Target 4 Parpol, Gafrie Sudah Dealkan Dua Partai

METRO – Kandidat calon bupati lainnya, Ir. Gafrie Zainuddin tidak mau kalah saing. Ia menargetkan maju sebagai calon bupati didukung oleh 4 partai besar. Bahkan eks caretaker Bupati Mukomuko ini mengklaim sudak deal dengan dua partai politik dengan kekuatan 5 kursi dewan. Beberapa partai lain masih dalam tahapan penjajakan dan segera ada keputusan pastinya.
Dihubungi via telepon Gafrie menjelaskan untuk dukungan dari partai ia baru memastikan dua partai, pada dasarnya untuk syarat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah cukup. Namun demikian ia belum puas, karena Gafrie menargetkan menimal didukung 4 atau paling minim 3 partai dengan kekuatan kursi dewan hingga 10 orang. Tahap lobi atau penjajakan masih berjalan dengan beberapa partai lainnya.
‘’Kalau dua partai sudah hampir pasti, dukungan telah bulat dari pengurus kabupaten hingga pusat. Kita masih berupaya mengajak dua partai lagi untuk besama-sama pada Pilkada kelak,’’ ungkapnya.
Mengenai persiapan lain, Gafrie mengaku terus berjalan, hanya saja untuk bergerak secara terbuka di tangah masyarakat, ia masih menunggu aturan Pilkada yang sebenarnya. Setelah semuanya jelas, maka ia akan bergerak secara total melakukan sosialisasi ke masyarakat. Untuk saat ini tim terus berjalan, dan ia sendiri aktif memantau perkembangan isu politik di lapangan.
‘’Kita lihat saja nanti, setelah aturan pilkada sesuai revisi disahkan, maka kita akan bergerak secara total ke lapangan. Untuk saat ini pemantauan terus dilakukan,’’ tuturnya.
Mengenai siapa calon wakilnya kelak, Gafrie juga belum bisa memberi keterangan. Karena belum ada kepastian, apakah Pilkada digelar satu paket antara bupati dengan wakilnya atau  tidak. Yang jelas untuk wakil ia akan cari tokoh terbaik Mukomuko, juga berdasarkan petunjuk dari partai pengusungnya. Namun ia lebih cendrung wakil dari tokoh politik partai.
‘’Kalau untuk wakil saya cendrung bersama dengan tokoh partai, namun semuanya akan kita bicarakan dengan partai pengusung kelak,’’ tutupnya.(jar)

Sapuan Sudah Kunci 3 Parpol?

METRO – Salah satu bakal calon bupati kuat Mukomuko, H. Sapuan, SE,AK,MM,CA telah meminang setidaknya 7 partai politik (Parpol), sejak dibukanya pendaftaran oleh masing-masing partai. Diantaranya Hanura, PKB, PPP, PKPI, PDI Perjuangan, Golkar dan PKPI, termasuk dengan petinggi PKS isunya sudah ada pembicaraan serius. Kabarnya saat ini Sapuan sudah mengunci atau memastikan dukungan dari 3 partai politik dengan total kekuatan 8 kursi dewan. Namun partai mana saja belum bisa dijelaskan rinci. Walau demikian Sapuan belum puas, ia masih berjuang untuk memboking beberapa partai lagi, demi melenggang BD 1 N Mukomuko.
Novesta Herman, salah seorang dekat Sapuan mengakui jika sudah mengajukan lamaran ke setiap partai politik yang memberi kesempatan. Namun ada beberapa partai dipastikan tidak akan dilamarnya karena alasan pribadi dan juga disebabkan suatu hal. Terkait dengan isu Sapuan sudah mengunci dukungan dari beberapa partai, Herman enggan memberi bocoran yang sebenarnya. Namun soal pembicaraan serius dengan beberapa partai, Herman tidak membantahnya.
‘’Memang lamaran sudah kita ajukan, ada beberapa partai yang memang tidak kita lamar, karena ada hal pribadi. Dengan setiap partai ada pembicaraan serius, mulai dari tingkat kabupaten hingga pusat. Namun soal dukungan yang sudah pasti, kita belum bahas itu, yang jelas ada dukungan dari partai,’’ paparnya.
Lanjutnya, Sapuan tidak akan bersama tiga partai saja, diupayakan sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak kawan dalam berjuang maka kemenangan lebih dekat. Selain itu juga membangun daerah tidak bisa oleh beberapa orang saja, melainkan perlu dukungan dari banyak pihak, terutama para wakil rakyat. Untuk saat ini status semua partai yang dilamar sama, tergantung dari hasil penilaian nantinya.
‘’Kita usahakan dukungan sebanyak-banyaknya, selain target menang, memang untuk membangun daerah tidak bisa dilakukan sendiri, butuh banyak orang yang bekerja dan berpikir,’’ paparnya.
Sapuan sendiri saat diminta tanggapannya belum mau banyak memberi penjelasan, yang jelas upaya untuk mendapat dukungan dari partai politik terus ia lakukan. Untuk fokus ke politik, ia masih menunggu ketetapan aturan Pilkada. Juga karena sekarang disibukkan oleh pekerjaan dan kegiatan lainnya. Rencannya dalam waktu dekat ia akan pulang kampung dan mulai mempersiapkan diri.
‘’Sekarang kita masih menunggu, yang jelas sebagaimana permintaan dari partai kita ikuti. Mudah-mudahan ada dukungan maksimal, fokus saya masih pada pekerjaan, waktu Pilkada masih lama dan aturan mainnya juga belum final,’’ tutupnya.(jar)

Huda Tak Persoalkan, Satu Paket Atau Tidak

METRO – Wakil Bupati Mukomuko, Choirul Huda, SH yang merupakan salah satu kandidat kuat calon bupati Mukomuko tak persoalkan Pemilihan bupati satu paket atau tidak. Jika memang harus ada wakil, maka ia siap berkolaborasi dengan putra terbaik Mukomuko lainnya. Jikapun hanya wakil bupati, setelah terpilih ia juga akan mencari wakil yang betul-betul berkompeten dan siap bekerjasama membangun daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
Dijelaskan Huda, siapa bupati mendatang adalah sesuai dengan keinginan masyarakat. Ia yakin masyarakat ingin calon terbaik untuk menjabat bupati. Jika memang ia diinginkan, maka tanpa wakilpun dalam pemilihan, ia akan mendapat dukungan dari masyarakat.  Namun kalau memang diminta harus satu paket, maka ia akan memilih wakil tarbaik yang selalu siap bekerjasama membangun dan mensejahterakan masyarakat.
‘’Soal menang atau tidak itu tergantung keinginan rakyat, yang jelas kita selalu siap sesuai aturan yang ada. Masyarakat ingin bupati terbaik dan diyakini mampu membangun daerah,’’ kata sosok yang dikenal agamis ini.
Lanjutnya, saat ini ia fokus menyiapkan perahu sebagai syarat mendaftar ke KPU dan sebagai kawan yang diharapkan dapat mengantar dirinya sebagai pemenang Pilkada. Untuk wakil Huda masih menunggu ketetapan resmi undang-undang hasil revisi dari Perppu. Wakil bisa saja dari partai politik ataupun non partai. Untuk menentukannya tentu ia minta pertimbangan dengan tokoh masyarakat dan terutama partai pengusungnya kelak.
‘’Sekarang kita fokus dulu untuk mengajak partai politik bersama-sama, setelah itu baru kita pikirkan wakil, untuk memutuskannya tentu perlu konsultasi dengan tokoh masyarakat dan keputusan bersama dengan partai pengusung,’’ tutup Huda.
Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR Saan Mustopa mengakui ada empat poin yang masih menjadi perdebatan. Yakni, waktu pelaksanaan pilkada, ambang batas kemenangan, paket pimpinan kepala daerah, dan syarat pendidikan kepala daerah. Hanya ada satu poin yang disepakati, yakni terkait dengan penyelenggara pilkada. ”Tetap KPU yang menyelenggarakan,” ujarnya.
 Yang tidak kalah alot adalah perdebatan terkait dengan paket pimpinan kepala daerah. Saan menyatakan, ada fraksi yang menginginkan kepala daerah dan wakilnya dipilih satu paket. Namun, ada juga yang berpendapat hanya kepala daerah yang dipilih. Wakilnya nanti dipilih langsung oleh kepala daerah. Demokrat dan PDIP sepakat dengan opsi kedua.
Anggota baleg dari PDIP Arif Wibowo mengatakan, syarat pendidikan tidak penting untuk dibahas. Sebab, saat ini syarat pendidikan untuk menjadi presiden hanya SMA. Menurut dia, tidak ada korelasi antara pendidikan dan kemampuan seseorang. ”Itu poin yang tidak perlu diubah. Cukup SMA,” ujarnya. Untuk paket dan nonpaket, Arif menjelaskan PDIP memilih nonpaket. Alasannya, tidak sedikit wakil kepala daerah yang ingin menjatuhkan pimpinan daerah setelah dilantik. Konflik itu dipicu lantaran tidak ada kesamaan visi antara keduanya.(jar/net)

Isunya Ditawari Cawabup, Agus Harvinda Tersenyum
//KNPI Dukung Calon Yang Menang
METRO – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD-KNPI), Agus Harvinda, ST,M.Si isunya dilirik oleh beberapa kandidat calon bupati Mukomuko untuk pendamping atau wakil Bupati. Sosoknya dianggap bisa mengakamodir suara generasi muda di ‘’Kapuang sakti ratau batuah’’ ini. Saat ditanyai langsung, Agus Harvinda tidak membantah dan tidak menolak, pula tidak membenarkan isu tersebut, ia hanya tersenyum.
Dikatakan Harvinda, untuk persoalan yang satu ini perlu dipikir masak-masak. Selain belum begitu bersemangat terjun ke dunia politik bebas ini, Harvinda juga tampaknya masih begitu menikmati statusnya sebagai PNS. Sebab maju pada Pilkada, sesuai undang-undang ASN, PNS harus mengundurkan diri.
‘’E, kalau masalah itu kita belum bisa memberi statemen lantang, perlu dipikir masak-masak. Sebagai PNS kita harus siap mengundurkan diri, sebab sudah diatur dalam Undang-undang ASN,’’ kata Harvinda.
Terkait dengan arah politik KNPI yang dipimpinnya, Harvinda memastikan tidak ada calon yang maju mengatas namakan utusan dari KNPI. Sebagai induk organisasi kepemudaan KNPI dipastikan bersikap netral. Namun demikian KNPI akan memberi dukungan penuh kepada calon bupati yang keluar sebagai pemenang Pilkada kelak. Dukungan diberikan dengan cara ikut menyukseskan program pemerintah bersama-sama.
‘’Kami tetap netral pada Pilkada kelak, tidak ada calon utusan KNPI, jikapun ada kader KNPI yang maju bukan atas nama organisasi. Kita akan memberi dukungan kepada bupati yang terpilih kelak,’’ katanya.
Masih Harvinda, KNPI akan ikut menyukseskan Pilkada dengan cara sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, tanpa mengarahkan kepada salah satu kandidat. Bahkan juga ikut mengawasi jalannya persaingan para kandidat, agar semua berjalan dengan sportif dan bermakna.
‘’Sebagai organisasi kita tentu harus ikut menyukseskan pesta rakyat, namun tidak mendukung salah satu kandidat,’’ tutupnya.(jar)

Diparkir, Kasmidi : Sarat Politik
//Pergerakan Mutasi Belum Berhenti
METRO – Sebagaimana prediksi semula, puncak dari mutasi dengan sistem cicilan, Jumat (6/2) lalu mutasi besar-besaranpun terjadi. Dimana 56 pejabat dari eselon II, Eselon III dan Eselon IV masuk daftar mutasi, rotasi dan promosi. 12 orang pejabat yang tidak hadir dijadwalkan hari ini dilantik, kemungkinan bersamaan dengan mutasi pejabat lainnya. Yang jelas, isunya mutasi kali ini bukan pemungkas, akan ada mutasi berikutnya. Beberapa pejabat eselon II berpeluang masuk kotak, bersamaan dengan naiknya pejabat yang selama ini dinonjobkan. Diantara nama-nama pejabat yang diisukan bakal muncul kembali sebagai pemegang jabatan setrategis adalah, mantan Sekda BM Hafrizal,SH, Drs. H Bustari Maler, M.Hum mantan Sekwan dan eks kepala BPMPD Jasni Bahari, S.Pd serta beberapa nama lainnya.
Salah seorang pejabat senior yang juga adalah tokoh pemekaran Mukomuko, Ir. Kasmidi Kasim yang dinonjobkan dari Asisten I ke staf Ahli menilai mutasi kali ini sarat dengan politik.
‘’Mutasi ini sarat dengan kepentingan politik,’’ ujar Kasmidi singkat saat dihubungi via telepon genggam.
Mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP), Jodi, S.Pd yang dipindahkan sebagai camat Teras Terunjam menilai mutasi adalah hak dari atasannya. Ia tidak mempermasalahkan jabatan barunya ini. Apalagi Teras Terunjam merupakan tempat ia bertugas sebelumnya.
‘’Apapun tugas yang diberikan pimpinan kepada kita, akan kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Dimana saja ditempatkan bagi saya semua sama. Saya yakin pejabat yang baru nanti lebih baik lagi. Selama 5 bulan saya menjadi Kasatpol PP, komplek pemda sudah bebas dari kotoran ternak,’’ungkap Jodi.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan  (BKPPD) yang baru saja dilantik, Seri Utami, S.Pd tidak membenarkan isu akan ada mutasi susulan tersebut. Bahkan ada kemungkinan mutasi kemarin, merupakan pergeseran pejabat terakhir pada tahun ini atau selama masa jabatan bupati sekarang.
‘’Insaallah ini mutasi yang terakhir tahun ini, besok (hari ini red) ada 12 orang yang tidak hadir saat mutasi akan dilantik,’’ujar Seri Utami.
Adapun pejabat yang dimutasi Jumat lalu, diantaranya Drs. Nur Alam dari jabatan lama sebagai kepala BKKB dan PP menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Kepala DKP sebelumnya Junaidi, SP dinonjobkan sebagai staf ahli bidang pemerintahan. Kepala BKKB dan PP yang baru H. Badri Rusli, SH yang sebelumnya parkir di staf ahli. Drs. Arinal Basri yang sebelumnya juga sebagai staf ahli naik menjadi asisten I atau bertukar tampat dengan Ir. Kasmidi Kasim. Jodi,S.Pd yang sebelumnya menjabat Kepala Satpol-PP berganti jabatan dengan camat Teras Terunjam Drs. Khairul Anwar. Seri Utami dari sekretaris promosi ke jabatan baru sebagai kepala BKPPD Mukomuko. Sardi,A.Ma yang sebelumnya parkir selaku fungsional umum di BKKB dan PP ditarik mendampingi Seri Utami di BKPPD dengan jabatan sekretaris. Amirudin sebelumnya sekretaris BPMPD pindah dalam jabatan yang sama di Disporapar atau berganti tempat dengan Sabrin, S.Sos. Selain nama-nama diatas terdapat 47 orang eselon III dan IV yang juga bergeser.(dul) 


Ichwan Lebih Pede Dijalur Independent
POLITIK RM – Walau mengajukan lamaran ke beberapa partai politik, namun Bupati Drs. H Ichwan Yunus, CPA, MM tampaknya lebih nyaman maju sebagai calon Gubernur Bengkulu melalui jalur independent. Alasannya lebih merakyat dan peluang untuk menang juga sangat besar. Karena sejak awal mengumpulkan dukungan, calon independent telah bersama-sama dengan masyarakat.
Diminta keterangannya, Ichwan menjelaskan maju melalui jalur dukungan nyata, membuat ia lebih leluasa bergerak dan berhubungan dengan masyarakat. Program yang akan ia usung pada Pilkada semuanya berdasarkan keinginan rakyat tanpa ada campur dengan visi dan misi partai politik. Saat ini ia sudah menyiapkan 50 ribu poto Copy KTP dari 150 ribu yang dibutuhkan. Ia optimis sampai jadwal pendaftaran ke KPU, semuanya terpenuhi.
‘’Maju independent jauh lebih leluasa, kita takut dikemudian hari ada permasalahan serta perbedaan visi dan misi dengan partai. Karena pada akhirnya dapat merugikan masyarakat. Sekarang sudah terkumpul 50 ribu dukungan dari masyarakat, saat mendaftar kelak kita akan membawa dukungan 150 ribu paling minim,’’ kata Ichwan.
Namun demikian, tidak menutup kemungkinan ia akan maju melalui jalur partai politik, jika memang ada dukungan sesuai syarat. Selain itu partai yang mengusungnya harus menerima visi dan misi kerakyatan yang akan ia dengungkan. Ia juga mengakui mendapat dukungan dari partai politik sesuai persyaratan cukup berat, sebab semua calon mengajukan lamaran ke partai. Ia sendiri sudah mengajukan dukungan ke beberapa partai politik seperti PDI Perjuangan, Gerindra, Partai Demokrat dan partai lainnya.
‘’Saya berencana maju melalui jalur independent, bukan karena menggunakan partai tidak ada peluang. Kita juga siap maju melalui pertai kalau memang diinginkan partai sesuai ketentuan,’’ ungkapnya.
Masih disampaikan Ichwan disela-selaka kegiatan penanaman padi menggunakan mesin kemarin lusa, tim kemenangannya yang dinamai, relawan Ichwan for gubernur semakin menyebar. Disebagian besar kabupaten, kota dan kecamatan telah dibentuk, sekarang masih terus berlanjut penguatan relawan di berbagai daerah. Mereka yang sudah dibentuk mulai bergerak mengumpulkan dukungan nyata dari masyarakat.
‘’Memang kita sudah ada melakukan pendaftaran ke beberapa partai seperti PDIP dan Gerindra. Namun kita masih terus melakukan perundingan dengan mereka, kalau memang sesuai nanti kita jalan. Kalau boleh memilih saya akan tetap maju independent. Untuk saat ini dari 150 ribu syarat, tim kita sudah kumpulkan 50 ribu KTP.  Selain itu saya juga sudah masuk ke semua kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu dan membentuk tim kemenangan,’’ demikian Ichwan.(lia)

 

Ichwan Bicara Soal Penggantinya Kelak

METRO – Tahun ini merupakan tahun terakhir bagi Drs. H Ichwan Yunus, CPA,MM memimpin Mukomuko. Ia tidak bisa melanjutkan kepemimpinannya lantaran terkendala aturan yang hanya mengizinkan kepala daerah 2 periode. Juga Ichwan sudah harus maju sebagai calon Gubernur Bengkulu. Terus siapa calon terbaik pewaris atau yang akan melanjutkan pemerintahannya kelak?.
Diminta komentarnya kemarin, Ichwan mengaku belum menunjukkan salah satu kandidat sebagai pewarisnya memimpin Mukomuko. Terkait dengan beberapa nama bakal calon bupati yang diisukan akan satu paket dengan dirinya pada Pilkada kelak, Ichwan membantahnya. Menurut orang nomor wahid di Mukomuko ini, belum ada calon yang ia dukung.
‘’Belum tahu, saya juga tidak mengetahui siapa saja kandidat kuat bupati Mukomuko yang akan maju kelak,’’ kata Ichwan.
Terus bagaimana dengan nama-nama yang sudah mendaftar di PAN yang dipimpinnya?. Ichwan juga mengklaim belum mengetahui pasti siapa saja yang melamar PAN. Bagaimana dengan isu Choirul Huda, SH yang bakal diusung oleh PAN, Ichwan juga membatahnya.
‘’Saya belum mendapat loparan kalau sudah ada yang daftar di partai PAN untuk bakal calon bupati,’’ ungkapnya.
Namun demikian Ichwan sudah menetapkan kriteria bupati mendatang, siapupun nanti yang menggantikan posisinya sebagai bupati harus merupakan pilihan rakyat. Untuk itu ia minta pada masyarakat betul-betul teliti dan mempelajari setiap calon yang maju, sehingga bupati mendatang betul-betul mampu membangun daeran dan peduli pada masyarakat.
‘’Biarlah semuanya berjalan sesui dengan aturan, dan siapapun yang menjadi bupati nanti saya berharap itu merupakan pilihan rakyat dan tetap peduli terhadap masyarakat,’’jelasya.
Ia juga membantah, adanya isu Choirul Huda, SH sebagai bakal calon bupati yang bakal diusung oleh PAN. Pasalnya ia masih belum mendapat laporan  dari timnya, terkait hal tersebut.
‘’Saya belum ada loparan kalau sudah ada yang daftar di pataipan untuk bakal calon bupati,’’ ungkapnya.(dul)

Pemilihan 1 Paket, Persaingan Ketat
METRO – Pemilihan kepala daerah satu paket dengan wakilnya, sebagaimana dalam UU Pilkada revisi dari Perppu, membuat persaingan politik merebut kursi bupati Mukomuko lebih ketat. Masing-masing pasangan punya peluang besar merusak basis lawannya. Karena ada kemungkinan wakil yang dipilih adalah tokoh yang berpengaruh di basis lawan politik masing-masing, bahkan orang dekat dari calon lainnya.
Prediksi sementara, Choirul Huda, SH akan memilih wakil dari Dapil III, alasannya Huda butuh dukungan kuat dari dapil ini, selain merupakan basis dari calon lawannya, juga penduduk Dapil III cukup banyak. Sedangkan H.Sapuan, SE,Ak,MM,CA diperkirakan memilih wakil dari Dapil I, ada kemungkinan dari etnis jawa. Selain untuk mengambil dukungan dari non pribumi juga untuk meningkatkan dukungan dari Dapil pemilih mata pilih terbesar ini. Untuk wilayah dapil III, Sapuan sudah memiliki dukungan cukup besar. Ir. Gafrie Zainuddin juga diperkirakan mencari wakil dari Dapil III, untuk digabungkan dengan basisnya di Dapil I. Burhandari sendiri juga diprediksi memilih wakil dari Dapil II, karena ia ingin menggabungkan dukungan Dapil III dan Dapil II serta untuk lebih mudah menusuk ke daerah Dapil I. Begitupun kandidat lainnya.
Salah seorang tokoh Mukomuko yang juga dosen Fakultas Hukum Unib, H. Hamdani Makir, SH,M.Hum mengatakan pemilihan bupati berpasangan dengan wakil bupati membuat peta politik berubah. Persaingan akan lebih seimbang dan diprediksi berlangsung meriah. Mau tidak mau setiap kandidat akan memiliki wakil yang diprediksi mampu mengais dukungan maksimal dari basis lawannya. Untuk wakil dominan tokoh Dapil III dilirik oleh banyak calon.
‘’Pengaruhnya sangat besar, jika pemilihan bupati saja, jelas kekuatan masing-masing lebih mudah dibaca, dengan ditetapkannya calon satu paket dengan wakil, persaingan lebih ketat lagi. Karena wakil akan dipilih dari tokoh yang dapat merusak basis lawan. Salah memilih wakil, akan membuat harapan jadi buyar,’’ ungkapnya.
Ketua DPC NasDem, Busril juga mengomentari perubahan sistem pemilihan ini. Menurutnya antara pemilihan berpasang-pasangan dengan pemilihan tunggal kepala daerah perbedaannya jauh. Mulai dari persyaratan pencalonan hingga tingkat persaingan pada Pilkada kelak. Setiap calon dipastikan memilih wakil terbaik, bisa jadi wakil ditawarkan oleh partai politik pengusungnya.
‘’Mau tidak mau perubahan besar terjadi, baik dalam hal dukungan maupun persyaratan lainnya. Wakil menentukan bagi kemenangan calon bupati kelak,’’ tutupnya.(jar)

Maju Pilbup, Sapuan Borong Parpol
POLITIK RM – Agaknya Bakal Calon (Balon) Bupati Mukomuko H Sapuan, SE, Ak, MM, CA, semakin mematangkan diri untuk maju.  Dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) periode mendatang, kabarnya H Sapuan bakal borong sebagian besar partai politik (Parpol) yang memiliki perwakilan di parlemen. Dari 11 Parpol yang memiliki wakil rakyat di DPRD Kabupaten Mukomuko, 7 diantaranya telah dilamar. Terakhir, Sabtu (7/2) lalu, berkas lamaran parpol juga telah diantarkan ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebelumnya, tim pemenangan Sapuan, telah menyampaikan berkas lamaran ke PKPI, PDIP, Hanura, Gerindra, Golkar dan PPP. Selain itu, juga bakal melirik PKS, PAN, NasDem dan Partai Demokrat. Meski demikian, belum dapat dipastikan sebab masih menunggu proses internal parpol. Sebab semua parpol akan mengusung kandidat terbaik dari sejumlah nama yang berminat maju Pilbup.
Tim keluarga Sapuan, Ir. Zulfahni, membenarkan pihaknya telah mengantarkan lamaran ke beberapa parpol yang memiliki perwakilan di lembaga parlemen. Menurutnya, hal itu bukan berarti memborong semua parpol. Tetapi secara hirarkinya dalam berpolitik, tetap kita patuh dengan aturan main partai yang bersangkutan. Ketika parpol membuka peluang pendaftaran, maka ia mencoba untuk menyampaikan lamaran.
‘’Maunya kita, Sapuan melirik semua parpol yang ada di daerah ini. Kalau parpol yang bersangkutan berkenan untuk membantu dan mendorong serta mengusung Sapuan, itukan sah-sah saja. Masih ada empat partai lagi yang belum disampaikan berkas pendaftarannya. NasDem dan Partai Demokrat juga akan kita lamar, masih menunggu kapan pendaftaran dibuka. Begitu juga dengan PKS dan PAN, mungkin menunggu gelombang kedua pendaftaran, karena kita terlambat dalam menyiapkan berkas lamaran sesuai yang diminta parpol,’’ kata Zulfahni.
Viktor Hadi juga menambahkan, bentuk keseriusan Sapuan untuk maju sebagai calon kandidat bupati, tidak diragukan lagi. Dengan demikian, pihaknya terus berupaya untuk mendapatkan partai pengusung dengan cara menyampaikan lamaran ke sejumlah parpol.
‘’Sesuai dengan penyampaian Sapuan ke kita, beliau benar-benar siap. Dan itu menumbuhkan semangat untuk terus berjuang. Termasuk berjuang untuk mendapatkan partai. Tidak hanya sebatas pengusung, tetapi partai juga siap untuk mendorong Sapuan untuk menang dalam pertarungan politik mendatang,’’ begitu kata Viktor. (nek)

Jangan Ukur Cabup dengan Uang

Yusmardi : Itu Pendapat Keliru
METRO - Pendapat yang menyatakan calon bupati harus kaya atau banyak dana, dinilai sebagai pemikiran yang keliru. Bantahan ini disampaikan oleh salah seorang tokoh Mukomuko yang juga eks Wakil Ketua 1 DPRD Mukomuko, H. Yusmardi, SH. Alasannya masyarakat Mukomuko bukan masyarakat materialistis yang mengukur segala sesuatunya dengan uang. Tetapi merupakan masyarakat berbudaya yang senantiasa saling membantu, saling harga-menghargai dan punya hubungan keakraban antara satu dengan yang lainnya.
Menurutnya orang yang berpendapat calon pemimpin daerah harus punya dana banyak, sama halnya menganggap tidak ada lagi kebersamaan di tengah masyarakat, sehingga semuanya diukur dengan uang. Kedepan pemikiran demikian tidak perlu disampaikan ke publik, sebab dapat merusak gaya pikir masyarakat dari generasi ke generasi. Masyarakat harus diberi pendidikan politik yang baik, pemimpin bukan untuk memeras keuangan daerah.
‘’Saya sangat tidak sepakat dengan gaya pikir mereka, calon miskin tidak bisa maju, terkesan semuanya diukur dengan uang, sehingga nilai-nilai budaya dan kebersamaan terkikis. Masyarakat harus diberi informasi politik yang baik. Kita butuh pemimpin berkualitas dan peduli pada masyarakat dan daerah,’’ ungkapnya.
Lanjutnya, jika uang menentukan siapa yang akan memimpin daerah ini, bisa saja orang yang belum pernah muncul, datang mencalonkan diri dan menang, karena mereka punya banyak dana. Setelah duduk pemimpin akan bertindak semana-mena dengan kekuasaan yang dimiliki, nasib sial akan diterima oleh masyarakat. Karena ukuran orang kaya di Mukomuko dibanding dengan masyarakat diluar sana masih jauh. Tapi yang jelas, orang yang berani mengatakan ingin maju, menandakan ia punya anggaran dan keyakinan bisa mendapat dukungan dari masyarakat.
‘’Bisa orang dari Sulawesi dan dari mana-mana datang mencalonkan diri di Mukomuko, karena mereka tahu jika suara masyarakat bisa dibeli dengan uang. Kadang kita malu mendengar pendapat demikian, seakan Mukomuko sangat butuh dalam demokrasi dan kebersamaan,’’ tegasnya.
Kedepannya bukan saja untuk mencalon bupati, mencalon Kades dan Pilleg semuanya diukur dengan dana besar. Akhirnya urusan masyarakat pada pemerintahan mulai dari tingkat desa hingga, ujung-ujungnya harus bayar. Karena sebelumnya pemimpin yang duduk sudah bayar lebih dahulu. Pemimpin tidak perlu lagi mendengar aspirasi rakyatnya.
‘’Walau punya pemikiran yang cerdas, sebaiknya kenali budaya masyarakat Mukomuko dengan baik. Kami terkhusus di pedesaan sangat menghargai kebersamaan, jiwa gontong royong masih dibina dengan baik, tidak ada yang dapat membeli harga diri masyarakat di desa. Mereka punya pemimpin adat atau suku yang dituakan dengan tulus tanpa embel-embel,’’ tutupnya.(jar)

Bakal Cabup Galau, Carter Perahu Mahal
METRO – Bakal calon Bupati Mukomuko, belum berani terlalu umbar diri di tengah masyarakat, tentang rencana pencalonan. Pasalnya mereka masih diselimuti oleh kegalauan, terkait dengan perahu atau partai politik yang akan mengusungnya. Persaingan untuk mendapat dukungan dari partai cukup berat, belum lagi isunya pihak partai meminta dana cukup besar kepada calon, mulai dari pendaftaran hingga dana untuk operasional para kader partai saat Pilkada dilangsungkan.
Menanggapi isu ini, tokoh Mukomuko sekaligus dosen fakultas hukum Unib, H. Hamdani Makir, SH.M.Hum mengharapkan partai politik selalu objektif dan selektif dalam menentukan dukungan kepada bakal calon bupati. Membebani seorang calon dengan anggaran besar dinilainya tidak pantas, karena ada pembiayaan yang sangat penting bagi calon nantinya, yaitu dana untuk kepanye. Meminta biaya besar pada calon, sama halnya partai tersebut memberi dukungan kepada pemimpin kedepan untuk memeras keuangan daerah.
‘’Partai harus mengutamakan kepentingan daerah, dengan mengusung kandidat yang layak dan pantas. Mendukung kandidat yang siap bayar mahal, sama halnya partai tersebut mendukung pemimpin kedepan bertindak semena-mena,’’ katanya.
Namun demikian, ia juga menilai partai perlu dana untuk bergerak memenangkan calon yang diusungnya kelak. Tentu biaya ini dibebankan kepada calon bersangkutan, harus wajar dan sesuai kebutuhan. Maju sebagai calon bupati tanpa dana besar tentu sebatas meramaikan saja. Calon butuh tim pemenangan dan akan menghadapi berbagai permintaan di lapangan. Partai bisa didapat dengan mudah, andai pemilihan bupati dan wakilnya satu paket. Syaratnya wakil dari kader partai itu sendiri.
‘’Kalau tanpa dana sebaiknya pikir-pikirlah lagi, apapun bentuknya calon akan mengeluarkan biaya cukup banyak pada pilkada kelak. Dana untuk operasional tim dan juga pembiayaan lain selama kegiatan kampanye. Kita lihat saja, kalau wakil satu paket, maka kemungkinan partai bisa menawarkan kadernya,’’ paparnya.
Salah seorang kandidat, Ir. Sudirman Saleh,MM mengakui jika sekarang mereka masih galau mengenai kepastian pencalonan. Karena perahu yang akan membawanya untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum jelas. Ia menyatakan serius ingin mencalonkan diri dan siap bersaing dengan kendidat lainnya. Setelah partai dipastikan, maka ia akan tancap gas, sosialisasi dilakukan setiap saat dengan segala kemungkinan.
‘’Kalau rencana serius, tapi kita belum bisa katakan pasti, karena perahu belum ada. Setelah perahu di dapat baru kita akan bersikap yang sebenarnya. Berbagai cara akan kita lakukan untuk memenangi Pilkada kelak,’’ paparnya.(jar)


Cabup dan Cawabup Berpeluang 1 Paket
METRO – Saat ini tengah berlangsung pembahasan revisi Perppu tentang Pilkada di DPR RI pusat, sebelum ditetapkan sebagai undang-undang. Dimana salah satu poin penting yang berpeluang dirubah adalah terkait pemilihan kepala daerah (Kada) dan wakilnya satu paket atau tidak. Sebab pada perppu pilkada tersebut, wakil bupati, wakil wali kota dan wakil gubernur dipilih oleh bupati, walikota atau gubernur seteleh pemilihan dilakukan. Jika menyimak isu berkembang di tengah pembahasan di DPR RI, ada peluang kembali seperti pilkada sebelumnya, dimana bupati dan wakilnya dipilih satu paket dalam pemilihan oleh rakyat.
Tokoh Mukomuko sekaligus dosen fakultas hukum Unib, H. Hamdani Makir, SH.M.Hum mengatakan sekarang belum ada kejelasan. Karena masih dilakukan pembahasan oleh DPR. Jika berdasarkan arah isu di pusat, kemungkinan besar pemilihan bupati dan wakil bupati masih satu paket seperti sebelumnya. Memang sebaiknya adalah demikian, sehingga antara wakil dan bupati sama-sama berjuang untuk kemenangan pilkada kelak.
‘’Mudah-mudahan saja memang satu paket seperti sedia kala, sekarang masih dibahas di DPR RI, arahnya memang lebih berat pada pencalonan satu paket. Kalau itu terjadi, persaingan tentu lebih menarik,’’ ungkapnya.
Lanjutnya, meski satu paket antara wakil dan calon bupati, kisaran jumlah calon akan maju sama seperti sebelumnya, yaitu 3 pasang kandidat. Persaingan jelas akan lebih panas, sebab wakil masing-masing akan memecah suara lawan politik. Disegi pendanaan juga akan lebih santai, sebab dana ditanggung bersama oleh wakil dan calon bupati tersebut.
‘’Persaingan lebih sengit itu sudah pasti, sebab masing-masing kandidat akan bergerak secara merata. Juga disegi pendanaan ada keringanan bagi calon bupati, sebab dibantu wakilnya,’’ tegas Hamdani.
Untuk diketahui, Pemilihan kepala daerah secara langsung 2015, terbuka kemungkinan tetap digelar secara paket. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, pemerintah sebelumnya mengatur pilkada hanya untuk memilih kepala daerah. Untuk wakil, diusulkan oleh kepala daerah terpilih yang akan ditetapkan Presiden. Jumlahnya disesuaikan dengan jumlah penduduk, sehingga terdapat kemungkinan sebuah daerah memiliki lebih dari satu wakil kepala daerah.
Namun wacana pemilihan kepala daerah yang menggunakan sistem pemilihan hanya kepala daerah saja seolah terbantahkan. Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, kemungkinan terbuka mengingat banyaknya masukan dari anggota DPR pada sidang paripurna beberapa waktu lalu, yang menerima Perppu disahkan menjadi undang-undang.
"Kami merespons, mengapresiasi DPR menyetujui dua Perppu, kalau ada perbaikan-perbaikan, ya kami terbuka. Makanya Senin (2/2) kita akan rapat bersama dengan KPU dan Komisi II untuk inventarisasi masalah. Kami akan sampaikan ini lho pandangan fraksi, mana yang mau serius diubah, gimana mengubahnya," katanya, Jumat (30/1).
Selain masukan dari DPR, kemungkinan  juga terbuka karena pada Konstitusi, kata Tjahjo, hanya disebutkan pemilihan kepala daerah.
"Ini kan masih debatabel. Namanya kepala daerah kan bisa berpasangan. Soal jumlahnya (wakil kepala daerah,red) itu kesepakatan awal, (tergantung,red) jumlah penduduk yang sekian itu. Saya kira itu sudah clear," katanya.
Tjahjo optimistis perbaikan sudah akan rampung 17 Februari mendatang. Sehingga dengan demikian tahapan pilkada langsung 2015 dapat segera dimulai.(jar/jp)

Cabup dan Cawabup 1 Paket, Minimal Pendidikan Sarjana

METRO – Wakil bupati yang sedia kala direncakan dipilih oleh bupati atau gubernur terpilih dari Pejabat senior sebagaimana diatur perppu, dipastikan batal. Yaitu kembali pada sistem sebelumnya, dimana calon Bupati dan Wakil bupati sepaket dipilih dalam pemilihan lansung, atau berpasang-pasangan. Selain itu calon bupati minimal harus berpendidikan Diploma 3 (D3) dan untuk calon Gubernur wajib sarjana minimal S1. Juga minimal berumur 30 tahun untuk calon bupati dan 35 untuk calon Gubernur.
Ketetapan ini berdasarkan hasil rapat Panitia Kerja (Panja) revisi Undang-undang No.1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Selain itu ada beberapa ketentuan lainnya yang berubah, seperti penetapan jadwal pilkada serentak yang dalam Perppu No.1/2014 dimulai 2015 dan serentak nasional tahun 2020, diubah menjadi tahun 2016 untuk Pilkada serentak dan 2027 serentak nasional. Kemudian terkait sengketa pilkada, diselesaikan di Pengadilan Tinggi di tingkat regional karena MK sudah menolak mengadili sengketa Pilkada. Bagi pasangan yang tidak puas masih bisa menempuh upaya hukum lebih tinggi ke Mahkamah Agung (MA). Selanjutnya soal ambang batas kemenangan pasangan. Di dalam Perppu ditetapkan 30 persen. Sementara, dalam revisi diturunkan ambang batas kemenangannya jadi 25 persen karena Pilkada hanya satu putaran. Di sisi lain, parpol yang boleh mengajukan pasangan calon minimal meraih 20 persen kursi DPRD dan atau 25 persen suara pemilu.
Menanggapi persoalan ini, Ketua DPC Gerindra Mukomuko mengaku tidak mempersoalkannya, yang jelas peraturan ini bakal menjadi tolak ukur bagi mereka untuk menjaring kandidat. Diantaranya menyangkut pendidikan seseorang calon, umur dan juga ketetapan lain yang diatur. Kandidat yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, secara otomatis tidak bisa diusung.
‘’Ini sudah menjadi ketetapan karena tertulis dalam undang-undang, kami tentu akan mempedomaninya dalam menjaring kandidat untuk diusung pada Pilkada kelak. Kami tidak menginginkan setelah diusung, calon bermasalah dengan persyaratan yang ada dalam undang-undang,’’ tegasnya.
Ketua KPU Mukomuko, Dawud, S.Ag mengaku belum menerima hasil revisi peraturan Pilkada tersebut. Sebagai KPU daerah, mereka bekerja berdasarkan ketetapan dari pusat. Apapun syarat yang ditetapkan undang-undang yang dijelaskan dalam PKPU, maka itulah yang menjadi pedoman KPU dalam menetapkan kandidat juga saat melaksanakan berbagai tahapan Pilkada.
‘’KPU tentu bersarkan dengan aturan yang ada, kami di daerah menunggu penjawalan dari KPU pusar, apapun bentuknya itulah yang akan kita jadikan pedoman saat menerima pendaftaran calon ataupun melaksanakan rangkaian pemilihan lainnya,’’ tutup Dawud.(jar)

Gerindra Rekomendasikan 6 Kandidat ke DPP
POLITIK RM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Mukomuko selesai melakukan wawancara terhadap para kandidat yang mendaftar. Dari 7 kandidat yang melengkapi berkas, diprediksi 6 diantarannya akan direkomendasikan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk dibahas dan ditetapkan salah satunya yang akan diusung.
Ketua DPC Gerindra, Bassendri, SE mengatakan hasil pengujian oleh tim sedang dibahas bersama-sama. Mereka akan melihat siapa yang dinilai layak untuk direkomendasikan ke pusat. DPC sebasta mengajukan beberana nama, untuk keputusan akhir ditetapkan di pusat, namun tetap mengambil dasar awal, rekomendasi dari DPC. Tidak menutup kemungkinan semua yang mendaftar akan direkomendasikan.
‘’Kita hanya mengajukan ke pusat, nanti masing-masing diuji lagi oleh DPP, untuk keputusan akhir kelak DPP akan meminta keterangan dari kita di tingkat DPC,’’ ungkapnya.
Bas juga mengakui hampir semua kandidat yang melamar Gerindra punya potensi untuk direkomendasikan ke pusat. Yang jelas sekarang mereka masih melakukan peninjauan terhadap latar belakang dan juga penerimaan masyarakat kepada masing-masingnya. Gerindra menginginkan calon yang betul-betul siap dan mendapat dukungan dari masyarakat. Sebab ditargetkan calon yang maju harus menjadi bupati.
‘’Semuanya adalah orang-orang terbaik, namun Gerindra tetap harus menetapkan salah satunya, maka kita perlu peninjauan langsung ke lapangan mengenai kesiapan calon dan juga keinginan dari masyarakat,’’ tutupnya.(jar)

Burhandari Siap Lamar 3 Parpol Lagi
POLITIK RM – Keseriusan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyiapkan diri untuk maju pada Pilkada kelak, tak perlu diragukan lagi. Ia terus berusaha mencari tambahan dukungan dari partai politik. Setelah sebelumnya melamar Gerindra dan PAN, rencananya besok atau beberapa hari kedepan, ia jugaakan mengakukan lamaran ke 3 partai lainnya, yaitu Partai Golkar, PPP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bahkan ia juga akan mengajukan berkas ke Partai NasDem, karena mendapat kabar jika kader partai tersebut diperkirakan batal maju sebagai calon bupati.
Via telepon genggam Burhandari mengatakan, ia memasang target didukung oleh 7 partai politik pada Pilkada kelak, atau seminim-minimnya 7 kursi dewan di DPRD Mukomuko. Modal awal adalah dukungan dari 2 kursi PKS yang sudah menyatakan dukungan kepadanya, meski juga memberi kesempatan pada kandidat lainnya. Lamaran pada Golkar, PKB, PPP dan NasDem akan disampaikannya secepatnya.
‘’Kita ingin didukung oleh banyak partai politik pada Pilkada kelak, maka kita berusaha mengajukan lamaran ke semua partai yang membuka kesempatan. Rencananya dalam waktu dekat lamaran disampaikan pada 3 partai yang sedang membuka pendaftaran,’’ ungkapnya.
Lanjutnya semakin banyak partai pengusung pada Pilkada kelak, maka kesempatan memenangi Pilkada 1 putran terbuka lebar. Bahkan mantan anggota dewan ini pasang target suara dukungannya pada Pilkada kelak mencapai 41 persen. Ia juga terus berupaya mencari dukungan dari masyarakat secara langsung maupun melalui tim silaturahminya yang sudah bergerak sejak lama.
‘’Kita ingin banyak partai, karena kita ingin memenangi Pilkada 1 puran, didukung 7 partai kita yakin suara 41 persen pada pilkada nanti,’’ tutupnya.(jar)

Pilkada Ditunda, KPU Tunggu Petunjuk
METRO – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang semula dijadwalkan Desember tahun ini, batal dilakukan. Kepastian pembatalan berdasarkan hasil rapat panitia kerja (Panja) revisi Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dimana Pilkada akan dilaksanakan tahun depan pada bulan Februari. Menyikapi informasi ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mukomuko belum bisa memastikan, karena mereka masih menunggu informasi resmi dari pusat atau provinsi.
Disampaikan Ketua KPU Mukomuko, Dawud, S.Ag memang informasi dari media yang mereka terima, Pilkada akan dilangsungkan Februari 2016, namun pihaknya belum berani memastikannya, karena belum ada instruksi dari pusat. Yang jelas mereka akan melaksanakan tugas sebagaimana petunjuk dari KPU Provisni ataupun pusat menyangkut tahapan Pilkada.
‘’Kalau informasinya memang ada penundaan, namun apakah sudah pasti kita belum mendapat pemberitahuan secara resmi. Kita melaksanakan kegiatan tetap berdasarkan jadwal dari provinsi dan pusat,’’ paparnya.
Terkait dengan jadwal tahapan yang semestinya mulai dilakukan bulan ini, Dawud mengaku belum mendapat keterangan jelas dari pusat. Kemungkinan saja dengan penundaan jadwal pemilihan, tahapan lain juga akan bergeser. Namun demikain sebagai persiapan menghadapi Pilkada langsung, KPU sudah menyampaikan kepada Dukcapil dan juga pihak pemerintah daerah.
‘’Kita sudah sampaikan mengenai persiapan Pilkada langsung dengan pihak terkait, soal penundaan tahapan belum ada petunjuk atau jadwal resmi sejak awal,’’ tegasnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy (LE) mengatakan, perubahan jadwal Pilkada meliputi persyarakat calon kepala daerah (Kada) hingga pelaksanaan Pilkada. "Ada tujuh hal yang disepakati dalam Panja Komisi II," kata Lukman Edy di gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/2).
Salah satunya ialah jadwal pilkada serentak diubah menjadi tahun 2016 untuk pilkada serentak dan 2027 serentak nasional. Sebelumnya, dalam Perppu No.1/2014 Pilkada serentak dimulai 2015 dan serentak nasional tahun 2020.
"Kami sudah simulasi usulan Perppu sangat tidak mungkin dilaksanakan (2015) karena akan korbankan jabatan kada selama tiga tahun. Ini melanggar peraturan perundang-undangan," tambah Edy.
Selain itu, syarat untuk menjadi Kada disepakati 35 tahun untuk calon gubernur dan 30 tahun calon bupati/walikota. Sebelumnya, usia calon ini dalam Perppu ialah 30 tahun calon gubernur dan 25 tahun calon bupati dan walikota. Pertimbangan usia lebih matang dimaksudkan agar calon siap menjadi pemimpin di daerah.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah dan UU tentang Pemerintah Daerah. Dua undang-undang tersebut sudah disahkan melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada pertengahan Januari lalu.
"Presiden sudah tanda tangan tentang UU Pilkada dan UU Pemda, sudah memperoleh nomor lembaran negara karena itu kita akan secepatnya serahkan ke DPR. Kami berharap Menkum HAM selesai sore ini, kalaupun tidak bisa serahkan hari ini (ke DPR), besok pagi," kata Pratikno kepada wartawan di sela rapat kerja di gedung DPR/MPR.
Setelah ditandatangani oleh Presiden, Undang-undang tentang Pilkada langsung dan UU tentang Pemda sah diundangkan. Sejumlah politikus di DPR berencana mengusulkan revisi setelah dua Undang-undang tersebut diundangkan.
Partai Golongan Karya pimpinan Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical) misalnya mengusulkan revisi atas sejumlah pasal di UU Pilkada langsung.
"Pertama, aturan tentang pasangan calon. Jelas-jelas Perppu menyatakan gubernur, bupati, walikota dipilih sendiri tidak berpasangan. Namun pasal 40 Perppu, calon diajukan berpasangan. Jadi harus ada perbaikan dari Perppu karena 2 pasal bertentangan," kata Ical saat bertemu dengan ketua DPD I dan II Golkar se-Indonesia di Hotel Sultan, Jl Gatot Subroto, Jakarta.
Masalah kedua yang ingin dipertegas Golkar versi Ical adalah berkaitan dengan penyelesaian sengketa hasil Pilkada. Belum dipastikan lembaga yang mengadili apakah Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA).
Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik memastikan bahwa revisi tersebut tak akan mengganggu persiapan Pilkada serentak yang akan dimulai tahun ini.(jar/net)

Sapuan Lamar Gerindra, Huda Mendaftar ke PAN

METRO – Dua kandidat kuat bakal calon bupati Mukomuko, yaitu H. Sapuan, SE,Ak,MM,CA dan Choirul Huda, SH makin gencar. Seluruh partai yang membuka pendaftaran dilamar dengan harapan diusung. Sehari sebelumnya  Huda mendaftar di dua parpol sekaligus, yaitu PAN dan Hanura. Kemarin dibalas oleh Sapuan dengan mengajukan berkas ke 3 parpol, yaitu Partai Gerindra, Hanura dan PKPI. Sebelumnya keduanya juga telah sama-sama mendaftar ke PDI Perjuangan.
Selain Sapuan dan Huda, kandidat lain yang sudah unjuk keseriusan menuju Pilbup adalah, Ir. Sudirman Saleh, MM. Ia sudah melamar PDI Perjuangan, Gerindra dan PAN, juga kabarnya telah berusaha meminang PKPI. Calon lain, H. Gafrie Zainuddin telah mengajukan lamaran ke Gerindra. Kemudian Mahyudi Yacub juga mengajukan berkas ke Gerindra.
Ir. Zulfahni yang memimpin penyerahkan berkas Sapuan, menjelaskan mereka akan mengajukan lamaran ke semua partai yang membuka pendaftaran. Persyaratan yang diminta partai dilengkapi sedemikian rupa, termasuk mekanisme lain yang diatur partai. Sapuan menginginkan lebih banyak parpol yang akan bersamanya pada Pilkada kelak. Karena semakin banyak parpol, maka semakin mudah menuju kemenangan dan bisa bergontong royong membangun daerah. Saat sekarang lamaran telah disampaikan sebagian partai, terutama yang membuka lamaran.
‘’Setiap partai yang membuka pendaftaran akan kita lamar, apapun mekanisme yang berlaku dalam partai kita siap ikuti. Sapuan menginginkan sebanyak-banyak partai yang akan bersama-sama memenangi Pilkada dan membangun kabupaten ini kelak,’’ kata Zulfani.
Choirul Huda sendiri juga punya target demikian, ia akan mendekati setiap partai politik untuk diajak bersama-sama. Karena semakin banyak rekan untuk berjuang dan bekerja, maka semua akan terasa lebih mudah. Ia juga akan mengajukan lemaran ke banyak partai, termasuk parpol yang tidak membuka pendaftaran secara terbuka dipinangnya. Apalagi semua pengurus parpol sudah ia kenal dekat.
‘’Kita akan mendaftar semuanya, baik partai yang buka pendaftaran terbuka, ataupun partai yang tidak membuka pendaftaran. Kita optimis karena sudah punya hubungan baik dengan orang-orang partai,’’ papar Huda.
Sekjen Gerindra yang juga Ketua DPRD Mukomuko, Armansyah, ST seusai menerima berkas dari Sapuan, mengakui jika beberapa kandidat sudah mengajukan lamaran. Untuk kandidat yang akan diusung tetap berdasarka hasil tes dan uji publik oleh tim partai. Semuanya punya peluang yang sama, karena Gerindra menginginkan kandidat terbaik yang akan diusung kelak.
‘’Kuncinya kandidat itu dinilai layak, diterima masyarakat dan punya komitmen yang jelas untuk membangun daerah kedepannya. Sekarang sudah ada beberapa yang mendaftar, semuanya punya kesempatan bersama Gerindra,’’ tegasnya.
Sekjen PAN, Eranardi, S.IP juga mengakui saat ini sudah ada beberapa calon yang melamar PAN. Diantaranya Choirul Huda dan Sudirman Saleh, mereka masih membuka pendaftaran sampai 25 Januari.
‘’Pak Huda sudah mendaftar, selain itu Sudirman Saleh, kita buka sampai 25 Januari besok. Calon yang mendaftar akan diseleksi untuk kemudian diputuskan, siapa yang direkomendasikan,’’ tutupnya.(jar)