Huda Segera Publikasikan Parpol Pengusung

POLITIK RM – Choirul Huda, SH tidak mau kalah dalam hal mematangkan persiapan menuju BD 1 N. Kabarnya bulan depan atau paling lambat awal tahun, wakil bupati yang dikenal dekat dengan masyarakat ini akan segera menandatangai kesepakatan dengan partai pengusungnya. Setelah itu, ia langsung mempublikasikan partai tersebut ke publik. Selain itu, persiapan dalam berbagai sektor juga tengah ia lakukan dengan metang, diantaranya sosialisasi langsung atau melalui penyebaran spanduk dan stiker termasuk kalender.
Ditemui Huda mengaku sekarang terus menyiapkan segala sesuatunya dengan tidak menunda atau mengganggu kegiatan dinasnya selaku wakil bupati. Ia juga mengakui untuk partai, sudah melakukan penbicaraan serius dengan banyak partai politik dari semua tingkatan. Jika tidak ada kendala dan perubahan rencana, bulan depan ia akan sampaikan sejumlah partai yang sepakat mengusung dirinnya selaku bupati.
‘’Mudahan bulan depan atau sebentar lagi, kita akan deal dengan partai politik. Yang jelas  kita terus berupaya dengan maksimal untuk maju, walau demikian, fokus utama tetap kegiatan dinas, karena melayani masyarakat lebih penting,’’ katanya.
Lanjutnya, untuk pembuatan alat peraga akan diusahakan semaksimal mungkin, namun yang paling penting baginya adalah turun ke masyarakat dan bertatap muka. Selain bisa menyampaikan keinginannya untuk maju sebagai bupati, juga ia dapat mensosialisasikan berbagai program daerah. Seperti mengenai kesehatan, pembangunan, pendidikan dan lingkungan. Karena dengan demikian, masyarakat bisa cepat paham dan tugas pemerintah makin ringan dengan adanya kesadaran masyarakat yang baik.
‘’Kita berusaha semaksimal mungkin, yang jelas tugas utama adalah melayani masyarakat, bahkan saat kegiatan pribadi di lapangan, kita berusaha mensosialisasikan program daerah ke masyarakat,’’ tutupnya.(jar)

Awal Tahun PKB Kibar Bendera

POLITIK RM – Partai politik (Parpol) yang sudah menentukan arah politik mulai bergerak. Seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mukomuko, yang diisukan sudah deal dengan salah seorang kandidat kuat bupati Mukomuko. Mulai awal tahun partai yang disebut-sebut lahir dari ‘’rahim’’ Nauhdatul Ulama (NU) ini mulai kibarkan bendera dan mensosialisasikan kandidat yang mereka usung.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Mukomuko Adrizon N menerangkan, pihaknya hampir deal dengan salah satu kandidat. Namun siapa sosok tersebut, Adrizon mengaku belum bisa dipublikasikan ke pablik. Sebab deal antara PKB dengan yang bersangkutan masih berpeluang berbeda. Yang jelas untuk informasi awal, arah kebersamaan antara PKB dengan calon sudah tahap penyelesaian.
‘’Memang kita sudah ada arah politik, namun ini belum seratus persen, peluang untuk berubah masih bisa. Kepastiannya setelah penandatanganan kesepakatan dan proses pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum,’’ kata Adrizon.
Lebih lanjut, mantan anggota DPRD Mukomuko ini menjelaskan dalam mengusung kandidat, PKB lebih mengutamakan kualitas calon dan kesamaan visi dan misi untuk pembangunan daerah ke depan. Kandidat yang diusung partai adalah kandidat yang sesuai dengan usulan dari DPC PKB Kabupaten, DPW dan DPP memberi masukan dan melakukan penilaian.
‘’Siapa kandidat bupati PKB, akan kita prolamirkan pada awal tahun depan, bersamaan dengan mulai bergeraknya partai untuk mesosialisasikan calon tersebut,’’ lanjutnya.
Masih Adrizon semua kader dan simpatisan PKB bakal turun full untuk memenangkan kandidat yang mereka usung. Karena sejak awal PKB di Mukomuko sudah teruji, buktinya periode ini PKB merupakan 3 besar pemenang pemilu di Mukomuko dan juga sukses mengantar Jokowi-Jk sebagai presiden RI.
‘’Target kita adalah memenangi pilkada kelak, maka semua kader akan turun menggelar sosialisasi terhadap calon bupati yang kami usung,’’ tutupnya.(jar)

KPU Siapkan Pilkada Langsung Sesuai Perppu

METRO – Walau Perppu masih butuh persetujuan dari dewan sebelum diberlakukan, namun pada dasarnya arah pemilihan jelas, yaitu Pilkada langsung oleh rakyat. Bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pelaksana Pilkada mulai mempersiapan segala hal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pilkada kelak. Termasuk KPU Mukomuko sendiri, telah merancang persiapan pemilihan secara langsung, bukan melalui DPRD.
Ketua KPU Mukomuko, Dawud, S.Ag dihubungi kemarin mengaku beberapa hari lalu ia bersama KPU lainnya, dipanggil ke Jakarta. Salah satu pembahasan mereka adalah, untuk menghadapi Pilkada. Arahnya pemilihan langsung secara keseluruhan, dengan berdasarkan Perppu. Sekarang sedang dirancang PKPU sebagai dasar kerja KPU pada Pilkada menurut Perppu tersebut.
‘’Kita dipanggil KPU, salah satu bahasannya memang mengenai pelaksanaan Pilkada. Persiapan yang dianjurkan adalah dengan dasar Perppu, yaitu pemilihan langsung oleh rakyat. Sebagai dasar kerja KPU nantinya, kini di pusat sedang dirancang PKPU,’’ kata Dawud.
Dawud juga mengaku untuk saat ini, KPU diminta menghentikan semua kegiatan pelaksanaan Pilkada, terutama di daerah yang sudah bersiap melakukan pemilihan, hingga pembahasan Perppu di DPR selesai. Untuk Mukomuko, kebetulan pelaksaannya masih jauh. Namun semua langkah yang diambil, mengarah pada pemilihan langsung, termasuk mengenai penyiapan anggaran dan sebagainya.
‘’Karena arahnya masih pilkada langsung, anggaran yang kita siapkan sesuai dengan kebutuhan. Dengan pemda dan dewan sudah dibicarakan, berapa dana yang dibutuhkan. Untuk sementara kita akui, persiapan dihentikan lebih dahulu,’’ lanjutnya.
Sebelumnya, tokoh Mukomuko sekaligus Dosen Fakultas Hukum Unib, H Hamdani Makir, SH, M.Hum mengjelaskan seriing dengan keluarnya Perppu, maka pemilihan hampir bisa dipastikan kembali kepada rakyat. Karena UU yang disahkan DPR telah dibatalkan. Namun apakah akan ada keputusan lain nantinya, tentu sesuai dengan hasil pembahasan di DPR.
‘’Undang-undang sudah dibatalkan oleh Perppu  tersebut, maka besar kemungkinan pemilihan kembali pada masyarakat,’’ tutupnya.(jar)

Burhandari Terjunkan Seribu Tim Pamitan
POLITIK RM – Salah satu calon bupati Mukomuko asal Dapil III, Burhandari, S.Pd, M.Si mulai unjuk keseriusannya menghadang Pilkada 2015. Sejak beberapa hari lalu, politisi PKS yang juga mantan anggota DPRD Provinsi ini telah menerjujan seribu orang, yang disebut sebagai tim pamitan. Setiap orang bertugas mendatangi sebuah rumah untuk menyampaikan pamit Burhandari untuk maju sebagai calon bupati mendatang.
Dikatakan Burhandari tim yang diterjunkan ini merupakan rekan, sahabat dan pendukung setianya yang menginginkan ia sebagai bupati Mukomuko kelak. Setiap orang mendatangi satu rumah di daerah masing-masing untuk menyampaikan, bahwa Burhandari sebagai calon bupati. 1000 rumah yang didatangi tersebar disemua desa se kabupaten. Laporan sementara dari tim ini, cukup beragam, ada yang sangat sepakat dan ada pula warga belum yakin.
‘’Mereka yang terun langsung memberi laporan, kita akui masih ada yang belum mengetahui dan sebagian besar sangat sepakat kita memimpin Mukomuko mendatang,’’ kata Burhandari.
Dari hasil penelursuran di lapangan ini pula, Burhandari mengaku ia belum berada paling atas dalam jajaran calon bupati Mukomuko mendatang, ada satu nama menurutnya masih di atas. Untuk saat ini kekuatannya masih terfokus di Dapil III dan Dapil II, untuk dapil I belum begitu merata. Maka kedepan ia bakal lebih giat lagi bersosialisasi.
‘’Dari tim ini pula kita dapat banyak informasi, memang untuk saat ini kita masih perlu kerja keras, sebab belum berada pada level calon paling diinginkan masyarakat. Dari sini kita dapat tahu bagaimana kekuatan kandidat lain,’’ tegas Burhandari.
Terkait dengan system pemilihan, Burhandari mengikuti alur saja, jika memang dikembalikan ke masyarakat, maka ia siap bersaing mendapat dukungan dari warga. Jikapun nanti dipilih oleh dewan, maka ia harus berusaha mendapat kepercayaan dari wakil rakyat di DPRD dan mohon dukungan dari partai.
‘’Kita siap dipilih oleh rakyat ataupun oleh dewan, maka seluruh lini kita coba dekati dan pahami,’’ tutupnya.(jar)


Choirul Huda Paling Siap Hadapi Pilbup
POLITIK RM – Calon Bupati sekaligus wakil bupati aktif Mukomuko, Choirul Huda, SH merupakan kandidat paling siap menghadapi pemilihan kepala daerah 2015 kelak. Selain sudah menyiapkan posko untuk kemenangannya, ia juga telah mengumpulkan seluruh data lengkap pemilih sekalgus dengan peta kekuatan suara yang bakal diraih. Setiap desa, ada 5 tokoh penting yang ia masukkan dalam data dan bakal menjadi orang kepercayaannya.
Pada RM sosok yang dikenal tegas dan ramah dengan semua orang ini mengakui kesiapannya untuk maju sebagai calon bupati mendatang. Namun ini ia belum mau terlalu membuka diri mengenai politik kedepan, karena masih fokus dengan kegiatan sebagai wakil bupati. Terkait peta kekuatan politik di semua wilayah yang sudah dipetakannya, Huda mengaku itu sebagai rekapan jumlah penduduk saja, agar muda ia kenalai dengan baik.
‘’Mengenai data penduduk dan nama-nama tokoh yang kita siapkan, sebatas mengenali, ini sekaligus melancarkan tugas. Tidak mungkin kita tidak kenal wilayah sendiri dan nama-nama kawan-kawan yang ada di setiap desa,’’ kata Huda.
Huda juga mengakui saat ini tengah menunggu ketetapan pasti aturan pemilihan kepala daerah mendatang. Harapannya bupati bisa dipilih masyarakat, sehingga ia dapat langsung bersosialisasi kepada masyaran dan semua rekan dan sahabatnya bisa ikut membantu. Kalaupun dipilih dewan, Huda berharap semua berjalan dengan baik dan sesuai keinginan dari masyarakat.
‘’Kita tunggu saja bagaimana aturan pemilihan kelak, mudahan Perppu bisa berlaku dan masyarakat kembali punya hak untuk memilih, jikapun tidak kita harapkan semuanya sejalan,’’ tutupnya.(jar)

Choirul Huda, Sosok Pemimpin Yang Menyatukan

METRO – ‘’Jangan pernah membedakan dan mengelompokkan suku, asal, bahasa ataupun tempat tinggal. Kita adalah satu yang punya tanggungjawab dan kewajiban sama pada daerah ini,’’. Ungkapan yang meluncur dari Wakil Bupati Mukomuko Choirul Huda, SH membuktikan jika sosoknya adalah pemimpin dan negarawan sejati. Ia tidak ingin masyarakat Kabupaten Mukomuko terkotak-kotak oleh kepentingan atau kerakusan sekelompok orang.
Calon kuat Bupati Mukomuko mendatang ini, mengaku miris dengan penggunaan istilah, mudik, Jawa, Minang, Batak dan sebagainya di daerah ini. Menurutnya siapapun itu, semuanya satu daerah, punya hak dan tanggungjawab yang sama. Seorang pemimpin, harus menyatukan dan memperlakukan masyarakat dengan baik tanpa ada membedakan jauh atau dekat. Juga harus memandu bawahan dengan baik sesuai standar tugas dan kemampuan masing-masing. Tugas pemimpin yang paling utama adalah menanamkan keyakinan terhadap masa depan yang lebih baik dan kemudian mengajak warga bersama mencapai tujuan masa depan tersebut. Untuk mampu mengemban tugas tersebut seorang pemimpin harus memiliki kapasitas moral, kapasitas mental dan kapasitas intelektual yang tinggi.
‘’Kenapa harus ada kata-kata yang mengkotak-kotakkan. Jangan sampai untuk kepentingan kelompok atau pribadi kita terpecah. Setiap sesuatu disesuaikan dengan standar kemampuan,’’ kata Wabup.
Sebagai mantan prajurit TNI, ia sudah melalang buana ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan sebagian besar daerah sudah ia diami. Tidak ada yang lebih baik, dimana dan kapan saja, selain adanya kebersamaan sesama. Maka sejak awal, baginya tidak ada lagi pemisah pribumi dan non pribumi di Mukomuko. Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan berkat semangat kesetiakawanan sosial dan kebersamaan yang tinggi. Oleh karena itu, semangat kesetiakawanan sosial dan kebersamaan harus senantiasa ditanamkan, ditingkatkan dan dikukuhkan melalui berbagai kegiatan.
‘’Saya sudah kema-mana menjalankan tugas, kebersamaanlah yang membuat kita menjadi kuat dan nyaman, biar ada istilah koalisi di pusat, di daerah kita tetap sama, jangan malah membuat terpecah,’’ tegasnya.
Maka sebagai wakil bupati dan seorang bakal calon bupati mendatang, Huda sangat mengutamakan sikap kesetiakawanan sosial sebagai pengejawantahan dari sikap, perilaku dan jati diri bangsa.  Karena dapat menjadi modal yang besar dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial yang dihadapi untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(jar)

Masyarakat Berharap Bisa Pilih Bupati
POLITIK RM – Masyarakat Kabupaten Mukomuko punya harapan besar agar pemilihan kepala daerah bisa dikembalikan pada masyarakat. Mereka ingin menentukan sendiri, siapa orang  yang layak tempat mengadu dan mengeluh. Hal ini  terbaca dari percakapan warga dalam berbagai kesempatan. Alasannya warga takut, jika bupati dipilih oleh dewan, mereka akan ditinggalkan, bahkan mereka tidak lagi mengenal jelas siapa yang punya kebijakan di daerahnya.
Salah seorang tokoh masyarakat, Burhan mengatakan pemilihan oleh dewan jelas akan membuat masyarakat ditinggalkan. Karena bupati hanya merujuk dengan dewan, mereka lebih banyak membawa anggaran kampanyeke pusat, untuk biaya lobi dengan parpol. Beda halnya jika bupati dipilih oleh masyarakat, anggaran untuk kampanye digunakan dalam rangka pendekatan dengan masyarakat. Soal jumlah biaya  yang dihabiskan, belum tentu biaya dipilih dewan lebih sedikit.
‘’Belum tentu biaya dipilih dewan lebih sedikit, karena calon bupati banyak pulang balik ke Bengkulu dan Jakarta dalam rangka lobi politik. Jauh lebih baik dipilih rakyat, dana kampanye untuk operasional calon ke masyarakat,’’ katanya.
Senada disampaikan oleh, Firdaus pemilihan langsung oleh masyarakat, banyan keuntungannya. Bupati bakal tetap dekat dengan masyarakat, hingga tidak susah saat diundang atau ditemui. Andai dipilih dewan, ia takut bupati lebih banyak berada dikantor dan ke luar daerah, kebijakan pembangunan hanya atas kepentingan dewan atau orang-orang tertentu saja.
‘’Yang ditakutkan bupati akan renggang hubungannya dengan masyarakat, sebab ia merasa tidak ada kepentingan lagi. Bisa jadi bupati susah datang saat diundang, kecuali dewan yang mengundangnya,’’ tegas Firdaus.
Wakil bupati Chirul Huda, SH mengakui pemilihan oleh masyarakat jauh lebih baik bagi warga ataupun bagi calon sendiri. Karena masyarakat bisa mengukur kemampuan dan keseriusan seorang calon. Juga calon bupati bisa melihat dukungan nyata dari warga terhadapnya. Namun demikian, semua tetap menjadi putusan pusat dengan berbagai kajian dan pertimbangan.
‘’Kita tentu inginnya bupati dipilih rakyat, karena banyak kebaikannya saat kempanye ataupun dalam pembangunan kedepan. Namun kita serahkan ke pusat, apapun system yang berlaku harus diikuti,’’ tutupnya.(jar)

Rio Belum Terpikir Maju Pilgup
POLITIK RM – Sosok Patrice Rio Capella tentu bukan asing lagi bagi masyarakat Mukomuko dan Provinsi Bengkulu pada umumnya. Apalagi sekarang sekjen DPP NasDem ini tercatat sebagai anggota DPR RI dan disebut-sebut sebagai salah satu kandidat menteri di kabinet Jokowi – Jk kelak. Terus apakah Rio punya keinginan untuk menjadi Gubernur Bengkulu?.
Dihubungi via telepon genggam, Rio Capella mengaku tidak berpikir tentang itu. Banyak hal lain yang ia pikirkan, terutama bagaimana agar terus membesarkan parpol yang didirikannya bersama dengan pendiri NasDem lainnya. Namun menurutnya semua kemungkinan bisa terjadi, karena membangun Bengkulu bahkan Indonesia lebih baik adalah keinginannya sama dengan negarawan dan masyarakat lainnya.
‘’Kita belum pikirkan hal ini, entah kalau nanti. Semua kemungkinan bisa saja terjadi, karena kita bercita-cita membangun Bengkulu jauh lebih baik lagi,’’ katanya.
Yang jelas, Rio mengaturkan banyak terima kasih bagi masyarakat Bengkulu yang sudah memberi dukungan dan menitip harapan kepadanya agar bisa berbuat lebih baik lagi. Ia akan tetap memikirkan yang terbaik bagi kemajuan daerah dan bangsa. Mengenai siapa calon Gubernur Bengkulu kelak, Rio belum juga mau membahasnya, karena proses penetapan system pilkada masih berlangsung.
‘’Belum ada pemilihan kepala daerah, karena aturannya masih dibahas di pusat. Masyarakat tetap bersabar, Bengkulu punya banyak tokoh yang siap membawa perubahan,’’ tutupnya.(jar)

Rio Capella : Pilkada Belum Ada Dasar Hukum

METRO – Kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD atau dipilih oleh masyarakat, sampai sekarang belum ada dasar hukumnya. Oleh sebab itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta menghentikan persiapan Pilkada. Peraturan pemilihan baru dipastikan sekitar Januari tahun depan. Hal ini disampaikan oleh Sekjen Dewan Pimpinan Pusat NasDem, yang juga adalah anggota DPR RI Dapil Provinsi Bengkulu, Patrice Rio Capella.
Dihubungi via telepon genggam, Rio mengaku saat ini tidak ada yang bisa memberi jawaban pasti, apakah Gubernur, Bupati dan Wali Kota akan  dipilih DPRD atau masyarakat. Sebab Perpu presiden belum disetujui oleh DPR RI. Kemungkinan Desember kelak baru ada kepastian hukumnya, apakah langsung atau tidak langsung.
‘’Kalau sekarang ini siapa yang bisa memastikan pilkada dipilih DPRD atau dipilih oleh masyarakat?. Perppu yang disampaikan presiden akan ditetapkan, disetujui atau tidak januari kelak,’’ kata Rio.
Lanjutnya, Peluang pilkada kembali ke tangan rakyat masih cukup berat, sebab jumlah anggota dewan di DPR RI sebagian besarnya adalah dari Koalisi Merah Putih (KMP). Bisa terjadi jika Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrat (PD) bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sebab yang tidak menyetujui pemilihan oleh dewan adalah Koalisi Jokowi – JK.
‘’Persoalannya siap tidak PPP dan Partai Demokrat bergabung dengan Indonesia Hebat, jika itu terjadi jelas kekuatan kita di DPR memungkinkan untuk menyetujui Perppu tersebut,’’ tegasnya.
Masih Rio, untuk saat ini KPU diminta menghentikan semua kegiatan persiapan pilkada disemua tingkatan. Agar nanti tidak terjebak oleh sistem yang ada. Andai Perppu tidak setujui, maka kembali pada Undang-Undang, dimana kepala daerah akan dipilih oleh DPRD. Nanti Perppu akan dikaji secara mendalam oleh anggota DPR.
‘’KPU kami minta hentikan dulu persiapan pemilihan. Karena Perppu baru akan dibahas oleh dewan. Kalau Perppu tidak setujui, maka pemilihan kembali pada undang-undang yang lama,’’ tutup Rio.(jar)

Rio Capella Bimbang Antara Kursi Menteri dan NasDem
POLITIK RM – Putra Bengkulu Patrice Rio Caplla menjadi salah satu kandidat menteri yang diajukan Partai NasDem ke pemerintahan Jokowi – JK. Jika Rio betul-betul dipilih sebagai menteri, maka akan menjadi sejarah baru bagi Provinsi Bengkulu. Namun saat dihubungi Via telepon Genggam, Rio Capella mengaku masih berpikir untuk memilih jabatan menteri. Pasalnya NasDem adalah partai baru, yang butuh dikelola dengan baik, oleh dirinya bersama dengan dewan pendiri NasDem lainnya.
Dijelaskannya, memang dari  beberapa nama yang diusung ke presiden terpilih, ada namanya. Namun ia mengaku tidak begitu sir terhadap tawaran tersebut, lantaran ingin mengurus NasDem lebih jauh lagi. Sebagai Parpol baru, NasDem butuh dikelola dengan baik agar terus besar. Jika memilih sebagai menteri, maka ia harus meninggalkan status sebagai pengurus partai.
‘’Banyak persyaratan dan hal yang harus dipertimbangkan, partai masih baru butuh orang trampil untuk mengurusnya, beda dengan parpol yang sudah lama, mereka sudah kuat. Ini sedang kita bahas di lingkungan parpol,’’ kata Rio.
Namun demikian, tidak menutup kemungkinan ia memilih sebagai menteri jika memang diinginkan. Namun walaupun tidak, masyarakat tak perlu berkecil hati, meski bukan sebagai menteri, selaku sekjen NasDem dan anggota DPR RI, ia akan tetap memikirkan kemajuan bagi Bengkulu lebih baik. Harapan Bengkulu terus maju, mudahan dibawah pemerintahan Indonesia yang baru kelak, perhatian pusat lebih banyak.
‘’Saya terima kasih dengan masyarakat Bengkulu, banyak yang menginginkan saya sebagai menteri juga ada yang meminta tetap bertahan di partai, karena semuanya punya peran penting dalam membangun bangsa juga Bengkulu khususnya,’’ tegas Rio.
Ketua DPC NasDem Mukomuko, Busril mengakui jika NasDem sebagai aprpol pengusung presiden terpilih berhak atas beberapa kursi Menteri. Salah satu kader terbaik parpol tersebut adalah Rio Capella. Maka sangat wajar jika ia dipilih sebagai salah satu kandidat menteri pada pemerintahan yang sekarang.
‘’Rio adalah salah satu petinggi NasDem yang punya hak mengambil kebijakan, maka wajar ia dianggap layak sebagai menteri di pemerintahan sekarang,’’ tutupnya.(jar)

Bakal Cabup Bersaing Ketat
//Di Poling Calon Bupati
POLITIK RM – Bakal calon Bupati Mukomuko bersaing ketat di Poling Radar Mukomuko. Mahyudin Ya’cub, S.IP sekarang berada dipuncak dengan 2800 suara. Ia sukses menggeserkan Sapuan, SE, Ak, MM yang mendapat dukungan 2.533 suara, diikuti oleh Wismen A Razak, 2.506. Kemudian diikuti oleh Wabup Choirul Huda, SH  dengan 2.035 dukungan dan Ir. Edi Nevian dengan 1.585 dukungan. Berikunya Drs. Arnadi Pelam, yang dibayang-bayangi oleh Hermansya, M.Kom.
Setiap saat perolehan dukungan masing-masing bisa berubah sesuai dengan jumlah dukungan yang diberikan. Bagi masyarakat yang akan memberi dukungan cukup menggunting poling dukungan di koran RM setiap hari terbit. Kemudian isi data sesuai dengan permintaan dan kirimkan ke Radar Mukomuko.
Salah seorang kandidat yang namnya tercantum dalam Poling, Hermansyah, M.Kom yakin seiring dengan semakin dekatnya pemilihan bupati, dukungan untuk dirinya akan terus meningkat. Jika memang memungkinkan sesuai animo dukungan di poling tersebut, ia memastikan diri untuk maju sebagai salah satu kandidat.
‘’Kita lihat dulu dukungan dari masyarakat, kalau banyak yang memberi dukungan saya harus maju, sebab kita punya partai dan dari awal memang telah ada niat untuk kesana,’’ katanya.
Politisi Hanura ini menambahkan, dukungan melalui poling Radar Mukomuko menjadi salah satu ukuran kekuatan salah seorang kandidat tersebut. Ia menghimbau pada masyarakat yang ingin menginginkannya sebagai bupati kedepan, agar dapat terus memberi dukungan melalui RM.
‘’Kita harapkan dukungan dari masyarakat, karena ini akan menjadi tolak ukur,’’ tambahnya.
Fitri koordinator Poling mengakui setiap hari selalu ada masyarakat yang menyampaikan dukungannya. Poling bisa langsung dimaksukkan ke kotak yang sudah disiapkan dengan mengisi data lengkap. Sebab pengirim yang beruntung nantinya, berhak atas uang Rp 500 ribu untuk dua orang.
‘’Silahkan sampaikan dukungan kepada calon yang disukai, masukkan ke dalam kotak yang disediakan di kantor RM, mereka yang beruntung nanti poling akan diundi, RM menyiapkam uang Rp 500 ribu sebagai doorprize,’’ tutupnya.(jar)

Wakil Bupati dari PNS

METRO – Sesuai ketentuan dalam Perppu Pilkada yang sama dengan rancangan undang-undang (RUU) Pilkada langsung yang diusulkan Kementerian Dalam Negeri ke DPR. Pemilihan kepala daerah tidak lagi satu paket dengan wakilnya. Artinya hanya akan dilakukan pemilihan bupati, wakilnya akan ditunjuk oleh bupati terpilih bersama DPRD. Besar kemungkinan wakilnya dari kalangan PNS senior, namun tidak menutup kemungkinan dari politisi atau dari kalangan profesional.
Tokoh Mukomuko sekaligus Dosen Fakultas Hukum Unib, H. Hamdani Makir, SH, M.Hum menerangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah secara signifikan. Bukan hanya soal e-voting, namun juga terkait dengan sistem keseluruhan Pilkada. Salah satunya, pengajuan calon kepala daerah yang hanya satu orang, bukan sistem paket bersama calon wakil kepala daerah seperti pada Pilkada sebelumnya. Juga dengan syarat dukungan 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara.
‘’Calon kepala daerah tidak lagi berpasangan, melainkan satu orang calon dengan persyaratan dukungan 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara, wakilnya nanti ditentukan bupati terpilih dari PNS yang disetujui Gubernur dan menteri dalam negeri,’’ ungkapnya.
Lanjutnya, wakil bisa lebih dari satu atau sama sekali tidak menggunakan wakil. Perhitungannya untuk provinsi dengan jumlah penduduk kurang dari 3 juta, tidak perlu ada wakil gubernur. Jumlah penduduk 3 juta hingga 10 juta satu wagub, dan untuk provinsi dengan jumlah penduduk di atas 10 juta, dua wagub. Untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk kurang dari 100 ribu, juga tak perlu ada wakil bupati/wakil walikota. Untuk jumlah penduduk di atas 100 ribu, satu wakil bupati/walikota. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam pasal 163 hingga 168 di RUU pilkada, dalam opsi pilkada dilakukan secara langsung oleh rakyat.
‘’Wakil kepala daerah kota/kabupaten bisa lebih dari dua, bergantung jumlah penduduk yang dimiliki, wakil ini juga tentu ada kesepakatan antara parpol pengusung dengan bupatinya,’’ tuturnya.
Yang lebih penting lagi, kepala daerah yang maju kembali harus mengundurkan diri dari jabatannya sebelum mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pilkada ada kemungkinan dilakukan secara serentak pada 2015 kelak untuk beberapa wilayah.
‘’Untuk mencalonkan diri incumbent harus mengundurkan diri, ini juga ditegaskan dalam aturan tersebut,’’ tutupnya.(jar)

Mujiono Pastikan Tetap Maju Pilgub
POLITIK RM – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Mukomuko, Mujiono, S.IP memastikan diri tetap maju sebagai kandidat calon Bupati Mukomuko 2015 kelak. Ia berharap Pilkada dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Namun jikapun dipilih oleh dewan, sebagaimana UU yang diputusak DPR RI, Mujiono tetap siap bersaing untuk menduduki kursi nomor 1 di ‘’Kapuang sakti ratau batuah’’ ini.
Dihubungi kemarin, mantan anggota DPRD Mukomuko yang duduk di DPRD Provinsi Bengkulu ini, menerangkan niat untuk maju sebagai kandidat bupati telah ia tanamkan sejak lama, sekarang adalah waktu yang tepat. Maka apapun sistem pemilihan kelak, ia tetap maju dengan segala kesiapannya.  Jika sebelumnya Mujiono hanya berhasrad sebagai wakil, sekarang ia berubah dengan tekad menjadi calon bupati sepenuhnya.
‘’Ini sudah kita niatkan sejak lama, maka apapun isu yang berkembang dan sistem pemilihan yang berlaku kelak, mudahan dengan dukungan semua lapisan kita tetap mencalonkan diri sebagai bupati,’’ katanya.
Mengenai dukungan dari partai, Mujiono mengklaim sudah mengajukan proposal ke beberapa partai politik melalui partai di semua tingkatan. Ia juga mengaku mulai memohon restu dari keluarga, kerabat dan orang-orang dekatnya. Tergetnya keluar sebagai pemenang dan siap membangun Mukomuko jauh lebih baik lagi.
‘’Kita sudah mengajukan permohonan dukungan kepada partai sebagai calon bupati, juga kita berharap restu dari keluarga, kerabat dan masyarakat pada umumnya,’’ tegas Mujiono.
Keinginannya ini seiring dengan dipastikannya Jokowi – JK sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia mendatang. Karena presiden dari PDI Perjuangan, maka dengan bupati dari PDI Perjuangan, Mukomuko mudah berhubungan dengan pemerintah pusat. Sebab tak dipungkiri, Mukomuko belum siap jika tidak dibantu oleh pusat dalam pembangunan.
‘’Presiden adalah guru politik kita, maka Mukomuko mudah berhubungan dengan pusat, jika bupatinya adalah dari PDI Perjuangan, kita tidak bisa pungkiri, masih butuh perhatian dari pusat,’’ tutupnya.(jar)


Politisi Indonesia Hebat Siap Pimpin Mukomuko
POLITIK RM – Politisi Kabupaten Mukomuko yang berada dibawah partai politik tergabung di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) siap memimpin Mukomuko kedepan. Pasalnya seiring dengan bergabungnya PPP, maka dipastikan Indonesia Hebat unggul dajuh dari Koalisi Merah Putih (KMP) dengan agregat 14 lawan 10, tanpa 1 kursi dari Demokrat. Namun siapa dan dari partai mana masih jadi pertanyaan.
Yang pasti jika bupati dipilih oleh dewan, maka persaingan ketat bakal terjadi dalam lingkungan politisi Indonesia Hebat di Mukomuko. siapa yang bakal mendapat kepercayaan dari kolaisi Jokowi ini, kemungkinan akan diputuskan oleh pusat. Sebab ada beberapa kemungkinan, pertama sistim berbagi kesempatan antar parpol. Jika di Mukomuko dipercaya pada PDI Perjuangan atau parpol lain, maka di kabupaten lain menjadi jatah partai berbeda dari koalisi ini. Bisa juga dengan sistim uji publik oleh parpol. Namun tidak menutup kemungkinan ada 2 kandidat atau lebih bakal maju dari 1 koalisi. Diantara politisi Indonesia Hebat yang berpeluang kuat diusung adalah, Mujiono, S.Ip dan Wismen A Razak, bisa jadi dari non parpol, seperti Choirul Huda, SH ataupun Sapuan.
Diminta tanggapannya, Mujiono mengaku sampai saat ini belum ada ketetapan dan upaya dari Koalisi Indonesia Hebat untuk menjaring kandidat bupati. Namun ia berharap bupati adalah dari PDI Perjuangan. Ada banyak kemungkinan sistim penjaringan yang dilakukan, jika memang koalisi berlaku sampai ke tingkat kabupaten.
‘’Kita belum bisa sebutkan bagaimana sistimnya, yang jelas kita ingin dari PDI perjuangan, jika memang dipilih dewan dan menggunakan kekuatan koalisi. Di kabupaten lain mungkin jatah NasDem atau parpol lain,’’ katanya.
Mujiono juga mengaku tidak menutup kemungkinan koalisi terpecah, jika memang masing-masing parpol ingin mengusung kandidatnya sendiri. Sebabb semua parpol punya kepentingan politik di tingkat daerah. Seperti halnya PDI Perjuangan, sejak awal sudah punya keinginan matang mengusung kadernya sebagai calon bupati.
‘’kami tentu berharap menjadi bupati, sebab dari awal wacananya demikian, jika semua punya keinginan, maka kemingkinan koalisi tidak berlaku di bawah besar. Kita juga belum ketahui bagaimana sistim pemilihan yang diberlakukan kelak,’’ tutupnya.(jar)


Sapuan Matangkan Persiapan Menuju Pilbup
POLITIK RM – Meski sistim pemilihan kepala daerah masih belum ada kepastian, antara pemilihan oleh DPRD sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang disahkan DPR RI atau pemilihan langsung oleh masyarakat sesuai Perppu presiden. Namun salah seorang kandidat calon bupati Mukomuko, Sapuan, SE, MM, Ak terus mematangkan persiapan. Ia siap memenangi pilkada dengan segala kemungkinan aturan pemihan yang akan berlaku.
Bukti kesiapan dari Putra kelahiran Teramang Jaya ini sesuai dengan isu yang beredar, dimana kabarnya mesin politik Sapuan terus bergerak melakuan lobi politik dengan beberapa petinggi partai. Selain itu tim lapangan, yang terus bergerak menggalang kekuatan dukungan di tengah masyarakat melalui berbagai mekanisme. Sebagai pusat kendali dari pergerakan ini ada di posko Sapuan yang berada di Kelurahan Pasar Mukomuko.
Novesta Herman, yang merupakan orang dekat Sapuan tidak menafik adanya pergerakan serius untuk kursi nomor 1 Mukomuko ini. Sapaun sudah siap secara lahir dan batin untuk memimpin Mukomuko dengan segala halnya. Ia tidak persoalkan sistim yang digunakan pada pemilihan kelak, karena niatnya tulus untuk membawa perubahan besar bagi tanah kelahirannya dengan pemikiran yang lebih maju.
‘’Karena niat ini sudah ada sejak lama, maka Sapuan tidak ragu sedikitpun dengan aturan yang berlaku, meski persiapan awalnya ada untuk menghadapi pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Namun Sapuan tetap siap dengan pemilihan melalui dewan. Karena ia yakin Dewan memilih secara profesional sesuai dengan amanat yang diberikan oleh masyarakat,’’ kata Herman,
Lanjutnya, untuk kesiapan partai pengusung, sejauh ini masih dalam tahap lobi, Sapuan menargetkan setidaknya ada 6 partai yang akan menyetujui dirinya sebagai calon bupati. Upayan yang dilakukan adalah dengan menyiapkan dan mengajukan proposal yang berisi visi dan misi serta program kedepan untuk pembangunan daerah kepada partai politik. Ia yakin misi membangun dan mensejahterakan masyaarakat yang ia ajukan sejalan dengan keinginan partai politik yang ada.
‘’Yang ditawarkan adalah visi dan misi serta program jitu untuk daerah kedepannya. Mudahan semua sejalan dengan keinginan partai politik tersebut. Diupayakan sebanyak-banyaknya partai yang akan bersama mengusung Sapuan,’’ tutupnya.(jar)

Bupati dan Wabup Ingin Pilkada Langsung

//Berharap Perppu Bisa Batalkan UU Pilkada
METRO – Bupati Mukomuko, Drs. H Ichwan Yunus, CPA, MM yang diketahui merupakan salah seorang calon kuat Gubernur Bengkulu, optimis pemilihan kepala daerah tetap langsung melalui rakyat. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1/2014 yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan disetujui oleh DPR RI. Sebab rakyat Indonesia menginginkan Gubernur, Bupati atau wali kota mereka yang pilih. Sama halnya dengan Wabup Choirul Huda, SH, ia siap maju jika pilkada tetap oleh rakyat. Namun jika dipilih dewan, ia mengaku galau karena tidak memahami gambaran persaingan yang terjadi.
Dikatakan Ichwan, Perppu yang dikeluarkan presiden dapat membatalkan UU yang sudah disahkan oleh dewan tersebut. Maka jika memang para anggota DPR melihat dan mendengar aspirasi dari masyarakat, tidak mungkin mereka menolaknya.
‘’Kalau memang para anggota DPR melihat aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat. Pasti Perppu tentang penyelamatan pemilihan kepala daerah langsung itu akan disahkan,’’ ujar Bup ketika ditemui usai menunaikan Sholat Idul Adha di Masjid Jamik Kelurahan Pasar Mukomuko.
Lebih jauh Bupati menyampaikan peta politik setiap saat bisa saja berubah meski sejumlah fraksi dari Koalisi Merah Putih (KMP) pada Paripurna RUU Pilkada lalu mendukung sistem Pilkada melalui DPRD. Dimana Perppu yang diajukan harus mendapatkan persetujuan bersama antara presiden dan DPR. Walaupun jika melihat perimbangan komposisi kursi di DPR cenderung lebih banyak dari Koalisi Merah Putih.
‘’Kita yakin dan optimis peluang Perppu itu disahkan cukup besar. Karena tidak peta politik tidak menutup kemungkin berubah. Sehingga DPR menyetujui Perppu untuk digunakan dalam Pilkada 2015 nanti,’’ ungkap Bup.
Ditambahkan oleh orang nomor wahid di Mukomuko ini, pemilihan langsung merupakan pilihan utama dalam pilkada. Dimana seluruh masyarakat dapat menentukan siapa pemimpin yang diinginkannya.
‘’Melalui Pilakda langsung inilah seluruh masyarakat dapat berperan aktif dalam menentukan pemimpin yang pantas bagi mereka. Untuk itu selaku bupati, kita sangat berharap DPR dapat mengesahkan Perppu itu,’’ tutur Bup.
Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Mukomuko, Choirul Huda, SH menyampaikan hal senada. Dimana ia juga sangat mendukung dan optimis Pilkada langsung oleh masyarakat. Bahkan Wabup secara tegas menyampaikan bahwa dirinya akan maju sebagai salah satu kandidat calon Bupati Mukomuko periode mendatang jika pemilihan melalui masyarakat. Namun jika tetap pemilihan melalui DPRD, dirinya belum mendapatkan gambaran mengenai pencalonan.
‘’Kalau kalah dipilih langsung oleh masyarakat saya tidak apa-apa. Karena saya yakni masyarakat sekarang sudah pintar-pintar. Dan tidak mungkin seseorang itu dapat menyuap seluruh masyarakat. Namun kita harus menginstrospeksi kekurangan yang dimiliki sehingga tidak dipilih masyarakat. Namun kalau melalui dewan, kita masih hitung-hitungan dulu mengenai kekuatan di dewan. Untuk itu pemilihan langsung oleh masyarakat merupakan yang terbaik. jika ada kekurangan harusnya diperbaiki, bukan diganti,’’ tutup Wabup.(dum)

Bupating Tetap Dipilih Rakyat?
//Jika Perppu Pilkada Disetujui DPR
METRO – Kemungkinan bupati akan dipilih oleh rakyat kembali terbuka, setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Perppu Pilkada). Namun melihat peta kekuatan di parlemen yang dikuasai oleh partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), peluang Kepala daerah dipilih oleh rakyat sangat kecil. Sebab Perppu harus mendapatkan dukungan mayoritas DPR RI dalam Paripurna.
Menanggapi hal ini, Tokoh Kabupaten Mukomuko sekaligus Dosen senior Fakultas Hukum Universitas Negeri Bengkulu (Unib), H. Hamdani Makir, SH, M.Hum menjelaskan, peluang kepala daerah dipilih rakyat terbuka. Perppu adalah pengganti Undang-Undang. Apabila Perppu ini disepakati dan didukung, maka secara otomatis UU Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD akan batal dan dikembalikan pada pemilihan oleh masyarakat. Artinya ada peluang Bupati Mukomuko kembali ditentukan oleh masyarakat.
‘’Mudah-mudahan saja, kalau saya melihatnya peluang bupati dipilih oleh rakyat kembali ada. Namun Perppu ini masih harus disetujui oleh anggota DPR. Kita mengetahui saat ini kekuatan KMP cukup besar. Sejak awal koalisi ini yang menyetuji UU itu,’’ kata Hamdani.
Lanjutnya, Kedudukan Perppu dalam hirarki peraturan perundang-undangan adalah sederajat dengan Undang-Undang. Demikian pula, materi muatan yang diatur dalam Perppu sama dengan materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang. Perbedaannya adalah Undang-Undang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden, sedangkan Perppu dibentuk oleh Presiden tanpa persetujuan DPR. Kewenangan Presiden untuk membentuk Perppu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat keadaan yang genting atau keadaan yang memaksa.
‘’Sekarang kita tunggu saja, apakah perppu ini akan berlaku atau tidak, pada dasarnya Perppu sama dengan Undang-Undang. Terbitnya Perppu karena banyak alasan, termasuk persoalan mendesak sesuai dengan keinginan rakyat,’’ lanjutnya.
Dikutip dari JPNN, Ketua DPP PAN Saleh Daulay, saat dihubungi, Jumat (3/10). Menurut Anggota DPR yang baru dilantik itu, Presiden memiliki hak konstitusional untuk mengeluarkan perppu dan itu harus dihormati dan dihargai. Tapi soal diterima atau ditolak oleh DPR, termasuk PAN, masih akan dikaji terlebih dulu alasannya.
‘’Presiden tentu memiliki argumen-argumen kuat untuk mengeluarkan perppu. Argumen-argumen itulah yang akan dikaji dan dibahas oleh masing-masing fraksi di DPR. Hasil kajian itu selanjutnya akan dijadikan sebagai referensi untuk memberikan penilaian objektif terkait perppu tersebut,’’ kata Saleh.
Terkait peluang disetujuinya perppu tersebut, Saleh mengatakan sebagaimana Presiden berhak mengeluarkan perppu, DPR juga memiliki hak konstitusional untuk menerima atau menolak. Dalam hal ini, ada hal yang akan disoroti.
‘’Pertama, apakah ada ikhwal yang memaksa sehingga perppu itu harus dikeluarkan. Kedua, apakah muatan perppu itu dinilai  lebih baik dari RUU Pilkada yang telah disyahkan oleh DPR. Perppu itu bisa lolos atau bisa juga ditolak. Konstitusi memberikan kesempatan bagi DPR untuk itu,’’ jelasnya.(jar)