Spektakuler! Jalan Santai HUT ke-15 Berhadiah Mobil

METRO – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Mukomuko ke-15 yang akan dilangsungkan bulan depan, bakal menjadi HUT ter-spektakuler sepanjang sejarah berdirinya Kabupaten Mukomuko. Dimana untuk kegiatan jalan santai, sebagai hadiah utamanya satu unit mobil bagi peserta yang beruntung dan diikuti berbagai doorprize menarik lainnya. Jalan santai akan dilaksanakan Jumat 16 Februari mendatang.
Untuk suksesnya acara ini, bupati menggandeng dua media terbesar di Kabupaten Mukomuko dan Provinsi Bengkulu, yang diketahui sudah berpengalaman menyelenggarakan open akbar terutama jalan santai. Adapun kedua media tersebut, yaitu Surat Kabar Harian Radar Mukomuko (RM) dan Harian Rakyat Bengkulu (RB). Peran dari pihak RM dan RB untuk penyediaan formulir yang akan diterbitkan pada edisi khusus kedua media ini. Selain acara jalan santai, juga akan digelar berbagai kegiatan menarik dan luar biasa, seperti lomba, pameran dan hiburan gratis.
Dalam pertemuan dengan pihak RM dan RB serta asisten kemarin, Bupati Choirul Huda,SH menyampaikan, perayaan HUT ke-15 pemerintah ingin berbagi kegembiraan dengan seluruh masyarakat Mukomuko. Bupati mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk hadir dan mengikuti jalan santai serta rangkaian kegiatan lainnya. Selain doorprize utama berupa mobil, juga akan dibagikan puluhan doorprize kepada peserta yang beruntung.
‘’Kita ingin seluruh masyarakat Mukomuko merasakan kegembiraan dalam perayaan HUT ke-15 nanti. Banyak kegiatan yang bisa diikuti oleh masyarakat umum. Salah satunya jalan santai ini,’’ ungkap Huda.
GM Radar Mukomuko, Kartubi, menyampaikan seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hadiah mobil. Caranya, peserta mengisi dan masukan formulir doorprize yang terdapat pada koran Radar Mukomuko dan Rakyat Bengkulu edisi khusus.
‘’Supaya tidak ketinggalan informasi baca terus koran Radar Mukomuko,’’ demikian Kartubi.(dul)

Pemilu 2019 Tetap 3 Dapil

METRO – Wacana perubahan Daerah Pemilihan (Dapil) untuk pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Mukomuko tampaknya tidak akan terwujud. Pasalnya tidak ada alasan kuat yang dapat mendukung perubahan dari 3 dapil menjadi 4 atau 5 dapil. Ini sesuai hasil rapat KPU Mukomuko dengan KPU Provinsi membahas dapil.
Salah seorang komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mukomuko, Syofia Diana,SE mengatakan dalam rapat dengan KPU Provinsi, setiap kabupaten diminta memaparkan wacana perubahan dapil sesuai masukan dari berbagai pihak sebelumnya. Memang untuk Mukomuko, kemungkinan perubahan menjadi 4 atau lima dapil sulit, karena tidak ada hal-hal yang menjadi alasan kuat.
‘’Kami rapat dengan provinsi, di sana kita melempar wacana sesuai masukan dari bawah, mungkin sulit untuk Mukomuko berubah dapil pada 2019, artinya kita akan tetap 3 dapil seperti sebelumnya,’’ kata Diana.
Masih ia sampaikan, untuk perubahan dapil ada sekitar 7 kategori alasan. Adapun diantara alasannya, perubahan jumlah kursi, pemekaran daerah, bencana alam dan berbagai alasan lainnya. Sementara alasan Mukomuko untuk perubahan dapil, hanya untuk pemerataan keterwakilan dan itu bukan dasar yang kuat. Karena masalah pemerataan, merupakan hal biasa setiap periode ada dewan yang terpilih dan ada yang tidak terpilih.
‘’Alasan yang kita kemukakan untuk pemerataan keterwakilan, itu tidak masuk dalam salah satu dasar yang ditetapkan KPU dan pemerintah pusat. Kalau kursi dewan berubah atau ada pemekaran dan bila jumlah kursi satu dapil lebih dari 12, maka bisa,’’ tegasnya.
Ketua KPU Mukomuko, Dawud,S.Ag juga mengatakan, nanti masalah dapil akan dibahas kembali bersama dengan berbagai pihak. Memang untuk berubah dapil bukan perkara mudah, bisa dilakukan begitu saja, harus ada alasan kuat. Untuk Mukomuko tetap disampaikan berbagai masukan dari masyarakat ke KPU pusat, soal apakah nanti berubah atau tidak, keputusannya ada di pusat.
‘’Soal apakah burubah atau tidak, itu putusan pusat, kita sebatas menyampaikan wacana berdasarkan masukan dari berbagai pihak. Memang ada beberapa ketentuan yang menjadi dasar perubahan,’’ tutupnya.(jar)

Kabinet Baru Huda Disambut Positif

METRO – Susunan pejabat (kabinet,red) baru Choirul Huda,SH – Haidir,S.IP hasil mutasi kali ini direspon positif. Banyak pihak optimis, pemerintahan akan melangkah lebih baik dan menguat. Alasannya kolaborasi pejabat senior dan muda seimbang, selain itu pejabat yang mendapat promosi mengisi berbagai jabatan eselon juga dianggap bisa menguatkan posisi pemerintahan.
Muslim Caniago,SH,MH yang juga mantan tim pemenangan Huda – Haidir ini menyebutkan, mutasi yang berlangsung dua hari lalu cukup baik hingga berhasil membangun kepercayaan masyarakat terhadap laju pemerintahan. Pejabat-pejabat yang diangkat dinilai potensial menyukseskan program bupati. Dimana kolaborasi antara pejabat senior dengan pejabat muda di setiap posisi stabil. Semua ini merupakan buah dari evaluasi panjang dan sangat hati-hati dilakukan oleh bupati bersama pejabat berwenang dibawahnya.
‘’Kita mulai merasakan semakin membaiknya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah untuk menyukseskan pembangunan dan pembenahan pelayanan. Maka saya katakan, mutasi yang baru saja dilakukan pengaruhnya sangat besar dalam membangun optimisme berbagai pihak,’’ kata Muslim.
Lanjutnya, pejabat-pejabat yang mendapat kehormatan memegang jabatan pada mutasi lalu, harus memanfaatkan kepercayaan ini dengan baik. Bupati sendiri sudah mengingatkan, bahwa evaluasi akan berjalan secara terus menerus. Artinya sewaktu-waktu bisa saja terjadi pergantian kembali, bila dianggap ada ketidak stabilan program pada bidang-bidang tertentu.
‘’Bupati secara langsung sudah mengatakan, bahwa ia akan evaluasi pejabat yang dianggap tidak mampu menjalankan tugas dengan maksimal. Maka kita berharap mereka yang diberi mandat ini, bisa menciptakan birokrasi yang lebih baik,’’ tegasnya.
Masih disampaikan Muslim, tidak dipungkiri mungkin masih ada kelemahan dan kekurangan. Namun ia yakin birokrasi di Mukomuko terus membaik, program-program prioritas akan berjalan normal. Maka kuncinya ada pada para pejabat yang diberi mandat.
‘’Semua akan terus membaik, kelemahan-kelemahan yang ada terus tertutupi dengan kinerja pejabat yang diberi mandat,’’ tutupnya.(rm)

Pemilu Mukomuko 5 Dapil Hampir Pasti

METRO – Kemarin Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mukomuko kembali menggelar rapat dengan petinggi parpol dan tokoh masyarakat. Adapun pokok pembahasannya adalah, ‘’rapat penetapan daerah pemilihan dan simulasi penghitungan alokasi kursi DPRD Mukomuko pada pemilu 2019’’. Sama seperti sebelumnya mayoritas audiens tetap sepakat pemilu menjadi 5 dapil, hanya segelintir yang tetap bertahan pemilu 3 dapil, diantaranya PPP dan Partai Demokrat. Selain itu juga ada usulan agar pemilu menjadi 4 dapil.
Adapun estimasi pembagian wilayah dan kursi jika ditetapkan 5 dapil, yaitu dapil I 6 kursi, wilayahnya mencakup Kecamatan Kota Mukomuko, Air Dikit dan Air Manjuto jumlah penduduknya 36.682 jiwa. Dapil II memperoleh 4 kursi, wilayahnya Lubuk Pinang, V Koto dan XIV Koto dengan total penduduk 31.576 jiwa. Selanjutnya Dapil III memperoleh 6 kursi mencakup daerah Kecamatan Penarik, Selagan Raya dan Teras Terunjam penduduknya 39.514 jiwa. Terus Dapil IV hanya 4 kursi yang terdiri dari Kecamatan Teramang Jaya Pondok Suguh dan Sungai Rumbai, jumlah penduduknya 31.661 jiwa. Terakhir dapil V mencakup wilayah Kecamatan Ipuh Malin Deman dan Air Rami dengan jumlah penduduk 35.309 jiwa mendapat 5 jatah kursi dewan.
Pembagian jumlah kursi ini berdasarkan populasi penduduknya, rumusnya data sementara jumlah penduduk Mukomuko sekitar 174.742 jiwa dibagi 25 sesuai jumlah kursi di DPRD Mukomuko, hasilnya 1 anggota dewan mewakili 6.989 penduduk. Kemudian disesuaikan dengan sebaran penduduk per kecamatan. Kursi terbanyak di Kecamatan Penarik yaitu 3 kursi dengan jumlah penduduk 22.444 jiwa. Ipuh dan Kota Mukomuko masing-masing 2 kursi, sementara 10 kecamatan lainnya masing-masing 1 kursi, untuk Air Dikit dan Malin Deman kosong karena jumlah penduduknya kurang dari 6.989 jiwa sesuai estimasi suara keterwakilan di dewan.
Salah seorang komisioner KPU, Syofia Diana, SE mengatakan mekanisme pembagian kursi per dapil ada rumusnya dan itu sama se-Indonesia. Jumlah penduduk total kabupaten dibagi jumlah kursi dewan. Seterusnya jumlah penduduk per-dapil disesuaikan dengan hasil pembangian tersebut. Dari sana akan didapat berapa kursi untuk setiap dapilnya. Jika jumlah kursi masih berlebih, maka diberikan untuk dapil dengan sisa penduduk terbanyak.
‘’Kami dari KPU memaparkan opini, seterusnya dari undangan yang menanggapi dan memberi masukan untuk masalah daerah pemilihan. Pendapat dari para tokoh masyarakat dan partai ini menjadi bahan KPU pada saat rapat di Provinsi maupun pusat. 75 persen sepakat menjadi 5 dapil, ada yang tetap ingin tiga dapil dan bahkan ada yang mengusulkan 4 dapil,’’ kata Diana.
Ketua KPU Mukomuko, Dawud,S.Ag juga mengatakan rapat kali ini untuk membahas mekanisme penghitungan kursi dan pemetaan daerah pemilihan. Sifatnya KPU menerima pendapat yang masuk, nanti akan disampaikan dalam pertemuan dengan KPU provinsi dan pusat. Masalah apakah dapil menjadi 5 atau tetap tiga, itu keputusannya ada di KPU pusat.
‘’Kita sebatas menampung pendapat dan masukan saja, keputusannya di pusat, memang banyak yang setuju 5 dapil, tapi belum dipastikan seperti itu, bisa jadi tetap 3 dapil,’’ tutupnya.(jar)

Pelantikan Pengurus PWI Mukomuko Dihibur Artis Ibukota

Pelantikan Pengurus PWI Kabupaten Mukomuko oleh ketua PWI Provinsi Bengkulu berlangsung sukses dan meriah. Acara bertempat di kawasan wisata danau nibung Mukomuko. Acara dihibur  artis ibu kota dan para biduan lokal. Hadir langsung bupati Mukomuko,Kapolres, Kejari, Sekda, Unsur TNI, Satpol PP dan Damkar, tim SAR, PKK dan pejabat daerah maupun vertikal. Selain itu, pada pelantikan ini, kali pertama danau nibung sebagai objek wisata unggulan dikunjung oleh pengunjung begitu banyak...

Penolakan Perpanjangan Izin GHU Terus Meluas

METRO – Gerakan penolakan perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) yang berawal dari Kecamatan Air Dikit melalui Persatuan Masyarakat Penggugat HGU (PMPH) terus meluas. Kemungkinan besar, gerakan ini akan muncul di kecamatan-kecamatan lain yang juga menjadi penyangga perusahaan perkebunan. Alasan penolakan, yaitu kondisi masyarakat yang tidak lagi memiliki lahan untuk mengembangkan pertanian, sementara pertumbuhan penduduk terus meningkat.
Sebelumnya, gerakan PMPH didukung oleh beberapa Kades, perangkat desa dan pemuda di wilayah setempat.  Kemarin, pernyataan sikap dan dukungan penolakan perpanjangan izin HGU juga disampaikan oleh para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 
Direktur LSM Suara Rakyat Kabupaten Mukomuko, Junaidi, SAP kepada Radar Mukomuko (RM) kemarin, menegaskan perjuangan PMPH memiliki alasan yang kuat mendesak pemerintah agar tidak menerbitkan izin perpanjangan HGU di wilayah Kecamatan Air Dikit. Menurutnya, keberadaan perusahaan tersebut dianggap tidak menguntungkan bagi masyarakat sekitar, sebaliknya malah mempersempit ruang gerak masyarakat untuk mengembangkan sektor perekonomian. Betapa tidak, wilayah administrasi Air Dikit semakin sempit, bahkan termasuk ketersediaan lahan untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan permukiman penduduk.
‘’Kami atas nama LSM Suara Rakyat mendukung gerakan PMPH untuk menolak perpanjangan izin HGU. Sebagai dasar dukungan, hemat kami masyarakat Kecamatan Air Dikit pada umumnya semakin kesulitan untuk mengembangkan sektor perekonomian, karena keterbatasan lahan pertanian dan lainnya. Bayangkan, lahan untuk lokasi pengembangan rumah penduduk di wilayah Air Dikit sudah sulit. Karena HGU terlalu dekat dengan permukiman penduduk. Dengan demikian, kami mewarning pemerintah untuk tidak salah dalam mengambil kebijakan, jangan sampai menerbitkan izin HGU,’’ kata Junaidi.   
Senada dengan yang disampaikan Direktur LSM Lembaga Informasi Publik Untuk Transparansi dan Advocasi Negara (LIPUTAN) Perwakilan Kabupaten Mukomuko, Isbowo Afandi, S.Pd. Ia menjelaskan, dilihat dari kondisi geografis tata pemerintahan Kecamatan Air Dikit tak lagi memiliki ruang tempat pengembangan penduduk, karena tidak tersedianya lahan. Semakin sempitnya persediaan lahan ini dampak dari HGU perusahaan yang berjarak dekat dengan wilayah administrasi desa.
‘’Kita sepakat dan mendorong pemerintah untuk tidak lagi memperpanjang izin HGU. Sebagai pertimbangannya, pemerintah harus melirik nasib masyarakat Kecamatan Air Dikit dan daerah lainnya yang sekarang ini kesulitan untuk mendapatkan lahan usaha bidang pertanian. Selain itu, masyarakat di wilayah ini juga kesulitan mendapatkan lahan untuk perkembangan penduduk. Alasan itu sangat memungkinkan adanya penolakan dari masyarakat, dan pemerintah jangan terkesan salah mengambil kebijakan untuk melindungi investor. Kami sebagai LSM, pada prinsipnya mendukung keberadaan investor, tetapi keberadaan investor juga memikirkan nasib masyarakat sekitar. Bukan membuat masyarakat semakin panik setelah adanya investor,’’ pungkasnya.(nek)

Persatuan Jurnalis Mukomuko

SEGENAP pekerja pers di Mukomuko sepakat bersama-sama dalam sebuah organisasi Persatuan Jurnalis Mukomuko (PJM). Organisasi ini lahir dari keinginan bersama menjaga keterbukaan publik, agar masyarakat bisa menyantap informasi secara terpadu. PJM anti berita Hoax atau berita bohong yang dapat mengganggu keamanan dan keselarasan masyarakat.    

Anggota PJM merupakan wartawan yang eksis menyampaikan informasi lewat media tempat bernaung masing-masing. PJM anti wartawan yang suka memeras dan melakukan tindakan melanggar kode etik jurnalis. PJM punya semangat untuk bersama-sama membangun, mendidik dan mendorong tumbuhnya demokrasi dan nilai keagamaan di daerah.