangkutan sudah meninggal lokasi acara. Motor ke dua dicabut oleh Ny. Wismen calon bupati Mukomuko dan terakhir orang tua direktur Radar Mukomuko, Muzakri didampingi GM Radar Mukomuko A Kartubi, kepala Dinsosnakertrans dan beberapa pejabat lainnya.
Dalam sambutannya, Kartubi mengucapkan banyak terimakasih kepada segenap donatur, pembaca dan peserta senam. Karena tanpa dukungan dari semua pihak, senam dalam rangka HUT RM ke 6 ini sulit terlaksana dengan baik. Kepada pemenang ia ucapkan selamat dan bagi yang belum beruntung jangan berkecil hati, tahun depan insyaallah Radar Mukomuko kembali melaksanakan acara yang lebih spektakuler. Untuk hadiah utama, pemenang dikenakan pajak dari Dinas sosial dan penyelesaian administrasi di dealer.
‘’Atas nama Radar Mukomuko saya mengucapkan terimakasih kepada pemerintah daerah, Polres Mukomuko pihak kejaksaan dan seluruh SKPD dan perusahaan dan donatur. Juga kepada pembaca, masyarakat dan peserta senam massal. Mudah-mudahan kedepan kami bisa menyelenggarakan acara lebih besar lagi untuk warga Mukomuko,’’ tuturnya.
Plh Bupati, diwakili Asisten 1, Drs. Arinal Basri dalam sambutannya mengucapkan selamat HUT Radar Mukomuko ke 6. Ia menjelaskan masyarakat Mukomuko harus bangga dengan keberadaan surat kabar ini. Karena RM selalu menyampaikan berbagai informasi terbaru untuk masyarakat dan memanjakan warga dengan berbagai acara akbar seperti senam massal maupun jalan santai. Ia mendoakan Radar Mukomuko terus maju dan berjaya menjadi sumber inspirasi bagi daerah dan warga.
‘’Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat kami mengucapkan selamat Ulang Tahun ke 6 Radar Mukomuko, semoga selalu berjaya dan memberikan informasi terbaik bagi masyarakat,’’ paparnya.
Ketua panitia, Wetna Junita dalam sambutannya, juga mengucapkan banyak terimakasih kepada pemerintah daerah dan segenap donatur yang sudah ikut serta menyukseskan acara. Tanpa kerjasama yang baik semua pihak, senam massal menuju Mukomuko sehat ini sulit terselenggara dengan baik. Ia juga mengucapkan maaf atas kekurangan dalam penyambutan maupun persiapan dari acara ini.
‘’Tanpa kerjasama yang baik para donatur yang ikut menyumbangkan doorprize, masyarakat, pembaca dan panitia serta seluruh peserta, acara ini tidak akan pernah sukses,’’ tutupnya.(jar)

Wong Cilik Pilih Sapuan Karena Terbukti

AIR MANJUTO – Dukungan terhadap pasangan Bakal Calon (Balon) Bupati Mukomuko periode 2016-2021, Sapuan,SE,Ak,MM,CA, -Dedy Kurinawan, S.Sos mengalir dari semua kalangan. Bukan hanya datang dari tokoh masyarakat atau politikus tapi juga dari wong cilik. Salah satunya adalah, Wagino (55), seorang petani warga Desa Sido Makmur, Kecamatan Air Manjuto. Meskipun mengaku tidak paham politik, ayah 3 orang anak mengaku sudah menetapkan pilihan pada pasangan Sapuan-Dedy. Ia beralasan, salah satu keluarganya pernah terbantu dengan adanya ambulance geratis Sapuan. Dari tiga pasangan Balon bupati, baru Sapuan-lah yang memberikan aksi nyata pada wong cilik. Pria asal Jawa Tengah ini mengisahkan, sekitar 9 atau 10 bulan yang lalu, anak sulungnya, Wariman (30) sakit dan harus di rujuk ke luar Mukomuko. Malam itu, tidak ada uang tunai untuk pakai ambulance rumah sakit. Ketika sedang bingung, ada pengunjung yang punya nomor HP sopir ambulance Sapuan, di depan dirinya langsung menelpon. Pada awalnya Ia ragu, karena merasa belum kenal sama sekali dengan sopir ambulance. Tidak lama berselang ambulance datang dan anaknya berhasil diselamatkan. Mulai saat itu Wagino yakin, ambulance Sapuan tidak pilih-pilih orang.
‘’Saya kenal nama Sapuan gara-gara mobil ambulance. Sekarang anak kita sudah sehat dan bisa kerja, tidak berlebihan kalau kami dukung Sapuan. Dengan satu harapan, jika Sapuan jadi bupati, mobil ini terus beroperasi dan banyak orang-orang seperti kita yang dapat pertolongan,’’ ungkap Wagino.
Lain lagi dengan Herdiansyah (21) warga Kecamatan V Koto. Mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bengkulu ini memilih Sapuan dengan alasan pengalaman. Dian, begitu Ia biasa disapa, menyampaikan faktor pengalaman sangat penting bagi seorang pemimpin. Menurut Dian, Sapuan sudah memiliki pengalaman yang sangat luas, bukan hanya didalam tapi juga luar negeri. Ia mencontohkan, mantan bupati Mukomuko Drs. H Ichwan Yunus, CPA, MM. Dengan pengalaman yang dimiliknya mampu membangun Mukomuko dengan baik. Program pembangunanya langsung dirasakan masyarakat, terutama Jalan Usaha Tani (JUT).
‘’Saya yakin, pengalamannya di luar sana, akan diterapkan di Mukomuko, jika Sapuan terpilih menjadi bupati,’’ demikian Herdiansyah.(dul)

Warga Ipuh Antusias Dukung Sapuan-Dedy
//Sapuan Ikut Lepas Penyu Bersama Warga
IPUH – Warga Kecamatan Ipuh dan Dapil III pada umumnya akan mewujudkan misi mereka yang tertunda pada Pilkada 2010 lalu, yaitu untuk mengantar Sapuan,SE,Ak,MM,CA menjadi Bupati Mukomuko. Ini terlihat dari besarnya arus dukungan yang datang dari masyarakat setempat. Bahkan kemarin lusa, Sapuan diajak secara khusus bersama masyarakat melepas anak penyu atau tukik di kawasan pantai Batu Kumbang Ipuh.
Masyarakat mendukung pasangan Sapuan – Dedy bukan tanpa alasan, selain karena mengakui Sapuan sebagai sosok yang dermawan dan peduli dengan masyarakat, mereka juga mengakui Sapuan-Dedy mampu membawa masyarakat sejahtera. Mereka juga meyakini Sapuan bisa menjadi bupati yang adil, sehingga jatah pegawai di kabupaten dan bantuan lainnya dapat merata, tidak berat sebelah. Selain itu Sapuan selalu blusukan untuk menyapa masyarakat dan menampung aspirasi warga.
Koordinator Tim Pemenangan Sapuan-Dedy Kecamatan Ipuh, Ali Basri, S.Hi menyampaikan, kehadiran pasangan Sapuan-Dedy mendapat sambutan positif dari warga Ipuh. Dengan adanya kunjungan dan bertatap muka secara langsung, warga dapat lebih leluasa untuk menyampaikan berbagai keluhan dan harapan. Sesuai dengan harapan warga, ia akui ketika telah terpilih menjadi pemimpin di daerah ini, dapat mengayomi masyarakat.
‘’Kehadiran Sapuan-Dedy dalam acara silaturhami dan pelepasan penyu di Batu Kumbang, Pulau Baru mendapat sambutan positif dari warga. Dalam hal ini, warga berharap ketika Sapuan-Dedy terpilih menjadi bupati, dapat memperhatikan nasib warga,’’ kata Ali Basri.
Ia juga menyampaikan, Sapuan-Dedy juga diharapkan peduli terhadap nasip petani dan nelayan yang berada di wilayah Ipuh dan sekitarnya. Selain itu, warga juga menitip pesan kepada pasangan calon ini, untuk memperhatikan pembangunan di segala bidang.
‘’Sapuan-Dedy juga diharapkan untuk mampu melakukan pemerataan pembangunan dari segala bidang. Termasuk memperhatikan nasib nelayan dan petani di daerah ini,’’ demikian Ali Basri.(nek)


Blusukan, Sapuan-Dedy Unjuk Kepedulian
METRO – Terinspirasi dari gaya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), diam-diam pasangan calon bupati Mukomuko, H. Sapuan,SE,Ak,MM,CA dan wakilnya Dedy Kurniawan,S.Sos mulai blusukan ke tengah masyarakat. Ia tidak segan-segan menyambangi para petani, nelayan dan meninjau aktivitas masyarakat ke pasar-pasar tradisional.
Kehadiran Sapuan selalu disambut hangat oleh masyarakat, bahkan banyak ucapatan terimakasih yang tak terduga ia terima dari warga, yang merasa terbantu oleh bantuan dari Sapuan, berupa keberadaan ambulance  gratis dan bantuan langsung lainnya. Selama ini jarang mereka bertemu, walau bantuan Sapuan dan namanya selalu dielu-elukan masyarakat, sebagai pengusaha yang peduli dengan daerahnya. Seperti kemarin, Sapuan menggelar pelepasan penyu dengan warga di Pantai Baru Kumbang Ipuh.
Salah seorang warga, Andri mengaku bangga melihat kegiatan calon bupati yang satu ini. Dengan blusukan, maka Sapuan-Dedy akan mengetahui bagaimana kondisi masyarakat sebenarnya dan bakal menjadi bahan kerja mereka saat duduk sebagai kepala daerah. Masyarakat bawah akan yakin dengan calon yang peduli dengan keluhan masyarakat, ketimbang berkampanye dengan hura-hura.
‘’Kegiatan blusukan Sapuan-Dedy lebih menyentuh di hati masyarakat, ketimbang menggelar acara yang kadang menimbulkan efek negatif. Tampaknya Sapuan sudah lebih matang memimpin Mukomuko. Soal terkenal, masyarakat Mukomuko tahu seluruhnya dengan Sapuan, sebab kerap mengirim bantuan dan senantiasa membantu, seperti adanya ambulance Sapuan,’’ ungkapnya.
Wakil Sapuan, Dedy mengakui saat ini mereka tengah meninjau kondisi masyarakat secara langsung. Tujuannya untuk melihat kondisi masyarakat bawah kemudian menampung aspirasi mereka. Apa yang dilihat dan di dengar dari masyarakat, ditampung bakal menjadi perhatian khusus kedepannya saat mereka diberi kepercayaan memimpin Mukomuko.
‘’Sambutan dari masyarakat luar biasa, kita juga banyak menerima masukan dan aspirasi dari bawah, semua yang ditemukan dan dilihat akan kita perjuangkan kedepannya. Seperti masalah jalan, lahan pertanian, kesulitan pupuk serta masalah harga lainnya,’’ tutup Dedy.(jar)