Isu Kesukuan Tak Laku di Pilkada

//Muslim : Rakyat Perlu Visi perubahan
METRO – Jelang Pilkada 2020, tokoh Mukomuko yang berniat untuk maju mulai menampilkan diri ke publik. Biasanya untuk menarik dukungan dan perhatian masyarakat, berbagai isu dimainkan oleh para pendukung calon, salah satunya menyangkut isu kesukuan. Terkait dengan hal ini, salah seorang tokoh Mukomuko yang juga penggiat hukum ketatanegaraan Muslim Caniago,SH,MH menegaskan, bahwa calon bupati harus mengusung visi dan misi yang jelas.
Dikatakannya, isu kesukuan pada Pilkada akan datang tidak laku, masyarakat butuh calon yang memberi harapan untuk perubahan kedepan. Ia sudah mendengar langsung seperti apa keinginan masyarakat terhadap kandidat yang maju kelak. Maka ia berharap calon benar-benar mengedepankan visi dan misi perubahan untuk daerah. Program yang terbaiklah akan didukung oleh masyarakat.
‘’Pemilih kedepan sudah berpikir matang dan realistis, saya langsung mendengar seperti apa harapan mereka. Isu kesukuan tidak laku dijual pada Pilkada kelak,’’ ungkapnya.
Lanjutnya, ini harus dijawab oleh partai politik. Dalam penetapan calon bupati dan wakil bupati meski seiring dengan harapan masyarakat. Kalau salah dalam mengusung kandidat maka sulit memenangi Pilkada dan bahkan kedepan partai tersebut berpeluang ditinggalkan masyarakat. Apalagi sudah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat, terkait dengan isu barter atau mahar dalam pengusungan calon oleh partai politik.
‘’Masyarakat ingin calon yang memberi harapan dalam arti visi dan misi perubahan dikedepankan. Diantaranya perubahan disektor ekonomi, kebutuhan nelayan, petani dan sebagainya. Ini tugas partai untuk mengusung atau menjawab keinginan tersebut,’’ tegas Muslim.
Terus menyangkut dengan kandidat kuat yang bakal maju pada Pilkada nanti, Muslim mengatakan, saat ini sudah terlihat beberapa nama yang mendaftar ke partai politik. Ia menilai semuanya potensial, namun tetap saja perlu figur yang matang dan berkarakter. Semua orang punya hak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan.
‘’Makin banyak yang maju makin baik, sehingga masyarakat dalam memilih tidak ragu,’’ tutupnya.(jar)

Ada Kuota CPNS Lulus SMA untuk Satpol PP

//Pelamar Diprediksi Membludak
METRO – Seperti diinformasikan sebelumnya, Kabupaten Mukomuko mendapat jatah penerimaan CPNS sebanyak 59 orang. Terdiri dari tiga orang untuk tenaga guru jurusan Bimbingan Konseling (BK), 20 orang untuk tenaga kesehatan dan 36 orang untuk tenaga teknis. Kabar menariknya lagi, ternyata kuota CPNS ini juga tersedia untuk tamatan SMA sederajat, yaitu sebanyak empat orang sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Dinas Satpol PP dan Damkar. Selebihnya kuota untuk sarjana minimal D III dan S1.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Jawoto,S.Pd,SE,M.Pd mengatakan penerimaan tamatan SMA sederajat seperti ini jarang ada. Biasanya CPNS tersedia untuk D3 atau S1 saja. Maka ada kemungkinan jumlah pendaftar khusus untuk SMA bakal membludak. Sebab jumlah pencari kerja tamatan SMA sederajat sangat banyak di daerah ini. Pihaknya sudah mewanti-wanti dari awal bakal melonjaknya jumlah pelamar untuk SMA ini.
‘’Yang tamatan SMA sederajat banyak, sedangkan kuota yang tersedia hanya ada empat orang. Ini bakal membuat persaingan semakin ketat, kita harus siap-siap menghadapi jumlah pelamar yang membludak. Saya pikir itu wajar, karena sebelumnya tidak ada tes untuk SMA sederajat,’’ ungkap Jawoto.
Lanjutnya, penerimaan CPNS bersifat umum, maka tidak ada keistimewaan bagi tenaga honorer yang sudah mengabdi sekian lama. Siapapun boleh ikut, kesempatan untuk lulus sama, tergantung nasib sesuai hasil tesnya kelak. Mekanisme tes juga sama dengan sebelumnya, yaitu tes sistem CAT dan ditetapkan passing grade. Tes terdiri dari SKD dan SKB, seperti tahun sebelumnya.
‘’Semua tes sifatnya umum, artinya siapa saja boleh ikut tes dengan kesempatan lulus sama, tergantung kemampuan menjawab soal. Untuk sementara masih seperti tes sebelumnya, belum ada petunjuk yang baru,’’ tegas Jawoto.
Masih disampaikan Jawoto, jadwal pelaksanaannya akhir Oktober hingga November pendaftaran, terus Desember seleksi administrasi. Pada Januari masa sanggah terhadap peserta tes yang lulus administrasi dan tes SKD dan SKB dilaksanakan pada Februari dan Maret, bulan April pengumuman kelulusan.
‘’Pelaksanaan penerimaan CPNS 2019 ini memang dilangsungkan hingga 2020, karena pada tahun ini banyak agenda nasional, seperti Pemilu dan pelantikan presiden,’’ tutupnya.(jar)

Kuota CPNS Mukomuko 59 Orang!

//Teknis dan Kesehatan Terbanyak, Guru Tiga
METRO – Informasi penting untuk masyarakat pencari kerja di Kabupaten Mukomuko yang berminat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Diluar dugaan pemerintah pusat hanya memberi kuota CPNS untuk Kabupaten Mukomuko 59 orang saja. Menariknya lagi, untuk tenaga pendidikan atau guru hanya tiga orang, semuanya untuk guru Bimbingan Konsling (BK). Terbanyak untuk tenaga teknis sebanyak 36 orang dan tenaga kesehatan 20 orang.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mukomuko, Jawoto,S.Pd,SE,M,Pd menjelaskan kuota 59 orang ini sudah final berdasarkan keputusan pusat. Artinya jatah CPNS Mukomuko tahun ini jauh lebih sedikit dari yang diajukan. Ia juga mengatakan dalam pengajuannya tenaga guru dan kesehatan terbanyak, tapi yang diberikan berbeda, guru lebih sedikit.
‘’Kita mendapat jatah penerimaan CPNS 59 orang, tenaga teknis terbanyak 36 orang, sedangkan kesehatan 20 dan guru hanya tiga. Ini ketentuan pusat, kita hanya menerima apa yang diberikan dan siap melaksanakan tes dalam waktu dekat,’’ tuturnya.
Lanjutnya, kemungkinan sedikitnya kuota guru ini lantaran untuk tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) terbanyaknya untuk guru. Sehingga saat CPNS, dikurangi dan diutamakan untuk tenaga teknis. Ia minta jangan berkecil hati, karena setelah CPNS, segera dilakukan tes P3K, kemungkinan guru banyak diterima.
‘’Kalau P3K guru terbanyak, mungkin itu sebabnya CPNS dikurangi kuota guru,’’ ungkapnya.
Masih disampaikan Jawoto, untuk jadwal pelaksanaan tes November dimulai pengumuman untuk pendaftaran, Desember masuk tahap verifikasi berkas pelamar. Selanjutnya tes CAT dilaksanakan sekitar Februari hingga Maret mendatang. Molornya jadwal ini lantaran pemerintah pusat masih fokus dengan pelantikan presiden dan penyusunan kabinet baru.
‘’Nanti akan diumumkan serentak, karena sama dengan sebelumnya, tes CPNS dilakukan serentak seluruh daerah,’’ tutupnya.(jar)

Parpol Rebutan Usung Kader Dampingi Huda

Tokoh Dapil III Paling Dilirik
METRO – Sebagai incumbent, H. Choirul Huda, SH dianggap masih sangat superior untuk memenangi pemilihan Bupati 2020 kelak. Informasinya bebera partai politik (Parpol) mulai rebutan mengajukan kadernya untuk menjadi pendamping atau calon wakil dari ‘’sang kapten’’. Menariknya lagi, beberapa kandidat wakil yang disiapkan partai politik berasal dari Dapil III. Sejalan dengan keinginan Choirul Huda untuk mencari wakil dari wilayah Ipuh, Pondok Suguh dan sekitarnya.
Kabar beredar beberapa kader partai yang siap dilepas untuk calon wakil yaitu, Wisnu Hadi,SE politisi PKPI, Partai PKS mengajukan kadernya Ahmad Donner dan H. Musfar. Selain itu NasDem juga menyiapkan kadernya untuk maju sebagai wakil dari Dapil III, yaitu Evi Gusniati dan Suwarno. Beberapa parpol lain juga berharap mengusung kader sendiri sebagai calon bupati maupun wakil pada Pilkada kelak.
Ketua DPD PKS, H.Andy Suhary,SE,M.Pd dihubungi mengakui jika partainya menyiapkan kader untuk ditawarkan pada Pilkada nanti. Ada dua kemungkinan, bisa sebagai wakil atau juga dapat maju sebagai calon bupati. Dalam hal ini bukan hanya untuk wakil dari incumbent, juga bisa berpasangan dengan calon lain.
‘’Tentu semua partai ingin kadernya maju, kalau bisa mencalon bupati lebih baik, setidaknya sebagai wakil. Soala wakil pak Huda atau calon lain, tentu siapa yang diusung oleh partai nanti,’’ kata Andy.
Masih disampaikan Andy, saat ini PKS sedang melakukan penjaringan terbuka bagi kandidat yang ingin maju bersama PKS. Semua diberi kesempatan yang sama, baik kader maupun non kader, karena PKS ingin mencari pemimpin terbaik untuk daerah kedepan.
‘’Bagi yang berniat silahkan mendaftar, karena PKS melakukan penjaringan terbuka, kader dan non kader diberi kesempatan sama,’’ tuturnya.
Ketua DPD NasDem, Busril,S.Ip juga mengatakan bahwa partainya berkeinginan mengsung salah satu kadernya untuk maju pada Pilkada kelak. NasDem siap berkoalisi dengan partai manapun untuk memenangi Pilkada.
‘’Kita belum buka pendaftaran, kalau memang ada kader yang siap, maka langsung kita dukung, artinya tidak perlu ada pembukaan pendaftaran lagi,’’ ungkapnya.
Sekjen Partai Demokrat Nursalim juga senada, partainya belum membuka pendaftaran karena masih menunggu petunjuk dari pusat. Ia juga menegaskan demokrat lebih dahulu melakukan penjaringan tertutup, yaitu khusus kader partai yang siap maju.
‘’Kita masih menunggu petunjuk untuk penjaringan, harapan partai tentuk ada kader yang maju sebagai calon bupati atau wakil,’’ tutupnya. (jar)

Asyik! Dana Kampanye Calon Bupati Dibiayai KPU

//Dana Rp 25 M Cukup untuk Tujuh Paslon
METRO – Seperti diketahui, untuk melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati Mukomuko, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mukomuko mendapat suntikan dana dari APBD sebanyak Rp 25 miliar. Anggaran sebesar ini diperkirakan cukup untuk membiayai pemilihan dengan tujuh pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati. Kabar baiknya bagi bakal calon, bahwa anggaran kampanye pembuatan spanduk, baliho, biaya iklan di media hingga cek kesehatan semuanya dibiayai KPU.
Ketua KPU Mukomuko, Irsyad Kamarudin mengatakan penggunaan anggaran Pilkada sesuai dengan jumlah calon. Dana Rp 25 miliar yang diberikan daerah ini dengan istimasi kandidat sebanyak lima hingga tujuh pasang. Jika jumlahnya kurang dari itu, apalagi hanya dua pasangan saja, maka dipastikan anggaran Pilkada akan berlebih dikembalikan ke kas negara.
‘’KPU mendapat suntikan dana Rp 25 miliar, kalau calon hanya dua pasang atau tiga mungkin banyak lebihnya, kalau calon mencapai lima hingga tujuh KPU harus bisa menyesuaikan, mau tidak mau dicukup-cukupkan,’’ kata Irsyad.
Ia juga mengatakan, alat peraga kampanye calon juga akan biayai oleh KPU, masing-masing kandidat akan mendapat jatah alat peraga yang sama. Adapun alat peraga yang ditanggung, adalah yang dibuat oleh KPU sendiri, bukan yang dibuat secara mandiri oleh Paslon. Tidak hanya itu anggaran pemeriksaan kesehatan calon juga ditanggung negara, per-orangnya sebesar Rp 30 jutaan.
‘’Itu sudah menjadi ketentuan, maka calon ada keringanan, karena beberapa item pembiayaan ditanggung KPU. Tapi bukan semua kebutuhan calon ditanggung,’’ ungkapnya.
Masih ia sampaikan, kegunaan anggaran KPU bukan semuanya untuk calon, tapi untuk seluruh kegiatan dan honor. Terbesar tentu honor penyelenggara, seperti PPK, KPPS dan lainnya, kemudian juga pengadaan surat suara dan dana sosialisasi lainnya. Jika anggaran Rp 25 miliar ini berlebih, maka dikembalikan ke kas negara dan itu tidak masuk dalam hitungan SiLPA daerah.
‘’Penggunaan dana Pilkada itu diatur PKPU, tidak bisa semena-mena saja. Semuanya dari sana, untuk honor PPK, KPPS dan petugas TPS lainnya diperkirakan butuh miliaran,’’ tutupnya.(jar)

Cawabup Haidir Dapil I, Choirul Huda Dapil III

Sapuan Pilih Kader Parpol
METRO – Tiga kandidat kuat calon Bupati Mukomuko mulai ancang-ancang memilih bakal calon wakil bupati yang mendampinginya kelak. Patahana H.Choirul Huda,SH hampir dipastikan calon wakilnya kelak dari Dapil III. Sementara Haidir,S.Ip untuk wakilnya mengarah ke Dapil I, namun juga tidak menutup kemungkinan dari Dapil II. Berbeda dengan H.Sapuan,SE,Ak,CA,MM hingga kini belum memutuskan, namun besar kemungkinan dari Dapil I atau Dapil III.
Dikatakan Sapuan, sampai  sekarang ia belum menentukan siapa pendampingnya kelak. Alasannya masih dalam tahap survey terhadap beberapa tokoh, meski demikian ia lebih cenrung pada tokoh yang berasal dari Dapil I atau Dapil III dan tidak menutup kemungkinan dari Dapil II. Sapuan lebih selektif dalam menentukan wakil, karena ia sudah berpengalaman mengikuti Pilkada dua periode, bahwa peran wakil sangat besar untuk meraub dukungan.
‘’Bupati dan wakil itu satu paket, sama-sama menentukan. Maka kita ingin calon wakil kelak benar-benar sudah siap dari semua sisi. Untuk menentukan kita ada survey internal terhadap beberapa nama, kita lihat dari semua sisi, seperti penerimaan masyarakat terhadapnya dan juga harus siap pinansial, karena bukan rahasia lagi politik butuh biaya. Keputusan akhir untuk wakil tetap sesuai kesepakatan kita dan partai pengusung,’’ tuturnya.
Semenatara Choirul Huda mengaku untuk wakilnya diutamakan berasal dari Dapil III. Untuk saat ini belum diputuskan, namun ada beberapa nama sudah masuk dalam catatannya. Diantaranya ada kader  partai dan juga dari non parpol. Huda juga menginginkan wakil yang siap pinansial untuk mendanai kebutuhan politik saat Pilkada kelak. Paling penting lagi sosok wakilnya harus dekat dengan masyarakat.
‘’Insyaallah untuk wakil kita tetap inginnya dari Dapil III, tapi sampai sekarang belum tau, karena saya memang belum fokus kesana, masoh fokus pada tugas membangun daerah,’’ ungkap Huda.
Sedangkan Haidir mengatakan untuk wakil masih dalam tahap penjajakan, targetnya awal tahun sudah difinalkan, sehingga bisa cepat bersosialisasi dengan masyarakat. Target utamakanya memang wakil berasal dari Dapil I, karena dirinya berasal dari dapil III, sehingga ada keterwakilan daerah setalah dan utara. Namun bisa jadi dari Dapil II, tergantung respon dari masyarakat dan keputusan bersama dengan partai pengusung. Ia juga menginginkan pendamping yang siap pendanaan untuk bergerak, karena ia tahu betul bahwa politik biayanya cukup tinggi.
‘’Kita inginnya wakil dari Dapil I atau bisa dari dapil II, tergantung dengan partai pengusung. Yang jelas calon bupati dan calon wakil harus bersama, maka termasuk pembiayaan politik kita bersama-sama,’’ pungkasnya.(jar)

Haidir Tolak Hasil Survey, Sapuan Positif, Huda Santai

METRO – Terkait dengan hasil survey lembaga Media Survey Center Indonesia (MSCI) yang dipromotori Forum silaturahmi masyarakat Kabupaten Mukomuko (Forpum), tiga kandidat kuar berbeda pendapat. Haidir,S.IP menolak mentah-mentah data dan ia menduga survey ini adalah pengiringan opini. Sementara Sapuan,SE,Ak,MM,CA menyambut positif hasil tersebut. Disisi lain Choirul Huda,SH memberi respon ringan.
Ditemui usai upacara hari kesaktian pancasila kemarin, Haidir mengatakan data yang dikemukakan bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Ia juga menduga hasil survey ini adalah pesanan dan upaya untuk mengiring opini Pilkada hanya dua pasangan calon, yaitu head to head antara Sapuan dengan Huda. Haidir yakin elektabilitasnya lebih tinggi, sebab ia sudah mengunjungi semua desa dan bertemu langsung dengan masyarakat setiap saat.
‘’Itu jelas pengiringan opini agar calon bupati head to head, elektabilitas saya dibuat jauh lebih rendah. Anehnya lagi Muharamin sudah tiga periode menjadi dewan, hanya 2 persen. Maka saya katakan ini tidak masuk akal. Kalau memang mau lihat hasil yang benar, mari kita survey dengan biaya bersama,'' kata Haidir.
Lanjutnya, ia mengabaikan hasil survey ini dan semakin terpacu untuk menantang siapa saja pada Pilkada kelak. Soal hasil akhir pilkada semuanya ditentukan pilihan masyarakat dan sudah ketentuan takdir. Ia minta semua pihak menghormati sistem demokrasi yang memberi hak setiap orang untuk memilih dan dipilih.
‘’Saya tunggu di 2020, kita akan lihat siapa yang lebih diinginkan masyarakat. Yang ingin maju harus dihormati, karena belum tahu siapa yang ditakdirkan tuhan untuk membangun daerah ini kedepan,'' tegasnya.
Sementara Sapuan menyambut positif hasil survey tersebut, ia yakin hasil ini sesuai fakta di lapangan karena survey dilaksanakan oleh lembaga resmi dan sudah terbukti keakuratannya. Terkait elektabilitasnya masih dibawah patahana Choirul Huda, Sapuan mengakui itu dan menurutnya merupakan sebuah kewajaran. Karena patahana setiap saat terbar pesona di tengah masyarakat. Ia yakin setelah turun langsung sosialisasi ke masyarakat hasilnya akan berubah lebih baik. Dan Sapuan juga mengaku makin terpacu oleh hasil survey ini.
‘’Kalau incumbent lebih tinggi hasil survey itu wajar, dimana-mana saya rasa sama, karena dia aktif turun ke lapangan tebar pesona. Ini akan menjadi dasar untuk kita menyiapkan diri lebih baik lagi menjelang tahapan di KPU,'' tuturnya.
Sementara Choirul Huda diminta tanggapannya, mengaku sudah mengetahui adanya hasil survey tersebut. Menurutnya tidak perlu diperdebatkan karena semua orang memahami seperti apa kondisi di Kabupaten Mukomuko. Soal berda padanangan dan pendapat, adalah wajar. Untuk saat ini ia masih fokus dengan tugas membangun daerah, belum memikirkan Pilkada yang akan datang.
‘’Saya sudah tau, biar saja berjalan seperti apa adanya, sekarang kita fokus dulu dengan pembangunan kabupaten,’’ tutupnya.(jar)