Inilah, 11 Tokoh MM Siap Ramaikan Pemilihan Bupati

METRO – Berdasarkan isu dan catatan pendaftar di partai politik, setidaknya ada 11 nama tokoh Mukomuko yang siap meramaikan pemilihan bupati dan wakil bupati Mukomuko. Mereka berasal dari berbagai latar belakang karir atau pekerjaan. Mulai dari politik, birokrat hingga pengusaha sukses. Namun siapa yang akan mendapat restu untuk mencalon sebagai bupati maupun wakil bupati masih tanda tanya. Sebab untuk mencalon minimal mendapat dukungan dari lima kursi partai politik atau jalur independent.
Adapun nama-nama tokoh Mukomuko yang diisukan bakal maju pada Pilkada nanti dan sudah mendaftar ke beberapa partai politik yaitu, pertama incumbent Choirul Huda,SH yang merupakan bupati aktif dan mantan prajurit TNI. Kedua Haidir,S.IP adalah politisi yang sekarang menjabat wakil bupati Mukomuko. Ketiga Sapuan,SE,MM.CA merupakan pengusaha. Keempat Kuwatono juga latar belakang pengusaha atau pedagang. Berikutnya Burhandari,S.Pd,M.Si adalah seorang politisi mantan anggota DPRD provinsi dari PKS.
Selanjutnya ada nama Evi Gusniati,SE seorang politisi yang juga adalah pengusaha. Kemudian ada Wisnu Hadi,SE juga seorang politisi dan pengusaha, terus Yulia Susanti politisi mantan anggota DPRD provinsi. Terus Gunarto seorang pengusaha yang juga mantan prajurit TNI. Berikutnya Sardiman politisi, tiga periode terpilih sebagai anggota DPRD Mukomuko. Terakhir ada H. Musfar juga mantan anggota dewan Mukomuko.
Ketua DPC Gerindra Mukomuko, Armansyah,ST mengakui berdasarkan yang mendaftar di partainya, ada beberapa kandidat siap maju. Namun siapa yang akan diusung oleh Gerindra masih dalam tahap penjaringan. Karena ada beberapa proses akan dilalui secara berjenjang. Yaitu mulai dari kabupaten, provinsi hingga ke pusat sebagai penentuan.
‘’Kalau yang mendaftar banyak, tapi siapa yang akan diusung belum pasti, karena ada tahapan dan penilaian tersendiri dari tim seleksi partai,’’ tuturnya.
Salah seorang tokoh Mukomuko yang aktif memperhatikan politik, Muslim Caniago,SH,MH menanggapi banyaknya bakal calon siap maju ini, sesuai UU setiap warga negara berhak dipilih dan memilih. Banyaknya nama yang muncul membuktikan Mukomuko memiliki banyak tokoh yang peduli dan berkeinginan membangun daerah. Ia yakin setiap kandidat yang siap maju, niatnya adalah untuk memimpin Mukomuko sebagai penentu kebijakan pembangunan.
‘’Kita mendorong siapa saja ingin maju, artinya mereka punya visi dan misi dalam membangun daerah. Visi dan misi itulah yang dikedepankan dalam berkampanya, jangan mengedepankan isu primodial kesukuan dan lainnya,’’ tutup Muslim yang juga adalah seorang pengacara ini.(jar)

Tujuh Kandidat Muncul, Sapuan Mulai Ragu

//Gerindra Eliminasi Huda dan SPN

METRO – Berdasarkan data partai politik yang sudah membuka penjaringan bakal calon kandidat Bupati Mukomuko, setidaknya ada tujuh nama yang mengajukan lamaran. Masing-masing Choirul Huda, Haidir, Sapuan, Winus Hadi, Kuwatono, Yulia Susanti dan Burhandari. Tujuh nama ini mendaftar hampir di semua partai politik. Seperti di Gerindra, PDI Perjuangan, NasDem, PKS dan Golkar yang sudah mengumumkan penerimaan pendaftaran.

Menariknya ditengah memanasnya persaingan menuju Pilkada, kandidat kuat yang digadang-gadangkan bakal menjadi pesaing berat patahana, Sapuan belum dipastikan maju. Mengendornya tekad Sapuan untuk mencalon pada pemilihan bupati, disebabkan oleh banyaknya calon yang ingin maju. Seperti diketahui sejak awal Sapuan berharap hanya head to head melawan incumbent.

Dihubungi via pesan Whatsapp, Sapuan didampingi Novesa Herman mengaku masih mempertimbangkan maju atau tidak pada pemilihan bupati kelak. Ada beberapa faktor akan dipertimbangkan sebelum membuat keputusan final. Ia tidak menapik, banyaknya bakal calon yang ingin maju juga menjadi pertimbangan tersendiri. Selain itu juga akan melihat dukungan dari partai politik, berkas pendaftaran sudah disampaikan ke semua parpol. Lebih penting lagi ungkapnya, akan melihat hasil survey, maka menjelang KPU membuka pendaftaran, mereka akan menurunkan tim survey ke daerah.

‘’Kalau sebatas ingin maju untuk apa, kita sudah dua kali mencoba melawan patahana, tentu punya pengalaman dan ada pembelajaran. Maka kajiannya harus matang, karena target kita harus memenangi Pilkada. Intinya masih mempelajari peluang dan situasi,’’ ungkapnya.

Ketua tim penjaringan kandidat Partai Gerindra, Ery Yanto mengaku ada tujuh nama yang menyampaikan berkas ke Gerindra. Namun dari tujuh ini, kemungkinan hanya lima kandidat yang akan diproses. Sementara Sapuan dan Huda kemungkinan akan tereliminasi. Alasannya saat pengembalian berka, Sapuan dan Huda tidak hadir langsung, hanya mengutus timnya, sehingga terkesan kurang menghargai.

‘’Tujuh nama yang mendaftar hampir sama dengan partai lainnya, masih tetap orang itu saja. Namun sebagai tim penjaringan kami kecewa dan tidak akan mempreses berkas yang tidak diantar langsung oleh kandidatnya, diantaranya Sapuan dan Huda. Kalau lima lainnya, mereka datang langsung,’’ tegas Ery.

Ketua tim penjaringan Cabup dari Golkar Ahmad Dedy,S.Ag juga mengatakan, setidaknya sudah ada tiga nama yang mendaftar, diantaranya ketua partai Golkar sendiri, Choirul Huda, kedua Sapuan dan ketiga Yulia Susanti.

‘’Kita masih tunggu kandidat lainnya, yang jelas Sapuan sama Huda sudah daftar, termasuk Yulis Susanti,’’ paparnya.

Ketua DPD NasDem Mukomuko, Busril, S.IP juga mengatakan pendaftaran sudah ditutup, beberapa kandidat yang mendaftar akan diseleksi oleh tim penjaringan yang terdiri dari pengurus kabupaten, provinsi dan pusat. Salah satu dasar penentuan kandidat adalah hasil survey oleh lembaga independent.

‘’Kita dalam tahap verifikasi berkas dan seleksi terhadap nama-nama yang mendaftar,’’ tutupnya.(jar)

Isu Kesukuan Tak Laku di Pilkada

//Muslim : Rakyat Perlu Visi perubahan
METRO – Jelang Pilkada 2020, tokoh Mukomuko yang berniat untuk maju mulai menampilkan diri ke publik. Biasanya untuk menarik dukungan dan perhatian masyarakat, berbagai isu dimainkan oleh para pendukung calon, salah satunya menyangkut isu kesukuan. Terkait dengan hal ini, salah seorang tokoh Mukomuko yang juga penggiat hukum ketatanegaraan Muslim Caniago,SH,MH menegaskan, bahwa calon bupati harus mengusung visi dan misi yang jelas.
Dikatakannya, isu kesukuan pada Pilkada akan datang tidak laku, masyarakat butuh calon yang memberi harapan untuk perubahan kedepan. Ia sudah mendengar langsung seperti apa keinginan masyarakat terhadap kandidat yang maju kelak. Maka ia berharap calon benar-benar mengedepankan visi dan misi perubahan untuk daerah. Program yang terbaiklah akan didukung oleh masyarakat.
‘’Pemilih kedepan sudah berpikir matang dan realistis, saya langsung mendengar seperti apa harapan mereka. Isu kesukuan tidak laku dijual pada Pilkada kelak,’’ ungkapnya.
Lanjutnya, ini harus dijawab oleh partai politik. Dalam penetapan calon bupati dan wakil bupati meski seiring dengan harapan masyarakat. Kalau salah dalam mengusung kandidat maka sulit memenangi Pilkada dan bahkan kedepan partai tersebut berpeluang ditinggalkan masyarakat. Apalagi sudah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat, terkait dengan isu barter atau mahar dalam pengusungan calon oleh partai politik.
‘’Masyarakat ingin calon yang memberi harapan dalam arti visi dan misi perubahan dikedepankan. Diantaranya perubahan disektor ekonomi, kebutuhan nelayan, petani dan sebagainya. Ini tugas partai untuk mengusung atau menjawab keinginan tersebut,’’ tegas Muslim.
Terus menyangkut dengan kandidat kuat yang bakal maju pada Pilkada nanti, Muslim mengatakan, saat ini sudah terlihat beberapa nama yang mendaftar ke partai politik. Ia menilai semuanya potensial, namun tetap saja perlu figur yang matang dan berkarakter. Semua orang punya hak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan.
‘’Makin banyak yang maju makin baik, sehingga masyarakat dalam memilih tidak ragu,’’ tutupnya.(jar)

Ada Kuota CPNS Lulus SMA untuk Satpol PP

//Pelamar Diprediksi Membludak
METRO – Seperti diinformasikan sebelumnya, Kabupaten Mukomuko mendapat jatah penerimaan CPNS sebanyak 59 orang. Terdiri dari tiga orang untuk tenaga guru jurusan Bimbingan Konseling (BK), 20 orang untuk tenaga kesehatan dan 36 orang untuk tenaga teknis. Kabar menariknya lagi, ternyata kuota CPNS ini juga tersedia untuk tamatan SMA sederajat, yaitu sebanyak empat orang sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Dinas Satpol PP dan Damkar. Selebihnya kuota untuk sarjana minimal D III dan S1.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Jawoto,S.Pd,SE,M.Pd mengatakan penerimaan tamatan SMA sederajat seperti ini jarang ada. Biasanya CPNS tersedia untuk D3 atau S1 saja. Maka ada kemungkinan jumlah pendaftar khusus untuk SMA bakal membludak. Sebab jumlah pencari kerja tamatan SMA sederajat sangat banyak di daerah ini. Pihaknya sudah mewanti-wanti dari awal bakal melonjaknya jumlah pelamar untuk SMA ini.
‘’Yang tamatan SMA sederajat banyak, sedangkan kuota yang tersedia hanya ada empat orang. Ini bakal membuat persaingan semakin ketat, kita harus siap-siap menghadapi jumlah pelamar yang membludak. Saya pikir itu wajar, karena sebelumnya tidak ada tes untuk SMA sederajat,’’ ungkap Jawoto.
Lanjutnya, penerimaan CPNS bersifat umum, maka tidak ada keistimewaan bagi tenaga honorer yang sudah mengabdi sekian lama. Siapapun boleh ikut, kesempatan untuk lulus sama, tergantung nasib sesuai hasil tesnya kelak. Mekanisme tes juga sama dengan sebelumnya, yaitu tes sistem CAT dan ditetapkan passing grade. Tes terdiri dari SKD dan SKB, seperti tahun sebelumnya.
‘’Semua tes sifatnya umum, artinya siapa saja boleh ikut tes dengan kesempatan lulus sama, tergantung kemampuan menjawab soal. Untuk sementara masih seperti tes sebelumnya, belum ada petunjuk yang baru,’’ tegas Jawoto.
Masih disampaikan Jawoto, jadwal pelaksanaannya akhir Oktober hingga November pendaftaran, terus Desember seleksi administrasi. Pada Januari masa sanggah terhadap peserta tes yang lulus administrasi dan tes SKD dan SKB dilaksanakan pada Februari dan Maret, bulan April pengumuman kelulusan.
‘’Pelaksanaan penerimaan CPNS 2019 ini memang dilangsungkan hingga 2020, karena pada tahun ini banyak agenda nasional, seperti Pemilu dan pelantikan presiden,’’ tutupnya.(jar)

Kuota CPNS Mukomuko 59 Orang!

//Teknis dan Kesehatan Terbanyak, Guru Tiga
METRO – Informasi penting untuk masyarakat pencari kerja di Kabupaten Mukomuko yang berminat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Diluar dugaan pemerintah pusat hanya memberi kuota CPNS untuk Kabupaten Mukomuko 59 orang saja. Menariknya lagi, untuk tenaga pendidikan atau guru hanya tiga orang, semuanya untuk guru Bimbingan Konsling (BK). Terbanyak untuk tenaga teknis sebanyak 36 orang dan tenaga kesehatan 20 orang.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mukomuko, Jawoto,S.Pd,SE,M,Pd menjelaskan kuota 59 orang ini sudah final berdasarkan keputusan pusat. Artinya jatah CPNS Mukomuko tahun ini jauh lebih sedikit dari yang diajukan. Ia juga mengatakan dalam pengajuannya tenaga guru dan kesehatan terbanyak, tapi yang diberikan berbeda, guru lebih sedikit.
‘’Kita mendapat jatah penerimaan CPNS 59 orang, tenaga teknis terbanyak 36 orang, sedangkan kesehatan 20 dan guru hanya tiga. Ini ketentuan pusat, kita hanya menerima apa yang diberikan dan siap melaksanakan tes dalam waktu dekat,’’ tuturnya.
Lanjutnya, kemungkinan sedikitnya kuota guru ini lantaran untuk tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) terbanyaknya untuk guru. Sehingga saat CPNS, dikurangi dan diutamakan untuk tenaga teknis. Ia minta jangan berkecil hati, karena setelah CPNS, segera dilakukan tes P3K, kemungkinan guru banyak diterima.
‘’Kalau P3K guru terbanyak, mungkin itu sebabnya CPNS dikurangi kuota guru,’’ ungkapnya.
Masih disampaikan Jawoto, untuk jadwal pelaksanaan tes November dimulai pengumuman untuk pendaftaran, Desember masuk tahap verifikasi berkas pelamar. Selanjutnya tes CAT dilaksanakan sekitar Februari hingga Maret mendatang. Molornya jadwal ini lantaran pemerintah pusat masih fokus dengan pelantikan presiden dan penyusunan kabinet baru.
‘’Nanti akan diumumkan serentak, karena sama dengan sebelumnya, tes CPNS dilakukan serentak seluruh daerah,’’ tutupnya.(jar)

Parpol Rebutan Usung Kader Dampingi Huda

Tokoh Dapil III Paling Dilirik
METRO – Sebagai incumbent, H. Choirul Huda, SH dianggap masih sangat superior untuk memenangi pemilihan Bupati 2020 kelak. Informasinya bebera partai politik (Parpol) mulai rebutan mengajukan kadernya untuk menjadi pendamping atau calon wakil dari ‘’sang kapten’’. Menariknya lagi, beberapa kandidat wakil yang disiapkan partai politik berasal dari Dapil III. Sejalan dengan keinginan Choirul Huda untuk mencari wakil dari wilayah Ipuh, Pondok Suguh dan sekitarnya.
Kabar beredar beberapa kader partai yang siap dilepas untuk calon wakil yaitu, Wisnu Hadi,SE politisi PKPI, Partai PKS mengajukan kadernya Ahmad Donner dan H. Musfar. Selain itu NasDem juga menyiapkan kadernya untuk maju sebagai wakil dari Dapil III, yaitu Evi Gusniati dan Suwarno. Beberapa parpol lain juga berharap mengusung kader sendiri sebagai calon bupati maupun wakil pada Pilkada kelak.
Ketua DPD PKS, H.Andy Suhary,SE,M.Pd dihubungi mengakui jika partainya menyiapkan kader untuk ditawarkan pada Pilkada nanti. Ada dua kemungkinan, bisa sebagai wakil atau juga dapat maju sebagai calon bupati. Dalam hal ini bukan hanya untuk wakil dari incumbent, juga bisa berpasangan dengan calon lain.
‘’Tentu semua partai ingin kadernya maju, kalau bisa mencalon bupati lebih baik, setidaknya sebagai wakil. Soala wakil pak Huda atau calon lain, tentu siapa yang diusung oleh partai nanti,’’ kata Andy.
Masih disampaikan Andy, saat ini PKS sedang melakukan penjaringan terbuka bagi kandidat yang ingin maju bersama PKS. Semua diberi kesempatan yang sama, baik kader maupun non kader, karena PKS ingin mencari pemimpin terbaik untuk daerah kedepan.
‘’Bagi yang berniat silahkan mendaftar, karena PKS melakukan penjaringan terbuka, kader dan non kader diberi kesempatan sama,’’ tuturnya.
Ketua DPD NasDem, Busril,S.Ip juga mengatakan bahwa partainya berkeinginan mengsung salah satu kadernya untuk maju pada Pilkada kelak. NasDem siap berkoalisi dengan partai manapun untuk memenangi Pilkada.
‘’Kita belum buka pendaftaran, kalau memang ada kader yang siap, maka langsung kita dukung, artinya tidak perlu ada pembukaan pendaftaran lagi,’’ ungkapnya.
Sekjen Partai Demokrat Nursalim juga senada, partainya belum membuka pendaftaran karena masih menunggu petunjuk dari pusat. Ia juga menegaskan demokrat lebih dahulu melakukan penjaringan tertutup, yaitu khusus kader partai yang siap maju.
‘’Kita masih menunggu petunjuk untuk penjaringan, harapan partai tentuk ada kader yang maju sebagai calon bupati atau wakil,’’ tutupnya. (jar)

Asyik! Dana Kampanye Calon Bupati Dibiayai KPU

//Dana Rp 25 M Cukup untuk Tujuh Paslon
METRO – Seperti diketahui, untuk melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati Mukomuko, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mukomuko mendapat suntikan dana dari APBD sebanyak Rp 25 miliar. Anggaran sebesar ini diperkirakan cukup untuk membiayai pemilihan dengan tujuh pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati. Kabar baiknya bagi bakal calon, bahwa anggaran kampanye pembuatan spanduk, baliho, biaya iklan di media hingga cek kesehatan semuanya dibiayai KPU.
Ketua KPU Mukomuko, Irsyad Kamarudin mengatakan penggunaan anggaran Pilkada sesuai dengan jumlah calon. Dana Rp 25 miliar yang diberikan daerah ini dengan istimasi kandidat sebanyak lima hingga tujuh pasang. Jika jumlahnya kurang dari itu, apalagi hanya dua pasangan saja, maka dipastikan anggaran Pilkada akan berlebih dikembalikan ke kas negara.
‘’KPU mendapat suntikan dana Rp 25 miliar, kalau calon hanya dua pasang atau tiga mungkin banyak lebihnya, kalau calon mencapai lima hingga tujuh KPU harus bisa menyesuaikan, mau tidak mau dicukup-cukupkan,’’ kata Irsyad.
Ia juga mengatakan, alat peraga kampanye calon juga akan biayai oleh KPU, masing-masing kandidat akan mendapat jatah alat peraga yang sama. Adapun alat peraga yang ditanggung, adalah yang dibuat oleh KPU sendiri, bukan yang dibuat secara mandiri oleh Paslon. Tidak hanya itu anggaran pemeriksaan kesehatan calon juga ditanggung negara, per-orangnya sebesar Rp 30 jutaan.
‘’Itu sudah menjadi ketentuan, maka calon ada keringanan, karena beberapa item pembiayaan ditanggung KPU. Tapi bukan semua kebutuhan calon ditanggung,’’ ungkapnya.
Masih ia sampaikan, kegunaan anggaran KPU bukan semuanya untuk calon, tapi untuk seluruh kegiatan dan honor. Terbesar tentu honor penyelenggara, seperti PPK, KPPS dan lainnya, kemudian juga pengadaan surat suara dan dana sosialisasi lainnya. Jika anggaran Rp 25 miliar ini berlebih, maka dikembalikan ke kas negara dan itu tidak masuk dalam hitungan SiLPA daerah.
‘’Penggunaan dana Pilkada itu diatur PKPU, tidak bisa semena-mena saja. Semuanya dari sana, untuk honor PPK, KPPS dan petugas TPS lainnya diperkirakan butuh miliaran,’’ tutupnya.(jar)