Syarat Calon Bupati Jalur Independent Cukup 12.625 KTP

METRO – Perhatian untuk tokoh Mukomuko yang punya niat mencalonkan diri sebagai calon bupati Mukomuko periode 2021-2025 lewat jalur perorangan atau independent. Dari sekarang sudah harus menyiapkan syarat dukungan berupa poto copy KTP dan surat dukungan. Adapun minimal dukungan harus disiapkan sebanyak 12.625 lerbar atau 10 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 126.649 jiwa. KPU akan membuka penerimaan syarat dukungan mulai 11 Desember nanti.
Disampaikan ketua KPU Mukomuko Irsyad Kamarudin sesuai tahapan, akhir tahun calon independent atau non parpol sudah bisa menyampaikan syarat dukungan untuk diverifikasi oleh KPU. Adapun syarat dukungan bisa selain KTP, seperti SIM, KK dan kartu lainnya, satu orang hanya bisa memberi satu syarat dukungan untuk satu calon. Selain itu syarat dukungan, minimal harus tersebar di 8 kecamatan dari 15 kecamatan di Mukomuko.
‘’Sebanyak 12.645 dukungan ini minimal berasal dari delapan kecamatan dari 15 kecamatan, tidak bisa numpuk hanya dari satu atau tiga kecamatan saja. Nanti akan kita verifikasi satu persatu,’’ kata Irsyad.
Lanjutnya, dukungan harus ril, orang yang diminta dukungan betul-betul tau dan setuju penggunaan datanya sebagai pendukung. Tim verfikasi akan turun langsung ke lapangan menanyakan pada masyarakat yang memberi dukungan tersebut, sifatnya sample acak, tidak semuanya didatangi. Kalau yang bersangkutan tidak mengakui sudah memberi dukungan, maka dianggap batal.
‘’Bisa saja poto copy KTP diambil dari orang lain tanpa diketahui oleh yang bersangkutan, kalau itu dilakukan dan ketahunan, maka dukungan dibatalkan,’’ tuturnya.
Anggota KPU lainnya Bodi Rahmat Sentosa,SH juga mengatakan untuk pendaftaran resmi calon independent akan serentak dengan calon yang diusung partai politik. Namun untuk calon independent ada proses penyampaian dukungan mulai Desember, kalau dukungannya dianggap memenuhi syarat, maka calon tersebut bisa mendaftar.  Sejauh ini menurutnya belum ada yang datang untuk bertanya-tanya terkait syarat maju calon bupati.
‘’Belum ada yang datang ke KPU untuk bertanya soal syarat nyalon independent maupun lewat partai, maka belum bisa kita pastikan ada atau tidak calon non parpol nanti,’’ tutupnya.(jar)

KPU Minta Uang Muka Pilkada Rp 10 Miliar, Pemda Keberatan

Anggaran Pilkada Rp 22 Miliar
METRO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mukomuko mengusulkan agar pemerintah daerah mencairkan tahap I (Uang muka,red) anggaran Pilkada sebanyak kurang lebih Rp 10 miliar dari Rp 25 miliar yang diajukan. Permintaan ini berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pendanaan Kegiatan Pilkada yang Bersumber dari APBD. Sesuai aturan ini pencairan dana Pilkada ada tiga tahap. Tahap pertama Rp 40 persen, tahap II 50 persen dan tahap III Rp 10 persen. Adapun jadwal pencairan tahap satu paling lambat pertengahan Oktober. Menanggapi permintaan KPU ini, pemerintah daerah merasa keberatan.
Ketua KPU Mukomuko, Irsyad Kamarudin mengatakan, informasi yang ia dapat dari Rp 25 miliar usulan dana Pilkada, dikabulkan masuk KUA PPAS sekitar Rp 22 miliar. Mekanisme pencairan dana Pilkada ini tiga tahap dan tahap pertama pertengahan Oktober sudah harus ditransfer ke rekning KPU. Persoalan ini sudah mereka sampaikan ke Badan Keuangan Daerah (BKD).
‘’Apa yang kami sampaikan sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2019, bukan keinginan dari KPU. Selanjutnya tergentung pemda, mengikuti Permendagri ini atau ada opsi lain untuk berpaling dari itu. Permendagri ini sudah kami sampaikan ke pemerintah daerah. Logikanya memang dana sekitar Rp 10 miliar tahap I ini tidak mungkin terpakai habis, sebab tahapannya masih fokus sosialisasi,’’ kata Irsyad.
Lanjutnya, anggaran Pilkada dari APBD ini diserahkan ke KPU dalam bentuk hibah, setelah diterima KPU langsung diregister masuk dana APBN. Walau dana yang diberikan tidak terpakai semua, itu tidak akan dihitung sebagai SiLPA APBD. KPU sendiri tidak diharuskan menyampaikan laporan pengunaan anggaran pada akhir tahun anggaran, tapi laporan disampaikan setelah tahapan Pilkada bejalan. Anggaran yang tidak terpakai dikembalikan lagi ke kas negara.
‘’Pemerintah daerah takutnya menjadi SiLPA kalau tidak habis, sebenarnya tidak seperti itu. Dana pilkada yang tidak terpakai hingga akhir tahun, tidak dihitung sebagai SiLPA APBD,’’ tegasnya.
Sekretaris daerah (Sekda) Drs. H. Marjohan diminta keterangannya mengaku sudah mendengar permintaan dari KPU tersebut. Hal ini kemungkinan tidak bisa mereka kabulkan seluruhnya. Namun ia memastikan tetap menyediakan anggaran untuk KPU pada APBD perubahan kelak dan dicukupkan di APBD murni. Terus soal Permendagri, Sekda mengatakan tidak ada yang salah dari permendagri ini, namun tetap saja daerah harus menyesuaikan dengan kemampuannya.
‘’Tidak mungkin bisa pencairan 40 persen pada tahap pertama, kita tetap berikan sesuai kebutuhan. Memang ada dituangkan dalam Permendagri, tapi daerah tetap menyesuaikan dengan kemampuan. Pecuma kita serahkan kalau dana belum dibutuhkan sebanyak itu,’’ pungkas Sekda.(jar)

PKB Gabung Fraksi Golkar, Huda Makin Tak Terbendung

METRO – Terbentuknya fraksi di lembaga DPRD Mukomuko benar-benar membuat peta politik baru. Untuk diketahui, tujuh fraksi DPRD Mukomuko periode 2019-2024 sudah dibentuk. Diantaranya terdiri dari enam fraksi penuh dan satu fraksi gabungan. Menariknya fraksi partai Golkar menjadi fraksi terbesar dengan lima orang anggota. Ini terjadi setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki dua kursi memutuskan bergabung dengan fraksi Golkar. Artinya langkah incumbent Bupati H. Choirul Huda, SH untuk melanjutkan kepemimpinannya dua periode makin tak terbendung. Karena fraksi Golkar yang bersinergi dengan PKB sudah memenuhi syarat mengusung satu pasangan calon bupati.
Salah seorang anggota fraksi Golkar yang juga Ketua DPRD sementara, Ali Saftaini,SE mengakui jika PKB sudah resmi bergabung ke fraksi Golkar. Fraksi ini akan bersama-sama memperkuat fungsi DPRD Mukomuko dalam hal legislasi maupun pengambilan keputusan penting lainnya. Terus disinggung soal kemungkinan Golkar dan PKB akan mengusung Choirul Huda sebagai bupati, Ali belum bisa memastikan. Kalau Golkar tentu akan mengusung kader atau ketua partai, namun PKB keputusannya ada pada pengurus PKB.
‘’Kalau fraksi adalah alat kelengkapan, terkait pencalonan bupati kami berharap fraksi ini tetap bersama mengusung calon yang sama. Namun saya tidak ada kewenangan sejauh itu, yang berhak bicara soal pencalonan adalah ketua partai, yaitu ketua Golkar dan PKB,’’ kata Ali.
Choirul Huda saat dihubungi terkait menyatunya Golkar dan PKB di DPRD Mukomuko, mengakui dua partai ini sepakat bersama-sama dalam alat kepengkapan dewan. Namun terkait dengan pencalonan bupati kelak, Huda belum bisa memastikan, karena keputusan mengusung calon ada pada pengurus masing-masing partai. Harapannya kebersamaan Golkar, PKB dan partai-partai lain dapat semakin memperkuat fungsi anggota dewan dalam mendorong pembangunan daerah bersama dengan pemerintah.
‘’Fraksi Golkar dan PKB masih sebatas alat kelengkapan dewan, untuk pencalonan kepala daerah kita tentu ingin bersama-sama, buka saja dengan PKB tapi juga dengan parpol lainnya, sehingga makin memperkuat persatuan,’’ tegasnya.
Ketua DPC Partai Gerindra yang juga mantan ketua DPRD Mukomuko yang duduk kembali sebagai anggota dewan, Armansyah,ST juga membenarkan Golkar adalah fraksi terbesar dengan lima anggota, kemudian Gerindra dan PAN sama-sama memiliki empat anggota fraksi. Juga disinggung soal syarat pencalonan bupati, Armansyah mengakui jika fraksi Golkar satu-satunya yang sudah memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon. Namun fraksi hanya alat kelengkapan dewan, soal pencalonan, semua partai punya kebijakan masing-masing.
‘’Kalau sistem fraksi, tentu Golkar dengan lima orang anggota sudah memenuhi syarat mengajukan pasangan calon bupati. Tapi kalau masalah mengusung calon tidak tergantung fraksi, tapi keputusan partai. Bisa saja fraksi di dewan bersama, sedangkan calon yang diusung berbeda,’’ tutupnya. (jar)

Mengukur Isu Pemilihan Bupati Mukomuko 2020

Oleh : Amris Tanjung

WAKTU begitu cepat berlalu, pesta demokrasi pemilihan pemimpin baru di daerah-daerah tidak lama lagi akan dihelat. Sesuai ketetapan KPU, Pilkada serentak diikuti 270 daerah akan berlangsung sekitar akhir tahun 2020, termasuk salah satunya pemilihan bupati Mukomuko. Walau masih setahun lagi, namun isu Pilkada sudah menjadi buah bibir. Bahkan sejak beberapa waktu lalu mulai banyak nama tokoh yang dimuculkan dan menjadi pembicaraan, terutama di media sosial.
Namun demikian yang sudah secara terbuka mengisyaratkan kesiapannya untuk mencalon baru tiga nama dan semuanya wajah-wajah lama yang sudah sangat dikenal. Tiga nama tersebut yaitu dua orang incumbent H.Chorul Huda,SH dan Haidir,S.IP serta H.Sapuan,SE,Ak,CA,MM. Selain tiga nama tersebut, ada beberapa tokoh lagi juga diisukan bakal maju, salah satunya Isda Putra tokoh Mukomuko yang tinggal di Bengkulu.
Sebesar apapun isu pencalonan dari berbagai tokoh dan kelompok, namun masyarakat sudah cerdas menilai, mencalon butuh dukungan parpol. Selain itu bukan rahasia lagi cost politik itu tinggi. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, syarat maju sebagai calon bupati minimal didukung oleh 20 persen kursi parpol di DPRD Mukomuko atau 25 persen suara sah gabungan partai politik.
Logikanya, anggota DPRD Mukomuko sebanyak 25 orang, dimiliki oleh 11 partai politik dengan jumlah kursi bervariasi. Enam parpol memiliki kursi terbanyak yaitu sama-sama tiga kursi, pertama Partai Golkar tiga kursi, Demokrat tiga kursi, Perindo tiga kursi, PDIP tiga kursi, Gerindra tiga kursi dan PAN juga tiga kursi. Tujuh kursi lagi milik lima parpol, yaitu NasDem dua kursi, PKB dua kursi, PKS satu kursi, PKPI satu kursi dan partai Hanura juga satu kursi.
Walau jumlah kursi partai ada 25, namun tidak bisa mengusung hingga lima calon, hanya maksimal empat pasangan calon saja. Itupun terjadi jika tidak ada kandidat yang didukung oleh lebih dari tiga partai politik atau lebih dari tujuh kursi parpol. Jika melihat kerkembangan isu politik dan berpedoman dari Pilkada yang sudah-sudah, tidak menutup kemungkinan ada kandidat yang siap memborong jumlah besar kursi parpol. Jika hal ini terjadi, maka pemilihan Bupati Mukomuko 2020 nanti hanya dua pasangan calon, paling banyak tiga pasangan dan bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi calon tunggal.
Selain dukungan partai politik, pasangan calon bupati dan wakil bupati juga dapat mendaftar calon bupati melalui jalur perseorangan atau independent. Artinya calon cukup mengumpulkan dukungan dari masyarakat. Kabupaten Mukomuko dengan penduduk sekitar 176 ribu jiwa atau Daftar pemilih tetap (DPT) terakhir sekitar 126 ribu, maka dukungan independent minimal 10 persen. Artinya satu pasangan calon harus mengumpulkan dukungan sekitar 12 ribu hingga 15 ribu yang dibuktikan melalui poto copy KTP atau surat keterangan dukungan dari masyarakat.(**)

Sapuan Pastikan Maju Calon Bupati MM 2020

METRO - Disaat beberapa nama masih berencana untuk maju pada Pilkada serentak 2020, H.Sapuan,SE,AK,MM,CA sudah membuat keputusan final. Putra kelahiran Kecamatan Teramang Jaya ini memastikan dirinya akan maju sebagai calon bupati untuk ketigakalinya pada pemilihan bupati dan wakil bupati Mukomuko yang akan dihelat september 2020 nanti. Keputusan ini diambilnya setelah mendengar masukan dari berbagai pihak dan juga hasil survey oleh tim survey independent.
Pada Radar Mukomuko Sapuan mengatakan, setelah mendengar permintaan masyarakat serta hasil dari berdialog langsung dengan beberapa tokoh Mukomuko, ia memutuskan maju pada Pilkada 2020. Ia memtuskan maju juga setelah menerima hasil survey dari tim yang sengaja diterjunkan. Laporan tim survey dan berbagai pihak terhadapnya, ada arus besar masyarakat menginginkan perubahan. Selain itu ia maju karena melihat pertumbuhan perkembangan pembangunan di Kabupaten Mukomuko.
‘’Saya juga sudah melihat hasil survey oleh kawan-kawan dari tim survey yang diturunkan dan kami secara langsung juga sudah mendatang beberapa desa di 15 kecamatan. Ada harapan besar masyarakat yang harus diwujudkan, saya diminta maju lagi. Maka sekarang saya putuskan akan mencalonkan diri pada Pilkada kelak,’’ kata Sapuan via telepon genggam.
Sapuan juga mengaku sudah melaksanakan pertemuan dengan tokoh Mukomuko di Bengkulu dan Jakarta, mereka sama-sama mencermati dengan baik isu pembangunan di daerah asalnya dinilai perlu dipercepat. Tidak lama lagi dirinya bersama dengan beberapa tokoh akan turun ke daerah, memulai babak baru untuk konsolidasi ke semua elemen masyarakat lintas suku dan agama dan peguyuban yang ada di Mukomuko. Ia juga yakin mayoritas tim dan relawannya pada Pilkada 2014 lalu masih bersatu dan siap kembali berjuang bersama-sama.
‘’Kami siap bergandengan tangan dengan semua stakeholders yang ada untuk kabupaten yang lebih baik. Sebelumnya saya juga berterimakasih pada semua pihak yang sudah memberi masukan dan dikungan untu saya maju pada Pilkada 2020,’’ tutur Sapuan.
Terus pria yang akrab disapa SPN ini juga memastikan maju sebagai calon bupati Mukomuko 2020 melalui partai politik. Ditanya soal partai mana saja, Sapuan mengaku masih tahap pendekatan dengan pengurus parpol. Ia akan melakukan komunikasi langsung dengan pengurus partai secara terstruktur.
‘’Kita melakuan pendekatan dengan pengurus partai di kabupaten, provinsi dan pusat karena itu mekanisme yang menurut kita lebih baik. Kebetulan di pusat, beberapa pengurus partai adalah kawan-kawan yang dikenal,’’ tutupnya.(jar)

Haidir Beri Sinyal Siap Tempur Pilbup Mukomuko

METRO – Wakil Bupati Mukomuko, Haidir, S.Ip beri sinyal akan maju sebagai calon Bupati Mukomuko periode 2021-2025. Ditengah masyarakat sendiri, isu Haidir akan maju sudah menyebar dan kehadirannya di berbagai kegiatan masyarakat dikait-kaitkan dengan isu tersebut. Namun Haidir sendiri saat ditemui belum mau memberi keterangan pasti.
Ditanyai disela-sela menghadiri rapat pleno KPU Mukomuko kemarin, Haidir mengatakan sekarang belum waktunya bicara soal Pilkada, karena memang belum dimulai. Ia juga melihat KPU sendiri selaku penyelenggara masih disibukkan dengan rangkaian pemilu.
‘’Kita belum bisa bicara soal rencana untuk Pilkada, sekarang pemilu saja belum selesai. KPU pasti akan menyampaikan secara resmi, jika memang dimulainya tahapan Pilkada. Soal saya maju atau tidak, semua tergantung masyarakat dan kawan-kawan,’’ kata Haidir.
Politisi Partai Gerindra ini juga menegaskan, ia tidak akan maju lagi kalau untuk wakil bupati. Alasannya cukup satu periode menjabat wakil, ia lebih setuju munculnya generasi muda di Pilkada nanti, baik sebagai wakil ataupun mencalon bupati. Terus ditanyai soal partai politik, Haidir mengaku punya kedekatan dengan banyak pengurus partai, sebab sebagian besar pengurus adalah rekan-rekan seperjuangannya.
‘’Kalau dekat dengan partai, wajar karena saya memang pengurus partai di daerah ini. kawan-kawan kita semua, itu tidak ada kaitan dengan isu saya mencalon,’’ tegasnya.
Ketua DPC Gerindra, Armansyah,ST juga mengaku belum mendapat kabar, jika wakil bupati yang juga adalah kader Gerindra tersebut untuk maju calon bupati. Kalau memang maju, Gerindra tentu siap mengusung kader sendiri. Pasalnya sesuai dengan amanah pusat. Tapi menuirutnya, tentu saja, parpol punya penilaian tersendiri terhadap siapapun yang ingin diusung.
‘’Kita tentu lebih siap, kalau memang kader partai siap maju, tapi bagaimanapun tetap saja, partai punya pertimbangan matang, karena Gerindra adalah partai pemenang pada Pilkada sebelumnya,’’ tutupnya. (jar)

Rangking Parpol Final, Suara Caleg Masih Labil

METRO – Rangking partai pemenang pemilu untuk semua Dapil pemilihan anggota DPRD Mukomuko sudah hampir final. Antara data hitungan cepat yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mukomuko dan data masing-masing partai ataupun pihak lain yang melakukan hitungan cepat tidak banyak perbedaan. Selanjutnya yang masih diperdebatan, siapa caleg yang terpilih dari beberapa partai pemenang, karena data suara caleg masih berubah-rubah.
Untuk Dapil I yang masih berpeluang besar berubah adalah caleg pemenang diinternal PDI Perjuangan. Informasi terbaru, Tomi Jepisa yang awalnya disebut-sebut sebagai pemilik suara terbanyak, sudah disalip oleh Ansori Hardios calon nomor urut satu. Dimana suara Tomi masih diangka 700-san, sementara suara Ansori sudah diangka 850-an. Sedangkan total suara PDIP di Dapil I mencapai 2.780-an.
Adapun nama caleg dan partai yang masuk 9 besar sebagai pemenang sesuai data terakhir yaitu, pertama Ali Saftaini,SE dari Partai Golkar, kursi kedua milik Busril,S.IP dari NasDem. Kursi ketiga milik Maskur dari PKB, kursi keempat Aceng Zakaria dari Demokrat. Untuk kursi kelima dimenangkan Armansyah,ST dari Gerindra, kursi keenam milik Ansori dari PDIP, namun  masih dibayangi oleh calon nomor 3, Tomi Jepisa. Kursi ketujuh tetap milik Nopri Ardiantasari,SE dari Hanura, kursi kedelapan milik Perindo dengan caleg peraih suara terbanyak sementara Mustadin,M.Kom. Untuk kursi terakhir dimenangkan Fajar Anita Puspitasari,SE dari PAN, namun masih dibayang-bayangi oleh PKS dan PKPI.
‘’Memang kalau dapil I sesuai hitungan kami, rangking partainya sudah hampir final. Untuk calon yang duduk juga sudah terlihat. Memang di PDI Perjuangan ada keraguan antara Ansori dan Tomi, infonya Ansory suara terbanyak,’’ kata Ketua DPC Gerindra Armansyah,ST yang juga ketua DPRD Mukomuko.
Dapil II ragking partai pemenang juga sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Yang masih menjadi isu panas di Dapil II adalah perebutan kursi terakhir atau nomor delapan. Demokrat sebagai peraih suara terbanyak bertekat melengkapi jumlah anggota dewannya menjadi tiga orang guna mengamankan jabatan ketua DPRD. Satu-satunya celah untuk menambah kursi adalah dengan merebut dua kursi di Dapil II, yaitu kursi pertama dan kursi nomor delapan. Peluang tersebut terbuka lebar, karena suara demokrat di Dapil II saat ini sudah mencapai 6.715 suara. Sedangkan PKPI yang berada pada angking kedelapan perolehan suara Dapil II belum kibarkan menyerah. Incumbent Ir. Zulfahni Jamal sebagai calon peraih suara terbanyak di PKPI masih terus mengincar jatah kursi terakhir.
‘’Sekarang PKPI jelas masuk dalam delapan besar sesuai kebutuhan kursi di Dapil II, maka kita yakin PKPI masih bisa meraih kursi. Soal aturan pembagian kursi nanti kita lihat dulu,’’ tuturnya.
Adapun urutan partai pemenang dan calon yang sudah hampir pasti terpilih di Dapil II yaitu, Pertama Demokrat atas nama Nursalim, kedua Nopi Yanto,SH dari Perindo. Ketiga Samsudin Sehite dari PDI Perjuangan dan kelima Damsir,SH partai Gerindra. Kelima diraih Suntoko dari Golkar dan kursi keenam milik Kabri dari PAN. Kursi ketujuh hampir dipastikan milik incumbent Safaat,S.Ag dari PKB. Sedangkan kursi ke delapan, jika berdasarkan urutan rangking partai masih dipegang Ir. Zulfahni Jamal dari PKPI, namun posisinya terancam oleh Partai Demokrat yang berpeluang meraih dua kursi, maka bisa jadi Sardiman,SIP kembali terpilih menjadi anggota dewan tiga periode berturut-turut.
Dapil III sendiri juga masih terjadi keraguan untuk caleg terpilih di internal PAN. Posisi Jafrie yang awalnya disebut-sebut sebagai pemilik suara terbanyak, infornya disalip oleh caleg nomor dua, Siswanto dan juga Syamsurizal caleg nomor empat tetap jaga peluang.
‘’Memang hitungan internal kami Siswanto suaranya lumayan besar, juga Syamsurizal. Maka sekarang belum bisa dipastikan siapa duduk dari PAN Dapil III,’’ tutur politisi Golkar Dahril yang juga anggota dewan dan caleg nomor satu Dapil III.
Sedangkan untuk partai lain kemungkinan tidak ada perubahan lagi di Dapil III. Kursi pertama Dapil III sudah positif milik Sukandi,SE,MM dari PKS. Untuk kursi kedua sudah dikunci oleh M. Yusak dari Golkar, kursi ketiga sudah terikat dengan incumbent Suwarno dari NasDem. Juara bertahan Wisnu Hadi dari PKPI kembali menjadi peraih suara terbanyak dan positif mendapat jatah kursi keempt. Kursi kelima milik mantan Kades Jafri dari PAN dan masih dibayang-bayangi Siswanto. Sedangkan mantan dewan 2009-2014 Antonius Dale sudah ngontrak kursi nomor tujuh lewat perahu Partai Perindo. Sedangkan kursi terakhir tetap menjadi milik incumbent Busra dari Gerindra.(jar)