Kotak Suara Diboikot Warga

Surat Suara Kurang Kinerja KPU Dipertanyakan
METRO – Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko pantas dipertanyakan. Pasalnya berbagai permasalahan terjadi saat pencoblosan kemarin. Salah satu yang paling fatal adalah kekurangan surat suara (Susu) di beberapa TPS hingga diperkirakan ada ratusan bahkan mencapai ribuan masyarakat yang sudah datang ke TPS tetapi tidak bisa memilih. Belum lagi sebelumnya, masalah banyak yang tidak menerima surat pemberitahuan memilih sebelumnya. Bukan saja masyarakat biasa, pejabat dan anggota dewan ada yang tidak masuk DPT dan menerima undangan.
Bahkan di TPS 1 Kelurahan Bandaratu kotak surat suara sempat ditahan warga, karena sebanyak 92 orang pemilih yang sudah menunggu sejak lama tidak kebagian surat suara. Sedangkan di TPS 2 Desa lalang Luas Kecamatan V Koto kekurangan sebanyak 57 lembar surat suara DPD dari jumlah 281 DPT. Sementara untuk surat suara DPRD dan DPR RI sesuai dengan jumlah DPT. Di TPS 5 Desa Air Dikit Kecamatan Air Dikit juga kekurangan 25 lembar surat suara DPD. Kejadian serupa terjadi dibeberapa TPS lainnya.
Tidak hanya mengenai kurangnya surat suara, beberapa logistik lain juga ditemukan kurang, hingga menjadi kendala bagi petugas untuk melakukan proses penghitungan, seperti kertas DCT dan sebagainya.
Ketua KPPS  TPS 1 Kelurahan Bandar Ratu, Bahrul Yahya,  mengatakan ada 98 pemilih yang belum dapat menyalurkan suaranya awalnya. Mereka memboikot perhitungan sampai dapat menyalurkan hak pilihnya, setelah mendapat surat suara berlebih di TPS lainnya.
‘’Kita belum dapat memulai penghitungan surat suara. Karena 98 pemilih belum dapat memilih. Dan mereka memaksa agar dapat menyalurkan hak pilihnya,’’ ujar Bahrul.
Salah seorang keluarga caleg, Deki menyampaikan bahwa pihak keluarganya pun masih ada beberapa yang belum menyalurkan hak pilihnya lantaran surat suara sudah habis. Sehingga pihak keluarga bersama para pemilih lainnya tidak memperbolehkan perhitungan surat suara.
‘’Kita saja dari pihak keluarga masih banyak yang belum dapat memilih. Kemudian para pemilih lainnya pun juga demikian. Akibatnya kita meminta pihak KPU tegas dalam hal ini. kalau tidak perhitungan untuk TPS 1 tidak akan bisa dilakukan,’’ ungkap Deki.
Salah seorang calon DPD yang berasal dari Kabupaten Mukomuko, Eri Yanto, ST sangat menyayangkan hal ini. Sebagai salah satu calon DPD Eri merasa sangat dirugikan. Apalagi Mukomuko merupakan basis terbesar yang diharapkan bisa mendulang suara maksimal untuk bisa duduk menjadi anggota DPD.
‘’Ini jelas sangat merugikan bagi semua calaon DPD. Saya selaku calon DPD yang berasal dari Mukomuko, juga merasa sangat dirugikan,’’demikian Eri.
Ketua PPK Kota Mukomuko, Dedi mengakui terjadi kekurangan surat suara ini, masyarakat yang kecewa sulit menerimanya, apalagi mereka sulit bisa memilih di TPS lain, karena merasa kurang dilayani. Ia sendiri bingung dengan masalah ini.
‘’Untuk TPS 1 belum bisa di hitung, karena petugas tidak berani membuka kotak untuk dihitung, masyarakat yang tidak dapat memilih kecewa dengan kejadian ini,’’ kata Dedi.
Anggota Panwaslu, Ita Hartati, A. MBA terpaksa menghentikan sementara, proeses pencblosan hingga surat suara tambahan tiba. Salah satu alasan dihentikannya pemilihan ini, karena bisa merugikan salah satu pihak, terutama calon anggota BPD.
‘’Ini saya hentikan sementara, sambil menunggu tambahan surat suara.Solusi yang diambil adalah pihak PPS mengabil ke TPS 1 sabanyak  25 buah,’’ ungkap Ita.
Sementara itu Sekda Kabupaten Mukomuko, Syafkani, SP yang menyalurkan hak suaranya di TPS 1 Desa Ujung Padang juga kecewa. Dimana dari 6 mata pilih yang berada di rumahnya. Hanya 3 yang mendapatkan undangan untuk memilih. Syafkani menilai KPU kurang optimal dalam melakukan pendataan bagi pemilih. Sehingga banyak terdapat pemilih yang tidak mendapatkan undangan.
‘’Kita menilai kinerja KPU ini tidak maksimal. Lihat saja banyak pemilih yang tidak mendapatkan undangan. Sehingga ini harus menjadi pelajaran bagi KPU kedepannya. Apalagi akan menghadapi pemilihan presiden (Pilpres) dan kepala daerah mendatang,’’ tutur Syafkani.(dul/dum)


Bup Kehilangan Paku, Rosna Ditimpa Bilik Suara
POLITIK RM – Kemarin Bupati Drs. H Ichwan Yunus, CPA, MM bersama dengan sang istri Hj. Rosna Ichwan yang juga adalah caleg PAN untuk DPRD Provinsi Bengkulu, menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Kelurahan Bandaratu. Ada beberapa sisi lain dari kegiatan bupati ini. Petugas TPS yang langsung memanggil namanya, padahal antrian masih panjang ditolak oleh bupati, ia minta memilih sesuai antrian. Selain itu, juga saat mau mencoblos bupati sempat menyakan besi paku pencoblos dibiliknya yang tidak ada. Sementara Rosna sempat dikejutkan dengan jatuhnya bilik suara yang terbuat dari seng plat hingga nyaris mengenai wajahnya.
Saat turun dari mobil, Bupati langsung disambut hangat oleh beberapa pajabat dan petugas TPS. Warga yang sudah lama menunggu duduk dikursi sempat berdiri dan meminta bupati duduk, kemudian ditolaknya, ia memilih berdiri saja. Belum 1 menit di TPS, namanya langsung dipanggil petugas menggunakan alat pengeras suara. Merasa terkejut, bupati juga menolaknya, ia tidak mau diistimewakan karena ada masyarakat yang lebih dulu. Orang nomor wahid ini memilih untuk menggunakan hak suara sesuai giliran. Bupati selanjutnya melayani para wartawan yang mewawancarainya.
‘’Biar orang dulu, saya datang terlambat ya harus menunggu, tidak ada yang istimewa, kita sama-sama rakyat yang punya hak,’’ kata Bupati menjawab panggilan dari petugas.
Bupati kemudian dipanggil lagi setelah beberapa saat kemudian sesuai urutan memilih. Sebelumnya Rosna lebih dahulu masuk ke bilik suara. Setelah mendapat surat suara, bupati langsung masuk ke bilik, saat ia mau nyoblos ternyata paku alat coblos tidak ada. ‘’Mana mencoblosnya ini,’’ kata Bupati yang langsung direspon petugas. Kemudian saat Rosna sedang melipat surat suara yang sudah dicoblos, tiba-tiba bilik yang hanya didudukkan di atas meja roboh oleh angin dan mengena tangannya.’’Oo ada apa ini, kok roboh,’’ ujar Rosna yang sempat terkejut.(jar)


Timses Sardiman Juga Ditangkap
//Kepergok Serahkan Amplop Berisi Uang
PENARIK – Sentot (59), warga Desa Suka Maju, Kecamatan Penarik, kepergok PPL setempat  sedang menyerahkan amplop berisi uang pecahan Rp 100 ribu kepada Suparjo pada Rabu (9/4) sekitar pukul 05.30 WIB. Pada pihak keplisian Suparjo mengaku diperintah Caleg Partai Demokrat nomor urut 1, Dapil 2, Sardiman. Dugaan money politik ini tengah ditangani oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).
Kapolres Mukomuko, AKBP Wisnu Widarto, S.Ik melalui Kapolsek Penarik, Ipda. Kartono membenarkan pihaknya telah mengamankan salah seorang warga yang diduga melakukan praktek politik uang dengan cara menyerahkan barang bukti (BB) amplop berisi uang pecahan Rp 100 ribu kepada Suparjo. Saat itu sempat kepergok oleh petugas PPL, untuk pengamanan, pelaku digiring ke Mapolsek.
‘’Kejadian pada hari Rabu, diserahkan seorang lak-laki atas nama Sentot alamat Desa Suka Maju oleh PPL Desa Suka Maju. Yang bersangkutan kepergok sedang memberikan amplop isi Rp 100 ribu kepada Suparjo. Dari keterangan pelaku, dirinya memberikan uang atas perintah Sardiman Caleg Kabupaten nomor urut 1 Partai Demokrat Dapil 2. Untuk selanjutnya, PPL mengamankan pelaku di Polsek untuk diserahkan ke Panwaslu,’’ ungkap Kapolsek.
Ketua Panwas Pemilu Kecamatan Penarik, Darto, membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan dugaan praktek money politik oleh warga atas nama Sentot.Sentot kepergok oleh warga desa dan kemudian di laporkan ke PPL saat transaksi penyerahan uang tersebut kepada warga desa.
‘’Awalnya Sentot mengaku kepada warga dan PPL, uang itu untuk saksi partai. Tetapi tidak ada mandat yang bisa membuktikan bahwa itu uang saksi dan kemudian kita bawa di Mapolsek untuk meminta keterangan selanjutnya. Di Mapolsek, Sentot mengaku bahwa dia disuruh oleh Caleg Partai Demokrat, Sardiman untuk menyerahkan uang tersebut kepada warga, ketika subuh sekitar pukul 5.30 WIB. Selanjutnya Sentot digiring ke Panwaslu Kabupaten untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Setelah diambil keterangannya, kemudian disuruh pulang ke kediamannya,’’ tutup Darto.
Sementara Fitri caleg Gerindra yang sebelumnya, timnya dituding bagikan uang, membantah bahwa tim susksesnya telah melakukan praktek money politic atau politik uang dengan membagikan sejumlah amplop kepada warga. Laporan 3 orang warga asal Desa Setia Budi, Kecamatan Teras Terunjam tersebut tidak benar. Menurut Fitri, uang yang diberikan melalui tim sukses dirinya atas nama Sabirin tersebut, bukan berupa uang sogok, tetapi uang transportasi saksi Partai Gerindra.
‘’Laporan warga asal Setia Budi terhadap tim sukses saya tersebut tidak sesuai fakta dan kita tidak ada melakukan money politic. Uang yang diberikan kepada 2 orang atas nama Waluyo dan Dani itu, merupakan uang saksi partai, bukan untuk menyuruh memilih saya atau menyuruh mereka untuk membagikan kepada pihak lain,’’ ungkap Fitri.
Fitri mengatakan, sebelum kejadian itu , dia menitipkan uang saksi untuk 13 TPS kepada tim suksesnya sejumlah Rp 2,6 juta. Masing-masing TPS ditugaskan 1 orang saksi dengan masing-masingnya diberikan dana sebesar Rp 200 ribu/saksi. Tetapi berbeda dengan yang terjadi dan laporan yang disampaikan oleh ke tiga orang itu ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Mukomuko, malah menuding adanya unsur politik uang.
‘’Itu uang saksi, bukan money politic. Ini kan aneh, mereka menuding saya macam-macam, padahal itu jelas uang saksi. Atas laporan ke Panwaslu itu, saya curiga ada kepentingan lain yang sengaja mencoreng dirinya jelang pelaksanaan Pemilu berlangsung,’’ tutup Fitri.(nek)
Fitri mengaku belum ada surat panggilan dari pihak Panwaslu untuk meminta keterangan terkait hal itu. Untuk sementara ini, dirinya masih fokus dalam pelaksanaan pemilihan dan menjaga peralihan suara masing-masing TPS.
‘’Saya tidak akan gentar dan terpengaruh dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang yang melaporkan masalah itu, untuk saat ini kita masih fokus untuk mengikuti suasana pemilihan dan tetap memantau perolehan suara,’’ demikian Fitri.(nek)

Ini Dia Anggota Dewan yang Baru

Kejar-kejaran Suara Caleg Masih Terjadi
POLITIK RM – Kendati Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko belum menetapkan partai pemenang pemilu, namun anggota dewan baru  DPRD Mukomuko yang terpilih sudah bisa direka-reka. Dari Dapil 1 Andy Suhary, SE, M.Pd hampir dipastikan menjadi wakil dari PKS dengan perolehan 1271 suara sementara. Selanjutnya dari PKB, Maskur memimpin perolehan sementara dengan 703 suara. Kemudian Hermansyah, M.Kom memimpin perolehan suara dari Hanura. PPP dipimpin Ojek Warman, Gerindra Armansyah, SE dari PAN FAJAR ANITA P, SE. Juga PKPI kemungkinan mengutus 1 dewan, untuk kursi nomor 8 bersaing antara Golkar, Partai Demokrat dan NasDem.
‘’Alhamdulillah kita untuk saat ini masih optimis, terimakasih kepada masyarakat, kawan-kawan yang sudah memberi dukungan,’’ kata Andy ditemui kemarin.
Untuk Dapil 2, masih terjadi kejar-kejaran perolehan suara antar caleg, namun sudah ada beberapa nama, dari perolehan sementara diperkirakan duduk dikursi panas dewan. Pertama dari PDIP caleg nomor 1 Dedy Kurniawan, S.Sos dengan perolehan 1500 suara sementara, H. M. Maril dari NasDem, Eri Zulhayat, SE dari PAN, PPP Nopiyanto, SH dan dari PKPI Ir. Zulfani. PKB juga data sementara hampir dipastikan meraih kursi, namun masih terjadi persaingan perolehan suara antara caleg nomor 1 dan nomor 2 surupa juga antara caleg Gerindra nomor 1 dan 3. Untuk kursi terakhir kemungkinan diraih oleh Partai Demokrat dan bisa jadi Hanura. Sedangkan Golkar, PBB dan PKS untuk saat ini perolehan suarannya belum cukup untuk 1 kursi.
‘’Berkat dukungan masyarakat, sanak pemili, andai tolan dan masyarakat juga dari media massa kami sangat bersukur bisa keluar sebagai peraih suara sementara ini,’’ kata Dedy.
Untuk Dapil 3, Nama besar Golkar belum tergoyahkan, eks anggota dewan, Sadariun hampir dipastikan duduk lagi. Begitu juga sosok pengacara tenar, Badrun Hasani, SH dipastikan mewakili PAN. H. Musfar wakili PKS di DPRD Mukomuko, bakal ditemani oleh Wisnu Hadi, SE dari PKPI, Suwarno dari NasDem dan Khusairi dari PKB. Partai yang juga dipastikan mendapat kursi adalah Gerinra, meski Incumbent Haidir masih memimpin perolehan suara, namun ia dibayangi oleh Busra. Untuk jatah kursi terakhir terjadi persaingan antara PPP, Hanura. Namun bukan tidak mungkin PDIP, PBB dan Demokrat akan menang, namun saat ini 3 partai ini perolehan suaranya masih dibawah rata-rata.
‘’Alhamdulillah PKS sudah dipastikan dapat kursi di dapil 3, bahkan kemungkinan PKS akan memperoleh suara terbanyak,’’ papar politisi PKS H. Tarmizi.
Ketua KPU Mukomuko, Dawud, S.Ag menegaskan belum ada partai pemenang atau caleg yang ditetapkan, sebab masih berlangsung proses perekapan surat suara. Mereka baru tetapkan siapa yang menang setelah perekapan secara keseluruhan dan pleno di KPU.
‘’Kalau ada hitungan lain, kita tidak tahu jelas, untuk secara resmi kami belum melakukan perekapan dan pleno,’’ tutup Dawud.
Untuk diketahui apapun yang ditulis dalam berita ini masih bersifat sementara dan hitungan cepat calon pemenang pemilu oleh crew RM di lapangan dan informasi dari narasumber RM. Bisa saja semuanya tidak sama dengan hitungan pihak lain atau dari hitungan resmi KPU sendiri.(jar)

Suami Nyoblos “Istri Dicoblos”
AIR MANJUTO – Tak tahu berterimakasih! Mungkin ungkapan ini pantas diberikan untuk Sp (55) asal Banjar Negara, Jawa Tengah. Bagaimana tidak, sudah diberi tempat menumpang, oleh warga di Kecamatan Air Manjuto, malah istri pemilik rumah diduga ‘’Dicoblos’’ saat sang suami Sa (40) pergi mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 9 April lalu. Ulah Sp yang sempat yang menghebohkan salah satu Desa di Kecamatan Air Manjuto, terperogok langsung oleh  Sa. Meski awalnya sempat dilaporkan dengan dugaan pemerkosaan ke Polsek Lubuk Pinang, namun akhirnya diputuskan penyelesaian kekeluargaan.
Kronologis kejadiannya, Pagi itu Sa yang mendapat pemberitahuan memilih pergi ke TPS. Setelah meminta izin pada istrinya, tanpa ada rasa curiga ia berangkat, sedangkan Sp duduk di ruang tamu. Sp tidak mendapat undangan memilih, karena baru seminggu berada di desa itu dari kampungnya. Sekitar Pukul 9.10 WIB Sa pulang dari mencoblos, tanpa curiga ia langsung masuk dalam rumah dan langsung masuk ke kamar. Bak disambar petir, Sa terkejut melihat istrinya dan Sa tengah berduaan di atas tempat tidur. Tidak terima atas kejadian ini, Sa langgsung melapor kepada pihak yang berwajib. Namun akhirnya pelaku yang sudah sempat ditahan keluar, dengan alasan, hasil pemeriksaan keduanya suka sama suka.
Camat Air Manjuto, Yusuf Aulawi, SP mengatakan pihaknya sudah mengetahui kejadian yang dialami warganya tersebut. Yusuf menyarankan agar peristiwa ini bisa diselesaikan sesuai jalur yang berlaku.
‘’Kita hanya menyarankan saja, tapi kalau suaminya tidak terima itu memang hak dia. Yang agak kita sayangkan si suami ini langsung melapor dengan polisi, tidak memberitahu Kades setempat lebih dulu. Secara umum kita sampaikan dengan seluruh warga Air Manjuto, jika ada masalah, apapun bentukya kades harus diberitahu, karena Kades yang bertanggung jawab dengan kejadian di desa,’’ ungkap Yusuf.
Terpisah, Kapolres Mukomuko, AKBP. Wisnu Widarto, S.Ik melalui Kapolsek Lubuk Pinang, Iptu. I Mades Indra Wijaya, SH membenarkan pihaknya telah mendapat laporan mengenai pemerkosaan di wilayah Air Manjuto. Anggota langsung turun ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) terlapor langsung di bawa ke Mapolsek Untuk dimintai keterangan. Meski dalam laporan pemerkosaan, namun dari keterangan Sp dan istri pelapor, keduanya suka sama suka. Bahkan mereka mengakui perbuatan itu merupakan yang kedua kalinya selama kurun waktu satu minggu.
‘’Kalau dari keterangan keduanya tidak ada unsur pemerkosaan. Karena si wanita juga tidak berteriak atau mecoba memberikan perlawanan. Kalau secara hukum tidak bisa dikenakan pasal pemerkosaan. Tapi jika memang akan dilakukan proses hukum, yang lebih tepat adalah perbuatan zina. Jika itu yang dilakukan maka kedua orang tersebut keduanya bisa diproses. Ahirnya mereka sepakat diselesaikan secara adat, laporannya juga sudah dicabut,’’ ungkap Made.(dul)


Data C1 Berpeluang Dibajak?
//KPPS Tuding KPU Kurang Sosialisasi
POLITIK RM – Wacana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko untuk memegang C1 yang merupakan data lengkap perolehan suara sah ditingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) lebih awal tidak terlaksana. Buktinya hingga hari kedua kemarin, masih ada beberapa C1 yang belum sampai ke sekretariat KPU bahkan dikembalikan lagi karena terjadi kesalahan pengisian oleh  Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Bukan tidak mungkin C1 yang bolak-balik dari PPS ke KPU tanpa ada pengawalan dari saksi partai lainnya ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
Ketua KPPS TPS 4 Desa Ujung Padang, Joni menganggap bahwa persoalan tersebut terjadi lantaran minimnya sosialisasi yang dilakukan dari KPU. Akibatnya terdapat beberapa pengisian formulir yang tidak sesuai sebagaimana mestinya.
‘’Kesalahan pengisian itu terjadi bukan lah dari kita. Karena kita menganggap sosialisasi mengenai pengisian formulir itu yang kurang dilakukan KPU,’’ ujar Joni.
Juga beberapa saksi partai menilai KPU tidak siap dalam menyelenggarakan pemilu. Sehingga ditemui berbagai kesalahan yang terjadi serta membuat mundurnya jadwal pleno.
‘’Ini kan memperlihatkan kalau KPU memang tidak siap dalam menyelenggarakan pemilu. Sehingga timbul persoalan seperti ini. Bahkan di beberapa TPS petugas KPPS tidak memegang rekapan data dan malah melengkapinya dengan meminta dari para saksi,’’ ungkap Susi.
Caleg PAN Chaidirisman, SH sangat kecewa, ia menilai kinerja KPU jauh dari yang diharapkan. Ini dampak dari mereka yang kurang mau bertanya dengan pihak lain yang sudah pernah berkecipung. Karena dalam waktu dekat ada pemilu presiden dan pilkada, kesalahan serupa sebaiknya tidak terjadi lagi. Sangat banyak dugaan kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu kali ini.
‘’Semuanya amburadul dan tidak sesuai dengan apa yang mereka janjikan, maka kedepannya kita minta jangan lagi terjadi. Anggota KPU tidak mau bertanya dengan orang lain,’’ tegasnya.
Sekretaris KPU, Junhari, B.Sc mengakui ada kesalahan oleh KPPS dalam pengisian form C1, maka diminta dirobah lagi. Untuk kesalahan lain, seperti kekurangan surat suara maupun kendala lain yang terjadi, bisa diatasi dengan baik oleh KPU.
‘’Yang jelas kita ingin melakukan yang terbaik, ada kesalahan kecil yang terjadi kami menganggapnya masih wajar saja, secara umum pemilu berjalan dengan sukses,’’ tutupnya.(jar/dum)

Politisi PKS ‘’Serang’’ Panwaslu

METRO – Salah seorang politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Mukomuko yang duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Kabupaten Mukomuko, Burhandari, M.Si menegaskan kepada Panwaslu kabupaten dan jajaran kalau tidak bisa bekerja secara profesional, adil sebaiknya mundur. Alasan tidak ada laporan mengenai pelanggaran, dinilainya tidak layak disampaikan oleh panwaslu.
‘’Kita ingatkan kepada Panwaslu Mukomuko, jika tidak siap bekerja profesional dan menjamin netralitas bawahannya sebaiknya mundur saja. Jangan berbicara ke publik tidak ada laporan. Mereka itu bekerja bukan menunggu hasil kerja orang lain,’’ serang Burhandari.
Burhandari yang juga Caleg DPRD Provinsi Bengkulu Nomor Urut 1 Dapil 3 ini mengaku sudah mengantongi berbagai bukti dugaan pelanggaran pemilu dan bukti ketidak netralan petugas pengawas pemilu. Sebaiknya panwaslu mempelajari lebih jauh aturan dan tugas mereka sebagai pengawas pemilu, jangan sebaliknya hanya duduk di kantor menunggu laporan.  Sebab dari pantauan Burhandari di lapangan, masyarakat punya dasar tidak mau melaporkan apa yang mereka ketahui.
‘’Jangan hanya duduk di kantor menunggu ada laporan, panwaslu itu berada di lapangan memantau kegiatan caleg, aneh kalau panwaslu tidak tahu ada caleg yang kampanye setiap harinya dan tak jarang melakukan pelanggaran,’’ tegas Burhandari. 
Ketua Panwaslu Mukomuko, Muchtadir Munib, SE dimintai tanggapannya meminta agar Burhandari menunjukkan bukti pelanggaran oleh anggotanya di lapangan. Kalau terbukti maka dipastikan Muchtadir akan langsung diberhentikan.
‘’Kalau memang dia punya bukti laporkan secara resmi, kita akan pecat anggota kita itu. Kami sama sekali tidak ragu dengan apa yang disampaikannya, karena kami di panwaslu menjalankan tugas sesuai prosedur dan tupoksi,’’ tutup Muchtadir.(jar)

Honor Dipotong Pajak, Petugas TPS Kecewa
POLITIK RM – Pemilihan umum (Pemilu) 9 April yang tinggal 4 hari lagi terancam tak sukses. Pasalnya para petugas yang akan melaksanakan rangkaian pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) uring-uringan. Honor yang mereka terima dengan jumlah tak seberapa malah dipotong pajak. Belum lagi biaya ATK jauh lebih kecil dari sebelumnya. Sementara petugas Linmas, sampai saat ini masih menunggu seragam dan kepastian honor yang akan mereka terima.
Salah seorang petugas PPS, Amrul mengaku sangat kecewa, sebab honor yang mereka potong semestinya Rp 350 ribu, dipotong Rp 20 ribu dengan alasan untuk pajak. Semestinya potong pajak per anggaran, bukan dilakukan per gaji PPS. Selain itu pelayanan lain bagi mereka juga jaug menurun dari pemilu atau pilkada sebelumnya. Ia minta ada penjelasan dari pihak KPU dengan jelas.
‘’Masa honor cuman sedikit sudah dipotong pajak, kami agak terkejut, beda dari pemilu sebelumnya. Semestinya sejak awal ada pemberitahuan oleh pihak KPU atau PPK mengenai pemotongan gaji untuk pajak ini,’’ kata Amrul.
Lanjutnya, mengenai petugas hansip atau linmas juga kurang jelas, kabar yang mereka terima di desa, hansip tidak lagi diberi pakaian seragam seperti sebelumnya. Kalau sampai hari pemilihan, masih juga tidak jelas, bukan tidak mungkin TPS tanpa pengamanan oleh hansip, melainkan hanya dari kepolisian untuk 1 orang per desa.
‘’Harapan kita pemilu ini makin membaik, kalau demikian adanya malah bisa tambah kacau, karena KPU tidak bisa sukses tanpa ada petugas dibawahnya,’’ lanjut Amrul.
Dikonfirmasi dengan Sekretaris KPU Mukomuko, Junhari, B.Sc mengaku tidak tahu pasti soal potongan pajak tersebut. Seiingatnya yang dipotong pajak untuk petugas pemilu yang berstatus sebagai pegawai negeri. Semestinya keluhran semacam itu langsung dilparokan kepada KPU atau PPK bukan kepada media massa.
‘’Mungkin berstatus sebagai PNS, sebab sudah jadi aturan. Kalau bukan pegawai negeri tidak ada pemotongan pajak dilakukan, sejauh ini honor yang sudah cair hanya PPS saja, yang lain belum ada,’’ tutupnya.(jar)

Hari ini, Surat Suara ke PPK
POLTIK RM – Sesuai jadwal, hari ini surat suara pemilihan umum (pemilu) mulai didistribusikan dari sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko menuju sekretariat panitia kecamatan (PPK). Pendistribusian surat suara ini akan mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian, dimana setiap kendaraan surat suara dikawal oleh 2 orang polisi.
Ketua KPU Mukomuko, Dawud, S.Ag mengatakan surat suara akan dikirim menggunakan kendaraan roda empat, dimana setiap mobil disertai dengan petugas KPU dan dari kepolisian. Surat suara tujuan awalnya ke PPK, baru selanjutnya disampaikan ke KPPS hingga saat pemilihan dibawa ke TPS. Pendistribusian dimulai pagi ini hingga 8 April nanti.
‘’Hari ini mulai dilakukan pendistribusian, kita usahakan bisa selesai secepatnya meski waktu penditribusian sampai sehari jelang pencoblosan dilangsugkan. Proses pendistribusian aman, karena dikawal ketat oleh pihak kepolisian,’’ papar Dawud.
Surat suara sudah dibagi per PPK, perdesa dan per TPS, sehingga surat suara tidak perlu dibuka lagi sebelum hari pencoblosan dilakukan, karena sudah dipasangi segel pemilu. Selama berada di PPK hingga ke KPPS surat suara juga akan dikawal ketat oleh kepolisian, pengawas pemilu dan masyarakat. Ia juga minta petugas pemilu, bisa menjaga surat suara dengan baik, jangan sampai rusak dan sebagainya.
‘’Kalau aman, kita yakin sebab surat suara ini sudah dibagi per TPS dan dipasangi segel. Baru dibuka sebelum pencoblosan didepan para pemilih dan saksi partai. Petugas juga kita ingatkan jangan sampai rusak atau basah,’’ tutupnya.(jar)

Waspada Tsunami, Warga Mengungsi

METRO – Merebaknya informasi peringatan dini akan terjadinya gelombang pasang tsunami kiriman di 115 lokasi kabupaten/kota dari 19 provinsi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Mukomuko sebagai dampak gempa bumi besar berskala 8,2 SR pada kedalaman 10 Km di Pantai Utara Chili atau 240 Barat laut Bombay India pada Rabu (2/4) pukul 06.46 WIB yang mengakibatkan tsunami setinggi 1,92 meter sempat membuat panik  mayoritas masyarakat.
Malahan sejumlah warga yang tinggal di tepi pantai Mukomuko sempat mengungsi ke tempat yang aman. Beberapa sekolah pun terpaksa meliburkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Termasuk sebagian pegawai di lingkungan pemkab memilih tidak ngantor karena khawatir tsunami benar-benar datang melanda. 
Sesuai dengan peringatan dini tsunami yang dikeluarkan Tsunami Early Warning Center (InaTEWS) di BMKG, tsunami akan sampai ke Indonesia pada kemarin, dimulai sejak pukul 05.11 WIB hingga 19.44 WIB. Status peringatannya adalah waspada. Peringatan dikeluarkan berdasarkan analisis penjalaran tsunami. Kabupaten Mukomuko sendiri dijadwalkan terkena tsunami pada pukul 09.24 WIB.
Setelah sempat dilanda kecemasan dan kepanikan selama semalaman, masyarakat Mukomuko bisa bernapas lega. Ini setelah dicabutnya peringatan dini tsunami oleh pihak BMKG dan juga BNPB, terhitung mulai kemarin pada pukul 08.30 WIB. Dasar pencabutan peringatan adalah hasil analisis data monitoring alat observasi tinggi muka air laut di wilayah Papua. Dimana dari analisis sebelumnya, daerah di pesisir di Provinsi Papua seperti Kota Jayapura, Jayapura, Sarmi, Waropen, Biak Numfor, dan Supiori akan berpotensi terjadi tsunami pada pukul 05.11 hingga 05.51 WIB.
‘’Ya surat peringatan dini tsunaminya sudah dicabut pagi tadi (kemarin, red). Peringatan dini tsunami dinyatakan telah berakhir untuk seluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Mukomuko. Mukomuko dan wilayah lain di Indonesia kembali dinyatakan dalam status aman,’’ terang Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mukomuko, Drs.H Nurngubaidi melalui Supervisor Pusdalops-PB, Hitatun.
Sebelum dicabutnya peringatan dini tsunami, Pemkab Mukomuko melalui Sekdakab, Syafkani, SP dan BPBD telah mengedarkan surat. Surat ditujukan pada seluruh camat dalam wilayah Kabupaten Mukomuko. Pointer penting yang mesti diteruskan camat pada masyarakat, terkhusus yang bermukim di tepi pantai adalah tidak melaksanakan aktivitas serta menjauhi kawasan pesisir pantai dan tepian sungai.
Kenyataannya, dari pantauan Radar Mukomuko (RM) terdapat nelayan yang tetap nekat melaut. Sebagaimana dikuatkan oleh pernyataan Ketua RT 3 Kelurahan Koto Jaya, A Japar. Dimana memang beberapa nelayan Pantai Indah Mukomuko (PIM) tetap berangkat melaut, hanya jumlahnya tidak banyak. Penyebabnya lantaran sejak pagi cuaca mendung, bukan khawatir tsunami. 
‘’Hari ini (kemarin, red) memang tidak banyak nelayan yang pergi melaut. Selain karena sudah dua hari ini nelayan tidak mendapatkan ikan, cuaca sejak pagi hari juga sangat mendung,’’ kata Japar. 
Sementara, Koordinator Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB) Kabupaten Mukomuko dan juga anggota Tagana, Rudiyansyah membenarkan adanya warga yang telanjur panik lalu memutuskan berkemas diperkirakan menuju tempat pengungsian yang aman.
‘’Hasil pantauan kita di kawasan PIM pagi tadi (kemarin, red) ada beberapa warga yang panik dan mereka sudah meninggalkan rumah menuju ke arah tempat pengungsian lebih tinggi dari daerahn pantai. Namun sebagian diantaranya, masih melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Nelayan ada yang melaut dan juga para pekerja jemuran ikan ada yang tutup dan ada yang tetap beraktivitas seperti sedianya,’’ urai Rudi yang juga berdomisi di PIM ini.
Rudi menambahkan, mereka yang sempat mengungsi tak sampai berlama-lama meninggalkan rumah. Menjelang siang, mereka kembali pulang setelah didapat kabar tsunami tidak benar-benar terjadi.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Mukomuko, Dra. Nurhasni, M.Pd melalui Kepala Bidang (Kabid) Dikmen, Apani, M.Pd membenarkan bahwa banyak siswa yang pulang lebih awal  sebelum jam pulang. Ini tanpa adanya instruksi dinas dan sekolah. Mereka para siswa pulang sendiri, sebagian dijemput oleh keluarga dan orang tuanya masing-masing.
‘’Memang kita menerima laporan bahwa adanya siswa yang pulang sebelum jam sekolah. Tetapi belum ada data pasti yang diterima berapa jumlahnya. Anak-anak (siswa, red) pulang langsung dijemput orang tua dan keluarganya, dan itu bukan instruksi dinas dan sekolah,’’ ungkap Apani.
Apani menambahkan, mestinya orang tua wali murid harus menunggu intruksi dari pihak terkait, baru membawa pulang anaknya. Sebab terkait isu bencana ini tidak bisa diperkirakan begitu saja, ada langkah dan kajian tertentu melalui instansi berwenang.
‘’Kedepannya jika ada informasi mengenai bakal terjadi bencana tsunami, orang tua wali murid jangan langsung mengambil sikap dan menjemput anak, tunggu perkembangan informasi. Sebab itu sudah ada dinas khusus yang melakukan pemantauan. Kalau status waspada, ini belum darurat, sebab kita selalu dituntut waspada setiap harinya,’’ jelas Apani.(nek/dum)

3 Rumah Diamuk Si Jago Merah
METRO – Tiga rumah warga Kelurahan Pasar Mukomuko masing-masing Hamdani, Nur Fatmawati dan Dahlina diamuk si jago merah. Peristiwa yang terjadi pada pukul 10.15 WIB itu sontak membuat heboh warga dan membuat macet arus lalu lintas Jalan Jenderal Sudirman. Berdasarkan informasi, api pertama kali muncul dari rumah Hamdani, persisnya bagian dapur. Dari situ api menjalar ke rumah tetangga. Jika tidak cepat dipadamkan, api dipastikan merembet ke rumah lain di lokasi yang tergolong padat pemukiman. Api sendiri berhasil dijinakkan berkat kerjasama warga dan petugas PBK berselang satu jam kemudian.
Kapolres Mukomuko, AKBP. Wisnu Widarto, S.Ik yang terjun langsung ke TKP bersama Kabag Ops, Kompol. Laba Meliala, S.IK, Kasat Reskrim, AKP. Douglas Mahendra Jaya, SH, S.IK dan Kapolsek Kota Mukomuko, AKP. Yun Iswandi belum dapat menyimpulkan penyebab kebakaran. Pihaknya akan melakukan penyelidikan dengan olah TKP lanjutan dan memintai keterangan saksi.
‘’Belum tahu, kita akan menyelidikinya dulu,’’ kata kapolres.
Sementara salah seorang pemilik rumah yang ikut terbakar, Nur Fatmawati mengatakan, saat kejadian dirinya tengah berada di rumah menjaga warung sayuran. Tiba-tiba asap tebal menyelimuti rumah Hamdani yang berada persis di samping rumahnya. Sontak Nur panik dan berlari keluar sembari berteriak minta tolong. Warga berbondong-bondong membantu mengevakuasi seisi rumah agar tidak terbakar.
‘’Saya saat itu sedang duduk di depan rumah sekaligus menjaga warung. Tiba-tiba saja saya lihat asap tebal datang dari samping rumah,’’ ujar Fatmawati.
Anak dari empunya rumah lainnya, Dahlina, Syafrizal, SH yang juga selaku Kabid Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Mukomuko menjelaskan dirinya mendapat kabar rumah orangtuanya terbakar saat berada di toko.
‘’Saya saat itu sedang belanja di toko lalu ada telepon yang memberitahu kalau rumah ibu kebakaran. Saya pun langsung bergegas  pulang,’’ ungkap Syafrizal yang ikut berjibaku memadamkan api bersama warga.
Sementara Aprizaldi, menantu dari Nur Fatmawati belum dapat menaksir jumlah total kerugian akibat musibah kebakaran yang diderita. Sekadar gambaran saja, seluruh perabotan rumah seperti, lemari, kasur dan tempat tidur serta sebagian surat-surat berharga tak luput dari lalapan api.
Keno Ctarevenza, S.Pd, guru SDN 7 SP 10 Desa Rawa Bangun, Kecamatan XIV Koto yang tinggal bersama Hamdani di rumah tersebut ikut merasakan kehilangan harta bendanya. Dia mengaku hanya tinggal baju sehelai dibadan saja, sementara barang-barang miliknya beserta surat berharga yang berada di dalam rumah tersebut ikut ludes terbakar.
‘’Sertifikat rumah dan tanah milik orang tua saya, ijazah dari SD hingga sarjana dan sejumlah uang milik saya tidak bisa diselamatkan lagi. Termasuk barang-barang elektronik dan pakaian, semuanya tidak ada lagi. Tinggal baju sehelai di badan saja,’’ terang Keno.
Keno menambahkan, seingatnya sebelumnya meninggalkan rumah pada paginya, dia dan pamannya, (Hamdani, red) tidak ada menyalakan kompor di dapur.
‘’Di dalam rumah itu ada kami bertiga, saya, Hamdani dan satu orang anak kos. Saat kami tinggalkan rumah, tidak ada kompor hidup. Sebab biasanya kami memasak setelah pulang kerja,’’ ujar Keno.
Di lain sisi, tadi malam, pihak Dinsosnakertrans Kabupaten Mukomuko melalui Kasi Bansos, Dafrizal, S.Sos didampingi stafnya, Despardi  langsung menyalurkan bantuan pada korban kebakaran. Adapun bantuan yang disalurkan berupa beras, matras, family kid, food ware, roti, lauk pauk, pakaian, selimut, mie instant, sarden, kuali, tas kid ware, dandang dan terpal.(dum/nek)

Purna Bhakti Dewan Setara 3 Bulan Gaji
METRO – Kendatipun masa jabatan 25 orang anggota DPRD Kabupaten Mukomuko baru akan berakhir di bulan Agustus mendatang, namun sekretariat DPRD sudah menyiapkan dana purna bhakti untuk pengabdian para wakil rakyat itu selama menjalankan tugasnya. Konon besarannya setara dengan gaji pokok dewan selama tiga bulan. Sejauh ini belum dapat dipastikan pihak sekretariat apakah yang bakal diberi berupa uang tunai ataukah berbentuk barang.  
Sekretaris Dewan (Sekwan), Drs. H Bustari Maler, M.Hum mengatakan purna bhakti bagi anggota dewan ini diatur dalam undang-undang yaitu senilai dengan tiga bulan gaji pokok, kemudian ada tambahan dana lain. Jadi kisaran dana yang diterima seorang anggota dewan itu Rp 8 juta hingga 9 juta per orangnya. Setiap periode dana tersebut dikeluarkan oleh pemerintah, sebagai bentuk penghargaan terhadap kerja anggota dewan selama menjabat.
‘’Kalau total anggarannya saya juga kurang ingat, namun yang jelas gaji pokok dikali 3 per orang dewan, dana itu dianggarkan sesuai aturan yang berlaku dan diberlakukan seluruh Indonesia,’’ kata sekwan.
Waka I DPRD Kabupaten Mukomuko, H Yusmardi, SH dimintai keterangannya membenarkan bahwa pemberian purna bhakti ini mengacu pada undang-undang yang berlaku. Jumlahnya tidak besar, sebab dikali dengan gaji pokok bukan penerimaan dewan perbulan.
‘’Kalau sebelumnya gaji pokok dikalikan selama tiga bulan. Kalau saya tidak salah tidak besar jumlahnya. Itu sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa pada anggota dewan saja,’’ paparnya.
Salah seorang eks anggota dewan asal Dapil III, Sadariun, S.Pd mengakui di akhir masa jabatannya ada menerima dana purna bhakti.  Namun ia sendiri sudah lupa berapa jumlah totalnya, yang jelas hitungannya adalah gaji pokok dewan selama 1 bulan.
‘’Memang semasa kami dulu ada bantuan tersebut, entah gaji pokok dilaku 4 atau dikali 6 bulan saya kurang ingat,’’ tutupnya.(jar)

Pelanggaran Pemilu Marak

 

Burhandari Mengkritik, Panwaslu Menjawab
POLITIK RM – Mendekari hari-H pencoblosan, dugaan pelanggaran pemilu marak terjadi diberbagai tempat. Diantaranya isu bagi-bagi uang, bagi-bagi kain sarung, kampanye menggunakan sarana umum, seperti di sekolah, di masjid juga ada PNS dilibatkan dalam kampanye. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Burhandari, S.Pd, M.Si. Ia menilai Panwaslu kurang professional, dalam menjalankan tugasnya.
Dijelasnyanya, 3 tingkat pengawasan oleh pengawas pemilu tak berjalan dengan baik, mereka  bersifat pasif, yaitu menunggu laporan sementara tak punya keberanian langsung menindak. Sikap Panwaslu ini bisa menimbulkan masalah besar nantinya, dan bukan tidak mungkin Pengawas pemilu bisa dituntut oleh para peserta pemilu. Semestinya petugas pengawas turun melakukan pengawasan dan mencermati caleg dengan seksama.
‘’Ini memicu suasana tidak kondusif yang berakibat fatal, jika panwaslu tidak bekerja dengan adil dan professional, bisa terjadi gugatan dari peserta kepada Panwas. Saya harapkan ketiga level pengawas bisa bekerja dengan baik dan jeli,’’ kata Burhandari.
Lanjutnya, mendekati waktu pencoblosan ini, aksi  politik uang dan pelanggaran lain kerap terjadi, maka diminta kepada Panwaslu, Panwascam dan PPL bekerja keras melakukan pengawasan langsung ke lapangan. Jika ditemukan pelanggaran, harus ditindak tegas sebagaimana aturan berlaku. Lebih penting lagi, petugas yang diterjunkan meski disterilkan, hingga malah menjadi pelaku pelanggaran di lapangan.
‘’ Kiranya Panwascam dan Panwas kabupaten mensterilkan anggotanya terlebih dahulu. Apalagi saat ini beredar informasi ada timsel menjadi timsel caleg,’’ tegasnya.
Menanggapi kritikan dari Burhandari, Ketua Panwaslu Kabupaten Mukomuko, Muchtadir Munib, SE menantang balik. Ia minta apa yang disampaikan oleh politisi PKS ini dibuktikan dan laporkan kepada panwaslu bersama buktinya. Jangan selalu berbicara tanpa dasar dan malah banyak berlogika. Selama ini seingatnya petugas selalu turun melakukan pengawasan.
‘’Jangan katanya-katanya, sampaikan dengan kita secara jelas, kalau begitu kabar burung namanya. Kalau dia tau tunjukkan ini BB-nya, petugas kita tetap di lapangan terus, informasi yang katanya itu kita telusuri. Jika dia tau tidak sampaikan dengan kita, itu namanya menyembunyikan informasi namanya,’’ pungkasnya.(jar)

Alat Peraga Kampanye Dibersihkan
Besok Kampanye Terakhir
POLITIK RM – Besok adalah hari terakhir bagi setiap caleg dan partai politik untuk menggelar kampanye. Pasalnya (6/4) memasuki masa tenang sebelum pemilihan, sebelum pencoblosan 9 April 2014 nanti. Seiring dengan itu seluruh alat peraga kampanye caleg dan partai, seperti baliho, spanduk dan termasuk bendera partai harus dibersihkan. Bendera partai hanya boleh tetap berdiri di depan sekretariat utama partai politik.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko, Dawud, S.Ag mengatakan pada masa tenang tidak adalagi alat kampanye caleg yang terpasang di tempat umum. Pihaknya akan sampaikan secara terbuka kepada peserta pemilu, mengenai masuknya masa tenang nanti. Kampanye terakhir bagi caleg dan partai (5/4), selanjutnya masa tenang.
‘’Masa tenang sesuai jadwal dimulai pada 6 April hingga waktu pencoblosan, saat masa tenang tidak ada lagi caleg yang berkampanye, atribut hanya boleh dipasang depan sekretariat saja,’’ kata Dawud.
Untuk penetiban alat kampanye, sedapat mungkin langsung dilakukan oleh caleg yang bersangkutan. Namun demikian, pelaksana pemilu baik KPU maupun Panwaslu dan pemda akan berkoodinasi menyangkut alat peraga tersebut. Caleg yang tetap mamasang alat peraga dan berkampanye pada masa tenang, alah pelanggaran dan bisa disangsi sesuai aturan yang berlaku.
‘’nanti akan kami koordinasikan, ada panwaslu yang selalu siaga melakukan pengawasan terhadap pelanggaran, caleg yang melakukannya bisa dikenakan sangsi sesuai aturan,’’ tegasnya.
Devisi pengawasan Pabwaslu Mukomuko, Padlul Azmi, SH dihubungi juga menegaskan, memasuki 6 April nanti tidak ada lagi alat kampanye yang terlihat. Caleg atau kader partai harus membersihkannya sendiri. Jika tidak maka akan ditertipkan secara paksa serta dicatat sebagai pelanggaran pemilu. Termasuk kegiatan kampanye, dalam bentuk apapun dilarang selama masa tenang, seperti berjalan dari rumah ke rumah dan sebagainya.
‘’Namanya juga masa tenang, tidak ada kegiatan kampanye dalam bentuk apapun oleh caleg. Kalau masih ada maka dianggap sebagai pelanggaran dan harus ada konsekwensinya,’’ tutup Padlul.(jar)

Politik Hitam Tak Pengaruhi Adrizon
Pilih Konsentrasi Bela Masyarakat
POLITIK RM – Status sebagai incumbent, Adrizon N caleg Dapil 1 nomor urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tak dipungkiri  dianggap sebagai lawan berat dan ancaman bagi kandidat lainnya. Berbagai isu Black Campaign atau politik hitam, bisa saja diarahkan untuk Ketua Fraksi Kerakyatan DPRD Kabupaten Mukomuko ini. Namun ia enggan menanggapi serius serangan politik tersebut, tetapi memilih tetap konsentrasi membela masyarakat, sesuai fungsinya selaku anggota dewan dan terus berusaha berpolitik dengan santun.
Ditemui disela-sela kesibukannya membantu puluhan warga mengurus SIM di Satlantas Polres Mukomuko kemarin, Adrizon mengaku enggan mengomentari beberapa isu tak sedap yang diarahkan untuknya. Meski demikian ia tak membantah, sempat mendapat laporan dari masyarakat, jika dirinya diisukan yang tidak benar, diantaranya dihukum penjara dan juga isu lain. Baginya hal sedemikian biasa terjadi dalam dunia politik. Masyarakat akan tau, mana yang benar dan yang salah, sebab setiap hari ia selalu bersama dengan masyarakat.
‘’Oo.. kalau isu politik biasa saja, tidak perlu kita lawan, biar masyarakat yang menilai. Saya ingin tetap konsentrasi sebagai wakil rakyat dan menjalani politik yang santun saja. Saya tidak akan memburukkan orang lain dan berharap pemilu ini sukses,’’ kata anggota Komisi I yang dikenal kritis dan gigih membela aspirasi masyarakat ini.
Untuk diketahui, selaku anggota dewan Adrizon dikenal bersuara lantang. Berbagai kebijakan yang dinilainya tidak memihak kepada masyarakat dan bersifat pemborosan tak segan-segan ditolaknya. Ia juga banyak menyumbangkan pemikiran dalam berbagai kebijakan daerah untuk pembangunan. Termasuk pembangunan RSUD Mukomuko dan jalan di desa-desa, tak lepas dari sumbangsihnya selaku anggota badan anggaran (Banggar) DPRD Mukomuko. Saat tidak ada jam kantor, Adrizon memilih terjun ke masyarakat, mendapat ide pembangunan dan mendengar keluhan warga. Maka sepantasnya masyarakat kembali mengutunya sebagai anggota dewan pada pemilihan 9 April nanti.
‘’Sebagai anggota dewan sudah seharusnya bagi kita berpikir dan melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Sudah bekerja saja kita belum bisa sempurna dan tetap ada kurangnya, apalagi tidak melakukan sesuatu atau baru sebatas rencana,’’ tuturnya.
Besarnya pengaruh Adrizon dalam pembangunan di Dapil I dan Kabupaten Mukomuko pada umumnya, tak dibantah oleh Sekretaris Dewan (Sekwan, Drs. H Bustari Maler, M.Hum. Menurutnya Adrizon adalah salah satu anggota dewan yang vokal dan berbicara blak-blakan saat menyampaikan kritik. Ia selalu siap mendukung program pemerintah jika dianggapnya sesuai dan tidak takut menolak dengan tegas bila tidak disetujuinya.
‘’Adrizon sebagai anggota dewan, saya kenal betul sebab setiap hari itu tugas saya. Ia cukup baik bersama dewan lainnya, terlepas dari kegiatan dinas, saya tidak punya hak untuk mengomentari, apalagi soal politik,’’ tutup Bustari.(jar/prw)



Caleg Hanura Tak Dijagokan
Untuk DPRD Prov dan DPR RI
POLITIK RM – Jika pemilu dilaksanakan hari ini, ada beberapa partai politik diprediksi menguat untuk DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Mukomuko dan DPR RI di Mukomuko. Dari beberapa pemilih yang ditanyai, partai caleg Partai Hanura sama sekali tak masuk kategori, meski untuk kabupaten parpol nomor 10 ini diprediksi kuat. Malah PBB yang dianggap partai kecil sedikit lebih berpeluang. Selain itu yang dinilai kuat, adalah caleg PKS, PAN, PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat dan juga Gerindra selanjutnya partai lainnya.
Salah seorang tokoh pemuda Fendi mengatakan, untuk menang caleg butuh basis kuat dan kesiapan mengeluarkan dana kampanye. Juga masuk ke masyarakat tak cukup sekedar lewat saja, setidaknya ada komunikasi yang baik dan juga saling memahami. Diakuinya beberapa partai memiliki peluang lebih besar, seperti PAN, PKS, PDIP, PBB, Demokrat juga Golkar dan partai lainnya. Untuk Hanura sendiri, diakuinya peluang untuk menang ke provinsi kurang, untuk ke pusatpun di Mukomuko Hanura berat bisa maksimal. Sebab tidak banyak gerakan oleh caleg ataupun tim pemenangnya.
‘’Kalau kurang dikenal masyarakat, tidak memiliki basis, apalagi kekompakan antar caleg minim, sulit bisa mendapat dukungan. Hanura untuk kabupaten mungkin kuat, namun untuk ke Provinsi masih kalah dengan partai lain, jika pemilu sekarang,’’ paparnya.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura Kabupaten Mukomuko, Hermansyah, S.Kom, M.Kom mengakui jika persaingan untuk memenangkan kursi Provinsi cukup berat. Pasalnya jatah kursi hanya 4 sedangkan partai yang bersaing 12 partai. Kekuatan caleg setiap partai juga cukup baik, apalagi partainya incumbent. Namun untuk pusat, ia yakin bisa mendapat suara, karena tidak hanya di Mukomuko, di daerah lain cukup menguat.
‘’Kalau untuk provinsi kita tidak tahu juga dimana salahnya, namun memang persaingan berat, perlu perjuangan keras semua caleg. Mudahan saja, kelemahan yang masih ada, bisa diperbaiki dalam waktu yang tersisa jelang pemilihan. Kalau kabupaten mudahan, prediksi banyak orang kita masuk 5 besar tidak malenceng,’’ tutupnya.(jar)


Pilih Mujiono Wakil Rakyat yang Merakyat
Caleg DPRD Provinsi Nomor 1 PDIP
POLITIK RM -  Caleg DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Mukomuko PDIP nomor urut 1, Mujiono, S.IP, terinspirasi sosok sederhana dan merakyat, Capres Joko Widodo. Ia selalu ingin dekat tidak ada jarak antara pemimpin dan masyarakatnya. Maka dalam kesehariannya, Mujiono selalu berada di tengah masyarakat.
"Karena masyarakat tidak berkeinginan lagi ada jarak antara pemimpin atau wakil rakyat, sehingga dengan itu maka masyarakat akan lebih memilih sosok seperti Jokowi, yang saat ini sangat sulit ditemukan,’’ ungkap Mujiono.
Dikatakan Mujiono, hal inilah yang selama ini selalu ia lakukan pada saat sosialiasi. Dia menyebutkan dengan penampilan sederhana dan merakyat yang ditampilkannya, maka masyarakat akan menilai sosok wakil rakyat seperti inilah yang diharapkan selama ini.
‘’Kita selalu melakukan dialog dengan masyarakat tanpa memperlakukan perbedaan, sehingga dialog seperti ini kekeluargaan dan keakraban akan terjalin,’’ jelasnya.
Selama ini Mujiono selalu beragul dengan petani dan masyarakat cilik, Mujiono juga senantiasa mensosialisakan Capres PDIP Jokowi kepada masyarakat. Karena sosok jokowi merupakan aspirasi yang perlu dicontoh oleh seorang pemimpin atau wakil rakyat. Mujiono berjanji memperjuangkan masyarakat menjadi sejahtera dengan merealisasikan program, menuju masyarakat cerdas berwirausaha.
‘’Jika saya diamanahkan menjadi wakil rakyat, sebagian anggaran APBD ke depan, saya ingin perjuangkan nasib petani dan orang cilik termasuk usaha-usaha kecil supaya maju. Sehingga dengan itu masyarakat dapat mengembangkan usahanya,’’ pungkasnya.(jar)

TPS Rawan Dipetakan

METRO – Berkaca dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya, terdapat beberapa titik Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang daerahnya tergolong rawan. Baik itu rawan kecurangan maupun rawan permasalahan. Diantara daerah yang rawan dan sedianya mendapat pengawasan serta pengamanan ketat terdiri dari TPS Desa Lubuk Silandak, Kecamatan Teramang Jaya, Gunung Paku, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Penarik, Trans Lapindo, Kecamatan Malin Deman serta TPS-TPS yang berada di komplek pemukiman karyawan perusahaan perkebunan. Tak kalah rawannya TPS di daerah perbatasan antara Kabupaten Mukomuko dengan Pesisir Selatan (Pessel).
Terkait tingkat kerawanan tersebut, pihak Panwaslu kabupaten sudah melakukan pemetaan. Termasuk juga dari pihak kepolisian.
‘’Memang untuk daerah terpencil kita lakukan pengawasan cukup ketat, sebab rawan terjadi kecurangan-kecurangan. Bukan daerah pedalaman saja, kecurangan juga berpotensi terjadi di kawasan perkotaan,’’ kata salah seorang anggota panwaslu, Padlul Azmi, SH.
Lalu bagaimana jika kedapatan terjadi kecurangan? Padlul menegaskan bagi pelaku akan diganjar sanksi sesuai dengan aturan. Malahan kemungkinan terburuk, kontestan pemilu terancam dieliminasi dari pencalonannya.
‘’Semua kita harus membuka mata untuk melakukan pengawasan. Siapa saja yang kedapatan berbuat curang akan ditindak sesuai aturan,’’ kata Padlul.
Di lain sisi, personel kepolisian akan mulai bertugas di tempatnya masing-masing pada H-2 pencoblosan, atau pada tanggal 7 April nanti. Terkait itu, Kapolres Mukomuko, AKBP. Wisnu Widarto, S.IK kembali mengingatkan pada jajarannya untuk menjaga netralitas.
‘’Fokus kepolisian full untuk mengamankan jalannya pemilu. Mulai dari distribusi kotak suara, surat suara sampai pencoblosan serta penghitungan. Selain juga situasi kamtibmas secara umum harus tetap dijaga. Harapan kita, semua pihak ikut berpartisipasi mewujudkan pemilu yang aman dan lancar,’’ pesan kapolres. (jar)

Dana Nyaleg Rp 500 jt, Gaji Dewan Rp 10 Jt
POLITIK RM – Anggota dewan yang terpilih hasil pemilu nanti, rawan tidak jujur dan korupsi. Pasalnya anggaran yang mereka keluarkan saat pencalonan diprediksi tak lagi seimbang dengan gaji yang akan mereka terima saat duduk. Dimana gaji per bulan yang diterima seorang anggota dewan setiap bulannya, termasuk tunjangan hanya Rp 10.500 000 termasuk dana untuk partai yang harus mereka keluarkan. Ditambah dengan uang Dinas Luar (DL) dengan kisaran keuntungan dari biaya DL didapat Rp 2 juta perbulannya.
Artinya jika seorang caleg yang duduk mengeluarkan dana Rp 300 juta hingga Rp 500 juta untuk mencalon, uang yang mereka keluarkan baru kembali setelah menjabat selama 4 hingga 5 tahun. Hingga ada peluang seorang dewan menghalalkan segala cara untuk mengembalikan uang yang mereka keluarkan tersebut. Diantaranya dengan membajak anggaran eksekutif dan juga DL hanya ada dalam catatan, sementara dewan tidak melakukannya.
Salah seorang anggota dewan, H Tarmizi mengakui jika biaya caleg yang bertekad untuk duduk saat ini jauh lebih besar dari pemilu sebelumnya. Dibanding dengan pendapatan seorang anggota dewan memang cukup mengkhawatirkan. Belakangan ini ada pemahaman yang salah dalam masyarakat, dimana mereka menganggap anggota dewan menerima uang banyak. Yaitu berupa uang sidang dan sebagainya, padahal itu sama sekali tidak benar. Termasuk isu bermain proyek dan sebagainya, itu semua hanya bayangan yang salah.
‘’Dewan itu bukan menguasai anggaran melainkan sebatas melakukan penganggaran. Maka jangan bayangkan banyak uang yang bisa didapat sebagai anggota dewan. Dalam bekerja dewan mendapat pengawasan ketat, kalau salah bisa berurusan dengan hukum,’’ kata Tarmizi.
Juga dewan lainnya, H Suharto mengaku khawatir dengan persaingan caleg saat ini. Melihat besarnya dana yang dibutuhkan caleg, ia tidak menyesal pensiun dari pencalonan. Ia merasa selama menjadi anggota dewan tidak banyak yang ia dapatkan, uang yang diterima sesuai dengan operasional sehari-hari, apalagi ia berdomisi di Dapil 3, biaya menuju kantor cukup besar.
‘’Untung saya tidak mencalon lagi, kalau masih dimana mengambil dana. Saya kadang tak terpikirkan, usaha yang dilakukan caleg, mereka habis-habisan mengeluarkan dana, padahal jadi anggota dewan itu tak ada kemewahan seperti yang dibayangkan,’’ paparnya.
Sekwan, Drs. H Bustari Maler, M.Hum selaku penguasa anggaran untuk dewan di sekretariat, mengatakan apapun dasarnya tidak ada kelebihan dana bagi seorang anggota dewan, diluar yang sudah diatur dalam perda dan undang-undang. Gaji seorang dewan itu untuk ketua Rp 2 000 000, wakil ketua Rp 1.640 000 dan angggota Rp 1.575 000. Kemudian ditambah tunjangan jabatan ketua dewan Rp 3.450 000, wakil Rp. 2.436 000. Kemudian ditambah dengan uang transportasi, uang makan dan tempat tinggal hingga jumlah total yang diterima perbulannya Rp 10. 500 000. Adapun dana lain dari itu adalah anggaran untuk DL, tidak ada kepastian karena sesuai kegiatan saja.
‘’Tidak ada dana lain, karena anggaran disekretariat itu sudah diatur sedemikian rupa. Soal berapa biaya caleg, kami tidak tahu sebab sekretariat hanya menjalankan tugas sesuai fungsinya, ada dana lain itu diluar pengetahuan kita,’’ tutupnya.(jar)

Bantuan untuk Parpol Bekurang
//10 Partai Belum Serahkan LPJ
POLITIK RM – Sebanyak 10 partai politik (Parpol) dari 16 partai penerima bantuan keuangan (bankeu) belum serahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) tahun 2013.  Baru PAN yang sudah melakukan pencairan bantuan tahun 2014, sementara 5 partai lainnya, yaitu PPPI, Hanura, PKPB, Partai Demokrat dan PDI Perjuangan baru melengkapi SPJ. Ditakutkan, keterlambatan parpol ini, dapat menimbulkan masalah saat pemeriksaan keuangan oleh BPK seperti sebelumnya. Bantuan untuk partai yang bersumber dari APBD untuk tahun 2014 berkurang dari jumlah sebelumnya, karena bantuan tidak lagi dihitung satu tahun, melainkan hanya 7 bulan saja.
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Sandi (Kesbangpol dan Sandi) Kabupaten Mukomuko, Yanzuri Nawawi, SE ditemui di ruangannya kemarin mengatakan, 6 partai SPJ-nya sudah lengkap, tinggal pengusulan pencairan bantuan 2014. Bagi 10 partai lainnya, sebelum SPJ 2013 diserahkan, maka tidak dapat dilakukan proses pencairan bantuan selanjutnya. Mengenai pengurangan jumlah bantuan, sesuai dengan masa tugas anggota legislatif, yaitu berakhir pada Agustus 2014 nanti.
 ‘’Untuk partai yang sudah menyerahkan SPJ sekarang lagi proses untuk pencairan, sementara partai yang belum, kita minta secepatnya. Mengenai anggaran bantuan untuk partai, memang tidak sebanyak sebelumnya, sebab sesuai dengan masa kerja anggota dewan,’’ kata Yanzuri.
Lanjutnya setiap partai wajib menyerahkan SPJ kepada Kesbangpol sesuai ketetapan, karena bantuan tersebut nantinya akan dipertanggungjawabkan pemerintah kepada tim  pemeriksa keuanga. Selain untuk laporan 2013, parpol yang mengurus pencairan keuangan diminta menyiapkan laporan untuk tahun 2014, sebab beberapa partai pada tahun berikutnya dipastikan tidak lagi menerima bantuan keuangan, karena tidak lagi menjadi peserta pemilu atau memiliki parlemen di DPRD Mukomuko.
‘’Kita juga mengingatkan partai dapat menyiapkan laporan keuangan tahun 2014, sebab kemungkinan beberapa partai tahun berikutnya tidak lagi menerima bantuan. Partai penerima bantuan adalah partai  peserta pemilu dan memiliki anggota dewan,’’ tegas Yanzuri.
Sekjen DPD PAN Mukomuko, Eranardi, S.IP mengakui jika mereka sudah melakukan pencairan keuangan partai yang bersumber dari APBD tersebut. Sebelumnya PAN sudah melengkapi semua syarat pencairan yang diminta, berupa SPJ untuk penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Mengenai untuk anggaran 2014, mereka juga memastikan akan menyerahkan laporan secepatnya ke Kesbangpol.
‘’Kalau untuk PAN sudah semuanya, kita mengikuti aturan yang ada, setiap tahun PAN selalu melengkapi laporan keuangan dengan baik dan tepat waktu,’’ tutup Era.(jar)


Tim Monitoring Pemda Ikut Awasi Pemilu
//Hari ini Rapat Koordinasi
POLITIK RM – Sebagai bentuk kepedulian dan keikut sertaan dalam menyukseskan pemilu DPR RI, DPD RI, DPRD Kota/Kabupaten dan DPRD Provinsi tahun 2014, Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Mukomuko menyiapkan tim monitoring.  Tim ini dibagi tugas setiap daerah pemilihan (dapil), dimana Dapil 1 dikoordinatori oleh Asisten 1, Dapil 2 tanggungjawab Asisten 2 dan Dapil 3 diketuai oleh Asisten 3 Setdakab Mukomuko. Rencananya hari ini tim akan menggelar rapat koordinasi sebelum diterjunkan.
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Sandi (Kesbangpol dan Sandi) Kabupaten Mukomuko, Yanzuri Nawawi, SE menjelaskan tim monitoring ini dibentuk langsung oleh bupati bersama sekda dan segenap pejabat di lingkungan Pemda Mukomuko. Meski pemilu bukan tanggungjawab dari pemda, melainkan tugas pelaksana pemilu, namun pemda tetap punya andil menyukseskannya bersama dengan masyarakat. Tim akan mulai turun ke lapangan sehari sebelum pencoblosan dilakukan.
‘’Hari ini kita akan menggelar rapat untuk persiapan turun melakukan monitoring, tugas tim ini sebatas melakukan peninjauan di lapangan, sejauh mana persiapan dan proses yang berlangsung. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian dari pemda untuk suksesnya pemilu,’’ kata Yanzuri.
Tim ini terdiri dari segenap kepala SKPD dan seluruh camat, diharapkan pada rapat persiapan terakhir nanti, semua bisa hadir dan tidak diwakilkan. Karena sesuai instruksi dari bupati, semua pejabat daerah harus berpartisipasi dalam melakukan pemantauan, mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat. Terutama camat punya peran penting, karena mereka langsung berada diwilayah itu sendiri setiap saat.
‘’Bupati meminta semua kita menyukseskan pemilu dengan baik, camat pada dasarnya paling berperan karena setiap saat berada diwilayahnya dan kontak langsung dengan masyarakat dan petugas di lapangan,’’ tutupnya.(jar)

Logistik Pemilu ke PPK
POLITIK RM – Kemarin logistik pemilu mulai didistribusikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Adapun logistik yang pertama kali dilakukan pengiriman berupa C6 atau undangan untuk pemilih dan daftar calon tetap (DCT) pemilu untuk masing-masing daerah pemilihan (dapil). Pendistribusian ini akan berlangsung setiap hari secara berangsur menggunakan armada KPU sendiri atau yang dicarterkan. Khusus untuk surat suara pendistribusian dilakukan pada 5 April mendatang.
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko, Junhari, B.Sc mengatakan C6 atau panggilan bagi pemilih memang harus didahulukan, sebab 3 hari menjelang pencoblosan sudah diterima oleh pemilih. Pendistribusian C6 tidak ada pengawalan sama sekali, hanya beberapa petugas pemilu saja. Lain halnya untuk pendistribusian surat suara dan C1 nantinya, akan dikawal langsung sampai ke tujuan.
‘’Ini baru undangan bagi calon pemilih dan lembaran DCT, didahulukan karena harus segera dibagikan kepada calon pemili, 3 gari sebelumnya pemilih sudah mendapat undangan tersebut,’’ kata Junhari.
Lanjutnya, tujuan logistik ini ke sekretariat PPK, selanjutnya menjadi tugas PPK untuk penyampaikan kepada KPPS dan langsung dibagikan kepada calon pemilih. Ia memperkirakan pendistribusian undangan dan DCT akan selesai dalam waktu secepatnya hingga logistik lain segera menyusul untuk disampaikan ke PPK.
‘’Secata bertahap terus kita distribusikan, undangan sesuai dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT. Kita berharap PPK dan PPS bisa menindak lanjuti setiap logistik ini dengan baik,’’ ungkapnya.
Salah seorang anggota KPU, Syofia Diana, SE mengakui jika saat ini proses pendistribusian mulai dilakukan. Diperkirakan hingga hari pencoblosan nanti proses ini akan terus berlangsung. Dalam pengiriman setiap logistik dikemas semaksimal mungkin untuk antisipasi gangguan atau kerusakan. Setiap logistik sudah siap digunakan sebelum dikirim, hingga PPK dan PPS hanya bertugas menyampaikan ke masyarakat.
‘’Kita usahakan tidak ada yang bermasalah ataupun terlambat sampai, hingga secara bertahap pendistribusian terus dilakukan,’’ tutupnya.(jar)

Massa PKS Putihkan Lapangan Medan Jaya

IPUH – Terik matahari yang menyengat sampai ke ubun-ubun kepala pada Minggu (30/3) siang tak lantas mematahkan semangat massa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Mukomuko. Mereka yang datang dari berbagai pelosok di Dapil III mengikuti dengan semangat dan antusias jalannya kegiatan kampanye atau rapat terbuka PKS di lapangan Medan Jaya,  Kecamatan Ipuh dari awal hingga selesai.
Jalan lintas utama Ipuh pun sempat lumpuh dipadati kendaraan massa partai yang disebut-sebut calon kuat pemenang pemilu itu. Pelaksanaan kampanye sendiri mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian dan diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Mukomuko.
Suara dari ribuan massa PKS yang mengenakan kaos putih menggema di pusat kota Kecamatan Ipuh saat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS, Andy Suhary, SE, M.Pd membuka rapat terbuka ini dengan memperkenalkan satu persatu caleg yang hadir.
Diantaranya ada Caleg DPR RI yang sekarang masih menjabat anggota dewan pusat, Ust. Drs. HM Syahfan B Sampurno, kemudian Caleg Nomor 1 DPRD Provinsi, Burhandari, S.Pd, M.Si dan caleg lain.
Andy dalam sambutannya mengaku bangga dan merasa puas atas respon masyarakat terhadap kampanye PKS. Ia kembali meyakinkan masyarakat jika PKS adalah partai yang siap memenangkan pemilu. Karena sebelumnya khusus di Dapil III, suara PKS adalah terbanyak dan menang. Sebagai satu-satunya partai yang berani menggelar kampanye terbuka hingga kemarin dihadapan masyarakat, maka sepantasnya masyarakat memberi suaranya untuk partai nomor urut tiga ini.
‘’Kami membuktikan komitmen sebagai partai peserta pemilu yang paling siap, dengan berani secara terbuka bertemu dan bicara secara kepada masyarakat. Insya Allah kalau PKS dipercaya memenangi pemilu, siapapun yang duduk telah siap membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,’’ kata Andy.
Burhandari dalam orasinya juga menyatakan bahwa PKS memasang target lima kursi di DPRD Kabupaten Mukomuko, dua kursi di Provinsi Bengkulu serta menjadi penyumbang suara terbesar bagi anggota DPR RI mendatang. Dewan PKS selama ini berkomitmen dan menjaga kepercayaan yang diberi masyarakat. Maka selayaknya pada 9 April mendatang, masyarakat diajak  mencoblos partai Nomor Urut 3 ini.
‘’Percayakan dukungan kepada kami, Insya Allah suara rakyat akan diperjuangkan. Masyarakat sudah tahu sendiri, siapa saja caleg yang diusung PKS, mereka tokoh agama dan sudah melakukan yang terbaik bagi masyarakat jauh sebelumnya,’’ tutup Burhandari.
Caleg DPRD Kabupaten Mukomuko diantaranya Ahmad Doner, S.Hut, H Muspard dan lainnya dalam orasinya menyatakan kekompakkan mereka untuk membawa kemenangan bagi partainya. Persaingan internal di dalam PKS, bukan dengan cara saling tekel, melainkan bagaimana berusaha memenangi basis masing-masing. Semua mereka siap menjadi pemenang dan mewakili masyarakat Dapil 3, siapapun diantara mereka yang duduk adalah wakil dari rakyat dan kualitasnya tak diragukan dalam berbagai sektor. Bertindak selaku pembawa acara dalam rapat akbar ini, A Jakfar.(jar)


Nuansa Kedaerahan Warnai Pemilu Caleg
POLITIK RM – Dibalik persaingan panas antar caleg dengan mengeluarkan semua jurus dan kemampuannya untuk memenangi pemilu, ada sisi lain yang juga cukup menarik. Yaitu persaingan antar desa untuk memenangkan putra daerah sendiri. Masing-masing desa menyimpan asa, agar dewan yang duduk berasal dari desanya. Juga persaingan antar kecamatanpun ikut mewarnai pemilu, masyarakat berusaha ada dewan dari kecamatannya.
Istilah yang muncul dalam masyarakat, setidaknya keberadaan seorang dewan dapat mengharumkan nama desa. Juga ada masyarakat yang kebingungan, karena caleg yang berasal dari desa mereka lebih dari satu. Hal itu dianggap dapat memecahkan dukungan, dan peluang duduk tipis. Karena persaingan pemilu, adalah mencari suara terbanyak.
Salah seorang tokoh masyarakat Mukomuko, H. Hamdani Makir, M.Hum menanggapi hal ini, mengakui persaingan kedaerahan itu selalu terjadi dalam setiap pemilihan. Tidak hanya dalam pemilihan caleg, saat pilkades saja masih terbangun nuansa hubungan kedekatan. Persaingan ini, ada baiknya karena akan terpilih wakil yang diinginkan. Namun disisi lain, kerap kualitas calon tidak lagi dipertimbangkan.
‘’Itu penting, ada nuansa ingin mengutus wakil dari kalangan sendiri namun perlu diingat, kualitas caleg juga meski menjadi perthatian bagi masyarakat, karena wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat,’’ kata Hamdani.
Salah seorang tokoh masyarakat, H. Tarmizi juga mengakui setiap desa dan kecamatan punya asa yang sama. Karena banyak alasan kenapa masyarakat ingin mendukung calon asal daerah sendiri, pertama berharap menjadi tempat bertanya setelah duduk dan mudahan bisa memajukan desa dan banyak lagi harapan lainnya. Dalam politik itu, kuncinya memang basis utama dan juga kemampuan. Caleg yang tidak memiliki basis sulit bisa menang, walau punya anggaran besar.
‘’Kalau tidak mendapat dukungan dari basis sendiri, maka caleg sulit untuk menang. Masyarakat dalam memberi dukungan, selain alasan satu daerah juga banyak alasan lainnya,’’ tutupnya.(jar)


Caleg Mukomuko Tidak Mudah Stress
POLITIK RM – Keraguan banyak pihak, caleg bisa stress jika tidak sukses dibantah oleh banyak pihak. Terutama caleg di Kabupaten Mukomuko memiliki pertahanan cukup kuat, baik secara ekonomi maupun dari sektor keimanan mereka. Caleg stress disebabkan lemahnya pertahanan ekonomi mereka dan juga keimanan dalam diri masing-masing.
Disampaikan oleh H. Tarmizi caleg yang rentan stress karena mereka mendapatkan dana kampanye lewat cara berhutang ataupun menjual harta mereka. Kalau caleg di Mukomuko jarang terdengar menjual sesuatu apalagi meminjam untuk mendapatkan dana kampanye. Mereka sudah menyiapkan dana sendiri untuk politik diluar anggaran keluarganya. Caleg yang tidak punya anggaran, memilih tidak kampanye menggunakan atribut.
‘’Kita sudah lihat sendiri, perbedaan kamampuan caleg sangat jelas, mereka yang tidak punya dana memilih tidak banyak bergerak dan menggunakan atribut. Caleg yang banyak mengeluarkan dana juga sudah siap secara ekonomi dan punya,’’ kata Tarmizi.
Belajar dari beberapa kali pemilu yang sudah dilangsungkan di Mukomuko, belum ada caleg yang stress, hanya pusing beberapa saat usai pemilu. Itu menunjukkan di Mukomuko caleg cukup kuat dan sudah siap dengan kekalahan mereka. Kunci untuk tidak stress adalah siap menerima kekalahan dan beriman kepada Allah SWT. Selain itu dukungan dari keluarga sangat penting.
‘’Kita bukan pertama kali melaksanakan pemilihan, belum ada caleg yang stress, mereka yang berani mengeluarkan dan maju karena siap kalah. Kalau istilah mereka berjudi, kalah habis, menang untung,’’ tutupnya.(jar)


Pemilih Masih Berpeluang Berubah Haluan
POLITIK RM – Pencoblosan pemilu 2014 tinggal menghitung hari, caleg yang merasa sudah melakukan banyak hal untuk memikat pemilih semakin yakin bisa memenangi pemilu. Termasuk pemilih sendiri, sudah menetapkan calon pemilihannya masing-masing. Namun caleg, jangan dulu terlalu percaya diri, sebab para pemilih masih berpeluang pindah haluan. Dari beberapa warga yang diminta keterangannya, mengaku ada lebih dari satu caleg yang bakal ia pilih.
Seperti salah seorang warga Air Rami, Busran saat ditanya soal pemilu, ia mengaku punya dua pilihan, alasannya sama-sama dikenal baik dan disukainya. Namun kepada siapa ia akan jatuhkan pilihan, Busran belum bisa memastikan, ia akan pikirkan saat sudah berada dalam bilik suara.
‘’Kalau caleg yang mau dipilih ada, kenal semuanya. Saya masih ragu juga pilih yang mana nantinya, kita lihat siapa yang beruntung saat sudah di bilik suara,’’ kata Busran.
Lain lagi dengan, Ratna salah seorang pemilih asal Kecamatan Ipuh, ia mengaku saat ini masih menjatuhkan dukungan kepada salah seorang caleg. Namun untuk kepastiannya adalah saat pemilihan nanti, bukan tidak mungkin baginya memilih calon lain. Alasannya caleg yang meminta dukungan sudah cukup banyak.
‘’Kalau caleg yang kenal dan datang banyak, namun saya tetap mau mendukung satu caleg saja, tapi belum tahu juga entah yang mana akan dipilih, nanti berdoa dulu sebelum menyoblos,’’ kata Ratna.
Warga Pondok Suguh, Safriadi malah sebaliknya, belum berpikir untuk memilih siapa. Soal caleg yang ia ketahui cukup banyak, baik yang sudah pernah ditemui maupun melihat melalui peraga kampanyenya. Ia masih ragu akan memilih siapa saja.
‘’Kalau nanti memang ada waktu, datang memilih, siapa saja dicucuk, caleg banyak yang saya tahu, kalau sekarang belum tahu, yang mana,’’ tutupnya.(jar)