Cawabup Haidir Dapil I, Choirul Huda Dapil III

Sapuan Pilih Kader Parpol
METRO – Tiga kandidat kuat calon Bupati Mukomuko mulai ancang-ancang memilih bakal calon wakil bupati yang mendampinginya kelak. Patahana H.Choirul Huda,SH hampir dipastikan calon wakilnya kelak dari Dapil III. Sementara Haidir,S.Ip untuk wakilnya mengarah ke Dapil I, namun juga tidak menutup kemungkinan dari Dapil II. Berbeda dengan H.Sapuan,SE,Ak,CA,MM hingga kini belum memutuskan, namun besar kemungkinan dari Dapil I atau Dapil III.
Dikatakan Sapuan, sampai  sekarang ia belum menentukan siapa pendampingnya kelak. Alasannya masih dalam tahap survey terhadap beberapa tokoh, meski demikian ia lebih cenrung pada tokoh yang berasal dari Dapil I atau Dapil III dan tidak menutup kemungkinan dari Dapil II. Sapuan lebih selektif dalam menentukan wakil, karena ia sudah berpengalaman mengikuti Pilkada dua periode, bahwa peran wakil sangat besar untuk meraub dukungan.
‘’Bupati dan wakil itu satu paket, sama-sama menentukan. Maka kita ingin calon wakil kelak benar-benar sudah siap dari semua sisi. Untuk menentukan kita ada survey internal terhadap beberapa nama, kita lihat dari semua sisi, seperti penerimaan masyarakat terhadapnya dan juga harus siap pinansial, karena bukan rahasia lagi politik butuh biaya. Keputusan akhir untuk wakil tetap sesuai kesepakatan kita dan partai pengusung,’’ tuturnya.
Semenatara Choirul Huda mengaku untuk wakilnya diutamakan berasal dari Dapil III. Untuk saat ini belum diputuskan, namun ada beberapa nama sudah masuk dalam catatannya. Diantaranya ada kader  partai dan juga dari non parpol. Huda juga menginginkan wakil yang siap pinansial untuk mendanai kebutuhan politik saat Pilkada kelak. Paling penting lagi sosok wakilnya harus dekat dengan masyarakat.
‘’Insyaallah untuk wakil kita tetap inginnya dari Dapil III, tapi sampai sekarang belum tau, karena saya memang belum fokus kesana, masoh fokus pada tugas membangun daerah,’’ ungkap Huda.
Sedangkan Haidir mengatakan untuk wakil masih dalam tahap penjajakan, targetnya awal tahun sudah difinalkan, sehingga bisa cepat bersosialisasi dengan masyarakat. Target utamakanya memang wakil berasal dari Dapil I, karena dirinya berasal dari dapil III, sehingga ada keterwakilan daerah setalah dan utara. Namun bisa jadi dari Dapil II, tergantung respon dari masyarakat dan keputusan bersama dengan partai pengusung. Ia juga menginginkan pendamping yang siap pendanaan untuk bergerak, karena ia tahu betul bahwa politik biayanya cukup tinggi.
‘’Kita inginnya wakil dari Dapil I atau bisa dari dapil II, tergantung dengan partai pengusung. Yang jelas calon bupati dan calon wakil harus bersama, maka termasuk pembiayaan politik kita bersama-sama,’’ pungkasnya.(jar)

Haidir Tolak Hasil Survey, Sapuan Positif, Huda Santai

METRO – Terkait dengan hasil survey lembaga Media Survey Center Indonesia (MSCI) yang dipromotori Forum silaturahmi masyarakat Kabupaten Mukomuko (Forpum), tiga kandidat kuar berbeda pendapat. Haidir,S.IP menolak mentah-mentah data dan ia menduga survey ini adalah pengiringan opini. Sementara Sapuan,SE,Ak,MM,CA menyambut positif hasil tersebut. Disisi lain Choirul Huda,SH memberi respon ringan.
Ditemui usai upacara hari kesaktian pancasila kemarin, Haidir mengatakan data yang dikemukakan bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Ia juga menduga hasil survey ini adalah pesanan dan upaya untuk mengiring opini Pilkada hanya dua pasangan calon, yaitu head to head antara Sapuan dengan Huda. Haidir yakin elektabilitasnya lebih tinggi, sebab ia sudah mengunjungi semua desa dan bertemu langsung dengan masyarakat setiap saat.
‘’Itu jelas pengiringan opini agar calon bupati head to head, elektabilitas saya dibuat jauh lebih rendah. Anehnya lagi Muharamin sudah tiga periode menjadi dewan, hanya 2 persen. Maka saya katakan ini tidak masuk akal. Kalau memang mau lihat hasil yang benar, mari kita survey dengan biaya bersama,'' kata Haidir.
Lanjutnya, ia mengabaikan hasil survey ini dan semakin terpacu untuk menantang siapa saja pada Pilkada kelak. Soal hasil akhir pilkada semuanya ditentukan pilihan masyarakat dan sudah ketentuan takdir. Ia minta semua pihak menghormati sistem demokrasi yang memberi hak setiap orang untuk memilih dan dipilih.
‘’Saya tunggu di 2020, kita akan lihat siapa yang lebih diinginkan masyarakat. Yang ingin maju harus dihormati, karena belum tahu siapa yang ditakdirkan tuhan untuk membangun daerah ini kedepan,'' tegasnya.
Sementara Sapuan menyambut positif hasil survey tersebut, ia yakin hasil ini sesuai fakta di lapangan karena survey dilaksanakan oleh lembaga resmi dan sudah terbukti keakuratannya. Terkait elektabilitasnya masih dibawah patahana Choirul Huda, Sapuan mengakui itu dan menurutnya merupakan sebuah kewajaran. Karena patahana setiap saat terbar pesona di tengah masyarakat. Ia yakin setelah turun langsung sosialisasi ke masyarakat hasilnya akan berubah lebih baik. Dan Sapuan juga mengaku makin terpacu oleh hasil survey ini.
‘’Kalau incumbent lebih tinggi hasil survey itu wajar, dimana-mana saya rasa sama, karena dia aktif turun ke lapangan tebar pesona. Ini akan menjadi dasar untuk kita menyiapkan diri lebih baik lagi menjelang tahapan di KPU,'' tuturnya.
Sementara Choirul Huda diminta tanggapannya, mengaku sudah mengetahui adanya hasil survey tersebut. Menurutnya tidak perlu diperdebatkan karena semua orang memahami seperti apa kondisi di Kabupaten Mukomuko. Soal berda padanangan dan pendapat, adalah wajar. Untuk saat ini ia masih fokus dengan tugas membangun daerah, belum memikirkan Pilkada yang akan datang.
‘’Saya sudah tau, biar saja berjalan seperti apa adanya, sekarang kita fokus dulu dengan pembangunan kabupaten,’’ tutupnya.(jar)

Biaya Pilkada Rp 32 M, Uang Muka Rp 1,2 M

 

METRO – Setelah melalui negosiasi cukup panjang dan hitungan kebutuhan pembiayaan yang matang, akhirnya difinalkan anggaran Pilkada Mukomuko 2020 sebesar Rp 32 miliar. Terbagi atas anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp 25 miliar dan anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp 7 miliar. Pencairannya dilakukan beberapa tahap, sebagai uang muka akan dibayar di APBD Perubahan tahun ini, masing-masing KPU Rp 1 miliar 16 juta dan Bawaslu Rp 240 miliar. Kepastian ini ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Bupati Mukomuko Choirul Huda,SH bersama dengan KPU dan Bawaslu Mukomuko kemarin (30/9). Acara yang bertempat diruang kerja bupati ini disaksikan oleh berbagai unsur FKPD dan awak media.
Sekda Drs. Marjohan mengatakan penetapan anggaran Pilkada ini sesuai dengan permendagri yang mengatur tentang pembiayaan Pilkada untuk setiap daerah. Besaran anggaran sudah melalui proses perhitungan kebutuhan sesuai tahapan dan kebutuhan Pilkada nanti. Sebagai dana awal untuk pembiayaan tahapan di 2019 ini, pemerintah menganggarkan Rp 1 miliar lebih untuk KPU dan Rp 245 juta lebih untuk Bawaslu.
‘’Penetapan ini sudah melalui tahapan pembahasan bersama dan hasil koordinasi pemerintah dan KPU. Pada anggaran perubahan disiapkan dana awal dan selebihnya diselesaikan pada 2020 nanti sesuai tahapan yang sudah diatur Permendagri maupun aturan lain’,’’ kata Sekda.
Ketua KPU Mukomuko Irsyad Kamarudin dalam sambutannya mengaku bangga dan berterimakasih pada pemerintah daerah, khususnya TAPD yang sudah bekerja keras. Penandatangan NPHD, Mukomuko adalah yang perdana di Provinsi Bengkulu, bahkan disebagian daerah belum tercapai kesepakatan antara pemerintah dengan penyelenggara pemilu. Terkait dengan pencairan pertama yang awalnya diatur pemendagri sebesar 40 persen, sesuai surat edaran terakhir dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Karena hampir semua daerah keberatan dengan pencairan dana awal 40 persen tersebut.
‘’Kami bersukur dengan dilakukan penandatanganan NPHD ini, sehingga KPU, Bawaslu dan pemerintah daerah tidak melanggar tahapan Pilkada yang sudah ditetapkan. Dimana sesuai tahapan per 1 oktober NPHD sudah ditetapkan. Semua ini berkat usaha dari TAPD dan dewan yang menyadari perlunya memfokuskan Pilkada yang akan datang,’’ ungkapnya.
Bupati sendiri juga mengatakan, selagi sesuai dengan peruntukan dan menyangkut kepentingan daerah dan hajat nasional, maka pemerintah daerah Mukomuko tidak akan menunda-nunda sebuah pekerjaan, termasuk pelaksanaan Pilkada akan datang. Ia berharap dengan sudah ditandatangani NPHD ini tahapan Pilkada bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ia juga berjanji akan mengajak semua jajarannya dan masyarakat bersama-sama dengan  KPU, Bawaslu, kepolisian, TNI dan lainnya untuk menyukseskan Pilkada.
‘’Kita harus bersama-sama dalam menyukseskan setiap agenda daerah dan nasional, jangan pernah takut  melaksanakan setiap kegiatan, selagi dilakukan dengan benar, tidak akan ada persoalan, karena saat ini semua unsur diminta bersama-sama mendorong sukseskan program,’’ tutupnya.(jar)

Hasil Survey MSCI, Sapuan Rival Terberat Huda

METRO – Diam-diam Forum Silatuhrami Masyarakat Kabupaten Mukomuko (Forpum) melaksanakan penjaringan terhadap delapan tokoh Mukomuko yang digadang-gadangkan akan maju pada pemilihan bupati nanti. Informasinya, target dari survey melalui lembaga Media Survei Center Indonesia (MSCI) untuk mencari lawan incumbent Choirul Huda,SH head to head pada Pilkada nanti. Pada minggu (29/9) kemarin dilaksanakan pemaparan hasil survey di hotel Rafles City Bengkulu dengan dihadiri para tokoh yang disurvey serta tokoh Mukomuko lainnya. Ikut hadir diantaranya Ichwan Yunus mantan bupati Mukomuko, Sharir Ab, Risvan Anwar dan Antoni Sitorus. Kemudian juga hadir kelompok IKBKM Bengkulu, Forum Peduli Mukomuko, IKKPS Pondok Suguh, Ikatan Keluarga Teramang Jaya, PKKM Sejabotabek dan Ikabter Sejabotabek. Hasilnya hanya elektabilitas H. Sapuan, SE, Ak, MMCA yang bisa bersaing dengan H. Choirul Huda, SH.
Dimana hasilnya elektabilitas Huda 33,2 persen, sedangkan Sapuan 29,3 persen. Semenatara elektabilitar Haidir yang juga disebut-sebut sebagai kandidat kuat hanya 8,9 persen. Haidir dibayangi juga oleh figur Armansyah 7,7 persen. Untuk nama lainnya, Mujiono, Muharamin, Edy Nepian, Yulia Susanti, Wisnu Hadi, Edy Supriadi sangat rendah, masih dibawah 5 persen. Tingkat populeritasnya juga menunjukkan hasil sama. Yangmana petahana Choirul Huda populeritasnya, yakni 95,5 persen. Kemudian diikuti Sapuan sebesar 85,7 persen, Haidir 74,1 persen, Muharamin 35 persen, Mujiono 33,6 persen, dan Armansyah 30,2 persen. Sedangkan 4 nama lainnya dibawah 20 persen.
Sesuai hasil rilis pelaksana, Direktur Eksekutif MSCI, Helmi Panggabean mengatakan survey dilakukan pada Agustus lalu. Sistem yang digunakan yakni menggunakan 440 responden yang tersebar di 44 Desa/Kelurahan dari total 151 Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Mukomuko. Sedangkan metode survey yang digunakan menggunakan Multi Stage Random Sampling.
‘’Tingkat margin error survey ini 4,67 persen. Kita melakukan survey terhadap 10 nama kandidat,’’ ungkapnya.
Juru bicara pelaksana kegiatan, Asra, S.Sos pada Radar Mukomuko mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mencari calon pemimpin daerah, tidak ada maksud lain. Hasil survey murni dilakukan oleh para ahlinya. Selanjutnya diharapkan delapan nama putra daerah ini untuk berembuk untuk melahirkan satu nama putra daerah yang diusung nanti. Hasil survey menjadi pedoman dalam menentukan kesepakatan bersama. Setelah ini juga akan ada pertemuan lanjutan.
‘’Inikan hasil survey oleh lembaga yang kompeten, untuk selanjutnya kita harapkan ada rembuk diantara para kandidat untuk mencari satu nama yang diusung bersama. Setidaknya kami sudah berusaha untuk melahirkan pemimpin putra daerah kedepan,’’ ungkap Asra.
Mantan Bupati Mukomuko, Ichwan Yunus juga mengatakan pemimpin Mukomuko kedepan paling utama harus dekat dengan masyarakat. Mengingat aspirasi dari masyarakat paling berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah.
‘’Kita berharap masyarakat memilih pemimpin yang dekat dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat,’’ tutupnya. (jar)

Tujuh Kandidat Cabup Incar Dukungan PDIP

METRO – Panitia seleksi DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mukomuko sudah menutup pendaftaran untuk bakal calon bupati (Balonbup). Hasilnya terdapat tujuh nama yang menyerahkan berkas dan siap merebut dukungan dari partai yang memiliki tiga kursi di DPRD Mukomuko tersebut. Tahap berikutnya PDIP akan melakukan verifikasi berkas bakal calon, nama-nama yang memenuhi syarat dan mendapat persetujuan dari pengurus akan dikirim ke DPD DPIP provinsi dan pusat.
Adapun pendaftar, sebanyak lima orang dari non kader dan dua orang kader partai. Dari non kader terdiri dari, pertama Kuwatono, kedua H. Sapuan,SE,Ak,MM,CA, ketiga H. Choirul Huda,SH, keempat Haidir,S.IP dan kelima Wisnu Hadi,SE. Sedangkan kader partai yang juga ikut meramaikan seleksi dua orang, yaitu Mujiono,S.IP dan Ridho Wijaya,SE.
Ketua DPC PDI Perjuangan Mukomuko, Dedy Kurniawan,S.Sos mengatakan sesuai jadwal, per 23 September kemarin pendaftaran resmi ditutup. Dari delapan orang yang mengambil berkas, ada tujuh yang mengembalikan dan akan ikut tahap verifikasi berkas dan faktual. Setelah proses selesai, nanti dua atau tiga nama yang dianggap paling memungkinkan untuk diusung partai dikirim ke Bengkulu dan pusat. Penentu akhirnya tetap ada di pusat.
‘’Beberapa nama yang memenuhi ketentuan partai akan disampaikan ke pusat, DPP yang akan memutuskan siapa yang diusung partai dalam Pilkada nanti. Kami berterimakasih antusias para tokoh untuk bersama PDI Perjuangan,’’ ungkapnya.
Haidir yang diminta keterangannya usai penyerahan berkas, mengaku serius dan berharap bisa diusung PDI Perjuangan pada Pilkada kelak. Sebagai kandidat, ia siap memenuhi syarat yang ditentukan partai dan mengkolaborasikan visi dan misinya dengan visi dan misi partai berlogo kepala banteng moncong putih ini.
‘’Kita berharap bisa bersama dengan PDI Perjuangan, karena saya melihat visi dan misi partai ini cukup bagus dan siap disatukan dengan visi dan misi kami selaku calon,’’ ungkapnya.
Wisnu Hadi juga mengatakan ia ikut mendaftar ke PDI perjuangan karena ia melihat ada peluang untuk maju pada Pilkada kelak. Selain itu menurutnya hubungan PDI perjuangan dengan partainya PKPI cukup bagi, baik di pusat maupun di daerah, maka kemungkinan berkoalisi terbuka.
‘’Kita berharap PKPI dan PDI Perjuangan bisa berkoalisi pada Pilkada kelak, yang jelas kalau memang diusung kita siap maju,’’ tuturnya.
Sebelumnya Kuwatono juga mengatakan rencana pencalonannya ini bukan tiba-tiba, tapi sudah disiapkan secara matang sejak awal. Semua keluarga dan rekan-rekan serta relawan sudah memberi restu untuk dirinya maju, maka sudah tidak ada keraguan lagi. Jika sebelumnya, ia hanya tampil sebagai calon wakil, maka sekarang ia maju untuk nomor satu. Salah satu partai pengusung yang ia harapkan adalah PDI Perjuangan, karena merupakan partai penguasa di pusat.
‘’PDI Perjuangan adalah partai besar, tentu berpengaruh dengan pemerintahan kedepan. Maka saya berharap dukungan penuh PDIP. Juga kita bangun komunikasi dengan partai lain, nanti kalau buka pendaftaran, kita daftarkan semua,’’ pungkasnya.(jar)

Pilkada Dihadang Isu Pribumi dan Nonpribumi

                                                            Oleh : Amris Tanjung

KABUPATEN Mukomuko akan menghadapi tahun politik pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2021-2026. Beberapa nama sudah muncul ke publik menyatakan kesiapannya untuk bertarung pada pemilihan kepala daerah kelak. Teorinya helatan politik ini adalah pesta demokrasi bagi seluruh masyarakat. Namun fakta yang kerap dihadapi, musim pemilihan pemimpin kerap disusupi propaganda yang rawan memecah-belah persaudaraan masyarakat.
Propaganda yang paling manjur didengungkan untuk memanaskan persaingan antar pendukung calon adalah istilah pribumi dan nonpribumi. Apalagi masyarakat Mukomuko terdiri dari berbagai suku, adat budaya dan golongan, isu ini mudah disulut. Belajar dari pengalaman, propaganda yang paling mudah digoreng dan rawan menimbulkan perpecahan adalah isu Jawa dan Pribumi.
Cara-cara memenangkan calon dengan propaganda sentimen yang negatif menggunakan isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) tidak layak. Masyarakat harus menjadi pemilih yang cerdas dan bijaksana. Memilih pemimpin tidak melihat dari mana asalnya, tapi seperti apa kemampuan dan programnya. Jangan mudah dihasut apalagi menjadi pelaku pemecah belah. Undang-undang menjamin perlindungan terhadap semua orang, seperti ditegaskan dalam UUD 45 pasal 27 ayat 1 warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Juga dalam UU Nomor 40 tahun 2008 dijelaskan tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dimuat sanksi pidana bagi pelanggar berupa ancaman hukuman badan satu tahun penjara atau denda Rp100 juta.
Harus diakui, istilah sebutan orang Jawa dan orang kampung senantiasi terdengar dan itu sulit dihilangkan. Tapi harus dipahami, tujuan penggunaan istilah tersebut oleh masyarakat, sebatas mempermudah komunikasi dan memberi penjelasan. Pada dasarnya antara warga transmigrasi dengan masyarakat kampung asli sudah tidak berjarak. Terlihat dalam setiap hajatan, pesta maupun musibah selalu kerjasama, begiutupun muda-mudinya, sudah lumrah perkawinan antara masyarakat transmigrasi dengan warga kampung asli.
Masyarakat transmigrasi dan kampung asli adalah sama-sama masyarakat Mukomuko yang hidup, tumbuh dan berkembang di ‘’Kapuang sati ratau batuah’’ ini. Beberapa warga transmigrasi yang ditemui menegaskan, mereka tidak ada kampung dan tempat selain di Kabupaten Mukomuko. Sebab kepindahan dalam program migrasi secara total, semua harta benda dan keluarga ikut serta. Dan perlu diketahui, sebagian masyarakat desa transmigrasi saat ini adalah generasi asli kelahiran Kabupaten Mukomuko. Fakta di desa-desa juga demikian, tidak ada pemisah masyarakat Jawa dan warga desa asli, bahkan sudah banyak masyarakat transmigrasi menikah dengan masyarakat kampung asli, kemudian menjadi kepala kaum dan pengurus adat. Jangan sampai Pilkada merusak hubungan antar masyarakat, stop propaganda yang dapat memecah belahkan. Biarkan keharmonisan terus mengembun memberi kesejutan. Perpecahan akan merusak semua sandi kehidupan. Kemenangan dalam Pilkada yang diraih dengan cara menghasut dan memecahbelah masyarakat akan berakibat fatal.(**)

Kuwatono Siap Maju, Peta Pilbup Berubah

METRO – Menjelang Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengibarkan bendera star pemilihan kepala daerah (Pilkada), peta politik pencalonan bupati dan wakil Bupati Mukomuko semakin terang. Kabar terbaru, Kuwatono mantan calon wakil bupati berpasangan dengan Sapuan pada Pilbup 2010 siap tampil. Bahkan pada Radar Mukomuko, Kuwatono sudah menegaskan kepastian pencalonannya sebagai orang nomor wahid di Mukomuko.
Walaupun mala tidak muncul, namun sosok pengusaha sukses ini tidak bisa dipadang sebelah mata. Sebab adik kandung Samiono mantan anggota DPRD Bengkulu Utara tersebut bukan asing lagi bagi masyarakat Mukomuko. Terbukti pada pemilihan bupati 2010-2015 Samiono yang berpasangan dengan Sapuan mampu memberi perlawanan sengit pada pasangan incumbent, Ichwan Yunus – Choirul Huda kala itu sangat kokoh. Maka kehadirannya sebagai calon bupati pada Pilkada 2020 kelak, diprediksi berpengaruh besar terhadap suara Choirul Huda dan Sapuan maupun Haidir.
Diwawancarai saat menyerahkan berkas pendaftaran ke posko penjaringan DPC PDI Perjuangan kemarin, Kuwatono mengatakan rencana pencalonannya ini bukan tiba-tiba, tapi sudah disiapkan secara matang sejak awal. Semua keluarga dan rekan-rekan serta relawan sudah memberi restu untuk dirinya maju, maka sudah tidak ada keraguan lagi. Jika sebelumnya, ia hanya tampil sebagai calon wakil, maka sekarang ia maju untuk nomor satu.
‘’Insyaallah saya maju sebagai calon bupati, semua sudah dipertimbangkan dan disiapkan dengan matang. Sekarang sedang kita persiapankan untuk syarat pencalonan, salah satunya partai politik. Target tetap nomor satu, karena dulu sudah pernah untuk calon wakil bupati,’’ katanya.
Lanjutnya, salah satu partai pengusung yang ia harapkan adalah PDI Perjuangan, karena merupakan partai penguasa di pusat. Maka kemarin secara resmi ia sudah menyerahkan berkas pendaftaran dan siap menunggu keputusan partai. Selain  sudah mendaftar di PDI Perjuangan, ia juga sudah membangun komunikasi dengan beberapa parpol lain, seperti PKB, NasDem serta PKPI termasuk partai lainnya.
‘’PDI Perjuangan adalah partai besar, tentu berpengaruh dengan pemerintahan kedepan. Maka saya berharap dukungan penuh PDIP. Juga kita bangun komunikasi dengan partai lain, nanti kalau buka pendaftaran, kita daftarkan semua,’’ tegasnya.
Ketua DPC PDI Perjuangan Mukomuko, Dedy Kurniawan,S.Sos mengakui jika Kuwatono sudah menyampaikan berkas dan hingga siang kemarin, ia kendidat satu-satunya sudah mengembalikan berkas. Untuk Sapuan dan Haidir sudah mengambil berkas, tapi belum mengembalikan ke panitia seleksi dan akan ditunggu hingga besok. Sesuai jadwal pendaftaran di buka hingga 23 september ini.
‘’Baru Kuwatono yang sudah resmi mendaftar, Haidir dan Sapuan baru mengambil berkas, belum dikembalikan. Kita masih tunggu hingga besok (hari ini,red). Kalau tidak ada lagi maka pendaftaran ditutup,’’ pungkasnya.(jar)